⚓️ Focus on developing bilateral and industrial cooperation and cooperation between the two Navies 
FREMM Bergamini class [RID]
Telephone call today between Defence Minister Lorenzo Guerini and Indonesia Defence Minister Prabowo Subianto Djojohadikoesoemo. Focus on developing bilateral and industrial cooperation and cooperation between the two Navies
“Over the years our countries were able to maintain strong relations and work together on a number of common interests. The contribution provided by our nations to various UN peacekeeping missions, including Lebanon, is significant”, Defence Minister Lorenzo Guerini said during his telephone call with Indonesia Defence Minister Prabowo Subianto Djojohadikoesoemo.
The cordial discussion focused on themes of common interest and was an opportunity to reiterate the importance Italy assigns to cooperation with Indonesia in terms of bilateral and industrial cooperation. Cooperation between the two Navies was also discussed.
In fact, the ongoing intense cooperation in the naval sector was a particularly significant theme of discussion, given the Indonesian Navy improvement programme and possible relevant developments.
Looking ahead, Minister Guerini hopes to strengthen collaboration in the sectors of aeronautic, helicopters and wheeled vehicles.
During the call, the two ministers discussed the next session of the Joint Committee for Defence Cooperation, scheduled for September, which will allow collecting further indications on how to orient future cooperation between Italy and Indonesia.
Khusus Operasi Pencarian
Ilustrasi personel TNI AU (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo meresmikan Satuan Udara Pencarian dan Pertolongan (SATUD PP), di Wing 4 Lanud Atang Sanjaya, Bogor, Jawa Barat, Jumat (30/7).
Satuan tersebut dibentuk lantaran ada kebutuhan pengembangan organisasi untuk melaksanakan tugas operasi udara khusus dalam bentuk Operasi Pencarian dan Pertolongan (OPP). Pula, sejalan dengan slogan Swa Bhuwana Paksa.
"Tugas pencarian dan pertolongan merupakan tugas yang tidak ringan, terlebih cakupan NKRI yang luas," kata Marsekal Fadjar mengutip Antara, Jumat (30/7).
Nantinya, satuan yang baru dibentuk itu akan bersinergi dengan kementerian dan lembaga lainnya. Terutama dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
Fadjar mengatakan peresmian Satuan Udara Pencarian dan Pertolongan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang organisasi dan Tugas Satuan Udara Pencarian dan Pertolongan Wing 4 Pangkalan TNI Angkatan Udara Atang Sendjaja.
"Saya ingin mengingatkan bahwa satuan ini memiliki tujuan yang sangat mulia karena terkait secara langsung dengan keselamatan jiwa manusia," ujar Fadjar.
Mengutip situs tni-au.mil.id, pembentukan Satuan Udara Pencarian dan Pertolongan tak lepas dari wilayah Indonesia yang begitu luas dan dipisahkan lautan sehingga membuat tugas pencarian serta pertolongan di Indonesia tidak ringan.
Fadjar mengatakan perlu ada organisasi permanen di lingkungan TNI AU. Organisasi itu harus mampu melaksanakan tugas pencarian dan pertolongan, penyiapan alutsista, serta melaksanakan pembinaan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia.
"Inilah yang menjadi latar belakang pembentukan Satuan Udara Pencarian Pertolongan di bawah Komandan Wing 4 Pangkalan TNI Angkatan Udara Atang Sendjaja," kata Fadjar.
"Lebih dari itu, Satuan Udara ini juga diharapkan dapat mendukung kelancaran tugas Operasi Militer selain Perang TNI pada masa mendatang," tambahnya.
(Antara/bmw)
♖ CNN
Dari India dan China
Ilustrasi Hercules TNI AU [TNI AU] ✈️
Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah menyiapkan pesawat angkut Hercules guna membantu transportasi impor obat-obatan dan alat kesehatan untuk penanganan Covid-19.
Hal tersebut dikatakan Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Mayjen Syafruddin saat mengikuti rapat koordinasi bersama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) secara virtual, Kamis 29 Juli 2021.
