Sabtu, 08 Juni 2024
RI Hibahkan Senjata dan Amunisi ke Kamboja
Ajang promosi senilai Rp 8,82 M
Infografis senjata SS2 V5 Pindad (iNews) ★
Indonesia melalui Kementerian Pertahanan berencana menghibahkan senjata dan amunisi kepada Pasukan Khusus Angkatan Darat Kamboja senilai Rp 8.824.758.160. Rencana tersebut telah disetujui oleh Komisi I DPR RI.
Rincian hibah Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) yang diberikan Indonesia ke Kamboja yakni berupa 150 pucuk senjata SS2-V5 senilai Rp 4.038.750.000, 20 pucuk pistol G2 Elite senilai Rp 211.408.160, 500 ribu butir munisi kaliber 5,56 x 45 mm senilai Rp 2.588.600.000, serta 500 ribu butir amunisi kaliber 9 x 19 mm senilai Rp 1.981.500.000.
"Komisi I DPR RI menyetujui pemberian hibah senjata dan munisi berupa 150 pucuk SS2-V5, 20 pucuk pistol G2 Elite, 500 ribu butir munisi kaliber 5,56 mm dan 500 ribu butir munisi kaliber 9 mm dari Kementerian Pertahanan RI kepada Pasukan Khusus Angkatan Darat Kamboja," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid saat membacakan kesimpulan rapat kerja, Kamis (6/6/2024).
Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra mengatakan pemberian hibah senjata dan munisi tersebut bertujuan untuk mempromosikan industri pertahanan (inhan) dalam negeri. Alpalhankam yang diberikan itu diproduksi PT Pindad.
"Secara ekonomis hibah senjata dan amunisi ke Kamboja menjadi ajang promosi produk inhan dalam negeri PT Pindad," beber Herindra dalam kesempatan yang sama.
Berdasarkan hasil verifikasi Kementerian Keuangan, nilai perolehan per unit Barang Milik Negara (BMN) yang akan diberikan ke Kamboja masing-masing kurang dari Rp 100 juta. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemberian hibah menjadi kewenangan pengguna barang dalam hal ini Kementerian Pertahanan.
Hal itu sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang.
Selanjutnya, Kementerian Pertahanan sebagai pengguna barang dapat menyampaikan permohonan persetujuan tersebut kepada DPR. Dalam hal DPR memberikan persetujuan, selanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (aid/ara)
Infografis senjata SS2 V5 Pindad (iNews) ★Indonesia melalui Kementerian Pertahanan berencana menghibahkan senjata dan amunisi kepada Pasukan Khusus Angkatan Darat Kamboja senilai Rp 8.824.758.160. Rencana tersebut telah disetujui oleh Komisi I DPR RI.
Rincian hibah Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) yang diberikan Indonesia ke Kamboja yakni berupa 150 pucuk senjata SS2-V5 senilai Rp 4.038.750.000, 20 pucuk pistol G2 Elite senilai Rp 211.408.160, 500 ribu butir munisi kaliber 5,56 x 45 mm senilai Rp 2.588.600.000, serta 500 ribu butir amunisi kaliber 9 x 19 mm senilai Rp 1.981.500.000.
"Komisi I DPR RI menyetujui pemberian hibah senjata dan munisi berupa 150 pucuk SS2-V5, 20 pucuk pistol G2 Elite, 500 ribu butir munisi kaliber 5,56 mm dan 500 ribu butir munisi kaliber 9 mm dari Kementerian Pertahanan RI kepada Pasukan Khusus Angkatan Darat Kamboja," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid saat membacakan kesimpulan rapat kerja, Kamis (6/6/2024).
Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra mengatakan pemberian hibah senjata dan munisi tersebut bertujuan untuk mempromosikan industri pertahanan (inhan) dalam negeri. Alpalhankam yang diberikan itu diproduksi PT Pindad.
"Secara ekonomis hibah senjata dan amunisi ke Kamboja menjadi ajang promosi produk inhan dalam negeri PT Pindad," beber Herindra dalam kesempatan yang sama.
Berdasarkan hasil verifikasi Kementerian Keuangan, nilai perolehan per unit Barang Milik Negara (BMN) yang akan diberikan ke Kamboja masing-masing kurang dari Rp 100 juta. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemberian hibah menjadi kewenangan pengguna barang dalam hal ini Kementerian Pertahanan.
Hal itu sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang.
Selanjutnya, Kementerian Pertahanan sebagai pengguna barang dapat menyampaikan permohonan persetujuan tersebut kepada DPR. Dalam hal DPR memberikan persetujuan, selanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (aid/ara)
★ detik
24 Atase Pertahanan Negara Sahabat Tinjau PT Pindad
Defence Attache Tour 2024
Defence Attache Tour 2024 ke Pindad (Pindad) ♞
Direktorat Kerja Sama Internasional Pertahanan Ditjen Strahan Kemhan yang dipimpin Plt. Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan, Brigjen TNI Airlangga, menyelenggarakan kegiatan Defence Attache Tour 2024.
Kegiatan tersebut dimulai dengan kunjungan pertama ke Industri Pertahanan dalam negeri (Indonesia), PT Pindad, Bandung, Rabu (5/6), serta diikuti oleh 24 Atase Pertahanan negara-negara sahabat.
“Kunjungan ini menurut Brigjen TNI Airlangga akan memberikan kesempatan untuk mempelajari aktivitas, kemampuan, dan kontribusi PT Pindad terhadap sektor pertahanan dan keamanan Indonesia.
Sebagai perwakilan dari banyak negara, kami berkumpul untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik tentang posisi PT Pindad dan melihat peluang kolaborasi dan kemitraan di masa depan,” tambah Plt. Dirkersinhan.
PT Pindad adalah contoh keunggulan dalam industri persenjataan dan amunisi, yang menyediakan instrumen yang dibutuhkan TNI dan angkatan bersenjata salah satunya, untuk melindungi kedaulatan negara.
Setelah kunjungan ke PT Pindad, kegiatan Defence Attache Tour dilanjutkan mengunjungi Museum Gedung Sate.
Defence Attache Tour 2024 ke Pindad (Pindad) ♞Direktorat Kerja Sama Internasional Pertahanan Ditjen Strahan Kemhan yang dipimpin Plt. Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan, Brigjen TNI Airlangga, menyelenggarakan kegiatan Defence Attache Tour 2024.
Kegiatan tersebut dimulai dengan kunjungan pertama ke Industri Pertahanan dalam negeri (Indonesia), PT Pindad, Bandung, Rabu (5/6), serta diikuti oleh 24 Atase Pertahanan negara-negara sahabat.
“Kunjungan ini menurut Brigjen TNI Airlangga akan memberikan kesempatan untuk mempelajari aktivitas, kemampuan, dan kontribusi PT Pindad terhadap sektor pertahanan dan keamanan Indonesia.Sebagai perwakilan dari banyak negara, kami berkumpul untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik tentang posisi PT Pindad dan melihat peluang kolaborasi dan kemitraan di masa depan,” tambah Plt. Dirkersinhan.
PT Pindad adalah contoh keunggulan dalam industri persenjataan dan amunisi, yang menyediakan instrumen yang dibutuhkan TNI dan angkatan bersenjata salah satunya, untuk melindungi kedaulatan negara.Setelah kunjungan ke PT Pindad, kegiatan Defence Attache Tour dilanjutkan mengunjungi Museum Gedung Sate.
