Sabtu, 31 Oktober 2020
Wakil Menteri BUMN Tinjau Perkembangan Industri Pertahanan Nasional
Kunjungi Pindad Penampakan Badak Pindad dengan armour beda [def.pk]
Wakil Menteri BUMN 1, Budi Gunadi Sadikin didampingi oleh Asisten Deputi Bidang Industri Pertahanan & Manufaktur, Liliek Mayasari beserta jajaran melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Pusat PT Pindad (Persero), Bandung pada Senin, 26 Oktober 2020. Direktur Utama PT Pindad (Persero), Abraham Mose beserta Jajaran Komisaris, Direksi dan pejabat eselon 1 menerima Wakil Menteri BUMN 1 beserta jajaran.
Abraham Mose merasa terhormat dengan kunjungan kerja Wakil Menteri BUMN 1 untuk melihat perkembangan PT Pindad (Persero) sebagai industri pertahanan nasional. Membuka seluruh rangkaian kegiatan kunjungan Wakil Menteri BUMN 1, Abraham Mose memberikan sambutan dan paparan mengenai profil dan produk PT Pindad (Persero) yaitu produk-produk pertahanan & keamanan meliputi Senjata Api, Munisi dan Kendaraan Khusus.
Salah satu produk unggulan PT Pindad (Persero) sekaligus kebanggaan Indonesia adalah produk senjata PT Pindad (Persero) yaitu SS2 V4 telah dipercaya TNI untuk dapat menjuarai kejuaran tembak internasional AARM dan AASAM. Berbagai produk munisi, baik munisi kaliber kecil (kal. 5,56mm hingga 12,7mm), kaliber besar, mortir dan pesawat mortir, berbagai granat tangan hingga bom. Kemudian Abraham memperkenalkan Kendaraan Tempur Anoa yang telah terjun dalam misi perdamaian PBB, Kendaraan tempur 4x4 Komodo, Medium Tank Harimau yang digadang-gadang akan menjadi kendaraan tempur andalan TNI hingga Kendaraan Taktis Ringan Maung. PT Pindad (Persero) juga memiliki kapasitas untuk memproduksi senapan mesin SM5 Kal. 12.7mm dan RCWS Kal. 30mm yang sudah digunakan oleh Bakamla untuk menjaga keamanan di Kepulauan Natuna. "Salah satu kabar terbaru yang membanggakan adalah produk SM5 digunakan oleh Bakamla untuk menjaga keamanan di Natuna," Jelas Abraham.
Tidak hanya produk pertahanan dan keamanan, Abraham juga memaparkan perkembangan produk industrial PT Pindad (Persero) seperti alat berat excavator, dan alat mesin pertanian yang dapat mendukung program Food Estate, tabung gas LPG, penambat rel kereta api hingga produk medis yaitu ventilator.
Wakil Menteri BUMN 1, Budi Gunadi Sadikin mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh PT Pindad (Persero) sekaligus mengungkapkan kekaguman dan ketertarikan terhadap produk-produk Pindad. Dalam kunjungan tersebut, Budi Gunadi Sadikin berpesan ke Komisaris dan Direksi PT Pindad (Persero) untuk membangun industri terutama sebagai industri pertahanan nasional yang dapat mendukung pertahanan keamanan Indonesia. "Saya titip ke Pindad, ke Komisaris dan Direksi, untuk membangun industri pertahanan agar memenuhi Minimum Essential Force TNI kita. Saya juga berharap Pindad dapat mengembangkan ekosistem industri agar melibatkan industri-industri tanah air yang muaranya di industri pertahanan. Pindad sudah memiliki visi yang sangat baik, perlu untuk memperhatikan kinerja sebagai industri dengan menggunakan prinsip-prinsip perusahaan, pengelolaan anggaran dan disiplin keuangan secara tepat" Jelas Budi Gunadi Sadikin.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi fasilitas produksi PT Pindad (Persero) yang diawali dengan melihat produk Industrial Pindad, yaitu Excavator, alat mesin pertanian, tabung gas hingga produk alat kesehatan Ventilator, Pindad VRM. Rombongan Wakil Menteri BUMN 1 kemudian mengunjungi fasilitas produksi kendaraan khusus lalu diakhiri dengan mencoba menembak menggunakan senjata Pindad.
Wakil Menteri BUMN 1, Budi Gunadi Sadikin didampingi oleh Asisten Deputi Bidang Industri Pertahanan & Manufaktur, Liliek Mayasari beserta jajaran melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Pusat PT Pindad (Persero), Bandung pada Senin, 26 Oktober 2020. Direktur Utama PT Pindad (Persero), Abraham Mose beserta Jajaran Komisaris, Direksi dan pejabat eselon 1 menerima Wakil Menteri BUMN 1 beserta jajaran.
Abraham Mose merasa terhormat dengan kunjungan kerja Wakil Menteri BUMN 1 untuk melihat perkembangan PT Pindad (Persero) sebagai industri pertahanan nasional. Membuka seluruh rangkaian kegiatan kunjungan Wakil Menteri BUMN 1, Abraham Mose memberikan sambutan dan paparan mengenai profil dan produk PT Pindad (Persero) yaitu produk-produk pertahanan & keamanan meliputi Senjata Api, Munisi dan Kendaraan Khusus.
Salah satu produk unggulan PT Pindad (Persero) sekaligus kebanggaan Indonesia adalah produk senjata PT Pindad (Persero) yaitu SS2 V4 telah dipercaya TNI untuk dapat menjuarai kejuaran tembak internasional AARM dan AASAM. Berbagai produk munisi, baik munisi kaliber kecil (kal. 5,56mm hingga 12,7mm), kaliber besar, mortir dan pesawat mortir, berbagai granat tangan hingga bom. Kemudian Abraham memperkenalkan Kendaraan Tempur Anoa yang telah terjun dalam misi perdamaian PBB, Kendaraan tempur 4x4 Komodo, Medium Tank Harimau yang digadang-gadang akan menjadi kendaraan tempur andalan TNI hingga Kendaraan Taktis Ringan Maung. PT Pindad (Persero) juga memiliki kapasitas untuk memproduksi senapan mesin SM5 Kal. 12.7mm dan RCWS Kal. 30mm yang sudah digunakan oleh Bakamla untuk menjaga keamanan di Kepulauan Natuna. "Salah satu kabar terbaru yang membanggakan adalah produk SM5 digunakan oleh Bakamla untuk menjaga keamanan di Natuna," Jelas Abraham.
Tidak hanya produk pertahanan dan keamanan, Abraham juga memaparkan perkembangan produk industrial PT Pindad (Persero) seperti alat berat excavator, dan alat mesin pertanian yang dapat mendukung program Food Estate, tabung gas LPG, penambat rel kereta api hingga produk medis yaitu ventilator.
