CN295 TNI AU [wikimedia] ☆
Keterbatasan logistik menjadi kendala bagi TNI selama melakukan operasi di Pulau Miagas dalam rangka memantau wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Supaya operasi bisa berjalan optimal dan maksimal, TNI AU pun mengirimkan logistik ke pangkalan-pangkalan Aju.
Menurut Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Sam Ratulangi Manado, Kolonel Pnb Arifaini Nur Dwiyanto, hari ini ada dua misi penerbangan yang dilakukan, pertama yaitu penerbangan pesawat boeing 737 surveillance untuk melaksanakan operasi pengintaian udara strategis dan kedua adalah pesawat CN 295.
“Misi dari pesawat CN 295 adalah melaksanakan tugas dukungan logistik di Kepulauan Miangas dan pulau-pulau perbatasan dalam rangka untuk jadi pangkalan Aju dan penebalan apabila kita melaksanakan operasi sampai ke wilayah batas Filipina, karena selama ini keterbatasan logistik di Miangas menjadikan kendala operasi tidak bisa lama dilakukan,” jelas Danlanud Sam Ratulangi Manado selaku Komandan Satuan Pelaksana Operasi (Dansatlakops) Kilat Badik 2017, Sabtu (10/6/2017).
Di tempat yang sama, Mayor Pnb Dhian selaku Kapten Pilot pesawat CN 295 mengatakan, ada sekira 25 drum bahan bakar dengan isi 200 liter per drumnya yang akan dibawa untuk kesiapan pasukan yang melaksanakan operasi di Miangas.
“Jadi, alutsista yang akan digeser di sana kemungkinan helikopter atau pesawat CN 295 ini bisa melaksanakan refill di Miangas, fuel yang kita geser ini akan bisa mendukung operasi selama satu minggu, berikutnya menunggu perintah dari Panglima TNI untuk pergeseran bahan bakar atau logistik ke Miangas,” pungkas Mayor Pnb Dhian.
Antisipasi ISIS
LAPAN LSU-05: UAV dengan Kemampuan Terbang 8 Jam dan Jarak Jangkau 800 Km! ☆
Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi, meminta pemerintah untuk aware (sadar) dengan teknologi drone (pesawat tanpa awak) untuk mengantisipasi berbagai ancaman dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Drone di Indonesia sempat populer, karena sempat dibahas oleh Presiden Jokowi sewaktu kampanye 2014 lalu. Indonesia juga sudah memiliki drone militer sebagai alat intai taktis, tetapi saya tidak mengetahui kapan dan bagaimana pemakaian atau operasinya,” kata Bobby dalam keterangan yang diterima, Sabtu (10/6/2017).
Menurutnya, Indonesia sudah mempuyai beberapa drone intai militer yang dimiliki tiga matra TNI, seperti di Angkatan Laut micro drone A4-1000 yang digunakan pasukan elitenya, sampai drone Aerostar TUAV yang beratnya 200 kg dengan daya jelajah sampai 200 km milik TNI Angkatan Udara.
“Bila dimaksudkan untuk menjaga perbatasan Filipina dari kemungkinan ISIS, TNI sudah menyiagakan 1 kapal dengan kemampuan deteksi 24 Nautical Mile, dan juga sudah menggelar beberapa operasi pengintaian dari Skuadron 5 Makassar,” katanya.
Politikus Golkar ini menilai pihak TNI sudah mengantisipasi dengan menggelar patroli laut di sepanjang Maluku Utara sampai dengan Sulawesi untuk mencegah masuknya milisi ISIS asal Filipina ke Indonesia.
Penjagaan di perbatasan Indonesia-Filipina, termasuk di pelabuhan-pelabuhan bayangan pun diperkuat demi mencegah penyusupan.
“Perbatasan laut Filipina dengan Indonesia, yang panjangnya 600 nautical mile, idealnya memang dijaga oleh 7 kapal perang. Tapi saat ini rasanya cukup,” katanya.
Di Palu
Dermaga Kapal Selam ☆
Dermaga Kapal Selam ini merupakan tempat yang sangat strategis, apalagi dengan adanya perkembangan terkini yang terjadi di Filipina Selatan. Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo kepada awak media saat meninjau pembangunan Dermaga Sionban Kapal Selam di Lanal Palu, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat (9/6/2017).