“Dari 28 pesawat angkut Hercules, kami akan siapkan 4 pesawat untuk mengambil obat-obatan dan alat kesehatan di India dan China. Saat ini kami sedang menunggu jadwal pengambilan. Kami harap bisa kami dapatkan jadwal lebih cepat, agar kami bisa bersiap,” ujar Syafruddin dikutip dari rilis KSP, Jumat (30/7/2021).
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Cecep Herawan menjelaskan dukungan kerjasama internasional secara umum dibagi atas beberapa bagian. Hal itu antara lain antarpemerintah, dari entitas di luar negeri, dan dari diaspora.
“Memang banyak barang yang dikirim langsung oleh negara maupun entitas ke Indonesia. Namun ada yang butuh dukungan transportasi untuk mengambil barang itu. Sebagai contoh ada beberapa di Singapura dan Cina yang harus kita ambil sendiri,” ungkapnya.
Cecep menyatakan pihaknya akan membantu pihak pemerintah ataupun perusahaan farmasi yang memerlukan bantuan dalam mendapatkan izin ekspor obat-obatan. Ia meminta pihak yang membutuhkan bantuan untuk segera berkoordinasi dengan Kemlu.
“Di tengah pandemi ini izin ekspor memang agak sulit. Kalau ada dari pihak perusahaan farmasi yang membutuhkan bantuan, silakan hubungi kami agar kami lakukan mediasi,” jelasnya.
Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Agusdini Banun Saptaningsih, mengatakan, hingga saat ini ada beberapa kebutuhan obat dalam penanganan Covid-19.
“Kalau kita lihat saat ini masih ada kebutuhan obat. Contohnya adalah Remdesivir, dan Intravenous Immunoglobulin IVIG. Namun kami sudah berkoordinasi dengan industri obat dan kedutaan-kedutaan di luar negeri untuk mendapatkan pasokan,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan untuk stok intravenous immunoglobulin akan dipasok lewat Iran, namun prosesnya pengirimannya kemungkinan akhir Agustus. Sementara Remdesivir akan didatangkan dari India, Mesir dan Bangladesh.
“Sebenarnya rata-rata dari industri farmasi sudah punya jadwal penerbangan dan punya bea cukai masing-masing negara. Tapi ada kesulitan transportasi untuk mengambilnya. Sementara itu ada contoh lain seperti PT Kalbe Farma yang bisa memproduksi Favipiravir tapi bahan bakunya masih harus diimpor dari China,” jelasnya.
Kepala KSP Moeldoko mengatakan akan mengawal koordinasi dukungan dan bantuan transportasi untuk impor bahan baku obat dan obat-obatan penanganan Covid-19. Hal ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan pasien Covid-19.
Moeldoko menyatakan bahwa Pemerintah telah mendengar dan memantau isu ini sehingga akan memfasilitasi transportasi obat-obatan dan alat kesehatan dari luar negeri. Namun, ia mengingatkan semua pihak untuk tidak memanfaatkan kemudahan ini demi keuntungan pribadi.
“Dengan adanya fasilitas kemudahan ini, silakan manfaatkan dengan sebaiknya karena kita ingin ketersediaan obat segera terpenuhi. Tapi kemudahaan ini jangan dimanfaatkan kepentingan pribadi. Urusannya dengan saya nanti,” tegasnya. (muh)
✈ Diposkan Sobat Militer
T50i TNI AU [TNI AU]
Beberapa waktu lalu produsen pesawat tempur Korea Selatan, Korea Aerospace Industries (KAI) mengumumkan kontrak yang ditandangani dengan Indonesia untuk akuisisi 6 unit pesawat Lead-in Fighter Training (LIFT) T-50.
Kontrak senilai US$ 230 juta tersebut memang telah mendapatkan Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) dari Menteri Keuangan Sri Mulyani pada akhir April 2021 silam.