Wakil Menteri BUMN 1, Budi Gunadi Sadikin mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh PT Pindad (Persero) sekaligus mengungkapkan kekaguman dan ketertarikan terhadap produk-produk Pindad. Dalam kunjungan tersebut, Budi Gunadi Sadikin berpesan ke Komisaris dan Direksi PT Pindad (Persero) untuk membangun industri terutama sebagai industri pertahanan nasional yang dapat mendukung pertahanan keamanan Indonesia. "Saya titip ke Pindad, ke Komisaris dan Direksi, untuk membangun industri pertahanan agar memenuhi Minimum Essential Force TNI kita. Saya juga berharap Pindad dapat mengembangkan ekosistem industri agar melibatkan industri-industri tanah air yang muaranya di industri pertahanan. Pindad sudah memiliki visi yang sangat baik, perlu untuk memperhatikan kinerja sebagai industri dengan menggunakan prinsip-prinsip perusahaan, pengelolaan anggaran dan disiplin keuangan secara tepat" Jelas Budi Gunadi Sadikin.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi fasilitas produksi PT Pindad (Persero) yang diawali dengan melihat produk Industrial Pindad, yaitu Excavator, alat mesin pertanian, tabung gas hingga produk alat kesehatan Ventilator, Pindad VRM. Rombongan Wakil Menteri BUMN 1 kemudian mengunjungi fasilitas produksi kendaraan khusus lalu diakhiri dengan mencoba menembak menggunakan senjata Pindad.
♘ Pindad
Indonesia-AS Akan Tingkatkan Kerjasama di Sektor Pertahanan
✈️ Genjot belanja militer✈️ Ilustrasi Pesawat F16 TNI AU [TNI AU]
Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat akan meningkatkan kerja sama di sektor pertahanan. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi.
Kesepakatan tersebut dinyatakan saat kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael R Pompeo. "Dalam pertemuan, mereka sepakat untuk meningkatkan kerja sama pertahanan," ujar Retno dalam keterangan resmi, Kamis (29/10).
Hal itu akan dilakukan dalam berbagai kegiatan. Termasuk untuk belanja militer dalam rangka memenuhi standar minimum pertahanan. "Termasuk penguatan kapabilitas pertahan dan pembelian militer untuk mencapai Minimum Essential Force (MEF)," terang Retno.
Selain itu dilakukan pula latihan bersama dan berbagu kemampuan. Serta kerja sama keamanan maritim untuk wilayah kawasan.
Asal tahu saja, Indonesia saat ini tengah menggenjot kerja sama pertahanan. Beberapa negara telah dikunjungi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menjajaki kerja sama bidang pertahanan.
Selain Amerika Serikat, Prabowo juga menjajaki kerja sama dengan Perancis, Austria, dan Turki. Anggaran belanja Kementerian Pertahanan pun ditambah tahun 2021 mendatang untuk melakukan belanja tersebut.
Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat akan meningkatkan kerja sama di sektor pertahanan. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi.
Kesepakatan tersebut dinyatakan saat kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael R Pompeo. "Dalam pertemuan, mereka sepakat untuk meningkatkan kerja sama pertahanan," ujar Retno dalam keterangan resmi, Kamis (29/10).
Hal itu akan dilakukan dalam berbagai kegiatan. Termasuk untuk belanja militer dalam rangka memenuhi standar minimum pertahanan. "Termasuk penguatan kapabilitas pertahan dan pembelian militer untuk mencapai Minimum Essential Force (MEF)," terang Retno.
Selain itu dilakukan pula latihan bersama dan berbagu kemampuan. Serta kerja sama keamanan maritim untuk wilayah kawasan.
Asal tahu saja, Indonesia saat ini tengah menggenjot kerja sama pertahanan. Beberapa negara telah dikunjungi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menjajaki kerja sama bidang pertahanan.
Selain Amerika Serikat, Prabowo juga menjajaki kerja sama dengan Perancis, Austria, dan Turki. Anggaran belanja Kementerian Pertahanan pun ditambah tahun 2021 mendatang untuk melakukan belanja tersebut.
Jumat, 30 Oktober 2020
Russian Helicopters Launches Mi-8 Test Operation Program
In IndonesiaHeli Mi17 TNI AD [istimewa] ☆
Ulan-Ude Aviation Plant (U-UAP) as part of Russian Helicopters holding company (State Corporation Rostec) launches Mi-8/171 type helicopter test operation program, which is aimed at the assessing of all the advantages of helicopters real operation in conjunction with all available corporate support tools and implemented aftersales services of Russian Helicopters holding company. The pilot project is being implemented in Indonesia, where two Mi-8AMT helicopters are already involved in firefighting operations.
Helicopters sent to the Republic of Indonesia with crew and technical staff of U-UAP were relocated to the island of Kalimantan almost immediately upon arrival to extinguish forest fires. In the future, the rotorcraft will be on operational duty on the islands of Sumatra and Kalimantan.
"A contract with PT. National Utility Helicopters (PT. NUH), a utility helicopter operator in Indonesia with 50 years of experience in providing services for Indonesian Government as well as private companies, has become the pilot project of this program. The main task under the contract is to carry out firefighting operations in the region, as well as provide consulting services regarding the formation of its own air fleet of Indonesian operators for annual firefighting operations" said Leonid Belykh, Managing Director of U-UAP.
In the process of temporary use of helicopters, the customer gets the opportunity to consult the company's specialists in 24/7 mode, access to a replacement fund and a fund of additional equipment.
It is worth noting, that one of the first Mi-171A2 helicopters manufactured by the enterprise, since 2018 has been participating in a test operation program at UTair-VU airline, where it successfully fulfills the tasks facing the operator and demonstrates high flight performances. The experience of the joint work of the manufacturer and the customer was reflected in the U-UAP helicopter test operation program for Indonesia.
Mi-8/171 helicopters for a long time have been involved in the disaster relief operations not only in Russia, but also abroad. They have proved themselves as one of the most effective tools in the firefighting, medicine delivery and casualty evacuation operations, as well as in passenger and cargo transportation to hard-to-reach areas.
Ulan-Ude Aviation Plant (U-UAP) as part of Russian Helicopters holding company (State Corporation Rostec) launches Mi-8/171 type helicopter test operation program, which is aimed at the assessing of all the advantages of helicopters real operation in conjunction with all available corporate support tools and implemented aftersales services of Russian Helicopters holding company. The pilot project is being implemented in Indonesia, where two Mi-8AMT helicopters are already involved in firefighting operations.
Helicopters sent to the Republic of Indonesia with crew and technical staff of U-UAP were relocated to the island of Kalimantan almost immediately upon arrival to extinguish forest fires. In the future, the rotorcraft will be on operational duty on the islands of Sumatra and Kalimantan.
"A contract with PT. National Utility Helicopters (PT. NUH), a utility helicopter operator in Indonesia with 50 years of experience in providing services for Indonesian Government as well as private companies, has become the pilot project of this program. The main task under the contract is to carry out firefighting operations in the region, as well as provide consulting services regarding the formation of its own air fleet of Indonesian operators for annual firefighting operations" said Leonid Belykh, Managing Director of U-UAP.
In the process of temporary use of helicopters, the customer gets the opportunity to consult the company's specialists in 24/7 mode, access to a replacement fund and a fund of additional equipment.
It is worth noting, that one of the first Mi-171A2 helicopters manufactured by the enterprise, since 2018 has been participating in a test operation program at UTair-VU airline, where it successfully fulfills the tasks facing the operator and demonstrates high flight performances. The experience of the joint work of the manufacturer and the customer was reflected in the U-UAP helicopter test operation program for Indonesia.