Panglima TNI mengatakan bahwa Dermaga di Palu dipilih karena lokasinya yang sangat strategis dan memiliki kondisi kontur alam yang sangat cocok dijadikan pangkalan kapal selam dan jika telah beroperasi pangkalan tersebut akan memberikan dampak efektif bagi pergerakan kapal selam.
“Jadi pangkalan kapal selam ini sangat diperlukan dalam situasi sekarang ini. Pangkalan seperti disini hanya ada di Armatim, sehingga kalau operasional kapal ke daerah wilayah timur harus kembali kesana, maka ini sangat strategis,” ujar Panglima TNI.
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menjelaskan bahwa, Pangkalan kapal selam merupakan fasilitas strategis, namun pembangunannya belum final dan masih terdapat beberapa materi pendukung seperti mekanik dan elektrik yang harus dipersiapkan serta baru difungsikan sebagai dermaga. “Sementara ini hanya untuk dermaga saja, tapi untuk elektrik cash baterai kapal selam belum lengkap semuanya, akan dilengkapi pada anggaran tahun yang akan datang,” ungkapnya.
[Hendry Bayu]
Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan bahwa, TNI memberikan antensi penuh terhadap segala kemungkinan yang terjadi di Marawi Filipina Selatan dengan mengerahkan kemampuannya sebagai alat pertahanan negara.
“Karena kita mengerahkan kapal selam untuk pengintai disana, jadi TNI tidak main-main, karena kami mempelajari betul kemungkinan yang terjadi di Filipina Selatan yang dampaknya mungkin akan kesini, sehingga TNI mengerahkan kekuatan Alutsista termasuk kapal selam,” ucap Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Dalam kesempatan tersebut Panglima TNI juga mengungkapkan bahwa terdapat beberapa dermaga kapal selam yang dibangun sebagai sarana pendukung pertahanan Indonesia. “Kita sedang membangun dermaga kapal selam di berbagai tempat bukan hanya di Palu, sementara yang terbuka di Palu, untuk yang lainnya tidak terbuka,” jelasnya.
[Hendry Bayu]
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa, pembangunan sarana pertahanan Indonesia adalah berdasarkan perkembangan situasi terkini dan diprioritaskan pada pulau terluar yang memiliki nilai strategis. “Ini semua kita bangun berdasarkan perkembangan situasi, yang utama adalah kita membangun pulau-pulau terluar, ada Natuna, Morotai, Biak dan Saumlaki. Semuanya secara bertahap dibangun tidak bisa serentak sesuai kondisi ekonomi, jadi seperti kapal induk, semua bisa bersandar disitu,” tuturnya.
Terkait dengan perkembangan situasi Marawi Filipina Selatan, Panglima TNI mengungkapkan bahwa telah meningkatkan kekuatan TNI diperbatasan guna mengantisipasi dampak negatif terhadap Indonesia. “Sudah dikerahkan, ada kapal selam di pulau Marore dan Miangas,” pungkasnya.
Turut hadir pada peninjauan tersebut antara lain Para Asisten Panglima TNI, Pangarmatim Laksda TNI Darwanto, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Ganip Warsito, Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto dan Gubernur Sulteng Longki Djanggola. (Puspen TNI)
Tari Jai dari NTT menutup acara latihan bersama antara Indobatt XXIII-K dan Force Commander Reserve (FCR) Prancis.
Setelah melaksanakan latihan bersama selama 5 hari, pada tanggal 9 Juni 2017 latihan bersama antara Indobatt dan FCR Prancis dinyatakan selesai dan ditutup oleh Komandan Indobatt XXIII-K Letkol Inf Yudi Gumilar, S.Pd. Upacara penutupan dilaksanakan di lapangan Soekarno UNP 7-1.
Tarian Jai menjadi tari penutup yang diikuti oleh prajurit Indobatt dan FCR Prancis. Para prajurit FCR Prancis dan Indobatt terlihat bersama-sama menarikan tarian Jai khas NTT. Prajurit FCR Prancis pun tertarik dan mengikuti gerakan tari Jai yang sederhana dan dinamis.
