Pangarmatim Inspeksi Unsur Guspurlatim dan Guskamlatim

Dalam kunjungan kerjanya ke Manado, Sulawesi Utara Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksda TNI Agung Pramono SH. M. Hum. Jumat (24/8) mengadakan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke unsur - unsur yang sedang melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum di perairan Indonesia timur. Sidak ini dilaksanakan di perairan Laut Sulawesi.

Unsur – unsur yang sempat disidak oleh Pangarmatim itu antara lain unsur Gugus Tempur Laut Wilayah Timur (Guspurlatim) dam Unsur Gugus Keamanan Laut Wilayah Timur (Guskamlatim) yang sedang melaksanakan tugas di wilayah Indonesia bagian timur tersebut. Pada kesempatan ini Pngarmatim memeriksa 5 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), ke 5 Kapal itu adalah KRI Makasar-590, KRI Tedung Selar-824, KRI Tedung Naga-819 dan KRI Nusa Utara-584.

Selama mengadakan sidak di jajaranya Pangarmatim berada di KRI Slamet Riyadi-352. KRI Slamet Riyadi-352 merupakan Kapal Perang buatan Belanda, yang kini dikomandani oleh Letkol Laut (P) Retiono Kunto. Saat mengadakan Sidak Pangarmatim didampingi oleh Komandan Guspurlaarmatim Laksma TNI Arie Soedewo SE. Komandan Lantamal IX Ambon Laksma TNI Aan Kurnia S.sos, Komandan Lantamal VIII Manado Laksma TNI Guguk Handayani, Asops Pangarmatim, Komandan Satkor Koarmatim dan para pejabat lainnya.

Usai melaksanakan Sidak Pangarmatim berkesempatan untuk meyaksikan olah kemahiran dari prajurit KRI Slamet Riyadi-352, KRI Makasar-590 dan KRI Pandrong-801 dalam memeragakan kemahiran di bidang Living Harbour, melewati medan ranjau, isyarat morse serta kemahiran lainnya. Kegiatan olah kemahiran prajurit ini bertujuan untuk menguji kemampuan dan profesionalisme prajurit KRI di lingkungan Koarmatim.

(Dispenarmatim)

Formal Launching of KRI Klewang will be Held on End of August

The trimaran design of fast missile ship (image : North Sea Boats)

The new 63 metre long vessel is a cutting edge trimaran design that it cosidered to be the most advanced naval vessel of its type ever built in South East Asia. It incorporates a radical wave piercing hull form for improved seaworthiness and stability, and has been built from full carbon fibre composite materials, utilising the vacuum infusion process and vinylester resin. This method results in a structure that has increased strength, but also offers the benefits of lower operating, maintenance, and lifecycle costs.

In 2009 PT Lundin signed a contract to build a one of the most advanced “stealth” warship for TNI-AL (Indonesian Navy). This was the result of an intensive Research and Development programme conducted by PT Lundin Industry Invest (North Sea Boats) and TNI-AL that commenced in 2007. Construction commenced in early 2010, but due to the advanced design and construction methods, the project has been kept largely confidential until now.

Members of the press are invited to attend this significant event. The launching ceremony will be held on Friday 31st August, 2012 at PT Lundin’s shipyard facility in Banuwangi, East Java. The ceremony will be attended by dignitaries and senior officers of TNI-AL during which a briefing and Press Conference and interviews will be conducted.

(North Sea Boats)

FOTO Super Tucano di Spanyol

PT-ZDE-01

PT-ZDH-02

PT-ZDI-03

PT-ZDN-04

4 Super Tucano Terbang Ferry dari Brasil menuju Indonesia

PT-ZDH-02

PT-ZDN-04

PT-ZDI-03

PT-ZDE-01

4 Pesawat Super Tucano TNI AU mendarat di Spanyol

 Pesawat Tucano Tiba 1 September

Pesanan pesawat Super Tucano dari Brasil akan segera datang ke Indonesia. Jika tak ada aral melintang pesawat pengganti Ov Bronco itu akan sampai di Lanud Halim Perdanakusumah Jakarta tanggal 1 September.

"Penyambutan rencananya akan dipimpin KSAU Marsekal Imam Syufaat," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Muda Azman Yunus kemarin. Pesawat Super Tucano akan menggantikan pesawat OV Bronco yang sekarang sudah digrounded (dilarang terbang). OV Bronco dibeli dari AS tahun 1975.

"Dari Brasil, pesawat akan dibawa dengan cargo udara Hercules, jadi sistemnya pesawat di dalam pesawat," jelasnya. Pesawat Super Tucano ini dipesan sebanyak 16 unit. Namun pada gelombang pertama akan datang empat unit terlebih dulu.

Super Tucano dipersenjatai dengan canon Browning 12,7 mm. "Rencananya akan ditampilkan juga dalam upacara ulang tahun TNI 5 Oktobetr nanti," katanya.

Super Tucano juga akan ditempatkan di Skuadron Udara 21 yang berpangkalan di Pangkalan Utama TNI AU Abdulrahman Saleh, Malang, Jawa Timur, sebagaimana Bronco dulu.

Kedua pesawat beda generasi ini sangat pas untuk keperluan patroli dan intelijen ketinggian rendah, counter insurgence, close air support, pemotretan udara, dan patroli perbatasan.

Pesawat Bronco banyak berperan di Operasi Seroja di Timor Timur, yang terbang memberi close air support sehingga memecah kemampuan dan konsentrasi lawan. Super Tucano juga berkemampuan terbang patroli di garis batas perbatasan yang memiliki landasan terbang pendek.

Pesawat buatan pabrikan Embraer, Brasil ini mampu mendarat dan lepas landas di lapangan terbang dengan dukungan minimum misalnya di Bandar Udara Haliwen, di Atambua, Kabupaten Belu, yang berbatasan dengan Timor Timur. "Kita optimistis armada udara di perbatasan semakin menguat dengan adanya Super Tucano ini," katanya. (rdl)(Jpnn)

 Video A-29 Super Tucano - Indonesia Air Force :

Credit Foto from Airliners.net

AS Berikan Sinyal Hijau Penjualan Apache

Helikopter Apache

Jakarta: Pemerintah Amerika Serikat memberikan sinyal positif terkait penjualan helikopter perang jenis Apache kepada RI. Menurut Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro, AS telah menawarkan delapan unit Apache. Menhan juga menjelaskan kualitas helikopter dapat meningkatkan pertahanan Indonesia, khususnya di daerah perbatasan.