Mi-8/171 helicopters for a long time have been involved in the disaster relief operations not only in Russia, but also abroad. They have proved themselves as one of the most effective tools in the firefighting, medicine delivery and casualty evacuation operations, as well as in passenger and cargo transportation to hard-to-reach areas.
N219 Nurtanio Jalani Uji Tabrak Burung
Bertempat di Lab. Uji Aerostruktur Pusat Teknologi Penerbangan (Pustekbang) LAPAN, Bogor hari ini Ahad (25/10) Tim dari LAPAN, PT. Dirgantara Indonesia dengan pengawasan Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan melakukan uji tabrak burung ke kaca kokpit N219 Nurtanio.
Sasaran ditabrakkan dengan kecepatan 115 Knots. Pengujian dipimpin Koordinator Bidang Program dan Fasilitas Pustekbang, Ir. Agus Aribowo, M.Eng. Indonesia semakin maju dalam kemandirian teknologi penerbangan.
Kamis, 29 Oktober 2020
CN235-110 AU Brunei TIba, Jalani Perawatan di PTDI
Kedatangan CN235 TUDB beserta crew (PTDI) ♣
Pesawat CN235-110 yang dibeli Angkatan Udara Kerajaan Brunei (The Royal Brunei Air Force/RBAF) tahun 1997 tiba di Apron Hanggar Delivery Center PTDI hari ini, Rabu 28 Oktober 2020.
Pesawat CN235-110 didaratkan ke Hanggar PTDI oleh Air Crew The Royal Brunei Air Force/RBAF dari Bandara Internasional Brunei.
Pesawat CN235-110 milik Angkatan Udara Brunei mendarat di Hanggar PTDI untuk menjalani swing compass, replacement cable assy of control quadrant, maintenance, installation of Auto Pilot Computer, Repainting (Anti Erosion dan Anti Lighting) Nose Radome dan recurrent Pilot training.
Test Pilot PTDI Capt. Esther Gayatri Saleh mengatakan, kondisi Pesawat CN235-110 dalam kondisi baik. Saat dia coba tidak ada kerusakan atau malfunction.
“Nggak ada yang malfunction, ini hidupkan dari storage”, kata Capt. Esther Gayatri Saleh dalam keterangan tertulis PTDI yang diterima prfmnews.id hari ini.
Pesawat CN235-110 yang dibeli Angkatan Udara Kerajaan Brunei (The Royal Brunei Air Force/RBAF) tahun 1997 sudah cukup lama tidak diterbangkan. Pesawat ini diterbangkan terakhir kali tahun 2017, kemudian disimpan dan dirawat oleh Angkatan Udara Kerajaan Brunei. Pesawat CN235-110 grounded cukup lama karena adanya permasalahan perbaikan propeller yang ditangani oleh pihak lain.
PTDI memberikan pelayanan maintenance yang merupakan bagian dari program Aircraft Services PTDI kepada Angkatan Udara Kerajaan Brunei agar pesawat ini mendapatkan kepastian dalam kondisi layak terbang, dengan kehadiran PTDI untuk menginspeksi dan memperbaikinya.
“This is our services to our customer supaya mereka bisa terbang lagi. Mereka bagus maintain kebersihan, angkat jempol, pesawat ini sudah 23 tahun dibeli tahun 1997 tapi kondisinya masih baik,” jelas Esther.
Pesawat CN235-110 yang dibeli Angkatan Udara Kerajaan Brunei (The Royal Brunei Air Force/RBAF) tahun 1997 tiba di Apron Hanggar Delivery Center PTDI hari ini, Rabu 28 Oktober 2020.
Pesawat CN235-110 didaratkan ke Hanggar PTDI oleh Air Crew The Royal Brunei Air Force/RBAF dari Bandara Internasional Brunei.
Pesawat CN235-110 milik Angkatan Udara Brunei mendarat di Hanggar PTDI untuk menjalani swing compass, replacement cable assy of control quadrant, maintenance, installation of Auto Pilot Computer, Repainting (Anti Erosion dan Anti Lighting) Nose Radome dan recurrent Pilot training.
Test Pilot PTDI Capt. Esther Gayatri Saleh mengatakan, kondisi Pesawat CN235-110 dalam kondisi baik. Saat dia coba tidak ada kerusakan atau malfunction.
“Nggak ada yang malfunction, ini hidupkan dari storage”, kata Capt. Esther Gayatri Saleh dalam keterangan tertulis PTDI yang diterima prfmnews.id hari ini.
Pesawat CN235-110 yang dibeli Angkatan Udara Kerajaan Brunei (The Royal Brunei Air Force/RBAF) tahun 1997 sudah cukup lama tidak diterbangkan. Pesawat ini diterbangkan terakhir kali tahun 2017, kemudian disimpan dan dirawat oleh Angkatan Udara Kerajaan Brunei. Pesawat CN235-110 grounded cukup lama karena adanya permasalahan perbaikan propeller yang ditangani oleh pihak lain.
PTDI memberikan pelayanan maintenance yang merupakan bagian dari program Aircraft Services PTDI kepada Angkatan Udara Kerajaan Brunei agar pesawat ini mendapatkan kepastian dalam kondisi layak terbang, dengan kehadiran PTDI untuk menginspeksi dan memperbaikinya.
“This is our services to our customer supaya mereka bisa terbang lagi. Mereka bagus maintain kebersihan, angkat jempol, pesawat ini sudah 23 tahun dibeli tahun 1997 tapi kondisinya masih baik,” jelas Esther.
Menlu AS Ingin Ikut Lindungi Keamanan Maritim RI
Singgung NatunaMenlu Retno Marsudi sambut kedatangan Menlu AS Mike Pompeo. (Dok Kemlu RI)
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS) Mike Pompeo menyatakan siap membantu melindungi laut Indonesia. Dia menyinggung soal laut Natuna.
"Contoh dari Indonesia yang melakukan tindakan tegas menjaga kedaulatan maritim di sekitar Kepulauan Natuna," kata Pompeo dalam jumpa pers bersama usai pertemuan dengan Menlu RI Retno Marsudi di Kantor Kemlu RI, Jl Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2020).
Sebagaimana diketahui, sempat ada insiden di Laut China Selatan pada awal 2020. Kapal pencari ikan dan kapal penjaga pantai (coast guard) China masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, yang lokasinya di Laut Natuna Utara.
Pada 12 September, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) RI mengusir kapal China yang memasuki wilayah laut Indonesia. Kapal coast guard China kedapatan berkeliaran di zona Laut Natuna Utara.
"Saya menantikan kerja sama dengan cara baru untuk memastikan perlindungan keamanan maritim," kata Pompeo yang juga menyebut soal kawasan rute bisnis tersibuk di dunia.
Pompeo menilai Indonesia sebagai negara demokrasi. AS menghormati kedaulatan republik berupa kepulauan ini.
"Kami menghormati kebebasan kedaulatan laut dan aturan hukum," kata Pompeo.
Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Retno juga berbicara soal Laut China Selatan. Retno mengatakan semua pihak harus mematuhi konvensi hukum laut.
"Kami membahas situasi di Laut China Selatan. Untuk Indonesia, Laut China Selatan harus tetap menjadi laut yang stabil dan damai," kata Retno.
Harus Tetap Damai
Insiden coastguard China dihalau Bakamla [kompas]
Situasi di Laut China Selatan menjadi topik bahasan dalam pertemuan Menlu RI Retno Marsudi dengan Menlu AS Mike Pompeo. Retno mengatakan semua pihak harus mematuhi konvensi hukum laut.
"Kami membahas situasi di Laut China Selatan. Untuk Indonesia, Laut China Selatan harus tetap menjadi laut yang stabil dan damai," kata Retno dalam jumpa pers usai pertemuan dengan Mike Pompeo di kantor Kemlu, Jl Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2020).
Retno ingin Laut China Selatan, yang terletak di barat laut Indonesia, tetap damai. Ada Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 yang harus dipatuhi semua negara supaya lautan bebas konflik.
"Hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, harus dihormati dan diimplementasikan. Dengan begitu, semua klaim-klaim harus berdasarkan prinsip-prinsip universal dari hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982," kata Retno.
Sebagaimana diketahui, sempat ada insiden di Laut China Selatan pada awal 2020. Kapal pencari ikan dan kapal penjaga pantai (coast guard) China masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Selain itu, Laut China Selatan dipersengketakan oleh negara-negara di Asia Tenggara dengan China. China sendiri mengklaim Laut China Selatan miliknya terbujur dalam sembilan garis putus-putus (nine dash line) sampai ke Asia Tenggara.
Sebelumnya, Retno juga menyampaikan kembali kesepakatan RI dan AS yang dicapai lewat lawatan Menhan Prabowo ke AS. Kesepakatan itu adalah soal kerja sama di bidang pertahanan, termasuk kerja sama pertahanan maritim.
Pompeo juga mengunjungi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pompeo tiba di Istana Kepresidenan Bogor pada pukul 11.00 WIB.
♖ detik
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS) Mike Pompeo menyatakan siap membantu melindungi laut Indonesia. Dia menyinggung soal laut Natuna.
"Contoh dari Indonesia yang melakukan tindakan tegas menjaga kedaulatan maritim di sekitar Kepulauan Natuna," kata Pompeo dalam jumpa pers bersama usai pertemuan dengan Menlu RI Retno Marsudi di Kantor Kemlu RI, Jl Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2020).
Sebagaimana diketahui, sempat ada insiden di Laut China Selatan pada awal 2020. Kapal pencari ikan dan kapal penjaga pantai (coast guard) China masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, yang lokasinya di Laut Natuna Utara.
Pada 12 September, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) RI mengusir kapal China yang memasuki wilayah laut Indonesia. Kapal coast guard China kedapatan berkeliaran di zona Laut Natuna Utara.
"Saya menantikan kerja sama dengan cara baru untuk memastikan perlindungan keamanan maritim," kata Pompeo yang juga menyebut soal kawasan rute bisnis tersibuk di dunia.
Pompeo menilai Indonesia sebagai negara demokrasi. AS menghormati kedaulatan republik berupa kepulauan ini.
"Kami menghormati kebebasan kedaulatan laut dan aturan hukum," kata Pompeo.
Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Retno juga berbicara soal Laut China Selatan. Retno mengatakan semua pihak harus mematuhi konvensi hukum laut.
"Kami membahas situasi di Laut China Selatan. Untuk Indonesia, Laut China Selatan harus tetap menjadi laut yang stabil dan damai," kata Retno.
Harus Tetap Damai
Insiden coastguard China dihalau Bakamla [kompas]
Situasi di Laut China Selatan menjadi topik bahasan dalam pertemuan Menlu RI Retno Marsudi dengan Menlu AS Mike Pompeo. Retno mengatakan semua pihak harus mematuhi konvensi hukum laut.
"Kami membahas situasi di Laut China Selatan. Untuk Indonesia, Laut China Selatan harus tetap menjadi laut yang stabil dan damai," kata Retno dalam jumpa pers usai pertemuan dengan Mike Pompeo di kantor Kemlu, Jl Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2020).
Retno ingin Laut China Selatan, yang terletak di barat laut Indonesia, tetap damai. Ada Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 yang harus dipatuhi semua negara supaya lautan bebas konflik.
"Hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, harus dihormati dan diimplementasikan. Dengan begitu, semua klaim-klaim harus berdasarkan prinsip-prinsip universal dari hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982," kata Retno.
Sebagaimana diketahui, sempat ada insiden di Laut China Selatan pada awal 2020. Kapal pencari ikan dan kapal penjaga pantai (coast guard) China masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Selain itu, Laut China Selatan dipersengketakan oleh negara-negara di Asia Tenggara dengan China. China sendiri mengklaim Laut China Selatan miliknya terbujur dalam sembilan garis putus-putus (nine dash line) sampai ke Asia Tenggara.
Sebelumnya, Retno juga menyampaikan kembali kesepakatan RI dan AS yang dicapai lewat lawatan Menhan Prabowo ke AS. Kesepakatan itu adalah soal kerja sama di bidang pertahanan, termasuk kerja sama pertahanan maritim.
Pompeo juga mengunjungi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pompeo tiba di Istana Kepresidenan Bogor pada pukul 11.00 WIB.
♖ detik
Rabu, 28 Oktober 2020
Dahana Kembangkan Propelan untuk Pendorong Roket
Usai propelan untuk munisi Rhan 122B Kemhan
PT Dahana (Persero) terus mengupayakan penyelesaikan proyek pembangunan pabrik propelan. Bahan kimia ini sangat diperlukan untuk menunjang industri pertahanan.
Propelan adalah bahan pendorong peluru atau roket, yang menjadi komponen utama munisi bagi kebutuhan Munisi Kaliber Kecil (MKK) dan Munisi Kaliber Besar (MKB), maupun bahan bakar roket.
Kebutuhannya di dalam negeri selama ini diimpor dari luar negeri, sehingga membebani devisa negara dan rawan embargo. Untuk itu pembangunan Industri propelan menjadi salah satu program prioritas guna mewujudkan kemandirian industri pertahanan.
Direktur Utama PT Dahana (Persero) Budi Antono mengatakan, selama ini Kemhan RI telah sangat mendorong kemajuan industri pertahanan dalam negeri.
Di masa mendatang diharapkan dukungan ini dapat terus dilanjutkan karena industri propelan diharapkan dapat terus dikerjakan oleh industri pertahanan dalam negeri.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertahanan yang telah memberikan kesempatan kepada Dahana untuk turut serta mewujudkan kemandirian industri pertahanan,” ujar Budi Antono dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/10/2020).
Sementara itu Sekjen Kemhan Donny Ermawan Taufanto, menekankan bahwa kemandirian industri pertahanan merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan sistem pertahanan negara yang kuat, maju dan mandiri.
Kata dia, industri yang kuat diharapkan mampu memberikan multiplier effect baik terhadap pembangunan ekonomi maupun penguasaan teknologi bagi bangsa Indonesia.