Semua terlihat berbaur menjadi satu tidak tampak perbedaan diantara mereka. Kekompakan antara prajurit Indobatt dan FCR Prancis memang sudah tercipta sejak awal hingga berakhirnya kegiatan latihan tersebut. Keakraban terlihat baik dalam latihan maupun dalam integrasi kehidupan sehari-hari selama di compound UNP 7-1, antara prajurit Indobatt dan FCR Prancis. Bahkan diantara prajurit saling bertukar cindera mata, bendera, dan baju atau kaos sebagai kenang-kenangan.
Di sela-sela latihan mereka pun melaksanakan kegiatan bersama-sama, tanpa melihat perbedaan. “Kami senang dapat melaksanakan latihan dengan Indobatt, seluruh prajurit Indobatt sangat ramah dan familiar kepada kami” kata 1st Lieutenant Simon, Komandan Peleton FCR Prancis. Di akhir kegiatan Komandan Indobatt XXIII-K memberikan cindera mata kepada Pimpinan Pasukan FCR Prancis Major Heikilla.
Wilayah udara seperti halnya wilayah darat dan laut, merupakan wahana transportasi bagi manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain menggunakan sarana transportasi. Bahkan melalui udara, perpindahan manusia menggunakan pesawat udara lebih cepat dibandingkan melalui transportasi darat dan laut.
Sebagai wahana manusia, wilayah udara ternyata juga dimiliki oleh suatu negara. Hal ini sesuai dengan dalil hukum Romawi “Cujus est solumn, ejus est usque ad coelum”, yang berarti barang siapa memiliki sebidang tanah dengan demikian juga memiliki segala-galanya yang berada di atas permukaan tanah tersebut sampai ke langit dan segala apa yang berada di dalam tanah.
Menyadari bahwa wilayah udara juga merupakan bagian dari teritorial, maka TNI Angkatan Udara sebagai aparat pertahanan Negara di udara, merupakan alat Negara yang bertugas menjaga wilayah udara dari pelanggaran penerbangan pesawat asing. Unsur-unsur penjaga wilayah udara TNI AU adalah Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) yang berada di wilayah Lanud Halim Perdanakusuma.
Di bawah Kohanudnas terdapat Komando Sektor I-IV yang bertugas menjaga wilayah udara dari barat hingga ke timur melalui radar yang tersebar di berbagai daerah. Selain Kohanudnas setiap pangkalan udara juga mempunyai kewajiban menjaga wilayah udara dengan perangkat-perangkat yang ada di dalamnya. Salah satu peristiwa penjagaan wilayah udara yang dilakukan baru-baru ini adalah oleh Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada pertengahan Maret 2017 lalu.
Saat itu personel Lanud Halim Perdanakusuma umumnya tengah berlibur karena Hari Minggu, namun prajurit di bagian operasional penerbangan masih melayani penerbangan dan mengawasi pesawat asing. Siang itu sebuah pesawat udara jenis Cessna C-208B dengan registrasi VH-ZKA dipiloti oleh Captain Pilot Mark Herradence (66) dan Hamilton Grant Dowson (55), berkebangsaan Australia yang terbukti melakukan pelanggaran penerbangan dan diperiksa aparat Lanud Halim Perdanakusuma. Pesawat dengan rute Seletar (Singapura)-Bali tersebut menyimpang dari rute seharusnya yang tercantum dalam flight clearance dan mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma pada pukul 04.54 UTC (11.54WIB) karena kehabisan fuel.
Setelah Pesawat mendarat, atas perintah Komandan Lanud Halim P. Marsma TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., segenap pejabat dan petugas terkait melakukan pemeriksaan terhadap pesawat, awak pesawat, barang bawaan, serta berkas administrasi penerbangan di Apron Bandara didampingi oleh petugas otoritas bandara, petugas imigrasi, custom dan petugas bea cukai.
Dari pemeriksaan diketahui crew membuat Flight Plan dengan rute penerbangan Seletar-Halim Perdanakusuma (Jakarta), tidak memiliki lembar copy flight clearence dan hanya mengetahui nomornya saja. Sesuai Flight Clearence nomor 2083/1603/NONSCHED-INT/2017 Pesawat Cessna VH-ZKA seharusnya terbang dengan rute XSP/SIN/SZB-DPS-BME/DRW/PHE, tetapi dengan alasan keterbatasan fuel endurance maka crew membuat penerbangan menuju ke Halim untuk technical landing, menyimpang dari rute seharusnya.