"AS sudah beri siynal, silakan jika Indonesia mau membeli delapan biji Apache. Helikopter ini dahsyat sekali dan memberikan efek gentar," kata Menhan saat ditemui usai memimpin Sertijab Eselon I Kemenhan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (24/8).

Pembelian Apache mesti melalui proses pembahasan antara Kementrian Pertahanan, kabinet, dan DPR. Karena, membutuhkan dana yang tidak sedikit. Jika kabinet dan DPR menyetujui untuk membeli helikopter tersebut maka pemerintah Indonesia akan langsung menyambut tawaran AS.

"Kalau rencana beli, maka kita akan membeli delapan unit dan kalau itu juga disetujui oleh DPR," tukasnya.

Niat pemerintah Indonesia membeli Apache sebenarnya sudah ada sejak awal tahun ini. Pengadaan delapan unit pesawat tempur jenis Apache itu bukan karena ditawarkan begitu saja oleh pihak Amerika. Melainkan, pemerintah RI yang memang mencari.(ASW)

(Liputan 6)

Menhan Klaim Hibah Hercules Australia Untungkan RI

Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengklaim, rencana pemerintah menerima hibah empat pesawat tempur Hercules bekas asal Australia dinilai masih menguntungkan. "Dengan membeli Hercules seharga US$ 15 juta, pesawat itu masih bisa dipakai selama 20 tahun," kata Menteri Purnomo Yusgiantoro kepada wartawan, Jumat, 24 Agustus 2012.

Harga tersebut dinilai jauh lebih murah ketimbang harga baru Hercules baru yang mencapai US$ 60 juta. "Tentu karena cuma seperempat harga jadinya menguntungkan," kata Purnomo menambahkan.

Menurut Purnomo, penerimaan hibah empat unit Hercules tersebut akan bermanfaat karena 15-20 tahun lagi tentu sudah ada teknologi pesawat angkut terbaru. " Jadi hibah ini dapat menguntungkan kita" ujar dia.

Selain menerima hibah, Indonesia juga berencana untuk membeli enam unit pesawat Hercules lainnya dari Australia. Total pembelian 10 unit Hercules tersebut mencapai US$ 150 juta. "Sudah termasuk biaya serviced empat pesawat hibah dan harga enam pesawat yang dibeli," kata Menhan.

Hercules hibah dari Australia, menurut Kementerian Pertahanan, amat dibutuhkan oleh Indonesia. Dari satu skuadron Hercules C-130H (satu skuadron terdiri atas 16 unit) yang bermarkas di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, hanya tersisa sekitar 12 unit yang siap terbang.

(Tempo.Co)

Tegar, Ikhlas dan Tuntas Adalah Unsur Udara bagi PPRC

PANGLIMA Divisi I/ Kostrad Mayjen TNI Daniel Ambat didampingi Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI A. Adang Supriyadi, SE; mengecek kesiapan Satuan Pelaksana Operasi Udara (Satlakopsud) di taxy-way Echo Lanud Halim P, Jumat (24/8), dalam rangka menghadapi latihan PPRC TNI tahun 2012 ini.

Mayjen TNI Daniel Ambat melihat langsung dari dekat bagaimana pemeliharaan kesiagaan operasional unsur udara yang terlibat dalam latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI yang rencananya akan diadakan di Pulau Natuna. Bertanya jawab langsung dengan para Penerbang dan kru pendukung serta memeriksa ke dalam badan pesawat CN-235.

Kegiatan inspeksi ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk terus melatih kesiapan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Apalagi, PPRC sendiri merupakan latihan rutin tahunan yang biasa di gelar TNI. Menurut jadwal akan dilaksanakan mulai Agustus sampai September 2012. Diawali dengan Gladi Posko di Cilodong dan Gladi Lapangan di Natuna.

Latihan di Natuna akan melibatkan 2500 personel, gabungan TNI AD, TNI AL dan TNI Angkatan Udara. Dengan mengerahkan pesawat unsur intai C-121; pesawat Hercules C-130 dan CN-235; unsur Pasukan Khas TNI AU serta seluruh pangkalan TNI AU di Indonesia.

Kesempatan ini pula, Komandan Skadron Udara 31 Letkol Pnb Eko Sudjatmiko melaporkan kesiapan Satlakopsud serta berbagai kemungkinan kendala yang ada. Sebagai bahan masukan bagi Komandan PPRC TNI dalam menentukan kebijakan selanjutnya bagi penyempurnaan hasil latihan kelak. “Moto kami: tegar, ikhlas dan tuntas menyukseskan misi apapun yang diemban”, tandas Penerbang yang mengakui adanya berbagai latihan yang akan digelar di akhir tahun 2012.

Setelah melihat gelar kesiapan, rombongan mengunjungi Marsailing Area (MA) yang akan digunakan sebagai titik kumpul pasukan. Turut serta dalam kegiatan penting ini adalah Asops Divisi I/ Kostrad Kolonel Inf Joko Sudiono; serta Asintel Divisi I/ Kostrad Letkol Inf Asep Jauhari. ***

Tanpak dalam gambar Panglima Divisi I/ Kostrad Mayjen TNI Daniel Ambat didampingi Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI A. Adang Supriyadi, SE; saat menerima laporan kesiapan unsur udara dari Letkol Pnb Eko Sudjatmiko, Danskadud 31 Lanud Halim. (red***)

(Majalah Potret Indonesia)

Menhan: Berat Tank Leopard 60 Ton, Bukan 40 Ton

Leopard 2A6

Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro bersikukuh bahwa 100 tank Leopard yang dibeli pemerintah Indonesia memiliki berat 60 ton. Tank Leopard memilki berat 60 ton tersebut masih dapat difungsikan di kondisi geografis Indonesia. "Setahu saya (tank) Leopard itu tidak ada yang beratnya 40 ton. Rekomendasi awal tank Leopard seberat 60 sampai 62 ton, yang 40 ton itu tidak ada," ujar Menhan setelah serah terima pejabat eselon satu Kementerian Pertahanan di Jakarta, Jumat (24/8/2012).