Kemandirian industri pertahanan juga diharapkan dapat mewujudkan pergeseran pemahaman dari belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan seperti arahan Presiden RI pada HUT TNI yang ditujukan kepada Kemhan dan industri pertahanan.
Ia melanjutkan, Dahana merupakan salah satu industri strategis Indonesia, khususnya dalam memproduksi propelan dalam menunjang kemandirian industri pertahanan.
“Peningkatan kemampuan industri pertahanan nasional sangatlah diperlukan guna memenuhi dan mendukung kebutuhan serta menunjang kemandirian alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI," kata dia.
"Semakin pesat kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh langsung terhadap peningkatan kemampuan Industri pertahanan yang dibutuhkan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan," tambah dia.
Sebagai informasi, pembangunan industri propelan dibagi dalam dua fase yaitu fase 1 propelan munisi dan fase 2 propelan roket. Untuk fase 1 telah diinisiasi oleh KemHan dengan membangun Pabrik Nitrogliserin, Pabrik Acid Plant serta fasilitas pendukung Industri Propelan seperti Gardu Trafo Listrik, Water Treatment Plant, Laboratorium dan Fasilitas Uji Balistik.
Dukungan Pemerintah diperlukan untuk melanjutkan kemandirian industri propelan dengan membangun Pabrik Spherical Powder sehingga Indonesia dapat mandiri serta menimbulkan efek penggetar di Kawasan regional.
Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dahana terkait propelan ini diantaranya penandatanganan head of agreement dengan PT Pindad untuk offtake propelan dan fasilitas pendukung di Dahana yang telah dibangun oleh Kemhan RI.
Selain itu, hal ini juga didukung oleh posisi geografis Dahana yang memiliki lahan luas, dekat dengan akses tol, bandara Kertajati, Pelabuhan Patimban serta sumber bahan baku pendukung.
PT Dahana (Persero) terus mengupayakan penyelesaikan proyek pembangunan pabrik propelan. Bahan kimia ini sangat diperlukan untuk menunjang industri pertahanan.
Propelan adalah bahan pendorong peluru atau roket, yang menjadi komponen utama munisi bagi kebutuhan Munisi Kaliber Kecil (MKK) dan Munisi Kaliber Besar (MKB), maupun bahan bakar roket.
Kebutuhannya di dalam negeri selama ini diimpor dari luar negeri, sehingga membebani devisa negara dan rawan embargo. Untuk itu pembangunan Industri propelan menjadi salah satu program prioritas guna mewujudkan kemandirian industri pertahanan.
Direktur Utama PT Dahana (Persero) Budi Antono mengatakan, selama ini Kemhan RI telah sangat mendorong kemajuan industri pertahanan dalam negeri.
Di masa mendatang diharapkan dukungan ini dapat terus dilanjutkan karena industri propelan diharapkan dapat terus dikerjakan oleh industri pertahanan dalam negeri.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertahanan yang telah memberikan kesempatan kepada Dahana untuk turut serta mewujudkan kemandirian industri pertahanan,” ujar Budi Antono dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/10/2020).
Sementara itu Sekjen Kemhan Donny Ermawan Taufanto, menekankan bahwa kemandirian industri pertahanan merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan sistem pertahanan negara yang kuat, maju dan mandiri.
Kata dia, industri yang kuat diharapkan mampu memberikan multiplier effect baik terhadap pembangunan ekonomi maupun penguasaan teknologi bagi bangsa Indonesia.
Kemandirian industri pertahanan juga diharapkan dapat mewujudkan pergeseran pemahaman dari belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan seperti arahan Presiden RI pada HUT TNI yang ditujukan kepada Kemhan dan industri pertahanan.
Ia melanjutkan, Dahana merupakan salah satu industri strategis Indonesia, khususnya dalam memproduksi propelan dalam menunjang kemandirian industri pertahanan.
“Peningkatan kemampuan industri pertahanan nasional sangatlah diperlukan guna memenuhi dan mendukung kebutuhan serta menunjang kemandirian alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI," kata dia.
"Semakin pesat kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh langsung terhadap peningkatan kemampuan Industri pertahanan yang dibutuhkan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan," tambah dia.
Sebagai informasi, pembangunan industri propelan dibagi dalam dua fase yaitu fase 1 propelan munisi dan fase 2 propelan roket. Untuk fase 1 telah diinisiasi oleh KemHan dengan membangun Pabrik Nitrogliserin, Pabrik Acid Plant serta fasilitas pendukung Industri Propelan seperti Gardu Trafo Listrik, Water Treatment Plant, Laboratorium dan Fasilitas Uji Balistik.
Dukungan Pemerintah diperlukan untuk melanjutkan kemandirian industri propelan dengan membangun Pabrik Spherical Powder sehingga Indonesia dapat mandiri serta menimbulkan efek penggetar di Kawasan regional.
Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dahana terkait propelan ini diantaranya penandatanganan head of agreement dengan PT Pindad untuk offtake propelan dan fasilitas pendukung di Dahana yang telah dibangun oleh Kemhan RI.
Selain itu, hal ini juga didukung oleh posisi geografis Dahana yang memiliki lahan luas, dekat dengan akses tol, bandara Kertajati, Pelabuhan Patimban serta sumber bahan baku pendukung.
★ Kompas
Kopaska Uji Fungsi Amunisi 5,56mm Senjata Bawah Air
Disaksikan komandan pukopaskaUji fungsi amunisi 5,56mm untuk senapan bawah air Ukrop UX-15 buatan Ukraina [TNI AL]
Komandan Puskopaska Laksma TNI Yudhi Bramantyo N.S menyaksikan uji fungsi penembakan amunisi 5,56mm dan senjata bawah air jenis Ukrop UX-15 buatan Ukraina di Kolam renang Satkopaska Koarmada II Ujung Surabaya, Selasa (27/10/2020).
Uji coba ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan amunisi 5,56mm senjata bawah air guna meningkatkan kekuatan tempur serta meningkatkan kemampuan perorangan dalam melaksanakan peperangan laut khusus.
Sesuai hasil dari uji coba, kemampuan amunisi 5,56mm dari senjata Ukrop UX-15 buatan Ukraina sangat mendukung pergerakan prajurit dalam memasuki daerah musuh dengan mengunakan teknik bawah permukaan atau bawah air guna menghadapi peperangan laut khusus.
“Pasukan katak sebagai pasukan khusus TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan tugas-tugas khusus, salah satu teknik yang digunakan adalah infiltrasi untuk masuk ke wilayah musuh atau yang dikuasai musuh melalui bawah permukaan dengan selam tempur malam hari. Hal ini merupakan kemampuan yang harus dikuasai oleh prajurit Kopaska. Diharapkan dengan adanya amunisi 5,56mm senjata bawah air ini dapat semakin meningkatkan kekuatan sehingga siap menjawab tantangan tugas dimasa yang akan datang” Ujar Laksamana Bramantyo.