Menindaklanjuti kejadian tersebut Komandan Lanud Halim memerintahkan untuk dilakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Personel Dinas Operasi, Polisi Militer, Intelud, Hukum, Penerangan Lanud Halim didampingi oleh petugas Otoritas Bandara dan Kemenhub memeriksa kedua awak pesawat di Ruang Rapat Airnav, Bandara Halim Perdanakusuma. Letkol Pnb Noto Casnoto, Kasi Baseops Lanud Halim P., memimpin pemeriksaan tersebut. Ia menyebutkan “Pesawat VH-ZKA dan dua awaknya diperiksa atas penerbangan yang dilakukan tidak sesuai dengan rute yang tercantum dalam flight clearence, mereka tidak diizinkan untuk melanjutkan penerbangan dan wajib mengikuti ketentuan proses hukum yang berlaku”, ujarnya.
Dalam pemeriksaan tersebut Letnan Kolonel Noto Casnoto didampingi oleh para pejabat staf Lanud Halim Perdanakusuma dari Staf Hukum, Polisi Militer, Intelijen dan Pengamanan, Penerangan, sedangkan dari Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub terdapat empat pejabat Inspektur Angkutan Udara, hadir juga di dalamnya Kadivops Bandara Halim, petugas Airnav dan perwakilan dari PT Biomantara Sari Rahayu Biomantara sebagai ground handling VH-ZKA CGG Aviation. Empat petugas Ditjen Perhubungan Udara diketuai Ervina Hutagalung membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), memeriksa Captain Pilot Mark Harradence dan PT Sari Rahayu Biomantara yang membantu proses pengurusan Flight Clearence pihak CGG Aviation pada Pemerintah Indonesia.
Dalam BAP disebutkan pesawat tidak bisa melanjutkan penerbangan sebelum Flight Clereance tentang perubahan rute dan izin penerbangan baru diperoleh dari Pemerintah Indonesia. Selain itu, karena pesawat telah melakukan pelanggaran rute penerbangan maka dianggap melanggar Undang-undang Penerbangan Nasional.
Pihak Inspektur Udara Angkutan Udara Kemenhub selanjutnya menyerahkan BAP yang telah ditandatangani oleh ketiga pihak tersebut pada bagian hukum Kemenhub untuk keperluan analisa terhadap jenis pelanggaran dan sangsi yang akan dikenakannya. “Diperkirakan pihak operator penerbangan Australia itu akan dikenakan denda minimal 300 juta dan maksimal 1 milyar rupiah,” ujar Ervina Hutagalung.
Kedua air crew Cessna selanjutnya dengan pendampingan dari pihak PT Sari Rahayu Biomantara harus menunggu hasil pemeriksaan selama beberapa hari ke depan atas jenis pelanggaran hukum udara yang dilakukannya, sebelum kembali ke Australia. Selama menunggu proses hukum, mereka harus berada di Ibukota Jakarta. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa ada pelanggar terhadap kedaulatan wilayah udara nasional dan ada tindakan dari aparat pemerintah dari pejabat terkait untuk menghukum bagi para pelanggarnya.
Di Qatar
Sudut kota Doha ★
Arab Saudi mengumumkan daftar teroris yang memiliki hubungan dengan Qatar, melalui sebuah pernyataan yang dikeluarkan bersama Bahrain, Mesir, dan Uni Emirat Arab (UEA). Sebanyak 59 individu dan 12 kelompok masuk ke dalam daftar tersebut karena diduga mendapatkan aliran dana dari Qatar.
"Ini berkaitan dengan komitmen untuk memerangi terorisme, mengeringkan sumber pendanaan bagi terorisme, memerangi ideologi ekstrem dan instrumen yang menyebarkan dan mempublikasikannya, serta melalukan tindakan bersama untuk mengakhirinya dan memperkuat masyarakat," tulis pernyataan tersebut yang dikutip Aljazirah.