Kontrak T-50 juga tercatat sebagai kegiatan pertama dari 31 kegiatan dalam PSP yang ditandatangani tahun ini, sebab kontrak Rafale, FREMM dan Maestrale belum tercantum dalam Blue Book Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
✈ Youtube
2 Unit PC 60 direncanakan rampung 2022 
Desain Kapal Patroli Cepat PC-60 (@PT. Caputra Mitra Sejati) ☆
Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono meninjau proses produksi Kapal Patroli Cepat (PC) 60 pesanan TNI AL di Work Shop Galangan PT Caputra Mitra Sejati yang berlokasi Desa Salira, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Kamis (29/7).
Produksi 2 PC 60 multi years ini kontrak kerjanya telah dimulai sejak Februari 2020 lalu dan direncanakan akan selesai pada Agustus 2022 mendatang.
Kapal PC ini memiliki spesifikasi panjang 60 meter dengan kecepatan jelajah 17 knot dan mampu mencapai 24 knot kecepatan maksimal karena didukung mesin penggerak generasi terbaru 2 unit Marine Diesel berkekuatan 3200 KW.
KRI Torani 860 merupakan PC 40M TNI AL [TNI AL]
Nantinya juga akan dipersenjatai dengan 1 unit Meriam berkaliber 40 mm type Oto Marlin buatan Leonardo Italia dan 2 unit Meriam 12,7 mm buatan FN Herstal Belgia.
Dalam peninjauan ini, Wakasal didampingi Direktur PT Caputra Mitra Sejati Banten Kris Pramono dan para pejabat TNI AL yaitu Aslog Kasal Laksda TNI Puguh Santoso, Aspotmar Kasal Mayjen TNI Widodo DP, Kadisadal Laksma TNI Maman Rohman, Kadispenal Laksma TNI Julius Wijojono, dan Danlantamal III Brigjen TNI (Mar) Umar Farouq serta Danlanal Banten Kolonel Laut (P) Budi Iryanto.
Sebelumnya, Wakasal meninjau pelaksanaan Serbuan Vaksin yang dilaksanakan oleh TNI AL di area PT Caputra Mitra Sejati dengan sasaran masyarakat maritim dan masyarakat umum di wilayah tersebut serta para pekerja galangan dengan target 1.000 orang. (fri/jpnn)
Opini oleh Alman Helvas Ali 
CN235 MPA TNI AU [TNI AU] ✈
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini sedang mempersiapkan pembentukan holding BUMN Pertahanan yang terdiri dari PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT LEN Industri, PT Dahana dan PT PAL Indonesia dengan PT LEN Industri sebagai induk holding. Tujuh Project Management Office telah dibentuk guna melancarkan pembentukan holding tersebut.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, dapat dipastikan bahwa PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT Dahana dan PT PAL Indonesia akan menjadi anak usaha PT LEN Industri. Meskipun demikian, pengendalian negara terhadap anggota holding tidak berubah, baik secara langsung (melalui kepemilikan saham Seri A Dwiwarna) maupun secara tidak langsung (melalui PT LEN Industri).
Walaupun holding BUMN industri pertahanan belum secara resmi terbentuk, Kementerian BUMN telah memberikan target ambisius kepada holding tersebut, yakni masuk dalam Top 50 Global Defense Companies pada 2024.
Apakah target tersebut dapat tercapai pada 2024?
Tulisan ini akan membedah hal-hal yang terkait kinerja BUMN industri pertahanan dikaitkan dengan target Top 50 Global Defense Companies.
Pertama, kemampuan belanja pertahanan. Belanja pertahanan Indonesia dapat dilihat dari alokasi pada Rupiah Murni, Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN). Potensi pendapatan holding BUMN industri pertahanan akan selalu bergantung dari Rupiah Murni dan PDN.
Rupiah Murni pada tahun anggaran 2021 untuk pagu belanja pertahanan sebesar Rp 136,9 triliun, dengan alokasi pengadaan alutsista hanya Rp 9,3 triliun. Adapun pagu PDN 2020-2024 dalam Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri bagi Kementerian Pertahanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas adalah Rp 31,9 triliun.