Purnomo menjelaskan bahwa tank Leopard seberat 60 ton menurut keterangan TNI Angkatan Darat dapat digunakan di Indonesia. Pasalnya, tank Leopard seberat 60 ton tersebut dapat mengarungi medan Indonesia yang berat. Tank Leopard seberat 60 ton tersebut diakuinya cocok dalam geografis Indonesia karena selain ampuh di darat juga dapat meluncur di sungai.

"Tank Leopard itu saja masuk sungai masih bisa jalan. Beli tank, juga tidak akan beli tank saja, ada katrolnya dan bentuknya bervariasi," tambahnya.

Sebelumnya seperti yang telah diberitakan, Komisi I DPR mengungkapkan produsen tank Leopard dari Jerman harus menyiapkan produksi baru dalam paket lengkap dengan variasi bobot 40 sampai dengan 60 ton dengan berbagai spesifikasi dan fungsi. Tank Leopard diketahui hanya berbobot berat rata-rata 60 ton saja. Selain itu, jual beli Leopard dilaksanakan dengan harga yang jauh lebih murah yaitu antara 800.000 dollar AS sampai dengan 1,5 juta dollar AS per unit.

(Kompas)

 Pemerintah belum teken kontrak alutsista dengan Jerman

Proyek pengadaan alutsista yang rencananya akan dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pertahanan dengan Jerman hingga saat ini belum terjadi. Ini karena pembahasan kontrak tersebut masih berada dalam pembicaraan antara TNI AD, Mabes TNI dan Tim Konsultasi Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa (TKP3BJ).

"Belum sampai ke meja saya. Tapi sudah ditindaklanjuti oleh AD, Mabes TNI dan, TKP3BJ. Kalau ketiganya sudah setuju, kemudian ada perbedaan pendapat, tidak akan saya tanda tangani," ujar Menteri Pertahanan (Menhan), Purnomo Yusgiantoro, usai memimpin serah terima jabatan Eselon I di Gedung Kemenhan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (24/8).

Selanjutnya, Purnomo menambahkan, dia belum dapat memastikan kapan kontrak tersebut akan diteken. Menurutnya, mekanisme pembahasan kontrak tersebut diserahkan sepenuhnya kepada tiga tim ini.

"Tergantung mereka, kapan bisa serahkan ke saya. Jadi, sampai sekarang belum ada kontrak dengan Jerman karena belum sampai ke saya," kata Purnomo.

Sebelumnya, pemerintah berencana akan membeli beberapa alutsista berupa tank Leopard pabrikan Jerman. Rencana pembelian tersebut sempat mendapat penolakan dari Komisi I DPR disebabkan anggaran yang digunakan dinilai terlalu tinggi.[hhw]

(Merdeka)

Russia Loses To Cheaper And Newer

Dog Fight Sukhoi with Hornet

Indonesia recently confirmed that the six Su-30 jet fighters it ordered from Russia earlier this year (for $ 78 million each) would be the last Russian fighters to be purchased. Indonesia already has ten Su-27s and Su-30s, and wanted at least 16 of these modern aircraft so they will have a full squadron. Although expensive, the Russian fighters are modern and look great. They are also relatively cheap to maintain. This was all part of a plan to switch from American fighters (ten F-16s and 16 F-5s) to Russian Su-27s and 30s. But used F-16s are so much cheaper than Su-27s that public pressure forced the Indonesian politicians to hang on to the F-16s, and upgrade existing F-16s, an expensive proposition that appeals to corrupt Indonesian officials.
 
Although Indonesia wanted to buy 180 Su-27 and Su-30 fighters from Russia they are now also rebuilding their older force of early model F-16s. In addition, Indonesia has ordered 24 used, but modernized, F-16Cs for $ 31 million each. The ten older F-16s will also be modernized to the same standard.
 
Indonesian Air force generals opposed the acquisition of the F-16s because they feared this would lead to a reduction in the procurement of new Russian fighters. The generals believed the Russian fighters are a better match for the F-18Es and MiG-29s that neighboring Malaysia is acquiring and the F-35s that Australia is buying. But the F-16s have a proven combat record that the Su-27s and Su-30s lack. The American fighter also has a better reputation for reliability. 
 
In addition South Korea and Indonesia agreed last year to jointly develop a new fighter, the KFX. This would be an aircraft with capabilities somewhat beyond the top-line American F-16 (the Block 60, developed for the UAE, as the F-16E).
 
KFX development is expected to take ten years and cost $ 2 billion. Some of that money will end up in the pockets of Indonesian politicians. In the meantime, South Korea hopes to build on the work it did to develop its new T-50 jet trainer. This is a 13 ton, two seat, single engine aircraft that is also available as a combat model (the F-50), which carries a 20mm autocannon and up to three tons of bombs and missiles. 
 
The KFX would weigh twice as much at the F-50 and have one or two engines, a single seat, and the ability to carry twice as much weight in weapons. The KFX is expected to look more like the Eurofighter Typhoon than the T-50 or F-16. The KFX is also expected to cost $ 50 million each and have advanced electronics (including an AESA radar). Indonesia will provide 20 percent of the development costs and buy about sixty of the KFXs. South Korea will buy 150-250 of the new aircraft, to replace its current fleet of elderly American F-4s and F-5s. This is an ambitious undertaking and success is not certain, especially where the timeline, budget, and aircraft performance are concerned.

(Strategy Page)

DPR Setujui Beli Tank Medium

 DPR Setujui Beli Tank Medium

Marder 1A3

Jakarta - Rapat internal Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat pada 16 Agustus lalu menyetujui pembelian tank Leopard dengan bobot 40 ton atau tank medium. Ukuran dan spesifikasi main battle tank ini tidak sesuai kebutuhan TNI Angkatan Darat, yaitu tank besar berbobot 63 ton.

Wakil Ketua Komisi I Tb Hasanuddin, kamis (23/8) di Jakarta, mengatakan dalam rapat itu. Komisi I mendapat penjelasan dari Tim kecil yang ditunjuk Komisi I bahwa, pertama bahwa TNI tidak jadi membeli tank bekas dari Belanda seharga 2,5 juta Euro per unit. Keputusan akhir adalah membeli tank baru dari Jerman seharga 700.000-1,5 juta Euro. Kedua, pembelian adalah murni dari pemerintah ke pemerintah.