"Ini adalah akibat dari berlanjutnya pelanggaran yang dilakukan otoritas Doha mengenai komitmen dan kesepakatan yang telah ditandatangani, termasuk komitmen untuk tidak mendukung atau melindungi elemen atau kelompok yang mengancam keamanan negara," ujar pernyataan itu.
Daftar yang dirilis pada Kamis (8/6) itu juga memasukkan pemimpin spiritual Ikhwanul Muslimin, Yousuf al-Qaradawi. Sementara 18 warga Qatar yang tercantum dalam daftar tersebut mencakup pengusaha, politisi, dan anggota senior keluarga dari pemerintah yang berkuasa, termasuk mantan Menteri Dalam Negeri Qatar.
Arab Saudi dan sekutunya, termasuk UEA, Bahrain dan Mesir, yang bukan anggota Dewan Kerjasama Teluk (GCC), telah memutus hubungan diplomatik dengan Qatar. Arab Saudi mengklaim, negara anggota GCC itu telah mendukung terorisme dan ekstrimisme. Namun Qatar membantah keras tuduhan tersebut.
"Kami belum siap untuk menyerah dan tidak akan pernah siap untuk menyerahkan kemerdekaan kebijakan luar negeri kami," kata Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, kepada Aljazirah.
Dia juga mengatakan bahwa Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, tidak akan meninggalkan negaranya setelah diboikot. Oleh karena itu, ia tidak dapat menghadiri mediasi yang ditawarkan oleh Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih.
Qatar Tolak Tuduhan Sejumlah Negara Arab Soal Terorisme
Menteri Luar Negeri (Menlu) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani saat berada di Beograd, Serbia. [AP]
Pemerintah Qatar berulang kali membantah tuduhan beberapa negara Arab yang menudingnya mendukung organisasi dan individu terkait dengan terorisme.
Bahkan Qatar menegaskan, negaranya telah memberantas akar terorisme lebih kuat ketimbang banyak penandatanganan pernyataan bersama melawan terorisme.
Hal itu disampaikan Pemerintah Qatar dalam pernyataannya yang dikutip Aljazirah, Jumat (9/6) “Posisi kami dalam melawan terorisme lebih kuat daripada banyak penandatanganan pernyataan bersama, sebuah fakta yang telah diabaikan oleh para penulis,” menurut pernyataan resmi dari pemerintah Qatar.
Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani pada Jumat (9/6) menyebut blokade tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Ia juga meyakini bahwa ada upaya untuk memobilisasi opini internasional terhadap Qaatar.
“Prosedur yang diambil ini memiliki pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter internasional yang jelas. Itu tidak akan memiliki dampak positif terhadap wilayah tersebut namun negatif,” katanya dalam sebuah konferensi pers saat berkunjung ke Jerman.
Dalam sebuah wawancara dengan Aljazirah, Kamis (8/6), Menlu Qatar mengatakan, negaranya tidak akan tunduk pada tekanan yang diterapkan oleh Arab Saudi, UEA dan sekutunya untuk mengubah kebijakan luar negerinya. Menurut Qatar, langkah tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negaranya.
Qatar Bela Kehadiran Hamas
Hamas
Menteri Luar Negeri Qatar, Syeikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani membela kelompok Hamas. Ia mengatakan, kehadiran Hamas di Doha bertujuan untuk mengupayakan persatuan Palestina. Selain itu, kelompok politik yang berbasis di Gaza itu juga telah mengkoordinasikan kehadirannya di Doha dengan Amerika Serkat (AS).
"Kehadiran Hamas di Doha berada di bawah koordinasi dengan AS dan negara-negara di kawasan ini, dan ini adalah bagian dari upaya kita untuk menengahi faksi Palestina untuk mencapai rekonsiliasi," ujar Syeikh Mohammed bin Abdulrahman kepada Aljazirah.
Pernyataan tersebut disampaikan empat hari setelah Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dan hubungan transportasi dengan Qatar. Pemblokiran itu membawa negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) ke dalam krisis terbesar mereka selama bertahun-tahun.
Keempat negara itu menuduh Qatar mendukung kelompok bersenjata, termasuk Hamas, dan mendukung saingan regional mereka, yaitu Iran. Qatar mengatakan tuduhan tersebut tidak berdasar.