Senjata Ukrop UX-15 buatan Ukraina mampu digunakan baik diatas air/permukaan dengan menggunakan amonisi jenis cal. 5,56 mm x 45 mm / 5 TJ, sedangkan dibawah permukaan menggunakan amonisi type SPA dan SPA-NB Cal 5,56 mm x 45 mm, yang membedakan amunisi bawah air dengan amonisi permukaan/atas air adalah bahwa amunisi bawah air bentuk proyektilnya lebih panjang, ujungnya tajam dan lebih berat sedangkan amonisi permukaan/atas air proyektil lebih pendek seperti amunisi cal 5,56 mm atas air lainnya. Adapun rangkaian uji fungsi diawali penyelaman dan dilakukan penembakan bawah air pada jarak 10 meter, 15 meter dan 20 meter.
Turut hadir dalam uji fungsi penembakan senjata dan amunisi bawah air tersebut, Kadisenlekal Laksma TNI Indarto Pantja, Kalabinsen Kolonel Laut (E) Cholik Kurniawan ST, Paban III / Alpal Slog Mabes TNI Kolonel Tek V. Andi PS, Wadandenjaka Letkol Mar Rino Rianto, Wadan Satkopaska Koarmada II Letkol Laut (P) M. Macri Makoagow.
♖ TNI AL
Komandan Puskopaska Laksma TNI Yudhi Bramantyo N.S menyaksikan uji fungsi penembakan amunisi 5,56mm dan senjata bawah air jenis Ukrop UX-15 buatan Ukraina di Kolam renang Satkopaska Koarmada II Ujung Surabaya, Selasa (27/10/2020).
Uji coba ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan amunisi 5,56mm senjata bawah air guna meningkatkan kekuatan tempur serta meningkatkan kemampuan perorangan dalam melaksanakan peperangan laut khusus.
Sesuai hasil dari uji coba, kemampuan amunisi 5,56mm dari senjata Ukrop UX-15 buatan Ukraina sangat mendukung pergerakan prajurit dalam memasuki daerah musuh dengan mengunakan teknik bawah permukaan atau bawah air guna menghadapi peperangan laut khusus.
“Pasukan katak sebagai pasukan khusus TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan tugas-tugas khusus, salah satu teknik yang digunakan adalah infiltrasi untuk masuk ke wilayah musuh atau yang dikuasai musuh melalui bawah permukaan dengan selam tempur malam hari. Hal ini merupakan kemampuan yang harus dikuasai oleh prajurit Kopaska. Diharapkan dengan adanya amunisi 5,56mm senjata bawah air ini dapat semakin meningkatkan kekuatan sehingga siap menjawab tantangan tugas dimasa yang akan datang” Ujar Laksamana Bramantyo.
Senjata Ukrop UX-15 buatan Ukraina mampu digunakan baik diatas air/permukaan dengan menggunakan amonisi jenis cal. 5,56 mm x 45 mm / 5 TJ, sedangkan dibawah permukaan menggunakan amonisi type SPA dan SPA-NB Cal 5,56 mm x 45 mm, yang membedakan amunisi bawah air dengan amonisi permukaan/atas air adalah bahwa amunisi bawah air bentuk proyektilnya lebih panjang, ujungnya tajam dan lebih berat sedangkan amonisi permukaan/atas air proyektil lebih pendek seperti amunisi cal 5,56 mm atas air lainnya. Adapun rangkaian uji fungsi diawali penyelaman dan dilakukan penembakan bawah air pada jarak 10 meter, 15 meter dan 20 meter.
Turut hadir dalam uji fungsi penembakan senjata dan amunisi bawah air tersebut, Kadisenlekal Laksma TNI Indarto Pantja, Kalabinsen Kolonel Laut (E) Cholik Kurniawan ST, Paban III / Alpal Slog Mabes TNI Kolonel Tek V. Andi PS, Wadandenjaka Letkol Mar Rino Rianto, Wadan Satkopaska Koarmada II Letkol Laut (P) M. Macri Makoagow.
♖ TNI AL
Selasa, 27 Oktober 2020
[Dunia] AS Setuju Jual 400 Rudal Harpoon ke Taiwan
China bersumpah akan balas AS setelah menjual rudal Harpoon ke Taiwan. [Foto/The Drive] ★
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengizinkan penjualan 400 rudal jelajah anti-kapal Harpoon, bersama dengan peluncur mobile, radar, dan dukungan teknis terkait, ke Taiwan. Langkah Amerika ini mengabaikan kemarahan China yang sejak awal sangat menentang penjualan senjata ke pulau yang telah memerintah sendiri tersebut.
Nilai kesepkatan penjualan rudal Harpoon dan perangkat pendukungnya mencapai USD 2,37 miliar.
Rudal Boeing Harpoon Block II akan melengkapi 100 Unit Transporter Peluncur Sistem Pertahanan Pantai Harpoon, 25 truk radar, empat rudal latihan, suku cadang, dan dukungan sebagai bagian dari kesepakatan.
Departemen Luar Negeri Amerika harus menyetujui penjualan senjata asing (FMS) sebelum kesepakatan dapat dicapai. Taiwan bermaksud menggunakan dananya sendiri untuk memperoleh rudal tersebut.
Penjualan rudal jelajah anti-kapal terjadi ketika ketegangan antara China dan Amerika Serikat meningkat terkait pandemi Covid-19, yang disalahkan oleh Presiden Trump pada China. Langkah Washington itu juga sebagai respons atas pengumuman hari ini bahwa China menjatuhkan sanksi kepada Boeing, Lockheed Martin dan Raytheon atas penjualan senjata Amerika ke Taiwan.
Pengumuman sanksi tersebut mendapat tanggapan yang tidak menyenangkan dari juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Morgan Ortagus, yang mengatakan dalam sebuah pernyataan melalui email bahwa sangat keterlaluan menargetkan perusahaan-perusahaan AS untuk melakukan kontrak dengan pemerintah Amerika Serikat.
“Upaya Beijing untuk membalas terhadap perusahaan AS dan asing atas penjualan mereka yang mendukung persyaratan pertahanan diri Taiwan yang sah tidak produktif,” kata Ortagus.
"Lebih buruk lagi, dalam kasus ini, Republik Rakyat China (RRC) memberikan sanksi kepada perusahaan karena melakukan bisnis dengan Pemerintah AS," ujarnya.
Ortagus mengindikasikan bahwa sanksi oleh China itu sebagai tanggapan atas penjualan dua sistem rudal yang tertunda dan sistem pengintaian udara kepada Taiwan yang diumumkan minggu lalu.
"Pada tanggal 21 Oktober, pemerintah memberi tahu Kongres tentang beberapa kemungkinan Penjualan Militer Asing ke Taiwan untuk rudal SLAM-ER, sistem roket HIMARS, dan pod pengintai MS-110," bunyi pernyataan Ortagus.
"Ini adalah penjualan FMS di mana Basis Industri Pertahanan AS melakukan kontrak dengan Pemerintah AS," lanjut dia.
“Karena itu, RRC tampaknya menerapkan sanksi terhadap perusahaan AS karena melakukan kontrak dengan Pemerintah AS. Ini sepenuhnya tidak dapat diterima dan mencerminkan kurangnya pemahaman tentang sifat banyak kerja sama keamanan Amerika," imbuh dia seperti dikutip Defense News, Selasa (27/10/2020).