Holding BUMN Pertahanan berpotensi meraup pendapatan dari program offset lewat mekanisme pengadaan yang dibiayai PLN, namun nilainya tergantung pada seberapa besar Indonesia mampu menyerap offset. Janes memproyeksikan peluang offset untuk Indonesia selama periode 2021-2030 adalah US$ 18 miliar.
Terkait potensi pendapatan dari Rupiah Murni dan PDN, holding BUMN industri pertahanan pun harus bersaing dengan industri pertahanan swasta. Tidak ada jaminan bahwa pagu PDN senilai Rp 31,9 triliun akan semuanya mengalir ke kas holding tersebut.
Kedua, pasar holding BUMN Pertahanan. Suatu fakta yang menyedihkan bahwa mayoritas anggota holding tersebut adalah pemain domestik, kecuali PT Dirgantara Indonesia yang mengandalkan pendapatan dari pasar internasional. PT Pindad memang mengekspor amunisi dan senapan serbu ke beberapa negara, namun nilainya kecil dan sekaligus tidak dapat dipandang sebagai ekspor strategis seperti halnya major defense systems (pesawat udara dan kapal perang). Sedangkan PT PAL Indonesia cuma sekali berhasil mengekspor kapal perang tipe LPD ke Filipina, sementara wacana mengekspor Offshore Patrol Vessel 60 ke pasar Afrika Barat hingga kini tidak pernah terwujud.
Industri pertahanan Indonesia, baik berdiri sendiri maupun holding, tidak akan pernah bisa maju secara teknologi dan finansial apabila hanya mengandalkan pada pasar domestik. Pemerintah Indonesia tidak memiliki daya serap besar terhadap produk-produk industri pertahanan nasional karena kemampuan belanja senjata pada Rupiah Murni dan PDN memang terbatas.
Produk industri pertahanan yang berkategori major defense systems tidak akan mencapai break event point (BEP), apalagi keuntungan, bila hanya mengandalkan pasar domestik. Sementara daya saing mayoritas industri pertahanan Indonesia, termasuk BUMN, di pasar internasional masih diragukan.
Ketiga, pendapatan holding BUMN pertahanan. Terkait dengan ambisi Top 50 Global Defense Companies, parameter peringkat itu adalah pendapatan yang dihitung hanya berasal dari kinerja lini bisnis pertahanan dengan mengacu pada daftar yang diterbitkan oleh Defense News. Sehingga pendapatan Original Equipment Manufacturer seperti Boeing dan Airbus yang dihitung dalam Top 100 Global Defense Companies tidak mencakup penjualan pesawat komersial seperti Boeing B777 dan Airbus A350 kepada perusahaan penerbangan dan lessors. Tidak dapat dimungkiri, sebagian besar perusahaan yang masuk dalam Top 100 Global Defense Companies memiliki lini bisnis yang menggabungkan antara bisnis pertahanan dan bisnis komersial.
Mengacu pada laporan keuangan 2019 teraudit milik PT Pindad, PT LEN Industri, PT Dahana dan PT PAL Indonesia, nilai pendapatan dari lini bisnis pertahanan keempat BUMN sekitar Rp 4,6 triliun. Sementara data nilai pendapatan lini bisnis pertahanan PT Dirgantara tidak tersedia, kecuali pendapatan total perseroan sebesar US$ 257,9 juta dalam laporan keuangan teraudit 2019. Dengan asumsi kasar bahwa PT Dirgantara Indonesia meraih Rp 1 triliun dari lini bisnis pertahanan, maka total pendapatan kelima BUMN industri pertahanan pada 2019 sekitar Rp 5,6 triliun atau setara dengan US$ 386 juta saat ini.
TransDigm merupakan firma Amerika Serikat yang menduduki peringkat 50 dalam Top 100 Global Defense Companies tahun ini dengan nilai pendapatan dari lini bisnis pertahanan sebesar US$ 2,1 miliar.
Merupakan suatu tantangan besar bagi holding BUMN Pertahanan untuk dapat meningkatkan pendapatan dari lini bisnis pertahanan yang pada 2019 bernilai US$ 386 juta menjadi setidaknya U$ 2 miliar pada 2024. Dengan karakter holding BUMN industri pertahanan yang mengandalkan pasar domestik, menaikkan pendapatan menjadi US$ 2 miliar sehingga berada pada posisi Top 50 Global Defense Companies pada 2024 adalah mission impossible.