Jalur Gaza telah menghadapi blokade Israel selama satu dekade. Tiga serangan Israel yang dilakukan secara besar-besaran juga telah merusak infrastrukturnya.
Sejumlah pengamat mengatakan, peran Qatar di Palestina adalah mengakomodasi dan mendukung kedua pemain politik utama Palestina, yaitu Hamas dan Otoritas Palestina, badan semi pemerintah yang mengelola Tepi Barat.
Qatar telah berkali-kali menyatakan dukungannya terhadap solusi dua negara atas konflik Palestina-Israel. Meskipun mendukung Hamas, visi Qatar terkait perdamaian bertentangan langsung dengan Hamas.
Pada 2006, Qatar berusaha menjembatani perpecahan antara Fatah, partai penguasa Otoritas Palestina, dan Hamas. Qatar meminta Hamas untuk menerima negara Israel dan berhenti melakukan kekerasan sebagai bentuk perlawanan, yang kemudian ditolak Hamas.
Serah Terima Di Laut 
Repatriasi 695 nelayan Vietnam di Kepulauan Riau. [Dok. KKP] ☆
KN Belut Laut 4806 Bakamla RI menyambut kehadiran kapal Vietnam Coast Guard (VCG) yang datang menjemput 695 Anak Buah Kapal (ABK) Vietnam di Perairan Batam, Kepulauan Riau, Jumat (9/6).
Proses serah terima seluruh ABK kapal Vietnam tersebut dilaksanakan di laut, yakni dari kapal PSDKP ke kapal Vietnam CG, yang sebelumnya didahului dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Awak Kapal Non Justitia warga negara Vietnam oleh Dirjen PSDKP Eko Jalmo Asmadi kepada Duta Besar Vietnam untuk Indonesia Dr. Hoang Anh Tuan.
Acara dilanjutkan dengan pelepasan ABK Vietnam Non Justitia secara simbolis di Pangkalan PSDKP Batam. Hadir pula Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Arie Soedewo.
[Dok. KKP]
Dalam sambutannya, orang nomor satu di Bakamla RI ini mengatakan bahwa terlaksananya kegiatan repatriasi awak kapal Vietnam ini, sebelumnya juga telah didahului dengan keberhasilan pemulangan Gunawan Wibisono dari Vietnam ke Indonesia.
Para tahanan yang dipulangkan tersebut merupakan ABK kapal pencuri ikan yang hanya berstatus sebagai saksi. Pasalnya, dalam proses hukum tindak pidana perikanan yang ditetapkan tersangka adalah nakhkoda dan Kepala Kamar Mesin (KKM).
Repatriasi 695 nelayan Vietnam di Kepulauan Riau [Dok. KKP]
Demikian siaran pers Dirjen PSDKP yang diterima redaksi, Jumat (9/6).
Usai pelepasan awak kapal non-justitia warga negara Vietnam secara simbolis, seluruh ABK Vietnam menaiki kapal Orca milik PSDKP dengan dikawal oleh KN Belut Laut 4806 Bakamla RI. Selanjutnya seluruh ABK diserahterimakan dari kapal Orca ke armada kapal Vietnam CG yang terdiri dari tiga kapal yaitu kapal 8001, 8005 dan 4039.
Seusai proses serah terima seluruh ABK Vietnam dari kapal PSDKP ke kapal VCG, KN Belut Laut 4806 meneruskan perjalanannya kembali tugas patroli rutin di wilayah perairan Indonesia.[wid]
Serang Pasukan Koalisi 
AS tembak jatuh drone milik rezim Suriah. [Ilustrasi/Istimewa] ☆
Amerika Serikat (AS) menembak jatuh sebuah pesawat tak berawak bersenjata pro Suriah yang menyerang pasukan koalisi. Hal tersebut dikatakan oleh juru bicara militer AS terkait insiden pertama kalinya rezim Damaskus menyerang pasukan koalisi.
Kolonel Angkatan Darat AS Ryan Dillon, yang merupakan juru bicara pasukan koalisi anti ISIS, mengatakan bahwa pesawat tempur bersenjata MQ-1 hancur setelah mereka menembaki pasukan koalisi yang melakukan patroli di luar zona dekonstruksi di Suriah selatan. Dillon mengatakan tidak ada korban dari pasukan koalisi seperti dikutip dari Reuters, Jumat (9/6/2017).