"Ketiga tonase yang dipilih adalah yang berbobot 40 ton, alias tank medium", kata TB Hasanuddin. Menurut Hasanuddin, dengan adanya berbagai masukan tim kecil ini, berarti berbagai pertanyaan Komisi I terjawab.

Sebelumnya, DPR mengkritisi rencana pembelian MBT Leopard 63 Ton karena tidak sesuai dengan geografi Indonesia dan tidak tertera di dalam rencana strategis pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Adanya perjanjian transfer teknologi juga membuat Komisi I menganggap tidak ada hambatan dalam pengadaan tersebut.

Namun, hal ini mendapat tentangan dari TNI AD. Kepala dinas penerangan TNI AD Brigjend Sisriadi mengatakan proses pengadaan MBT itu berasal dari telaah kebutuhan TNI AD yang dilakukan sejak 2006.

"Yang melakukan studi itu adalah mereka yang bertempur sehingga pertimbangan itu dari strategi, kondisi alam, sampai harga dan lingkungan strategis", katanya

Dari hasil pengkajian itu , disimpulkan tank yang paling sesuai dari segi kebutuhan dan kualitas adalah MBT Leopard. "TNI AD beri masukan ke Mabes TNI bahwa yang paling bagus itu MBT Leopard. Sesuai dengan definisinya. MBT adalah jenis tank besar yang ukurannya di atas 60 Ton," kata Sisriadi.

Karena itu dia mempertanyakan tonase 40 ton yang disetujui DPR. " Tidak ada Leopard yang beratnya 40 Ton dan tidak ada MBT yang beratnya di bawah 60 ton", katanya.

 Anggaran Pertahanan

Pemerintah mengalokasikan anggaran pertahanan pada R-APBN 2013 tertinggi diantara kementerian lainnya yaitu Rp. 77.7 Triliun. Meskipun demikian menurut pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie, jumlah itu belum mencukupi.

Dengan luasan wilayah Indonesia dan potensi masalah keamanan perariran dimasa depan menurut Connie, idealnya anggaran pertahanan Rp. 350 triliun. Anggaran pertahanan yang ideal harusnya dapat dipenuhi Pemerintah. Hal ini mengingat jumlah itu setara dengan anggaran Pemilu yang selalu dapat dipenuhi Pemerintah.

Dia mengatakan anggaran pertahanan ideal yang hampir 5,7 persen dari produk domestik bruto tersebut hanya dianggarakan sekali, selanjutnya diturunkan bertahap setiap tahunnya.

(Kompas)

 Komisi I Merasa Sudah 'Clear', Pemerintah Boleh Beli Tank Leopard

Senayan - Komisi I DPR RI menyalakan lampu hijau kepada pemerintah untuk membeli tank Leopard guna melengkapi kebutuhan modernisasi alutsista bagi TNI Angkatan Darat. Lampu hijau dinyalakan setelah anggota Komisi Pertahanan puas dengan penjelasan tim kecil yang ditunjuk untuk mempelajari rencana pembelian kendaraan perang tersebut.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengungkapkan, pihaknya dapat memahami presentasi tim kecil pada 16 Agustus lalu. Terdapat empat poin penting yang dipresentasikan di hadapan Komisi I.

Pertama, TNI batal membeli tank bekas dari Belanda yang harganya 2,5 juta euro per unit. Sebagai gantinya, TNI akan membeli tank baru dari Jerman seharga kisaran 700 ribu hingga 1,5 juta euro. Harga dapat berbeda-beda sesuai pilihan peralatan yang dipasang pada tiap unit tank.

Kedua, kesepakatan bisnis atas jual-beli tank tersebut menggunakan mekanisme G to G murni. Sama sekali tidak melibatkan makelar alias rekanan atau pihak ketiga.

Ketiga, TNI sudah menentukan spesifikasi tank berdasarkan kebutuhan paling utama. Tank yang dibeli hanya yang berbobot 40 ton atau masuk kategori tank kelas menengah. Hal ini sesuai rencana strategis pertahanan TNI.

Ke-empat, pembelian dilakukan dari pabrik atau produsen langsung. Karena itu, sejumlah badan usaha plat merah di bidang pertahanan seperti PT Pindad akan dilibatkan dalam prosedur teknis pengoperasian dan perawatan.

Informasi selengkap itu cukup meyakinkan para anggota Komisi I. Sehingga di akhir presentasi hampir semua peserta rapat langsung sepakat untuk memberikan persetujuan.

"Komisi I menganggap tidak ada masalah lagi dengan rencana pembelian tank Leopard. Meski demikian, kami tetap memandang perlu untuk melakukan konfirmasi langsung lagi dengan pihak Kemenhan/ TNI," ujar Tubagus Hasanuddin, Kamis (23/8).

Sebelumnya, rencana pembelian tank Leopard menuai kontroversi. Beberapa anggota Komisi I setuju demi mengejar modernisasi alutsista TNI. Namun, sebagian yang lain keberatan karena empat hal. Suara minor saat itu banyak datang dari anggota Komisi I yang berlatar belakang militer.

Empat hal yang dipersoalkan antara lain ;

pertama, tank berbobot 63 ton sebagaimana diajukan TNI Angkatan Darat dinilai tidak cocok dengan kondisi geografis Indonesia.

Kedua, harga tank bekas yang ingin dibeli dari Belanda ditaksir terlalu mahal, 2,5 juta euro per unit. Harga segitu sama dengan harga tank baru yang berusia lebih muda dan perlengkapannya dapat disetel sesuai pilihan.

Ketiga, tidak melibatkan badan usaha milik negara di bidang pertahanan dalam hal teknis pengoperasian dan perawatannya. Padahal salah satu prinsip pembelian alutsista adalah adanya alih teknologi.

Ke-empat, spesifikasi dan jumlah tank yang dibeli tidak sesuai dengan rencana strategis pertahanan yang sudah dibikin dan disetujui DPR

(Jurnalis Parlemen)

 Ini Alasan Komisi I Setujui Pembelian Tank Leopard

Leopard 2. (Foto: ©Bundeswehr/Trotzki)

Jakarta — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pembelian tank Leopard oleh pemerintah setelah ada perubahan terhadap beberapa hal yang sempat dikritik Komisi I. Perubahan itu diketahui dalam rapat antara pihak Komisi I dan pihak pemerintah pada pekan lalu.

Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin mengatakan, awalnya para politisi Komisi I termasuk dirinya menolak rencana pembelian tank Leopard bekas dari Belanda lantaran berat tank mencapai 64 ton. Tank itu dinilai tak cocok dengan kondisi geografis di Indonesia. Selain itu, harga jual terlalu mahal untuk tank bekas, yakni 2,5 juta euro per unit.

Alasan lain, kata Tubagus, tidak ada transfer teknologi kepada BUMN di Indonesia seperti PT Pindad. Kemudian, dia menambahkan, berdasarkan penjelasan yang diterima Komisi I, pemerintah akhirnya akan membeli tank baru dari Jerman dengan harga antara 700.000 euro dan 1,5 juta euro, atau tergantung persenjataan yang dipasang.

Selain itu, politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, pembelian murni antar-negara dan tidak melibatkan makelar atau pihak ketiga. Hal lain, berat tank disebut hanya 40 ton atau tank medium.

"Karena langsung dari pabrik, maka melibatkan BUMN seperti PT Pindad dalam TOT (transfer of technology). Dengan informasi seperti itu, maka Komisi I menganggap sudah tidak ada masalah lagi dengan rencana pembelian tank Leopard. Tapi perlu dikonfirmasi langsung lagi dengan Kemenhan atau TNI," kata Tubagus melalui pesan singkat, Kamis (23/8/2012). 

(Kompas)

 Exportantrag für Leopard 2 nach Indonesien eingereicht

Möglicher Panzerdeal

Leopard-2-Panzer

Indonesien interessiert sich für gebrauchtes deutsches Kriegsgerät: Vier Kampf- und vier Schützenpanzer sollen womöglich in das südostasiatische Land exportiert werden. Ein entsprechender Antrag wurde eingereicht. Eine Ausfuhr ist wegen der Menschenrechtslage höchst umstritten.

Berlin - Erneut verdichten sich Hinweise darauf, dass Indonesien deutsche Panzer des Typs Leopard 2 ordern könnte. Der Bundesregierung liegt ein Antrag auf Ausfuhr von vier Exemplaren Kampfgeräts vor. Die Panzer Leopard 2A4, die aus den achtziger Jahren stammen, sollen in dem südostasiatischen Land vorgeführt werden, wie aus einer Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen hervorgeht.

Auch wurde der vorübergehende Export von vier Schützenpanzern des Typs Marder 1A3 beantragt. Eine Entscheidung sei aber noch nicht getroffen, schreibt Staatssekretär Christian Schmidt in seiner Antwort. Über den Antragsteller gibt das Schreiben keine Auskunft. In der Regel werden solche Anträge von der Rüstungsindustrie gestellt.

Der Export ist wegen der Menschenrechtslage im bevölkerungsreichsten muslimischen Land der Erde umstritten. Die Bundesregierung hatte bisher lediglich bestätigt, dass Indonesien Anfang des Jahres mündlich Interesse an gebrauchten Leopard-2-Panzern aus Beständen der Bundeswehr bekundet hat. Medienberichten zufolge soll es um 100 Exemplare gehen.

Eine offizielle Anfrage zum Kauf der Panzer gibt es laut Schmidt allerdings nicht. "Es wurde auch seitens der Bundesregierung kein Angebot unterbreitet."

Inwieweit die beantragte Vorführung der Panzer mit der mündlichen Interessenbekundung Indonesiens zur Übernahme von Altbeständen der Bundeswehr zusammenhängt, blieb zunächst unklar. Der Leopard 2A4 wurde ab 1985 für die Bundeswehr produziert. Er wird heute aber nicht mehr vom Heer genutzt, das stattdessen über 350 Exemplare der Nachfolge-Modelle A5 und A6 verfügt.

Laut Verteidigungsministerium besitzt die Bundeswehr zwar noch einige der 2A4-Leoparden. Diese seien allerdings bereits zur Weiterentwicklung anderer Waffensysteme wie Pionierpanzer oder Brückenlege-Panzer vorgesehen, sagte ein Sprecher. Einige der alten Panzer seien zudem an andere Nationen verliehen.

Neben Indonesien sollen auch Saudi-Arabien und Katar Interesse an Leopard-Panzern haben, allerdings an einer moderneren Version. Über Exporte von Kriegswaffen in Länder außerhalb von Nato und EU entscheidet der Bundessicherheitsrat, der geheim tagt. Erst Ende Juli stieß der geplante Verkauf von mehreren hundert Kampfpanzern an Katar auf scharfe Kritik. SPD, Linke und Grüne forderten die Bundesregierung damals auf, das mögliche Milliardengeschäft der Firma Krauss-Maffei Wegmann mit dem Emirat zu untersagen.(kha/dpa)

(Spiegel Online)

 DPR: Tank Leopard Belanda Tak Cocok untuk RI

Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengungkapkan, ngototnya Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro untuk membeli Tank Leopard buatan Belanda untuk pertahanan TNI sangat disesalkan. Sebab, DPR melalui Komisi I DPR dari awal sudah menolak rencana Menhan tersebut.

"Ada 4 hal yang kami kritisi saat itu  pertama adalah tonasenya yang 63 ton dianggap tak cocok dengan geografi di indonesia, kedua harganya yang mahal padahal tank bekas (2,5 € per unit), ketiga tidak ada TOT dengan BUMNIP kita (Pindad, Len dan lain-lain) dan keempat tak sesuai dengan Renstra yang ada," kata TB Hasanuddin melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis (23/8/2012).

Dituturkan Hasanuddin, pada saat yang lalu dalam rapat Komisi I 16 Agustus 2012 komisi I mendapat penjelasan dari team kecil yang ditunjuk mempelajari masalah MBT Leopard. Di mana menurutnya dalam rapat itu diinformasikan 4 hal.

"Pertama TNI tidak jadi membeli tank bekas dari Belanda yang harganya 2,5 jt € per unit, tapi akan membeli tank baru dari Jerman seharga kisaran 700.000 sd 1,5 jt € (tergantung sista yang dipasangnya). Kedua pembelian murni G to G dan tak melibatkan makelar alias rekanan atau pihak ketiga. Ketiga tonasenya konon dipilih yang berbobot 40 ton saja alias Medium Tank (jadi sudah sesuai renstra TNI) dan keempat karena langsung dari pabrik maka melibatkan BUMNIP seperti PT. Pindad dan lain-lain dalam TOTnya," papar dia.