★ Kemhan
Jumat, 07 Juni 2024
Satrad 212 Ranai Melaksanakan Kegiatan Klasikal Radar Pasif
Satuan Radar 212 Natuna dilengkapi dengan Vera-NG (Radar Pasif), Weibel MFSR 2100/45 (Radar GCI), dan Thomson TRS-2215R (Radar GCI) (TNI AU) 📡Pembelajaran klassikal merupakan kegiatan sharing ilmu, pengetahuan dan informasi tentang berbagai macam hal tentang alutsista maupun hal terkait lainnya yang dilaksanakan secara rutin oleh Satuan Radar 212.
Mengingat Satrad 212 Ranai merupakan salah satu satuan operasi TNI AU yang sarat dengan teknologi mutakhir, kegiatan pembelajaran rutin wajib dilaksanakan, hal ini bertujuan untuk merefresh kembali tentang ilmu yang sudah dipelajari dan menularkan kepada personel yang lain sehingga ilmu yang dipelajari menjadi lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan personel yang lainnya.
Diharapkan dengan adanya kegiatan klassikal secara rutin, setiap personel Satrad 212 yang mengawaki alutsista dapat menjadi lebih ahli, mahir dan mumpuni di bidangnya masing-masing.
Kapal Frigate Merah Putih yang Pertama Gunakan Naval Rules LR
⚓ 👷
Seremoni first steel cutting kapal Frigate Merah Putih Kedua (TNIl) ☆
COO PT PAL Indonesia Iqbal Fikri menyatakan Frigate Merah Putih merupakan kapal pertama yang desainnya menggunakan regulasi Naval Rules dari Class Lloyd's Register Group Limited (LR).
Saat ini, kapal tersebut sedang menjalani proses pemotongan baja pertama atau First Steel Cutting (FCS), ditandai dengan kegiatan seremoni yang digelar di workshop Fabrikasi Divisi Kapal Niaga PT PAL.
"Proses produksi sampai dengan Pengujian (HAT & SAT), dilakukan oleh insan PT PAL. Kapal ini akan menjadi combatant ship terbesar dan tercanggih yang pernah dibangun di Indonesia," ucap Iqbal dalam keterangannya di Surabaya, Kamis.
"Penguasaan berbagai teknologi pertahanan menjadi upaya nyata dari PT PAL dan dukungan pemerintah, untuk terus berkomitmen meningkatkan kapasitas dan kapabilitas industri pertahanan dalam negeri," katanya.
Beda Sewaco dan Persenjataannya
Schedule & Milestone FMP kedua (Adhi Prasetyo FB)
Secara spesifikasi, lanjutnya, kapal perang tersebut dilengkapi sistem sensor, weapon and command (sewaco) terbaru yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan RI.
Selain itu, terdapat perbedaan signifikan pada jumlah peralatan combat system dan varian platform persenjataan pada dua kapal Frigate Merah Putih.
Sementara itu, Kepala Pusat Kodifikasi Kementerian Pertahanan (Kapuskod Kemhan) RI Laksma TNI Mochammad Taufiq Hidayat mengatakan bahwa momen penting FSC ini adalah hasil sinergi antara galangan, biro klasifikasi dan satgas.
“Tahapan desain ini menjadi sangat penting untuk memastikan hasil pembangunan kapal sesuai dengan spesifikasi teknis, dan proses pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien," katanya.
Sehingga, para pemangku kepentingan optimistis bahwa pembangunan kapal Frigate Merah Putih yang kedua ini akan menjadi langkah lanjut membawa Indonesia menjadi negara yang berdikari dan kian berdaulat dengan didukung penguatan industri pertahanan dalam negeri.
Seremoni first steel cutting kapal Frigate Merah Putih Kedua (TNIl) ☆COO PT PAL Indonesia Iqbal Fikri menyatakan Frigate Merah Putih merupakan kapal pertama yang desainnya menggunakan regulasi Naval Rules dari Class Lloyd's Register Group Limited (LR).
Saat ini, kapal tersebut sedang menjalani proses pemotongan baja pertama atau First Steel Cutting (FCS), ditandai dengan kegiatan seremoni yang digelar di workshop Fabrikasi Divisi Kapal Niaga PT PAL.
"Proses produksi sampai dengan Pengujian (HAT & SAT), dilakukan oleh insan PT PAL. Kapal ini akan menjadi combatant ship terbesar dan tercanggih yang pernah dibangun di Indonesia," ucap Iqbal dalam keterangannya di Surabaya, Kamis.
"Penguasaan berbagai teknologi pertahanan menjadi upaya nyata dari PT PAL dan dukungan pemerintah, untuk terus berkomitmen meningkatkan kapasitas dan kapabilitas industri pertahanan dalam negeri," katanya.
Beda Sewaco dan Persenjataannya
Schedule & Milestone FMP kedua (Adhi Prasetyo FB)Secara spesifikasi, lanjutnya, kapal perang tersebut dilengkapi sistem sensor, weapon and command (sewaco) terbaru yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan RI.
Selain itu, terdapat perbedaan signifikan pada jumlah peralatan combat system dan varian platform persenjataan pada dua kapal Frigate Merah Putih.
Sementara itu, Kepala Pusat Kodifikasi Kementerian Pertahanan (Kapuskod Kemhan) RI Laksma TNI Mochammad Taufiq Hidayat mengatakan bahwa momen penting FSC ini adalah hasil sinergi antara galangan, biro klasifikasi dan satgas.
“Tahapan desain ini menjadi sangat penting untuk memastikan hasil pembangunan kapal sesuai dengan spesifikasi teknis, dan proses pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien," katanya.
Sehingga, para pemangku kepentingan optimistis bahwa pembangunan kapal Frigate Merah Putih yang kedua ini akan menjadi langkah lanjut membawa Indonesia menjadi negara yang berdikari dan kian berdaulat dengan didukung penguatan industri pertahanan dalam negeri.
👷 antara
Kamis, 06 Juni 2024
RI Dapat Hibah Kapal Korvet dari Korsel
⚓ Butuh Rp 569 M buat Perbaikan.jpg)
Ilustrasi Pohang class ROKS Buchen 733 yang akan dihibahkan ke Indonesia (Ist) ⚓
Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI mendapatkan hibah dari Korea Selatan (Korsel) berupa 1 unit kapal bekas Patrol Combat Corvette (PCC) Bucheon 773 untuk TNI Angkatan Laut (AL). 'Hadiah' itu telah disetujui Komisi I DPR RI.
"Komisi I menyetujui penerimaan hibah berupa 1 unit kapal Patrol Combat Corvette (PCC) ex ROK (Republic of Korea) Bucheon 773 dari pemerintah Korea Selatan kepada TNI AL sesuai surat Menteri Pertahanan Nomor B/2471/M/12/2023 tertanggal 19 Desember 2023 perihal Persetujuan Penerimaan Hibah Alpalhankam dari dan ke luar negeri," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dalam rapat kerja, Kamis (6/6/2024).
Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra mengatakan kapal tersebut saat ini masih berada di dok Korsel dan akan dilakukan perbaikan struktur hingga mesin kapal sebelum dibawa berlayar ke Indonesia. Sumber pembiayaan perbaikan ditanggung Indonesia melalui anggaran rencana strategis (Renstra) Kemhan tahun 2025-2029.