Dillon mengatakan bahwa pada hari sebelumnya AS juga melakukan serangan lain terhadap truk pick-up dengan senjata yang telah bergerak melawan pejuang yang didukung AS di dekat kota At Tanf.
Sebelumnya Kementerian Luar Negeri Suriah memperingatkan koalisi militer pimpinan AS mengenai bahaya eskalasi. Damaskus pun menuntut agar tidak melakukan serangan udara terhadap pasukan pro Damaskus.
Rezim Damaskus mengatakan koalisi militer AS tidak sah dan mengatakan tindakannya hanya berfungsi untuk memperkuat ISIS. Meski begitu, Kementerian Luar Negeri Suriah tidak menjelaskan atau mengeluarkan ancaman khusus. (ian)
Ilustrasi - Pesawat CN235-220M pesanan Senegal [republika] ☆
Pemerintah Senegal dalam Forum Bisnis Indonesia-Senegal pertama di Dakar pada Rabu (7/6) menyampaikan minat untuk membeli pesawat CN-235, kapal feri dan kapal tanker, serta kereta api buatan Indonesia.
Hal itu disampaikan dalam keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Kamis.
Dalam pertemuan bisnis tersebut, pihak Senegal menunjukkan minat yang besar terhadap pembelian pesawat CN-235 yang ke-3 dan ke-4, serta penjajakan pemesanan kapal feri penumpang 500 kursi dan kapal tanker, kata Duta Besar RI untuk Senegal Mansyur Pangeran.
Selain itu, lanjut Dubes Mansyur, Senegal juga berminat untuk membeli kereta api buatan PT. INKA untuk proyek pembangunan prioritas "Plan Senegal Emergent" (PSE) di sektor perkeretaapian yang menghubungkan Dakar-Tambacounda dan Dakar-St. Louis.
Dia menambahkan, dalam pertemuan antarpelaku bisnis di Forum Bisnis Indonesia-Senegal itu Presiden Dewan Perkapalan Senegal juga menyampaikan keinginan untuk membeli tiga kapal buatan PT. PAL, yaitu satu kapal tanker ukuran 10 ribu ton dan dua kapal kargo ukuran 20 ribu ton.
Dubes Mansyur menyampaikan bahwa forum bisnis itu bertujuan untuk meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Senegal, khususnya di bidang perdagangan dan bisnis.
"Peristiwa ini menjadi catatan sejarah tersendiri, karena selama lebih dari sepuluh tahun menjalin hubungan bilateral, forum sejenis baru pertama kali diadakan," ujar dia.
Forum bisnis itu diharapkan dapat meningkatkan interaksi dan kegiatan saling kunjung antarpelaku bisnis untuk mencari peluang yang sangat terbuka antara kedua negara.
Forum bisnis tersebut dihadiri oleh sekitar 100 pelaku usaha yang bergerak di sektor pertanian, obat-obatan dan kosmetik, pesawat terbang, kereta api, tekstil, agro-industri, mainan anak, kelapa sawit, konstruksi, dan lainnya.
Peserta forum tidak hanya berasal dari Senegal, tetapi juga wakil-wakil kamar dagang dan industri (Kadin) dari negara-negara sekitar, yaitu Pantai Gading, Mali, Gambia, Cabo Verde dan Sierra Leone.
Forum bisnis di Dakar, Senegal itu merupakan bagian dari rangkaian "Africa Tour" kedua yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Nigeria dan dilanjutkan oleh Wamenlu RI A.M. Fachir di Senegal. "Africa Tour" tersebut akan dilanjutkan oleh pemerintah RI dengan kunjungan ke Kenya dan Ethiopia.
Di Yogyakarta 
Ilustrasi Terbang malam F16 TNI AU ☆
Selama dua hari ini, warga dihebohkan dengan suara pesawat tempur yang melintas di langit Yogyakarta menjelang dini hari, saat umat Islam hendak makan sahur.
Masyarakat dan warganet (netizen) beranggapan bahwa pesawat tersebut bermaksud membangunkan mereka untuk makan sahur.