Lebih lanjut mantan perwira TNI ini menilai dengan informasi seperti itu maka Komisi I menganggap sudah tak ada masalah lagi dengan rencana pembelian tank Leopard tersebut. Tapi memang perlu dikonfirmasi langsung lagi dengan Kemenhan atau TNI dan akan kita klarifikasi pada kesempatan pertama ASAP.

(Centro One)

 Jerman Belum Kabulkan Permintaan Indonesia Soal Leopard 2

Leopard 2A4

Indonesia mengajukan permohonan resmi agar Jerman mengirimkan empat tank Leopard 2A4 untuk uji coba. Permintaan tersebut belum dipenuhi oleh pemerintah Jerman yang kini menghadapi penolakan dari parlemen. 

Rencana pembelian tank Leopard 2 dari Jerman disikapi serius oleh Indonesia. Pemerintah Jerman mengakui, akhir Juli lalu Jakarta telah menyampaikan permohonan resmi untuk mengirimkan empat unit tank Leopard 2A4 yang diproduksi tahun 80-an ke Indonesia untuk diujicoba. Informasi tersebut berasal dari jawaban Kementrian Pertahanan atas permintaan parlemen Jerman, Bundestag.

Selain itu Indonesia juga meminta Berlin mengirimkan empat unit kendaraan tempur infanteri jenis Marder 1A3. Pemerintah Jerman mengaku pihaknya hingga kini belum bisa memberikan keputusan atas permintaan tersebut.

Hingga kini Indonesia juga belum mengajukan penawaran resmi terkait pengadaan sistem persenjataan tersebut. "Kami belum menerima penawaran apapun," kata Christian Schmidt, Sekretaris Negara di Kementrian Pertahanan.

Rencana Indonesia memodernisasi alat tempurnya dan mendatangkan 100 unit tank bekas jenis Leopard 2 sudah disampaikan ke pemerintah Jerman secara lisan Januari lalu. Niat ini kemudian dibahas secara informal saat kunjungan Kanselir Angela Merkel, awal Juli ke Jakarta. Merkel sendiri tidak mengakui adanya pembahasan terkait rencana tersebut.

Leopard 2A4 yang dipesan Indonesia untuk ujicoba itu diproduksi tahun 1984 dan sudah tidak digunakan lagi oleh Bundeswehr. Angkatan darat Jerman itu kini memakai model terbaru Leopard 2A5 dan A6 sebanyak 350 unit.

Kementrian Pertahanan mengkalim, pihaknya memang masih menyimpan ratusan unit Leopard 2A4, namun sebagian besar akan dikembangkan menjadi jenis persenjataan baru seperti tank pembersih ranjau atau tank pembuat jembatan (AVLB). Selain itu sejumlah unit Leopard 2A4 yang berasal dari tahun produksi yang sama sudah atau akan dipinjamkan ke negara-negara tetangga Eropa. Pemerintah Indonesia terkesan belum mendapat informasi tersebut.

Marder 1A3

Sebaliknya sebanyak 409 unit Marder 1A3 masih dugunakan Bundeswehr saat ini di Afghanistan. Dalam waktu dekat kendaraan tempur infanteri itu akan digantikan dengan tipe Puma yang lebih modern.

Sebab itu pula rekomendasi terkait pembelian tank Leopard 2A4 yang dikeluarkan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu terlihat lebih realistis, meski bukan tanpa cela. DPR antara lain meminta pemerintah untuk membeli tank baru dari Krauss Maffei-Wegmann melalui pemerintah Jerman. Selain itu Senayan juga mendesak agar pemerintah mengajukan klausul transfer teknologi dalam kontrak pembelian.

Di parlemen Jerman, Bundestag, mulai muncul penolakan terhadap rencana pembelian Leopard oleh Indonesia. Partai Hijau bahkan meminta pemerintah untuk menolak permohonan Indonesia mengirimkan empat unit tank untuk ujicoba yang diajukan 23 Juli lalu. "Sekali diizinkan, pemerintah tidak akan mungkin menolak pembelian lanjutan dalam jumlah besar oleh Indonesia," kata Katja Keul, Ketua Fraksi Partai Hijau di Bundestag.

Ekspor Leopard 2 ke Indonesia menjadi sumber kontroversi di Jerman lantaran sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diduga dilakukan militer Indonesia (TNI). Sejumlah anggota parlemen mengkhawatirkan, tank-tank tersebut akan dipakai untuk memberantas pemberontakan di Papua. "Kalau pemerintah Jerman ingin mematuhi komitmennya, maka mereka harus menolak ekspor senjata ke Indonesia, " tambah Keul.

Politikus Partai Hijau itu juga menekankan, Jerman tidak dapat mengekspor senjata kepada negara ketiga di luar anggota NATO dan Uni Eropa, selama tidak ada alasan strategis. "Aturan pengecualian seperti itu tidak berlaku dalam kasus ini," katanya.

Kekhawatiran tersebut sempat ditampik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat kunjungan Merkel juli lalu. Yudhoyono dalam sebuah jumpa pers menegaskan, senjata yang akan dibeli "tidak akan kami gunakan untuk menembaki rakyat kami." Menurut Yudhoyono, Indonesia sudah tidak meremajakan sistem alutistanya sejak 20 tahun terakhir, "kami berhak membangun kekuatan pertahanan minimal," tukasnya.(rzn//dpad/afpd)

(Dw.de)

Akhir Bulan Ramadhan KRI Sultan Hasanuddin Laksanakan Latihan Tempur Laut

 Surabaya, 22 Agustus 2012

Di penghujung bulan Ramadhan 1433H/ 2012 M, prajurit Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Sultan Hasanuddin-366 melaksanakan latihan bersama dengan unsur MTF disekitar perairan Lebanon. Beberapa serial latihan tempur laut yang dilaksanakan, diantaranya, peran tempur bahaya udara dengan kapal perang Brazil yaitu BRS Liberal.