Herindra menyebut, anggaran untuk perbaikan satu unit kapal itu sekitar senilai US$ 35 juta atau Rp 569,97 miliar (asumsi kurs Rp 16.285). Sebagai perbandingan, jika beli dalam keadaan baru untuk spesifikasi yang sama disebut senilai US$ 300 juta.
"Kemarin agak lama prosesnya sehingga anggaran US$ 105 juta sekarang sudah dialihkan untuk pemulihan kapal FREMM dari Italia. Nanti untuk perbaikan kapal ini akan dianggarkan melalui renstra berikutnya sebanyak US$ 35 juta dan sudah dalam blue book di Bappenas," ucapnya.
Terkait adanya kekhawatiran tentang pemeliharaan, Herindra menyebut, akan tetap dianggarkan dalam renstra berikutnya. Keputusan ini diambil tidak hanya melihat dari nilai ekonomis, melainkan juga hubungan baik Korsel dengan Indonesia.
"Karena memang hubungan Korea dengan Indonesia sudah begitu baik, kita sudah pernah ada perjanjian pembuatan kapal selam walaupun memang kondisinya tidak begitu memuaskan. Tetapi sekali lagi ini adalah semata-mata tidak dilihat dari segi ekonomis, tetapi karena Korea memiliki hubungan baik dengan kita, kita juga ada sedikit istilahnya imbal balik," imbuhnya.
Sebelum keputusan ini diambil, Kemhan dan TNI AL telah mengirim tim untuk mengecek bahwa kondisi kapal bekas PCC Bucheon 773 masih layak pakai. Harapannya hibah ini dapat menambah kekuatan pertahanan Indonesia dalam menjaga laut NKRI.
Sebagai informasi, Kapal PCC Bucheon 773 merupakan buatan Korsel tahun 1988 dengan panjang 88,3 meter. Kapal tersebut diklaim memiliki jarak tempuh 7.400 km dan memiliki kecepatan 32 knot serta memiliki persenjataan meriam 76 milimeter hingga 40 milimeter. (aid/ara)
.jpg)
Ilustrasi Pohang class ROKS Buchen 733 yang akan dihibahkan ke Indonesia (Ist) ⚓Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI mendapatkan hibah dari Korea Selatan (Korsel) berupa 1 unit kapal bekas Patrol Combat Corvette (PCC) Bucheon 773 untuk TNI Angkatan Laut (AL). 'Hadiah' itu telah disetujui Komisi I DPR RI.
"Komisi I menyetujui penerimaan hibah berupa 1 unit kapal Patrol Combat Corvette (PCC) ex ROK (Republic of Korea) Bucheon 773 dari pemerintah Korea Selatan kepada TNI AL sesuai surat Menteri Pertahanan Nomor B/2471/M/12/2023 tertanggal 19 Desember 2023 perihal Persetujuan Penerimaan Hibah Alpalhankam dari dan ke luar negeri," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dalam rapat kerja, Kamis (6/6/2024).
Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra mengatakan kapal tersebut saat ini masih berada di dok Korsel dan akan dilakukan perbaikan struktur hingga mesin kapal sebelum dibawa berlayar ke Indonesia. Sumber pembiayaan perbaikan ditanggung Indonesia melalui anggaran rencana strategis (Renstra) Kemhan tahun 2025-2029.
Herindra menyebut, anggaran untuk perbaikan satu unit kapal itu sekitar senilai US$ 35 juta atau Rp 569,97 miliar (asumsi kurs Rp 16.285). Sebagai perbandingan, jika beli dalam keadaan baru untuk spesifikasi yang sama disebut senilai US$ 300 juta.
"Kemarin agak lama prosesnya sehingga anggaran US$ 105 juta sekarang sudah dialihkan untuk pemulihan kapal FREMM dari Italia. Nanti untuk perbaikan kapal ini akan dianggarkan melalui renstra berikutnya sebanyak US$ 35 juta dan sudah dalam blue book di Bappenas," ucapnya.
Terkait adanya kekhawatiran tentang pemeliharaan, Herindra menyebut, akan tetap dianggarkan dalam renstra berikutnya. Keputusan ini diambil tidak hanya melihat dari nilai ekonomis, melainkan juga hubungan baik Korsel dengan Indonesia.
"Karena memang hubungan Korea dengan Indonesia sudah begitu baik, kita sudah pernah ada perjanjian pembuatan kapal selam walaupun memang kondisinya tidak begitu memuaskan. Tetapi sekali lagi ini adalah semata-mata tidak dilihat dari segi ekonomis, tetapi karena Korea memiliki hubungan baik dengan kita, kita juga ada sedikit istilahnya imbal balik," imbuhnya.
Sebelum keputusan ini diambil, Kemhan dan TNI AL telah mengirim tim untuk mengecek bahwa kondisi kapal bekas PCC Bucheon 773 masih layak pakai. Harapannya hibah ini dapat menambah kekuatan pertahanan Indonesia dalam menjaga laut NKRI.
Sebagai informasi, Kapal PCC Bucheon 773 merupakan buatan Korsel tahun 1988 dengan panjang 88,3 meter. Kapal tersebut diklaim memiliki jarak tempuh 7.400 km dan memiliki kecepatan 32 knot serta memiliki persenjataan meriam 76 milimeter hingga 40 milimeter. (aid/ara)
"Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI
💡 15 Tahun Meneliti Drone AI Militer 
"Prof Drone UI" (Kompas) 💡
Guru Besar Teknik Elektro Universitas Indonesia Benyamin Kusumoputro mengakui bahwa hingga kini belum ada kerja sama dengan militer terkait pengembangan drone dengan sistem pengendalian berbasis artificial intelligence (AI).
Benyamin yang dijuluki "Prof. Drone" ini telah meneliti sistem pengendalian drone berbasis AI untuk militer sejak 2009. Ia pun mengaku beberapa kali mendapatkan dana riset dari pemerintah untuk pengembangannya.
Namun hingga kini belum ada kerja sama dengan TNI, terutama dalam hal mengimplementasikan software drone AI ke dalam hardware, seperti jet tempur, unmanned aerial vehicle (UAV), dan unmanned combat aerial vehicle (UCAV).
“Sampai sekarang memang belum ada. Jadi memang mungkin juga saling tunggu-menunggu,” ujar Benyamin dalam acara Brigade Podcast Kompas.com, Sabtu (18/5/2024).
Saat ini, kata Benyamin, Indonesia sudah mampu mengembangkan sendiri perangkat lunak atau software untuk sistem kendali drone militer berbasis AI.
Namun, pengembangan lebih lanjut yang akan dilakukan terkendala ketersediaan perangkat keras atau hardware berspesifikasi militer untuk mengimplementasikan software tersebut.
“Masalahnya adalah memang support, policy dari pemerintah untuk ayo kita menggalakkan misalkan hal seperti itu. Nah kemudian kita bisa mulai dengan define step-stepnya untuk mencapai itu,” kata Benyamin.
Pengembangan Drone AI Militer Terkendala Ketersediaan Hardware
Drone UCAV CH4 TNI AU (Dispenau)
Guru Besar Teknik Elektro Universitas Indonesia Benyamin Kusumoputro mengungkapkan, pengembangan drone berbasis artificial intelligence (AI) untuk TNI terkendala ketersediaan “hardware”.