Taiwan telah memerintah sendiri setelah perang saudara China puluhan tahun silam. Namun, Beijing tidak mengakui pulau itu sebagai negara dan menganggapnya sebagai provinsinya yang membangkang. Beijing telah bersumpah menundukkan Taipei, bahkan dengan kekerasan militer jika perlu.
China Bersumpah Balas AS
Rudal jelajah anti-kapal Harpoon Amerika Serikat. [Foto/US Navy] ★
China tidak bisa menyembunyikan ketidaksukaannya atas keputusan Amerika Serikat (AS) menjual senjata ke Taiwan. China bersumpah akan memberikan tindakan yang tepat dan perlu atas keputusan tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengatakan kepada wartawan bahwa penjualan senjata ke Taiwan melanggar prinsip 'Satu-China' dan sangat merusak hubungan China-AS serta perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
"China akan mengambil tindakan yang tepat dan perlu untuk dengan tegas menjaga kedaulatan nasional dan kepentingan keamanannya," kata Wenbin seperti dikutip dari Russia Today, Selasa (27/10/2020).
Departemen Luar Negeri AS mengesahkan potensi penjualan hingga 400 rudal jelajah anti-kapal Harpoon, bersama dengan peluncur mobile, radar, dan dukungan teknis terkait, ke Taiwan senilai sekitar USD 2,4 miliar ke Taipei. AS mengatakan bahwa mereka menganggap keamanan Taiwan "pusat" bagi keamanan kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas.
Kementerian Pertahanan Taiwan menyambut baik berita tersebut, yang menyatakan bahwa AS secara aktif membantu dalam memperkuat pertahanan negara pulau itu.
Persetujuan kesepakatan senjata lain datang setelah pemerintah AS secara terpisah mengesahkan penjualan senjata senilai USD 1,8 miliar ke Taiwan, termasuk 135 rudal jelajah berpemandu presisi.
Beijing menanggapi dengan memasukkan produsen senjata utama Amerika seperti Boeing, Lockheed Martin, dan Raytheon ke dalam daftar hitam, bersama dengan beberapa individu dan entitas AS lainnya yang terkait dengan perdagangan senjata dengan Taiwan.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengizinkan penjualan 400 rudal jelajah anti-kapal Harpoon, bersama dengan peluncur mobile, radar, dan dukungan teknis terkait, ke Taiwan. Langkah Amerika ini mengabaikan kemarahan China yang sejak awal sangat menentang penjualan senjata ke pulau yang telah memerintah sendiri tersebut.
Nilai kesepkatan penjualan rudal Harpoon dan perangkat pendukungnya mencapai USD 2,37 miliar.
Rudal Boeing Harpoon Block II akan melengkapi 100 Unit Transporter Peluncur Sistem Pertahanan Pantai Harpoon, 25 truk radar, empat rudal latihan, suku cadang, dan dukungan sebagai bagian dari kesepakatan.
Departemen Luar Negeri Amerika harus menyetujui penjualan senjata asing (FMS) sebelum kesepakatan dapat dicapai. Taiwan bermaksud menggunakan dananya sendiri untuk memperoleh rudal tersebut.
Penjualan rudal jelajah anti-kapal terjadi ketika ketegangan antara China dan Amerika Serikat meningkat terkait pandemi Covid-19, yang disalahkan oleh Presiden Trump pada China. Langkah Washington itu juga sebagai respons atas pengumuman hari ini bahwa China menjatuhkan sanksi kepada Boeing, Lockheed Martin dan Raytheon atas penjualan senjata Amerika ke Taiwan.
Pengumuman sanksi tersebut mendapat tanggapan yang tidak menyenangkan dari juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Morgan Ortagus, yang mengatakan dalam sebuah pernyataan melalui email bahwa sangat keterlaluan menargetkan perusahaan-perusahaan AS untuk melakukan kontrak dengan pemerintah Amerika Serikat.
“Upaya Beijing untuk membalas terhadap perusahaan AS dan asing atas penjualan mereka yang mendukung persyaratan pertahanan diri Taiwan yang sah tidak produktif,” kata Ortagus.
"Lebih buruk lagi, dalam kasus ini, Republik Rakyat China (RRC) memberikan sanksi kepada perusahaan karena melakukan bisnis dengan Pemerintah AS," ujarnya.
Ortagus mengindikasikan bahwa sanksi oleh China itu sebagai tanggapan atas penjualan dua sistem rudal yang tertunda dan sistem pengintaian udara kepada Taiwan yang diumumkan minggu lalu.
"Pada tanggal 21 Oktober, pemerintah memberi tahu Kongres tentang beberapa kemungkinan Penjualan Militer Asing ke Taiwan untuk rudal SLAM-ER, sistem roket HIMARS, dan pod pengintai MS-110," bunyi pernyataan Ortagus.
"Ini adalah penjualan FMS di mana Basis Industri Pertahanan AS melakukan kontrak dengan Pemerintah AS," lanjut dia.
“Karena itu, RRC tampaknya menerapkan sanksi terhadap perusahaan AS karena melakukan kontrak dengan Pemerintah AS. Ini sepenuhnya tidak dapat diterima dan mencerminkan kurangnya pemahaman tentang sifat banyak kerja sama keamanan Amerika," imbuh dia seperti dikutip Defense News, Selasa (27/10/2020).
Taiwan telah memerintah sendiri setelah perang saudara China puluhan tahun silam. Namun, Beijing tidak mengakui pulau itu sebagai negara dan menganggapnya sebagai provinsinya yang membangkang. Beijing telah bersumpah menundukkan Taipei, bahkan dengan kekerasan militer jika perlu.
China Bersumpah Balas AS
Rudal jelajah anti-kapal Harpoon Amerika Serikat. [Foto/US Navy] ★
China tidak bisa menyembunyikan ketidaksukaannya atas keputusan Amerika Serikat (AS) menjual senjata ke Taiwan. China bersumpah akan memberikan tindakan yang tepat dan perlu atas keputusan tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengatakan kepada wartawan bahwa penjualan senjata ke Taiwan melanggar prinsip 'Satu-China' dan sangat merusak hubungan China-AS serta perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
"China akan mengambil tindakan yang tepat dan perlu untuk dengan tegas menjaga kedaulatan nasional dan kepentingan keamanannya," kata Wenbin seperti dikutip dari Russia Today, Selasa (27/10/2020).
Departemen Luar Negeri AS mengesahkan potensi penjualan hingga 400 rudal jelajah anti-kapal Harpoon, bersama dengan peluncur mobile, radar, dan dukungan teknis terkait, ke Taiwan senilai sekitar USD 2,4 miliar ke Taipei. AS mengatakan bahwa mereka menganggap keamanan Taiwan "pusat" bagi keamanan kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas.
Kementerian Pertahanan Taiwan menyambut baik berita tersebut, yang menyatakan bahwa AS secara aktif membantu dalam memperkuat pertahanan negara pulau itu.
Persetujuan kesepakatan senjata lain datang setelah pemerintah AS secara terpisah mengesahkan penjualan senjata senilai USD 1,8 miliar ke Taiwan, termasuk 135 rudal jelajah berpemandu presisi.