Akun Twitter @JogjaUpdate pada 8 Juni 2017 pukul 3:30 WIB menulis, #RamadhanDiTwitter Hanya di Jogja dibangunin sahur dengan jet tempur @_TNIAU.
Lewat akun twitter resmi TNI AU membalas, @_TNIAU semoga apa yang Anda goreng tidak hangus karena ditinggal keluar rumah kepala nengokin ke atas.
Sementara akun Twitter @fajarsenaksenuk bertanya ke akun @_TNIAU, Pak maaf Out off topic nih ..Mau nanya kok 2 hari ini pas waktu sahur kedengeran suara pesawat yak ? emang iya latihan sepagi ini, lokasi solo.
Dijawab oleh akun Twitter @_TNIAU, Mereka memastikan anda dapat bangun sepagi mungkin untuk dapat beribadah sahur ataupun amalan lainya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Penerangan dan Perpustakaannya (Kapentak) Lanud Adisutjipto Yogyakarta Mayor Sus Giyanto membenarkan bahwah dua hari terakhir pesawat tempur melintas di langit Yogyakarta, Solo, dan Madiun.
Setelah Natuna
Ilustrasi ★
Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, mengungkapkan dalam waktu dekat akan membangun markas militer di Pulau Motorai. Ini merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia bagian timur yang dekat dengan perbatasan Filipina.
Menurut Panglima, pulau Morotai sangat strategis sehingga akan dibangun pertahanan militer TNI guna mencegah gangguan keamanan teritorial.
“Presiden Joko Widodo pernah sampaikan bahwa Pulau Morotai akan menjadi pertahanan militer dengan membangun kekuatan alutsista,” kata Gatot seusai salat tarawih di Masjid Almunawar, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Rabu malam 7 Juni 2017.
Gatot mengatakan, rencana pelaksanaan pembangunan kekuatan alutsista militer dimulai dari Pulau Natuna kemudian di Pulau Morotai.
“Saat ini fokus pembangunan kekuatan alutsista di Natuna, setalah di Natuna baru pembangunan kekuatan alutsista di Pulau Morotai,” katanya.
Gatot menjelaskan, nantinya TNI akan melakukan penambahan pasukan di Morotai terutama di pesisir-pesisir pulau yang menjadi cela masuknya teroris.
“Akan ada patroli laut serta tunjangan boeing pengintai udara, apabila ada perkembagan pengintai udara akan dilaporkan ke darat dan selanjutnya bisa dicegah,” katanya.
Antisipasi masuknya jaringan teroris dari Filipina.
Ilustrasi pasukan anti teror [def.pk] ★
Polda Kaltim telah mengirimkan personel Brimob sebanyak satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) ke Kabupaten Berau.
Anggota Brimob tersebut nantinya akan ditempatkan di Pulau Maratua, guna mengantisipasi masuknya jaringan teroris dari Filipina.
Polda Kaltim juga mengerahkan personel dari Polair, Intel, Sabhara, dan Reserse.
Selain Polda Kaltim, Kodam VI Mulawarman juga menurunkan personelnya guna mengamankan pulau terluar yang berbatasan dengan negara Filipina, yang kini tengah menggelar operasi militer guna menyingkirkan gerakan ISIS.
Komandan Kodim Tanjung Redeb, Letkol Penerbad Rony Nuswantoro saat dihubungi Tribun mengatakan, dirinya sedang berada di Pulau Maratua, memantau penempatan personil yang akan menjaga wilayah perbatasan.
Menurut Rony, penempatan personel tambahan di Pulau Maratua tidak hanya menyangkut konflik senjata di negara tetangga.
“Pengamanan pulau terluar merupakan tanggun gjawab kita (TNI), karena itu pengamanan Kepulauan Derawan terutama Pulau Maratua kita perkuat. Ada atau tidak pergeseran (konflik Filipina), pulau terluar ini tanggungjawab kami (untuk menjaga),” ujarnya, Kamis (8/6/2017).
Selain anggota Kodim, Rony mengungkapkan, pihaknya juga mendapat dukungan personel dari Brigif 24.
CN295 TNI AU [wikimedia] ☆