Menurutnya, Indonesia tak memiliki kendala untuk pengembangan perangkat lunak atau software untuk sistem kendali drone berbasis AI. Kendala justru terjadi ketika software tersebut hendak diimplementasikan pada hardware.
“Jadi secara software kita sudah menunjukkan hasil yang baik. Tetapi menerapkan ke hardware-nya, nah itu yang masih dalam persoalan,” ujar Benyamin dalam acara Brigade Podcast Kompas.com, dikutip Sabtu (18/5/2024).
Menurutnya, sulitnya mengimplementasikan software ke dalam hardware terjadi karena terbatasnya akses untuk mendapatkan hardware berspesifikasi militer, misalnya jet tempur, unmanned aerial vehicle (UAV), dan unmanned combat aerial vehicle (UCAV).
“Itu memang agak rumit karena hardware-nya itu kadang belum ada di pasaran terutama di Indonesia. Jadi kita kalau ingin beli sesuatu hardware yang agak canggih, itu kita di-block. Apalagi yang military spec sudah enggak mungkin masuk ke Indonesia,” ungkap Benyamin.
“Jadi oleh karena itu maka ya kita harus mengembangkan dari yang ada, komponen yang ada, dan seterusnya. Nah itu membutuhkan waktu yang cukup untuk riset tersendiri,” pungkasnya.
Kembangkan "Drone AI" Sendiri
Drone UCAV ANKA akan digunakan TNI (TAI)
Guru Besar Teknik Elektro Universitas Indonesia Benyamin Kusumoputro mengungkapkan bahwa Indonesia harus mampu mengembangkan sendiri drone dengan sistem pengendalian berbasis artificial intelligence (AI) untuk persenjataan militer.
Hal tersebut perlu diwujudkan agar Indonesia tidak perlu lagi bergantung kepada negara lain dalam hal persenjataan, khususnya drone, dan sekaligus menumbuhkan industri pertahanan di dalam negeri.
“Karena apapun juga, industri militer yang tidak dibangun oleh negara itu sendiri akan menyebabkan ketergantungan, baik informasi, kemudian pengembangan teknologi maupun hardware. Dan itu akan memakan biaya yang sangat tinggi,” ujar Benyamin dalam acara BRIGADE Podcast Kompas.com, dikutip Sabtu (18/5/2024).
Menurut Benyamin, Indonesia saat ini sudah memiliki kemampuan mengembangkan sendiri perangkat lunak atau software untuk sistem kendali drone yang berbasis AI.
Namun, proses pengembangan senjata drone AI ini masih terkendala penerapan software ke dalam perangkat keras atau hardware in the loop.
“Padahal kalau itu bisa diproduksi di dalam negeri, mestinya selain harga lebih murah, juga kemampuan bangsa kita untuk lebih mengembangkan R and D (research and development) juga akan lebih lebih meningkat,” kata Benyamin.
Benyamin menambahkan, persoalan yang saat ini perlu diselesaikan bersama antara peneliti dan pemerintah adalah keterbatasan akses untuk mendapatkan hardware berspesifikasi militer, misalnya jet tempur, unmanned aerial vehicle (UAV), dan unmanned combat aerial vehicle (UCAV).
Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta TNI Polri melek dan berani memanfaatkan teknologi.
Jokowi mengatakan ini dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/2/2024).
"Pemanfaatan teknologi dalam perang konvensional, perang siber, akan semakin meningkat. Oleh sebab itu TNI, Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, teknologi pesawat tempur hingga tank diperlukan.
Selain itu, ia juga menyorot soal penggunaan drone. Sebab, teknologi drone kini sudah canggih dan akurat hingga bisa mendeteksi orang.
"Tapi hati-hati juga dengan drone. Saya ingat di tahun 2020 bulan Januari, ada penggunaan drone yang saya kaget karena begitu sangat presisi dan begitu sangat akurat mengejar siapa yang diinginkan," ujar dia.
Kepala Negara pun mencontohkan implementasi drone.
Menurut dia, pernah ada seorang Mayor Jenderal (Mayjen) Qasem Soleimani yang merupakan Komandan tentara Pasukan Quds di Iran, tertembak drone yang dikendalikan dari jarak jauh.
Jokowi mengingatkan jajaran TNI Polri mengamati dan mengikuti perkembangan teknologi.
"Saat itu Mayjen Soleimani komandan Quds dari pengawal besar revolusi Iran, tertembak dari drone yang dipersenjatai. Akurat karena memakai face recognition. Akhirnya ketembak," ucap Jokowi.
"Dan yang kita kaget itu terjadi di wilayah Irak tapi dronenya konon dikendalikan dari Qatar, Markas Amerika Serikat di Qatar," tambah dia.
"Prof Drone UI" (Kompas) 💡 Guru Besar Teknik Elektro Universitas Indonesia Benyamin Kusumoputro mengakui bahwa hingga kini belum ada kerja sama dengan militer terkait pengembangan drone dengan sistem pengendalian berbasis artificial intelligence (AI).
Benyamin yang dijuluki "Prof. Drone" ini telah meneliti sistem pengendalian drone berbasis AI untuk militer sejak 2009. Ia pun mengaku beberapa kali mendapatkan dana riset dari pemerintah untuk pengembangannya.
Namun hingga kini belum ada kerja sama dengan TNI, terutama dalam hal mengimplementasikan software drone AI ke dalam hardware, seperti jet tempur, unmanned aerial vehicle (UAV), dan unmanned combat aerial vehicle (UCAV).
“Sampai sekarang memang belum ada. Jadi memang mungkin juga saling tunggu-menunggu,” ujar Benyamin dalam acara Brigade Podcast Kompas.com, Sabtu (18/5/2024).
Saat ini, kata Benyamin, Indonesia sudah mampu mengembangkan sendiri perangkat lunak atau software untuk sistem kendali drone militer berbasis AI.
Namun, pengembangan lebih lanjut yang akan dilakukan terkendala ketersediaan perangkat keras atau hardware berspesifikasi militer untuk mengimplementasikan software tersebut.
“Masalahnya adalah memang support, policy dari pemerintah untuk ayo kita menggalakkan misalkan hal seperti itu. Nah kemudian kita bisa mulai dengan define step-stepnya untuk mencapai itu,” kata Benyamin.
Pengembangan Drone AI Militer Terkendala Ketersediaan Hardware
Drone UCAV CH4 TNI AU (Dispenau) Guru Besar Teknik Elektro Universitas Indonesia Benyamin Kusumoputro mengungkapkan, pengembangan drone berbasis artificial intelligence (AI) untuk TNI terkendala ketersediaan “hardware”.
Menurutnya, Indonesia tak memiliki kendala untuk pengembangan perangkat lunak atau software untuk sistem kendali drone berbasis AI. Kendala justru terjadi ketika software tersebut hendak diimplementasikan pada hardware.
“Jadi secara software kita sudah menunjukkan hasil yang baik. Tetapi menerapkan ke hardware-nya, nah itu yang masih dalam persoalan,” ujar Benyamin dalam acara Brigade Podcast Kompas.com, dikutip Sabtu (18/5/2024).