(miq/miq)
Speculated to be India or Indonesia 
Flanker Indonesia [TNI AU]
Kyiv-based missile maker Artem holding company says it was awarded a $ 200 million contract from the unnamed customer for R-27 medium-range air-to-air missile production.
Artem director Vladimir Zimin said in a statement that “the company received an advance payment and began to fulfill the largest contract for the last 10-15 years for the supply of R-27 missiles worth more than $ 200 million.”
An unnamed Asian customer, speculated to be India or Indonesia, has contracted Artem to supply a batch of medium-range missiles designed to intercept and destroy hostile piloted aircraft, drone targets and cruise missiles in a long-range and close-in dogfight.
The R-27 (NATO reporting name AA-10 Alamo) is a family of air-to-air missiles originally designed by the Russian design bureau Vympel and built by Russian firm Vympel and Ukrainian Artem.
It is intended for integration on fourth-generation fighters such as the MiG-29, MiG-31, Su-27, Su-30, Su-33, Su-34 and Su-35.
The design of R-27 was initiated in April 1962, while the actual production began in 1986. The missile is currently in service with more than 25 countries across the globe.
⍟ Bisa memproduksi oksigen secara mandiri dengan kapasitas sekitar 150.000 liter perhari
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo didampingi Komandan Lanal Semarang, Kolonel Laut (P) Nazarudin, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Kepala Dinkes Jateng Yulianto Prabowo melihat proses produksi oksigen sampai pengisian tabung di KRI dr Soeharso-990 yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah, Rabu (28/7/2021). ⚓
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo didampingi Komandan Lanal Semarang, Kolonel Laut (P) Nazarudin, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Kepala Dinkes Jateng Yulianto Prabowo melihat proses produksi oksigen sampai pengisian tabung di KRI dr Soeharso-990 yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah, Rabu (28/7/2021).
Jawa Tengah mendapat bantuan pasokan dari KRI dr Soeharso-990 untuk membantu suplai oksigen di rumah sakit di Jateng. KRI dr Soeharso merupakan kapal perang rumah sakit yang memiliki oksigen generator. Kapal itu bisa memproduksi oksigen secara mandiri dengan kapasitas sekitar 150.000 liter perhari atau setara dengan 20-25 tabung kapasitas 6000 liter.
KRI dr Soeharso ini merupakan kapal perang rumah sakit yang diperintahkan sandar di Semarang yang bertujuan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan oksigen khususnya bagi rumah sakit. KRI dr Soeharso akan bersandar di pelabuhan Tanjung Emas dengan batas waktu yang tidak ditentukan.
Di Indonesia, ada dua kapal perang rumah sakit yang bisa memproduksi oksigen. Yakni KRI dr Soeharso yang standby di Semarang saat ini dan KRI Semarang yang sedang sanggar di Surabaya untuk membantu pemenuhan oksigen di Jatim dan sekitarnya.
Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan keberadaan KRI dr Soeharso-990 sangat dibutuhkan khususnya dalam kondisi darurat. Bantuan oksigen dari KRI dr Soeharso akan diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan rumah sakit di Semarang Raya. (sra)
➶ Dipenjara 3 Tahun
Ilustrasi 🔅
Chan Han Choi, seorang warga negara Australia dijatuhi hukuman lebih dari tiga tahun penjara setelah berusaha membantu menjual suku cadang rudal Korea Utara dan barang-barang lainnya. Penjualan suku cadang ini bertentangan dengan sanksi Perserikatan Bangsa-bangsa.
Dilansir dari Reuters, pria berusia 62 tahun dari Sydney ini didakwa pada 2017 dengan berbagai pelanggaran, termasuk berusaha menjadi penengah dalam kesepakatan dagang antara Korea Utara dan Indonesia.
