Korea Internet & Security Agency (KISA) menilai Indonesia perlu memiliki sistem yang terintegrasi secara nasional untuk menangkal serangan sibernetika.
KISA melihat kelemahan Indonesia ialah sistem pertahanan sibernetika masih berada di bawah kementerian dan lembaga (K/L) masing-masing.
“Sekarang perlu sistem terintegrasi, seperti control center atau control tower,” kata Direktur KISA Indonesia Aaron Wonki Chung di Gedung Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, Rabu (14/12/2016).
Aaron mengatakan bahwa sistem terintegrasi perlu ada karena sibernetika sudah semakin terstruktur.
Dengan sistem yang terintegrasi itu, suatu negara akan siap menghadapi serangan sibernetika yang memiliki skenario kompleks sekalipun.
Selain itu, Indonesia juga perlu menerapkan Critical Information Infrastructure Protection (CIIP) untuk mengukur tingkat ugensi pengamanan setiap data dan informasi negara.
Hal itu akan memudahkan pemerintah memilih sistem pengamanan yang cocok.
Sesmenko Polhukam Yayat Sudrajat menyambut positif saran dari KISA. Dia mengatakan bahwa bertukar informasi mengenai pengamanan sibernetika sangat penting.
Kesadaran membangun pertahanan sibernetika harus berjalan beriringan dengan kemajuan teknologi. Saat ini, hampir seluruh aspek kehidupan sudah terhubung melalui dunia sibernetika.
Tidak terlepas kementerian dan lembaga negara yang memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan pekerjaan.
KISA melihat kelemahan Indonesia ialah sistem pertahanan sibernetika masih berada di bawah kementerian dan lembaga (K/L) masing-masing.
“Sekarang perlu sistem terintegrasi, seperti control center atau control tower,” kata Direktur KISA Indonesia Aaron Wonki Chung di Gedung Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, Rabu (14/12/2016).
Aaron mengatakan bahwa sistem terintegrasi perlu ada karena sibernetika sudah semakin terstruktur.
Dengan sistem yang terintegrasi itu, suatu negara akan siap menghadapi serangan sibernetika yang memiliki skenario kompleks sekalipun.
Selain itu, Indonesia juga perlu menerapkan Critical Information Infrastructure Protection (CIIP) untuk mengukur tingkat ugensi pengamanan setiap data dan informasi negara.
Hal itu akan memudahkan pemerintah memilih sistem pengamanan yang cocok.
Sesmenko Polhukam Yayat Sudrajat menyambut positif saran dari KISA. Dia mengatakan bahwa bertukar informasi mengenai pengamanan sibernetika sangat penting.
Kesadaran membangun pertahanan sibernetika harus berjalan beriringan dengan kemajuan teknologi. Saat ini, hampir seluruh aspek kehidupan sudah terhubung melalui dunia sibernetika.
Tidak terlepas kementerian dan lembaga negara yang memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan pekerjaan.
☠ Bisnis
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.