Menurutnya, sulitnya mengimplementasikan software ke dalam hardware terjadi karena terbatasnya akses untuk mendapatkan hardware berspesifikasi militer, misalnya jet tempur, unmanned aerial vehicle (UAV), dan unmanned combat aerial vehicle (UCAV).
“Itu memang agak rumit karena hardware-nya itu kadang belum ada di pasaran terutama di Indonesia. Jadi kita kalau ingin beli sesuatu hardware yang agak canggih, itu kita di-block. Apalagi yang military spec sudah enggak mungkin masuk ke Indonesia,” ungkap Benyamin.
“Jadi oleh karena itu maka ya kita harus mengembangkan dari yang ada, komponen yang ada, dan seterusnya. Nah itu membutuhkan waktu yang cukup untuk riset tersendiri,” pungkasnya.
Kembangkan "Drone AI" Sendiri
Drone UCAV ANKA akan digunakan TNI (TAI) Guru Besar Teknik Elektro Universitas Indonesia Benyamin Kusumoputro mengungkapkan bahwa Indonesia harus mampu mengembangkan sendiri drone dengan sistem pengendalian berbasis artificial intelligence (AI) untuk persenjataan militer.
Hal tersebut perlu diwujudkan agar Indonesia tidak perlu lagi bergantung kepada negara lain dalam hal persenjataan, khususnya drone, dan sekaligus menumbuhkan industri pertahanan di dalam negeri.
“Karena apapun juga, industri militer yang tidak dibangun oleh negara itu sendiri akan menyebabkan ketergantungan, baik informasi, kemudian pengembangan teknologi maupun hardware. Dan itu akan memakan biaya yang sangat tinggi,” ujar Benyamin dalam acara BRIGADE Podcast Kompas.com, dikutip Sabtu (18/5/2024).
Menurut Benyamin, Indonesia saat ini sudah memiliki kemampuan mengembangkan sendiri perangkat lunak atau software untuk sistem kendali drone yang berbasis AI.
Namun, proses pengembangan senjata drone AI ini masih terkendala penerapan software ke dalam perangkat keras atau hardware in the loop.
“Padahal kalau itu bisa diproduksi di dalam negeri, mestinya selain harga lebih murah, juga kemampuan bangsa kita untuk lebih mengembangkan R and D (research and development) juga akan lebih lebih meningkat,” kata Benyamin.
Benyamin menambahkan, persoalan yang saat ini perlu diselesaikan bersama antara peneliti dan pemerintah adalah keterbatasan akses untuk mendapatkan hardware berspesifikasi militer, misalnya jet tempur, unmanned aerial vehicle (UAV), dan unmanned combat aerial vehicle (UCAV).
Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta TNI Polri melek dan berani memanfaatkan teknologi.
Jokowi mengatakan ini dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/2/2024).
"Pemanfaatan teknologi dalam perang konvensional, perang siber, akan semakin meningkat. Oleh sebab itu TNI, Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, teknologi pesawat tempur hingga tank diperlukan.
Selain itu, ia juga menyorot soal penggunaan drone. Sebab, teknologi drone kini sudah canggih dan akurat hingga bisa mendeteksi orang.
"Tapi hati-hati juga dengan drone. Saya ingat di tahun 2020 bulan Januari, ada penggunaan drone yang saya kaget karena begitu sangat presisi dan begitu sangat akurat mengejar siapa yang diinginkan," ujar dia.
Kepala Negara pun mencontohkan implementasi drone.
Menurut dia, pernah ada seorang Mayor Jenderal (Mayjen) Qasem Soleimani yang merupakan Komandan tentara Pasukan Quds di Iran, tertembak drone yang dikendalikan dari jarak jauh.
Jokowi mengingatkan jajaran TNI Polri mengamati dan mengikuti perkembangan teknologi.
"Saat itu Mayjen Soleimani komandan Quds dari pengawal besar revolusi Iran, tertembak dari drone yang dipersenjatai. Akurat karena memakai face recognition. Akhirnya ketembak," ucap Jokowi.
"Dan yang kita kaget itu terjadi di wilayah Irak tapi dronenya konon dikendalikan dari Qatar, Markas Amerika Serikat di Qatar," tambah dia.
Kendaraan Intelligent Surveillance Reconnaissance Mobile Siap Perkuat Korps Marinir
Diserahkan KSAL 
Rantis Maung 4x4 produksi Pindad [GM]
Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali Menyerahkan Kendaraan Intelligent Surveillance Reconnaisance (ISR) Mobile Kepada Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayor Jenderal TNI (Mar) Endi Supardi, bertempat di Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, (04/06).
ISR Mobile merupakan sistem monitoring, surveiilance dan anti drone yang terdiri dari beberapa komponen utama yaitu Coastal Radar, Longrange Thermal Camera, AESA Manpack Radar, Gun Drone Jammer, Voice Communication, Data Communication, Display & Control, Data Link dan Integrasi Software.
ISR Mobile terintegrasi dengan Sistem Pusat Komando dan Pengendalian (Sispuskodal) yang berfungsi sebagai pusat alat kendali utama dimana sifatnya yang dapat bergerak (Mobile) di daerah Operasi.
Integrasi ini memungkinkan prajurit TNI AL dapat beroperasi dengan efektif dan efisien dalam mendeteksi target dan mengidentifikasi ancaman dengan tepat.
Kendaraan ISR Mobile dapat ditempatkan dimana saja sesuai kebutuhan operasi termasuk Pangkalan TNI AL, Pelabuhan, Pulau, Perbatasan, Lokasi Operasi Tempur sesuai sifatnya yang mobile dan dapat bergerak kemana saja.
Penyerahan ISR Mobile ini merupakan salah satu bentuk perhatian pimpinan TNI AL kepada Korps Marinir dengan harapan agar dapat segera digunakan oleh pasukan Marinir dalam melaksanakan operasi dan juga dalam pelaksanaan latihan.
“Ini merupakan salah satu implementasi dari program prioritas pimpinan TNI Angkatan Laut dalam rangka membangun TNI Angkatan Laut yang modern, berdaya gentar kawasan dan berproyeksi global”. Tegas Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali.
Dalam kesempatan tersebut juga Dankormar menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian serta apresiasi yang diberikan oleh pimpinan TNI AL kepada Korps Marinir.
“Semoga dengan kehadiran kendaraan ISR Mobile ini akan sangat membantu Korps Marinir dalam setiap pelaksanaan tugas bagi negara dan bangsa”. Kata Dankormar.
Rantis Maung 4x4 produksi Pindad [GM] Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali Menyerahkan Kendaraan Intelligent Surveillance Reconnaisance (ISR) Mobile Kepada Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayor Jenderal TNI (Mar) Endi Supardi, bertempat di Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, (04/06).
ISR Mobile merupakan sistem monitoring, surveiilance dan anti drone yang terdiri dari beberapa komponen utama yaitu Coastal Radar, Longrange Thermal Camera, AESA Manpack Radar, Gun Drone Jammer, Voice Communication, Data Communication, Display & Control, Data Link dan Integrasi Software.
ISR Mobile terintegrasi dengan Sistem Pusat Komando dan Pengendalian (Sispuskodal) yang berfungsi sebagai pusat alat kendali utama dimana sifatnya yang dapat bergerak (Mobile) di daerah Operasi.