Setelah awalnya menyangkal tuduhan tersebut, Han Choi mengaku bersalah pada Februari lalu karena melanggar sanksi PBB. Dia mengaku menjadi perantara penjualan senjata dan suku cadangnya dari Pyongyang dengan imbalan produk minyak bumi dari Indonesia. Dia juga mencoba mengekspor batu bara dari Korea Utara ke Indonesia.
Choi, seorang insinyur sipil yang lahir di Korea Selatan. Ia pindah ke Australia pada 1980-an. Pekan lalu hakim mengganjarnya dengan hukuman tiga tahun enam bulan penjara. Keputusan itu mengakhiri penyelidikan kompleks menurut Polisi Federal Australia (AFP).
"Tindakan orang ini bertentangan dengan sanksi PBB. Ini artinya banyak upaya dan organisasi terlibat untuk memfasilitasi tindakan ilegal ini," kata Inspektur Penjabat Detektif AFP Kris Wilson dalam sebuah pernyataan.
"Penjualan barang-barang ini bisa membahayakan nyawa yang tak terhitung jumlahnya, dan semua anggota AFP yang terlibat dalam penyelidikan bangga dengan upaya mereka."
Hakim Mahkamah Agung negara bagian New South Wales Christine Adamson mengatakan pelaku yang melanggar saksi telah melemahkan tekanan internasional. Namun dalam kasus Choi, transaksi antara kedua negara tidak dilanjutkan.
Dalam dokumen pengadilan, dia mengatakan Choi ingin membantu rakyat Korea Utara. Sanksi internasional disebut tidak adil dan Choi juga bekerja untuk mendapatkan uang.
Setelah pembacaan hukuman, Choi langsung dibebaskan dari penjara. Sebabnya dia sudah menjalani masa tahanan sejak tiga tahun, atau saat ia ditangkap.
REUTERS
Memenuhi kebutuhan alutsista TNI AL _arrives_at_Joint_Base_Pearl_Harbor-Hickam_for_a_scheduled_port_visit%2C_-6_Feb__2013_(YP255-023).jpg)
Ilustrasi Soryu class, SS-503 JDS Hakuryu [USN / Wikipedia] ⚓️
Kementerian Keuangan dikabarkan memberikan lampu hijau soal program utang mencapai US$ 600 juta atau setara 8,4 triliun (Rp 14.000/US$) dari luar negeri, untuk mendapatkan satu kapal selam bekas untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) Angkatan Laut RI.
Laporan ini ramai setelah media militer Janes, mendapat bocoran dokumen, yang menunjukkan persetujuan sudah diberikan untuk program Interim Readiness Submarine Class (IRSC). Dimana program itu mengisi kekosongan kemampuan perang bawah laut TNI - AL, dari kapal selam angkutan laut lainnya sembari menunggu pengiriman kapal baru.
Program ini mencari kapal selam yang memiliki bobot antara 1.800 - 2.800 ton. Namun, dokumen itu tidak merinci jumlah yang akan dibeli.
Janes juga menuliskan persetujuan pinjaman untuk IRSC dicapai melalui konsultasi Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Hingga saat ini TNI - AL mengoperasikan armada empat kapal selam diesel listrik, terdiri dari tiga kapal Nagapasa tipe DSME 209/1400, dan satu kapal KRI Cakra 401.
Kapal selam Indonesia berkurang setelah KRI Nanggala (402) tenggelam di Laut Bali pada April 2021 lalu. Insiden itu menewaskan semua kru KRI Nangggala 402.
Sebelumnya anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi sudah memberi aba-aba pemerintah bakal menambah kapal selam lagi sampai 2024. "Rencananya ada 3 kapal selam lagi tahun 2024," katanya kepada CNBC Indonesia, Selasa (27/4/21).