Disimulasikan Helikopter Super Lynx yang onboard di BRS Liberal sebagai pesawat musuh yang sedang terbang rendah (Low Slow Flyer) mengarah ke KRI Sultan Hasanuddin-366 yang sedang berpatroli di Area of Maritime Operation Lebanon. Setelah terjadi kontak radio dengan helikopter tersebut, KRI Sultan Hasanuddin-366 memberi peringatan kepada pesawat itu agar mengubah arah, namun peringatan tersebut tidak dihiraukan.

Mengetahui terdapat ancaman bahaya udara, Komandan KRI Sultan Hasanuddin Letkol Laut (P) Dato Rusman SN, segera memerintahkan prajuritnya agar menempati pos tempur masing-masing. Setelah kontak memasuki self defence range dan derajat kontak dinyatakan merah, KRI Sultan Hasanuddin memberikan tembakan peringatan. Pesawat udara itu tak menghiraukan peringantan dari kapal, malah membalas dengan menembak secara bertubi-tubi ke arah KRI Sultan Hasanuddin.

Dalam simulasi tersebut tembakan dilakukan dengan menggunakan lampu isyarat yang dimiliki oleh kapal dan helikopter. Latihan diakhiri dengan kemampuan manuvra taktis helikopter Super Lynx di sekitar area latihan. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2012 dilaksanakan berbagai latihan manuvra tempur laut antara KRI Sultan Hasanuddin dengan kapal perang dari Bangladesh BNS Osman serta kapal perang Turky, TCG Kilic.

Selama melaksanakan tugas operasi laut sampai saat kali ini, KRI Sultan Hasanuddin berhasil melaksanakan hailing sebanyak 23 kontak kapal permukaan dan 12 kontak udara. Setelah melaksanakan latihan bersama, pada sore harinya KRI Sultan Hasanuddin merapat di dermaga Beirut untuk melaksanakan bekal ulang logistik dan perawatan rutin. 

(Dispenarmatim)

Sekjen Menerima Dubes Azerbaijan Untuk Indonesia

Jakarta – Dihari pertama kerja usai Hari Raya Idul Fitri, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) RI, Marsdya TNI Eris Heryanto, Kamis (23/8) menerima kunjungan, Duta Besar Republik Azerbaijan untuk RI, Ibrahim A. HAJIYEV, di Kantor Kemhan, Jakarta.

Pertemuan yang berlangsung hangat diantara dua pejabat tersebut saling bertukar pikiran mengenai perkembangan hubungan dalam pembangunan bidang ekonomi dan investasi yang terjadi diantara dua negara.

Pada kesempatan tersebut Dubes Azerbaijan mengatakan saat ini, pemerintahnya sangat tertarik kepada pembangunan hubungan di bidang ekonomi dan invenstasi dengan pemerintah Indonesia. Ditambahkannya, karena Indonesia merupakan salah satu negera yang menjadi prioritas negara bagi pemerintah Azerbaijan dalam hal kerjasama internasional.

Disamping itu Dubes Azerbaijan menyatakan saat ini pemerintahnya juga menaruh perhatian kepada kerjasama di bidang pertahanan secara luas dengan Indonesia. Secara khusus dalam hal pengadaan persenjataan dan peralatan personel militer. Karena menurut Dubes Azerbaijan militer di negaranya masih dalam tahap pengembangan kekuatan pertahanan.

Diungkapkan Dubes Azerbaijan, sebagai tindak lanjut kedepannya, dirinya akan mengundang Menteri Pertahanan Azerbaijan untuk berkunjung ke Indonesia untuk menindak lanjuti kerjasama yang ingin dilaksanakan kedua negara.

Sementara itu Sekjen Kemhan RI menyambut baik penawaran pembangunan hubungan kerjasama bidang pertahanan dari pemerintah Azerbaijan. Sekjen juga mengatakan, saat ini Indonesia juga tengah berupaya untuk mengembangkan kapabilitas kekuatan pertahanan terlebih dalam hal pengadaan alutsista dan peralatan personel militer baik dari dalam ataupun luar negeri.

“ Kami juga sangat tertarik jika pemerintah anda ingin bekerjasama dengan pemerintah kami. Kita bisa saling bertukar pikiran tentang kapabilitas dibidang pertahanan,” Ungkap Sekjen Kemhan RI. (MAW/SR).

(DMC)

Menhan: 50 Persen Anggaran untuk Bangun Kekuatan Pertahanan

 RAPBN 2013

MENTERI Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro mengatakan sebanyak 50 persen dari Rp 77,7 triliun pagu anggaran Kementerian Pertahanan dalam RAPBN 2013 akan digunakan untuk membangun kekuatan pertahanan.

“Jadi dengan Rp 77 triliun lebih anggaran untuk pagu 2013 itu, kita yakin juga akan terserap untuk membangun kekuatan (Alat Utama Sistem persenjataan),” kata Menhan Purnomo Yusgiantoro usai apel bersama PNS/TNI di kantor Kemhan, Jakarta, Kamis (23/8).

Menurut Purnomo, sebanyak 50 persen pagu 2013 untuk Kemhan, akan terserap untuk belanja pegawai dan sisanya untuk belanja modal dan belanja barang. “Pengalaman kita itu 99 persen anggaran terserap,” katanya.

Berdasarkan Pidato Pengantar RAPBN 2013 beserta Nota Keuangannya dihadapan DPR pada 16 Agustus 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan bahwa Kemhan mendapatkan alokasi anggaran sebesar 77,7 triliun.

“Anggaran sebesar Rp 77 triliun itu kalau dilihat dari segi departemen. Kalau dari sektor memang pendidikan yang tertinggi masih 20 persen. Dari Rp 77 triliun itu sebagian besar untuk belanja pegawai sekitar 50 persen. Karena yang dibawah kita itu 460 ribu personil baik yang personil militer dan non militer. Tapi ini lebih rendah dari kepolisian,” katanya.

Saat menyampaikan Pidato RAPBN 2013, Presiden SBY menyampaikan bahwa dalam RAPBN Tahun 2013 mendatang terdapat tujuh kementerian dan lembaga yang akan mendapat alokasi anggaran di atas Rp 20 triliun. Ketujuh kementerian dan lembaga itu adalah Kementerian Pertahanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 77,7 triliun; Kementerian Pekerjaan Umum Rp 69,1 triliun; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 66 triliun; Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp 43,4 triliun; Kementerian Agama Rp 41,7 triliun; Kementerian Perhubungan Rp 31,4 triliun; dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp 31,2 triliun.