Integrasi ini memungkinkan prajurit TNI AL dapat beroperasi dengan efektif dan efisien dalam mendeteksi target dan mengidentifikasi ancaman dengan tepat.Kendaraan ISR Mobile dapat ditempatkan dimana saja sesuai kebutuhan operasi termasuk Pangkalan TNI AL, Pelabuhan, Pulau, Perbatasan, Lokasi Operasi Tempur sesuai sifatnya yang mobile dan dapat bergerak kemana saja.
Penyerahan ISR Mobile ini merupakan salah satu bentuk perhatian pimpinan TNI AL kepada Korps Marinir dengan harapan agar dapat segera digunakan oleh pasukan Marinir dalam melaksanakan operasi dan juga dalam pelaksanaan latihan.
“Ini merupakan salah satu implementasi dari program prioritas pimpinan TNI Angkatan Laut dalam rangka membangun TNI Angkatan Laut yang modern, berdaya gentar kawasan dan berproyeksi global”. Tegas Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali.Dalam kesempatan tersebut juga Dankormar menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian serta apresiasi yang diberikan oleh pimpinan TNI AL kepada Korps Marinir.
“Semoga dengan kehadiran kendaraan ISR Mobile ini akan sangat membantu Korps Marinir dalam setiap pelaksanaan tugas bagi negara dan bangsa”. Kata Dankormar.
Rabu, 05 Juni 2024
First Steel Cutting Ceremony Kapal Frigate Merah Putih Kedua
⚓ Di PT PAL SurabayaFirst steel cutting ceremony Kapal Frigate Merah Putih Kedua (TNIl) ☆
Kaskoarmada II Laksma TNI Isswarto, M.Tr.Opsla., CHRMP., mewakili Pangkoarmada II Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo menghadiri acara First Steel Cutting Kapal Frigate Merah Putih Kedua (W000305) TNI AL yang dilaksanakan oleh PT PAL Indonesia (Persero), bertempat di Bengkel Fabrikasi Divisi Kapal Niaga PT PAL Indonesia (Persero), Rabu (5/6).
Pelaksanaan First Steel Cutting Ceremony pembangunan Kapal Fregate Merah Putih kedua dipimpin langsung oleh Kapuskod Kemhan Laksma TNI M.Taufiq Hidayat, S.T., M.Si.
Dalam Sambutannya, Kapuskod Kemhan menyampaikan bahwa prosesi First Steel Cutting ini merupakan salah satu momen penting dalam proses pembangunan kapal, yang menandai dimulainya pembangunan struktur badan kapal. Kapal Frigate yang sedang dibangun merupakan Alutsista kapal Frigate Combatan terbesar yang dibangun secara lokal di PT. PAL Indonesia dan bahkan di Indonesia.
Schedule & Milestone FMP kedua (Adhi Prasetyo FB)
Kapal Frigate ini direncanakan memiliki Panjang keseluruhan 140,00 meter dengan lebar 19,75 meter. Berat muatan penuh 6.626 ton, dan kecepatan maksimal 28 knots. Mampu bertahan di laut selama 21 hari dengan jarak jelajah 9.000 Nautical Mile dan diawaki oleh 143 personel.
Pada kesempatan tersebut, Kapuskod Kemhan berharap pembangunan Kapal Frigate Merah Putih Kedua TNI AL, semakin memperkuat armada TNI Angkatan Laut dalam menjalankan tugasnya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
First steel cutting ceremony Kapal Frigate Merah Putih Kedua (TNIl) ☆Kaskoarmada II Laksma TNI Isswarto, M.Tr.Opsla., CHRMP., mewakili Pangkoarmada II Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo menghadiri acara First Steel Cutting Kapal Frigate Merah Putih Kedua (W000305) TNI AL yang dilaksanakan oleh PT PAL Indonesia (Persero), bertempat di Bengkel Fabrikasi Divisi Kapal Niaga PT PAL Indonesia (Persero), Rabu (5/6).
Pelaksanaan First Steel Cutting Ceremony pembangunan Kapal Fregate Merah Putih kedua dipimpin langsung oleh Kapuskod Kemhan Laksma TNI M.Taufiq Hidayat, S.T., M.Si.
Dalam Sambutannya, Kapuskod Kemhan menyampaikan bahwa prosesi First Steel Cutting ini merupakan salah satu momen penting dalam proses pembangunan kapal, yang menandai dimulainya pembangunan struktur badan kapal. Kapal Frigate yang sedang dibangun merupakan Alutsista kapal Frigate Combatan terbesar yang dibangun secara lokal di PT. PAL Indonesia dan bahkan di Indonesia.
Schedule & Milestone FMP kedua (Adhi Prasetyo FB)Kapal Frigate ini direncanakan memiliki Panjang keseluruhan 140,00 meter dengan lebar 19,75 meter. Berat muatan penuh 6.626 ton, dan kecepatan maksimal 28 knots. Mampu bertahan di laut selama 21 hari dengan jarak jelajah 9.000 Nautical Mile dan diawaki oleh 143 personel.
Pada kesempatan tersebut, Kapuskod Kemhan berharap pembangunan Kapal Frigate Merah Putih Kedua TNI AL, semakin memperkuat armada TNI Angkatan Laut dalam menjalankan tugasnya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
👷 TNI
PT PAL Indonesia Menandatangani MoU Strategis dengan Naval Group
⚓️ Untuk Meningkatkan Kapabilitas dan Jangkauan Pasar 
(PAL Indonesia)
PT PAL Indonesia dan Naval Group telah mengambil langkah signifikan untuk memperkuat kemitraan strategis mereka dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU). Agenda penandatanganan yang berlangsung di Galangan Kapal Selam Naval Group, di Cherbourg, Perancis ini dilaksanakan oleh Chief Marketing Officer (CMO) PT PAL Willgo Zainar, dan Vice President Sales Director for Asia Pacific Naval Group, Nicolas Hersart de la Villemarqué.
MoU ini menandai momen penting bagi kedua perusahaan, dengan tujuan meningkatkan kapabilitas bersama dalam meraih pasar potensial dalam dan luar negeri. Kemitraan ini didasarkan pada kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya dengan Kementerian Pertahanan RI, untuk pembangunan dua unit kapal selam Scorpene Evolved Lithium-Ion Battery. Kapal selam ini akan sepenuhnya diproduksi di fasilitas hanggar kapal selam milik PT PAL di Surabaya, Indonesia.
Melalui penandatanganan MoU ini membuka jalan dalam kolaborasi yang lebih mendalam di luar konstruksi kapal selam. Salah satu proyek utama yang disoroti dalam kemitraan ini adalah pengembangan Fregat Multi Misi Belh@rra (FDI). Fregat FDI, sebagai salah satu fregate dengan teknologi dengan persenjataan terbaik di dunia.
“Kolaborasi ini akan memungkinkan PT PAL Indonesia untuk memperoleh keahlian dalam teknologi modern dan terbaru kapal perang permukaan, sehingga menjadikan PT.PAL mitra lokal strategis bagi Naval Group di Indonesia” ungkap Willgo Zainar.
Willgo turut menambahkan bahwa “ke depannya, PT PAL akan mendapatkan Transfer Teknologi (ToT) penuh untuk desain kapal lengkap dengan teknologi tinggi dan modern serta manajemen pembangunan kapal fregat secara digital. Hal ini akan meningkatkan kapabilitas PT PAL dalam membangun kapal fregat canggih dan bersaing di pasar global”.