Dalam rencana strategi (renstra), Indonesia idealnya ditargetkan punya 12 kapal selam. Namun saat ini Indonesia hanya memiliki jauh di bawahnya. Sebelum tenggelamnya Nanggala-402, Indonesia memiliki 5 kapal selam, namun setelah tragedi itu maka berkurang menjadi empat
CNBC Indonesia mencoba mengkonfirmasi soal kabar pembelian kapal selam bekas kepada Juru Bicara Kementerian Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak, dan Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata, tapi belum mendapat tanggapan. (hoi/hoi)
Penandatanganan dan Penyerahan Sertifikat Kelaikan Militer Rantis P6 ATAV V3 Produksi PT SSE 
P6 ATAV V3 [SSE] ★
Penandatanganan serta penyerahan Sertifikat Kelaikan Militer Rantis P6 ATAV V3 (All Terrain Assault Vehicle) pengadaan Kemhan guna Korpaskhas TNI-AU oleh Kapuslaik Kemhan Laksma TNI Teguh Sugiono S.E., M.M kepada bapak Billy selaku perwakilan PT. Surya Sentra Ekajaya sebagai produsen Rantis P6 ATAV V3 tersebut dilaksanakan di Ruang Kerja Kapuslaik Lt 10 Gd. AH Nasution Kemhan RI.
Penandatanganan dan penyerahan Sertifikat Kelaikan Militer dilaksanakan setelah seluruh proses kegiatan sertifikasi kelaikan yang meliputi kegiatan aplikasi, verifikasi dokumen/review document, pemeriksaan kesesuaian/conformity inpection serta pengujian fungsi/functional test sudah sesuai dan memenuhi syarat kelaikan. Kegiatan tersebut berlangsung aman dan lancar serta mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19.
Rantis P6 ATAV V3 produksi PT. Surya Sentra Ekajaya yang memiliki fungsi sebagai kendaraan serbu reaksi cepat, P6 V3 cocok digunakan dalam pertempuran hutan maupun perkotaan yang dilengkapi dengan perlindungan kaca maupun body tahan terhadap tembakan Level 1-Stanag dan dilengkapi RCWS serta Gunshot Detection System.
Kendaraan maupun peralatan tersebut akan di gunakan oleh Satuan Bravo Korpaskhas TNI-AU dalam tugas khusus.
✈ Barter Pakai Sawit!
Pesawat HAL Tejas India [HAL]
Malaysia sudah lama berkeinginan meremajakan alutsista jet tempurnya. Mirip Indonesia, karena anggaran terbatas maka salah satu opsi yang diambil adalah menggunakan barter dengan minyak sawit, walaupun rencana ini belum tentu disetujui negara pembuat pesawat tempur.
Wacana ini sudah bergulir dari dua tahun lalu. Dimana Menteri Pertahanan Malaysia Mohamad Sabu mengatakan diskusi pembayaran dengan minyak sawit sudah dilakukan bersama China, Rusia, India, Pakistan, Turki, dan Iran.
"Kalau mereka menerima barter dengan minyak sawit, kita bersedia menuju arah ke situ. Kita punya minyak sawit yang banyak," jelasnya mengutip Reuters, Agustus 2019 lalu.
Belakangan kabar pembelian jet tempur yang akan dibarter dengan minyak sawit kembali mencuat. Media lokal Malaysia Free Malaysia Today, (16/7) menulis Malaysia sudah menerapkan mandatori 50% total biaya pembelian pesawat dalam bentuk barter dengan minyak sawit atau produk terkait lainnya, atau komoditas lain dan barang manufaktur.
Dalam dokumen yang bocor, tender terkait dengan perdagangan pasokan, pengiriman dan commissioning 18 unit light combat aircraft/fighter lead in trainer (LCA/FLIT) atau pesawat tempur ringan dan peralatan terkait ke angkatan udara royal Malaysia (RMAF).
Tender yang ditutup pada 22 September 2021, yang memuat skema penggunaan sisa dana untuk transfer teknologi, pengetahuan dan keterampilan, menyediakan akses pasar global, pengembangan lokal konten dan sumber daya manusia.
Menurut sumber industri kelapa sawit di Malaysia, langkah barter ini dapat ditafsirkan sebagai cara negara melawan lobi anti-sawit yang kuat di negara Uni Eropa.
Dari report yang diterbitkan website pertahanan Janes, pembelian pesawat adalah bagian dari rencana RMAF. Dimana pada 2018 membutuhkan pengadaan 36 pengadaan LCA/FLIT dalam dua fase.