Selanjutnya, Presiden SBY menjelaskan rincian belanja kementerian dan lembaga. Menurutnya, sesuai prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2013, alokasi anggaran belanja kementerian dan lembaga serta belanja non-kementerian dan lembaga akan difokuskan pada sasaran-sasaran strategis. Antara lain meningkatkan anggaran belanja modal untuk infrastruktur dalam rangka mendukung keterhubungan domestik (domestic connectivity), ketahanan energi dan ketahanan pangan, serta destinasi pariwisata.

Selain itu, menuntaskan pelaksanaan program reformasi birokrasi dan tata kelola serta mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah; memperkuat pelaksanaan program-program perlindungan sosial dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan, termasuk penguatan program pro rakyat dan sinergi antarklaster pengentasan kemiskinan dalam rangka mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI).

Selain itu, meningkatkan efisiensi belanja subsidi melalui penyesuaian tarif dan pengendalian konsumsi energi, serta mengantisipasi persiapan tahapan pelaksanaan Pemilu 2014.

(Jurnas)

Menkopolhukam: Tak Mudah Tangkap Penembak di Papua

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto (Foto: TRIBUNNEWS/FX ISMANTO)

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, membantah membiarkan para pelaku penembakan di Papua.

"Tidak mudah menangkap pelaku-pelaku kejahatan di sana (Papua)," ujar Djoko kepada wartawan, usai menggelar jumpa pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2012).

Menurut Djoko, hal yang menghambat sulitnya menangkap oknum, lantaran medan di Papua penuh hutan dan kontur tanah yang terjal.

Djoko melanjutkan, sampai saat ini pelaku penembakan yang mampu diringkus aparat keamanan baru empat orang, yakni penembak misterius yang pernah melakukan aksinya di Jayapura.

"Di Wamena ada empat orang yang ditangkap dan sudah diadili. Yang terakhir di Papua belum ditemukan oknumnya," tutur Djoko.

Hingga kini, papar Djoko, pihaknya masih mengejar serangkaian aksi penembak misterius yang terjadi berulang kali di Papua.

Pihaknya juga tidak akan gegabah menanggapi pengakuan seseorang bernama Leo Yeimo, Humas Tentara Nasional OPM yang mengklaim kelompoknya sebagai pelaku penembakan terhadap Brigadir Yohan Kisiwaito, pada Selasa pekan lalu. (*)

(Tribunnews)

 Aparat diminta lakukan tindakan preventif di Papua

Jakarta - Aparat keamanan diminta untuk bisa melakukan tindakan preventif dalam mengatasi aksi kerusuhan di Papua, termasuk mendeteksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.

"Alangkah baiknya bila kewaspadaan itu merupakan tindakan preventif," kata anggota Komisi I DPR RI, Nuning Kertopati kepada ANTARA News, Jakarta, Kamis.

Untuk melakukan tindakan preventif tersebut, kata dia, diperlukan kerjasama yang baik antara TNI, Kepolisian dan Badan Inteligen Negara (BIN) serta menjalin komunikasi dengan masyarakat.

"TNI, Kepolisian dan BIN harus membangun iklim kerja yang terintegrasi dan saling bahu membahu secara kondusif dan saling menghormati tugas dan fungsi masing-masing," kata Nuning, anggota DPR dari Fraksi Hanura itu.

Selain itu, kata dia, bila tidak ada kerjasama antar institusi tersebut, akan mudah dimanfaatkan oleh pihak lain sehingga masalah akan terus ada.

"Jika antar lembaga tak selaras maka mudah sekali intervensi pihak lain untuk mengacaukan situasi dan kondisi yang ada," ujar dia.

Terkait adanya orang tak dikenal yang melakukan aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat, Nuning mengatakan, aksi itu tentu akan mengancam masyarakat Papua.

"Sebenarnya dikenal atau tak dikenal tetap hal ini merupakan ancaman bagi rakyat Papua. Oleh karena itu, semua pihak harus waspada," pungkas Nuning.

Sekelompok orang tak dikenal di Paniai, Papua melakukan penembakan terhadap aparat kepolisian dan warga sipil pada Selasa lalu. Akibatnya, seorang anggota Polisi, Brigadir Polisi Yohan Kadimatau tewas.(zul)

(Antara)

Indonesia Seeks to Buy AGM-65K2 MAVERICK Missiles

WASHINGTON, August 22, 2012 – The Defense Security Cooperation Agency (DSCA) notified U.S. Congress August 21 of a possible Foreign Military Sale (FMS) to the Government of Indonesia for 18 AGM-65K2 MAVERICK All-Up-Round Missiles and associated equipment, parts, training and logistical support at an estimated cost of $25 million. 

The Government of Indonesia has requested a possible sale of 18 AGM-65K2 MAVERICK All-Up-Round Missiles, 36 TGM-65K2 Captive Air Training Missiles, 3 TGM-65D Maintenance Training Missiles, spare and repair parts, support equipment, tool and test equipment, personnel training and training equipment, publications and technical data, U.S. Government and contractor technical and logistics personnel services and other related elements of program and logistics support. The estimated cost is $25 million. 

This proposed sale will contribute to the foreign policy and national security of the United States by helping to improve the security of a friendly country which has been, and continues to be, an important force for political stability and economic progress in Southeast Asia. 

The Indonesian Air Force (IAF) needs these missiles to train its F-16 pilots in basic air-to-ground weapons employment. The quantities in the proposed sale will support the IAFs existing fleet of 10 F-16s, as well as the 24 F-16s being provided as Excess Defense Articles. The proposed sale will foster continued cooperation between the U.S. and Indonesia, making Indonesia a more valuable regional partner in an important area of the world. 

The proposed sale of this equipment will not alter the basic military balance in the region. 

The principal contractors will be Raytheon Missile Systems in Tucson, Arizona. There are no known offset agreements proposed in connection with this potential sale. 

Implementation of this proposed sale will not require the assignment of additional U.S. Government or contractor representatives to Indonesia. 

There will be no adverse impact on U.S. defense readiness as a result of this proposed sale. 

This notice of a potential sale is required by law and does not mean the sale has been concluded. 

Credit to: courtesy DSCA