Kemitraan strategis ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Perancis, khususnya di sektor pertahanan. Kerja sama yang terus ditingkatkan ini diharapkan dapat memenuhi jawaban atas penguasaan teknologi Alutsista serta menjajaki peluang pasar global. Dengan mendorong kolaborasi ini, baik PT PAL maupun Naval Group berkomitmen untuk berkontribusi pada stabilitas dan keamanan regional.
Willgo Zainar turut menekankan keuntungan dalam kolaborasi ini bahwa, “Kesepakatan ini tidak hanya meningkatkan kapabilitas teknis kami tetapi juga memperkuat posisi kami di pasar pertahanan global. Kami sangat bersemangat tentang peluang yang akan dibawa oleh kemitraan ini dalam hal kemajuan teknologi dan jangkauan pasar”.
Saat PT PAL dan Naval Group memulai kemitraan yang ditingkatkan ini, kedua perusahaan siap mencapai tonggak pencapaian penting di sektor pertahanan angkatan laut, mendorong inovasi, dan mendorong pertumbuhan jangka panjang.
(PAL Indonesia) PT PAL Indonesia dan Naval Group telah mengambil langkah signifikan untuk memperkuat kemitraan strategis mereka dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU). Agenda penandatanganan yang berlangsung di Galangan Kapal Selam Naval Group, di Cherbourg, Perancis ini dilaksanakan oleh Chief Marketing Officer (CMO) PT PAL Willgo Zainar, dan Vice President Sales Director for Asia Pacific Naval Group, Nicolas Hersart de la Villemarqué.
MoU ini menandai momen penting bagi kedua perusahaan, dengan tujuan meningkatkan kapabilitas bersama dalam meraih pasar potensial dalam dan luar negeri. Kemitraan ini didasarkan pada kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya dengan Kementerian Pertahanan RI, untuk pembangunan dua unit kapal selam Scorpene Evolved Lithium-Ion Battery. Kapal selam ini akan sepenuhnya diproduksi di fasilitas hanggar kapal selam milik PT PAL di Surabaya, Indonesia.
Melalui penandatanganan MoU ini membuka jalan dalam kolaborasi yang lebih mendalam di luar konstruksi kapal selam. Salah satu proyek utama yang disoroti dalam kemitraan ini adalah pengembangan Fregat Multi Misi Belh@rra (FDI). Fregat FDI, sebagai salah satu fregate dengan teknologi dengan persenjataan terbaik di dunia.
“Kolaborasi ini akan memungkinkan PT PAL Indonesia untuk memperoleh keahlian dalam teknologi modern dan terbaru kapal perang permukaan, sehingga menjadikan PT.PAL mitra lokal strategis bagi Naval Group di Indonesia” ungkap Willgo Zainar.
Willgo turut menambahkan bahwa “ke depannya, PT PAL akan mendapatkan Transfer Teknologi (ToT) penuh untuk desain kapal lengkap dengan teknologi tinggi dan modern serta manajemen pembangunan kapal fregat secara digital. Hal ini akan meningkatkan kapabilitas PT PAL dalam membangun kapal fregat canggih dan bersaing di pasar global”.
Kemitraan strategis ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Perancis, khususnya di sektor pertahanan. Kerja sama yang terus ditingkatkan ini diharapkan dapat memenuhi jawaban atas penguasaan teknologi Alutsista serta menjajaki peluang pasar global. Dengan mendorong kolaborasi ini, baik PT PAL maupun Naval Group berkomitmen untuk berkontribusi pada stabilitas dan keamanan regional.
Willgo Zainar turut menekankan keuntungan dalam kolaborasi ini bahwa, “Kesepakatan ini tidak hanya meningkatkan kapabilitas teknis kami tetapi juga memperkuat posisi kami di pasar pertahanan global. Kami sangat bersemangat tentang peluang yang akan dibawa oleh kemitraan ini dalam hal kemajuan teknologi dan jangkauan pasar”.
Saat PT PAL dan Naval Group memulai kemitraan yang ditingkatkan ini, kedua perusahaan siap mencapai tonggak pencapaian penting di sektor pertahanan angkatan laut, mendorong inovasi, dan mendorong pertumbuhan jangka panjang.
Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI
Tidak ada lagi dualisme pengamanan laut 
Ilustrasi KN 301 Bakamla ★
Pemerintah menyiapkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI sebagai embrio dari Coast Guard Indonesia yang saat ini sedang dalam proses pembentukan.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto saat rapat panitia khusus (pansus) dengan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/6/2024).
“Berdasarkan arahan Bapak Presiden sejak tahun 2014, Bakamla disiapkan sebagai embrio coast guard,” kata Hadi.
Hadi sebagai Menko Polhukam pun ditugaskan melakukan harmonisasi regulasi agar Bakamla RI menjadi embrio Indonesia coast guard.
Hadi menyebutkan, hal pertama yang perlu disinkronisasi adalah RUU Kelautan dan RUU Pelayaran, sehingga menjadi selaras dan tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasi di lapangan.
“Diharapkan tidak ada lagi kesan dualisme coast guard di Indonesia, maka perlu menegaskan posisi badan atau entitas baru tersebut sebagai Coast Guard Indonesia dalam Undang-Undang ini,” ujar Hadi.
Menko Polhukam mengatakan, beberapa tindak pidana di wilayah yurisdiksi terkendala dalam penegakan hukum.
“Karena beberapa penyidik kementerian/lembaga tidak memiliki aset patroli, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham),” kata Hadi.
“Maka perlu dipertimbangkan apakah badan baru ini dapat diberikan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu lainnya selain tindak pidana di bidang pelayaran,” tutur Menko Polhukam.
Sementara dalam rapat, Ketua Pansus Utut Adianto mengatakan, ada 11 pasal yang direvisi dalam UU Kelautan untuk menyinkronkan pembentukan Coast Guard Indonesia.
“Jumlah pasal yang diubah dan ditambahkan 11 pasal yang mengatur tentang Bakamla,” ujar Uut.
Kedudukannya langsung di bawah Presiden
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa Coast Guard Indonesia yang saat ini sedang dalam proses pembentukan, rencananya akan berkedudukan langsung di bawah presiden.
Hal itu disampaikan Hadi usai rapat panitia khusus (pansus) dengan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/6/2024).
“Harapan kami dari pemerintah bisa langsung di bawah presiden dan memiliki kewenangan adalah melakukan penyidikan di laut,” tutur Hadi kepada awak media.
Diketahui, Indonesia ingin membentuk Coast Guard atau Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai untuk menjaga keamanan laut NKRI.
Dalam seminar bertajuk “Pembangunan Keamanan Laut Untuk Mendukung Pencapaian Target RPJPN 2025-2045” di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, 5 Juli 2023, Mahfud MD yang saat itu masih menjabat Menko Polhukam mengatakan bahwa pembentukan coast guard itu merupakan arahan Presiden Joko Widodo.
“Presiden juga memberi arahan agar kedepannya segera dibentuk lembaga Indonesia Coast Guard yang memiliki tiga fungsi utama yaitu melakukan penjagaan keamanan, melakukan penyelenggaraan keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia,” kata Mahfud dalam sambutannya.