Sebanyak 18 Pesawat akan dibeli mulai 2021 dan sisanya mulai 2025. Sebanyak 36 pesawat itu akan digunakan untuk melengkapi dua skuadron.
Dimana pesawat FLIT menggantikan armada latih Aermacchi MB - 339CM yang saat ini di grounded. Sementara LCA akan menggantikan 18 BAE System Hawk Mk 108 kursi ganda dan LCA kursi tunggal Mk 2018 yang beroperasi.
Rencana Malaysia belakangan condong pada jet tempur buatan India. Melansir, Financial Express (21/7), produsen pesawat Hindustan Aeronautics Limited (HAL) diharapkan menanggapi proposal permintaan (Request for Proprosal/RfP) dari Royal Malaysian Air Force (RMAF) atau Angkatan udara Malaysia, yang telah mengirimkan permintaan global untuk pesawat tempur ringan berbiaya rendah.
Hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh seorang anonim perwira tinggi di India. "Perusahaan akan menanggapi RfP dari RMAF untuk Light Combat Aircraft (LCA) 'Tejas'. Dan Itu harus dikirim pada akhir September (2021)," jelasnya.
Sebelumnya Direktur Utama Hindustan Aeronautics Limited R. Madhavan sudah membocorkan ada beberapa negara Asia Tenggara dan timur tengah yang menunjukkan minat pada pesawat tempur LCA 'Tejas Mk 1A.
Pernah Mau Dicoba RI Tapi Belum Berhasil
Pada medio 2019, Kementerian Pertahanan (Kemhan) berencana melakukan barter hasil perkebunan dengan 11 pesawat tempur Sukhoi Su-35. Kontrak perdagangan ini senilai US$ 1,14 miliar atau setara dengan Rp 15,16 triliun (kurs Rp 13.300).
Pada waktu itu ada skema pakai uang imbal dagang 50 persen, artinya kita jual karet, kelapa sawit. Namun, karena ada ancaman sanksi dari AS, bila Indonesia membeli jet tempur Rusia, maka sampai saat ini rencana pembelian Su-35 menggantung.
Indonesia kini malah beralih pembelian pada Rafale Prancis, meski baru-baru ini pihak Rusia menegaskan bakal siap mengirim 11 unit jet tempur Su-35. (hoi/hoi)
➶ Sistem rudal pertahanan buatan Ukraina
Rudal pertahanan RK-360MC Neptune (Ukrainan MOD) ★
Menurut media online news.depo.ua, Indonesia masih melanjutkan negoisasi pengadaan rudal pertahanan Neptune buatan Ukraina ungkap perancang umum Biro Desain LUCH, Oleg Korostelov dalam sebuah wawancara dengan Novinarny.
Dia mencatat bahwa negosiasi akuisisi sedang berlangsung di berbagai tahap. Kemajuan terbesar sekarang adalah dengan Indonesia, yang telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang penyediaan sistem rudal pertahanan RK-360MC Neptune.
"Indonesia melanjutkan negosiasi, mereka tertarik dengan "Neptunus" kami. Ada dua negara lagi, tetapi negosiasi dengan mereka masih awal yang sangat mentah, dan terlalu dini untuk membicarakannya," kata Korostelov.
Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi pembeli asing pertama sistem rudal pertahanan Neptunus, yang pada 23 Agustus 2020 diadopsi oleh Angkatan Bersenjata Ukraina.
Sistem rudal RK-360 MC "Neptunus" merupakan rudal jelajah permukaan-ke-permukaan dengan rudal anti-kapal yang dirancang untuk menghancurkan berbagai macam kapal perang, tank dan kendaraan kapal pendarat, dalam segala kondisi cuaca, siang dan malam, dengan tembakan aktif dan penanggulangan elektronik musuh.
➶ Garuda Militer
_arrives_at_Joint_Base_Pearl_Harbor-Hickam_for_a_scheduled_port_visit%2C_-6_Feb__2013_(YP255-023).jpg)