Ilustrasi KN 301 Bakamla ★Pemerintah menyiapkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI sebagai embrio dari Coast Guard Indonesia yang saat ini sedang dalam proses pembentukan.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto saat rapat panitia khusus (pansus) dengan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/6/2024).
“Berdasarkan arahan Bapak Presiden sejak tahun 2014, Bakamla disiapkan sebagai embrio coast guard,” kata Hadi.
Hadi sebagai Menko Polhukam pun ditugaskan melakukan harmonisasi regulasi agar Bakamla RI menjadi embrio Indonesia coast guard.
Hadi menyebutkan, hal pertama yang perlu disinkronisasi adalah RUU Kelautan dan RUU Pelayaran, sehingga menjadi selaras dan tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasi di lapangan.
“Diharapkan tidak ada lagi kesan dualisme coast guard di Indonesia, maka perlu menegaskan posisi badan atau entitas baru tersebut sebagai Coast Guard Indonesia dalam Undang-Undang ini,” ujar Hadi.
Menko Polhukam mengatakan, beberapa tindak pidana di wilayah yurisdiksi terkendala dalam penegakan hukum.
“Karena beberapa penyidik kementerian/lembaga tidak memiliki aset patroli, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham),” kata Hadi.
“Maka perlu dipertimbangkan apakah badan baru ini dapat diberikan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu lainnya selain tindak pidana di bidang pelayaran,” tutur Menko Polhukam.
Sementara dalam rapat, Ketua Pansus Utut Adianto mengatakan, ada 11 pasal yang direvisi dalam UU Kelautan untuk menyinkronkan pembentukan Coast Guard Indonesia.
“Jumlah pasal yang diubah dan ditambahkan 11 pasal yang mengatur tentang Bakamla,” ujar Uut.
Kedudukannya langsung di bawah Presiden
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa Coast Guard Indonesia yang saat ini sedang dalam proses pembentukan, rencananya akan berkedudukan langsung di bawah presiden.Hal itu disampaikan Hadi usai rapat panitia khusus (pansus) dengan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/6/2024).
“Harapan kami dari pemerintah bisa langsung di bawah presiden dan memiliki kewenangan adalah melakukan penyidikan di laut,” tutur Hadi kepada awak media.
Diketahui, Indonesia ingin membentuk Coast Guard atau Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai untuk menjaga keamanan laut NKRI.
Dalam seminar bertajuk “Pembangunan Keamanan Laut Untuk Mendukung Pencapaian Target RPJPN 2025-2045” di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, 5 Juli 2023, Mahfud MD yang saat itu masih menjabat Menko Polhukam mengatakan bahwa pembentukan coast guard itu merupakan arahan Presiden Joko Widodo.
“Presiden juga memberi arahan agar kedepannya segera dibentuk lembaga Indonesia Coast Guard yang memiliki tiga fungsi utama yaitu melakukan penjagaan keamanan, melakukan penyelenggaraan keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia,” kata Mahfud dalam sambutannya.
★ Kompas
Siswa Sekbang A-103 Latihan Terbang Navigasi Jarak Jauh
-1044768.webp)
(Dispenau) 🚁Lanud Husein Sastranegara mendukung kegiatan penerbangan Navigasi Jarak Jauh (NJJ) Siswa Sekbang A-103 TNI Angkatan Udara dari Skadik 103 Lanud Surya Dharma. Kegiatan penerbangan NJJ diawali dengan brefing penerbangan yang di pimpin langsung oleh Komandan Lanud Husein Sastranegara, bertempat di Ruang Brifing Disops Lanud Husein Sastranegara. Selasa, (28/5/2024).
Hadir pada breifing penerbangan Kepala Dinas Operasi Lanud Husein Sastranegara Letkol Lek Anggoro Budy Mulya, S.S.T., M.I.Pol, Komandan Skadron Pendidikan 105 Letkol Pnb Zen Muhamad Achwan Putra M.A.P, Kasi Baseops Lanud Husein Sastranegara Mayor Lek Handoko, Para Instruktur, serta siswa Sekbang A-103 dan para pendukukung penerbangan.
Komandan Lanud Husein Sastranegara Kolonel Pnb Alfian, S.E., saat breifing, meminta kepada instruktur dan siswa Sekolah Penerbang (Sekbang) TNI AU A-103 yang sedang melaksanakan terbang NJJ, untuk selalu mengedepankan faktor keselamatan (safety) penerbangan.
-1044768.webp)
“Perhatikan safety, karena merupakan faktor utama dalam operasional maupun latihan penerbangan,” pesan Danlanud.Sementara itu Komandan Skadron 105 Letkol Pnb Zen Muhamad Achwan Putra, M.A.P., menjelaskan, latihan NJN ini merupakan program Skadik 105 yang bertujuan melatih Siswa Penerbang mampu menguasai dan menerbangkan pesawat dengan baik.
“Latihan ini sekaligus sebagai bentuk pembinaan bagi para Siswa Penerbang agar menjadi penerbang yang handal di segala kondisi sesuai yang diharapkan oleh TNI AU,” ujar Komandan Skadron Pendidikan 105.
Sebanyak 5 Siswa Penerbang dari Sekbang Angkatan 103 mengikuti kegiatan NJJ. Rute penerbangan yang ditempuh adalah Lanud Husein Sastranegara - Lanud Atang Sendjaja dan Lanud Surya Dharma.
TNI AU dan PT PSN Kerjasama di Bidang Pengembangan Teknologi Satelit
(antara) 🛰Jajaran TNI AU menjalin kerja sama dengan PT. Pasifik Satelit Nusantara (PSN) dalam pengembangan teknologi satelit atau keantariksaan.
Dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Senin, kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono dengan Direktur Utama PT. PSN Adi Rahman Adiwoso di VVIP Room Pandawa, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin siang.
"Penandatanganan ini merupakan landasan penting antara TNI AU dengan PT. PSN untuk menciptakan koordinasi dan sinergi yang optimal antara kedua institusi," kata Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, seperti dikutip siaran pers tersebut.
Dengan ditandatanganinya nota kerja sama ini, kata Tonny, TNI AU mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan teknologi keantariksaan, pemanfaatan satelit Indonesia dan kerja sama penguatan kemampuan sumber daya manusia pada bidang keantariksaan.
Kerja sama ini diyakini Tonny dapat memperkuat kekuatan udara Indonesia dan pengawasan teritorial udara di titik-titik perbatasan tertentu.
Dengan adanya kerja sama ini, dia berharap koordinasi antara TNI AU dan PT PSN bisa berjalan dengan baik dalam menjaga wilayah udara Indonesia.
Sebelumnya, kata Tonny, TNI AU juga menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan dalam rangka memperkuat pertahanan udara Indonesia.
Salah satu yang paling baru, yakni kerja sama antara TNI AU dengan Airbus Helicopters. Pertemuan antara kedua belah pihak terjadi di Markas Besar TNI AU di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (22/5).
Dalam pertemuan antara Tonny dengan Vincent Dubrule selaku Head of Region for Airbus Helicopters, terjadi beberapa pembahasan yang berkaitan teknologi baru yang dimiliki oleh perusahaan asal Eropa itu.
Tonny menyambut baik pembahasan tersebut lantaran Airbus dan TNI AU memiliki rekam jejak yang baik dalam pekerjaan pada bidang pengadaan alutsista.
📡 antara
Langganan:
Postingan (Atom)