Beijing menanggapi dengan memasukkan produsen senjata utama Amerika seperti Boeing, Lockheed Martin, dan Raytheon ke dalam daftar hitam, bersama dengan beberapa individu dan entitas AS lainnya yang terkait dengan perdagangan senjata dengan Taiwan.
TNI-Polri Gerebek Markas KKB di Distrik Sugapa
1 Tewas dan 2 Diamankan Prajurit TNI tengah berkonsentrasi saat melakukan pengintaian di Kampung Jalai, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua. (Achmad Nasrudin Yahya)
Seorang anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Rubinus Tigau tewas dalam penggerebakan Tim Gabungab TNI - Polri di Kampung Jalai, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua, Senin (26/10/2020) pada pukul 05.30 WIT.
Penindakan ini merupakan respons TNI-Polri setelah KBB menghadang Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) pada 9 Oktober 2020.
"Tim Gabungan TNI-Polri dan berhasil menewaskan satu orang KKSB, Rubinus Tigau dan mengamankan dua orang lainnya yang salah satunya mengaku adik dari Rubinus Tigau. Darinya diperoleh keterangan bahwa Rubinus Tigau aktif dalam aksi KKSB selama kurang lebih satu tahun terakhir," ujar Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suriastawa dalam keterangan tertulis, Senin (26/10/2020).
Suriastawa mengatakan, tim sebelumnya lebih dulu melakukan pengintaian lokasi sejak Rabu (21/10/2020).
Dari pengintaian tersebut, petugas kemudian mengidentifikasi salah satu honai yang diduga kuat sebagai salah satu pos KKSB.
Hal itu juga diperkuat dengan adanya informasi masyarakat jika KKB kerap meminta jatah dana satu desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum desa.
Penggerebekan pun dilakukan.
Selain mengamankan dua orang dan menewaskan satu orang, akibat penindakan ini, seorang anak bernama Meinus (6 th) mengalami luka di bagian pinggang kiri akibat rekoset.
Meinus kemudian dievakuasi ke Bandara Bilorai, Intan Jaya, selanjutnya ke Timika untuk perawatan medis lebih lanjut, didampingi dua orang keluarganya.
Suriastawa menyatakan, setelah penindakan tersebut, petugas memakamkan jenazah Rubinus di lokasi.
"Atas permintaan pihak keluarga, korban tewas Pok KKSB dikubur di tempat. Tim Gabungan TNI- Polri membantu menggali kubur. Saat pemakaman, pihak keluarga mengakui bahwa korban selama ini aktif dalam aksi KKSB," ucap dia.
Dalam penindakan ini, petugas berhasil mengamankan beberapa panah dan anak panah, senjata tajam parang, satu pucuk senjata rakitan, dokumen struktur organisasi KKB Kodap VIII Kemabu Intan Jaya, uang tunai Rp. 69.000.000, dan dua unit handphone.
♖ Kompas
Seorang anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Rubinus Tigau tewas dalam penggerebakan Tim Gabungab TNI - Polri di Kampung Jalai, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua, Senin (26/10/2020) pada pukul 05.30 WIT.
Penindakan ini merupakan respons TNI-Polri setelah KBB menghadang Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) pada 9 Oktober 2020.
"Tim Gabungan TNI-Polri dan berhasil menewaskan satu orang KKSB, Rubinus Tigau dan mengamankan dua orang lainnya yang salah satunya mengaku adik dari Rubinus Tigau. Darinya diperoleh keterangan bahwa Rubinus Tigau aktif dalam aksi KKSB selama kurang lebih satu tahun terakhir," ujar Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suriastawa dalam keterangan tertulis, Senin (26/10/2020).
Suriastawa mengatakan, tim sebelumnya lebih dulu melakukan pengintaian lokasi sejak Rabu (21/10/2020).
Dari pengintaian tersebut, petugas kemudian mengidentifikasi salah satu honai yang diduga kuat sebagai salah satu pos KKSB.
Hal itu juga diperkuat dengan adanya informasi masyarakat jika KKB kerap meminta jatah dana satu desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum desa.
Penggerebekan pun dilakukan.
Selain mengamankan dua orang dan menewaskan satu orang, akibat penindakan ini, seorang anak bernama Meinus (6 th) mengalami luka di bagian pinggang kiri akibat rekoset.
Meinus kemudian dievakuasi ke Bandara Bilorai, Intan Jaya, selanjutnya ke Timika untuk perawatan medis lebih lanjut, didampingi dua orang keluarganya.
Suriastawa menyatakan, setelah penindakan tersebut, petugas memakamkan jenazah Rubinus di lokasi.
"Atas permintaan pihak keluarga, korban tewas Pok KKSB dikubur di tempat. Tim Gabungan TNI- Polri membantu menggali kubur. Saat pemakaman, pihak keluarga mengakui bahwa korban selama ini aktif dalam aksi KKSB," ucap dia.
Dalam penindakan ini, petugas berhasil mengamankan beberapa panah dan anak panah, senjata tajam parang, satu pucuk senjata rakitan, dokumen struktur organisasi KKB Kodap VIII Kemabu Intan Jaya, uang tunai Rp. 69.000.000, dan dua unit handphone.
♖ Kompas
Senin, 26 Oktober 2020
[Dunia] Cepat atau Lambat Qatar Akan Peroleh Jet Tempur F-35
✈️ Pesawat jet tempur siluman F-35 Lockheed Martin Amerika Serikat. [Foto/REUTERS]
Seorang menteri kabinet Israel mengatakan penjualan pesawat jet tempur siluman F-35 Amerika Serikat (AS) ke Qatar dapat dilakukan, meskipun Israel keberatan atas kesepakatan semacam itu. Negara Yahudi keberatan Doha memperoleh pesawat tempur canggih tersebut karena memiliki hubungan erat dengan Iran dan kelompok Hamas Palestina.
"Saya yakin jika mereka (Qatar) menginginkannya dan bersedia membayar, cepat atau lambat mereka akan mendapatkannya," kata Menteri Energi Yuval Steinitz, anggota kabinet keamanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, kepada Ynet TV,yang dikutip Middle East Eye, Senin (26/10/2020).
"Ini adalah anggapan yang harus kita perhitungkan," katanya lagi. "Pemerintah AS pada akhirnya memperhatikan kepentingan Amerika, terutama dalam menghadapi jet tempur siluman saingan yang ditawarkan dari Rusia dan China."
Reuters melaporkan pada 7 Oktober lalu bahwa Qatar telah mengajukan permintaan resmi untuk membeli F-35, pesawat yang dibangun oleh perusahaan kedirgantaraan AS; Lockheed Martin. Sejauh ini, satu-satunya negara Timur Tengah yang telah dipasok F-35 adalah Israel
Israel, yang berkonsultasi dengan Washington tentang penjualan jet tempur F-35 ke negara-negara Teluk, mengatakan hal seperti itu akan ditentang.
Juru bicara Steinitz mengatakan dalam pernyataan bahwa sikap Israel tentang potensi penjualan jet tempur F-35 AS ke negara-negara Teluk tidak berubah. Jika penjualan seperti itu terjadi, Israel akan menuntut "kompensasi yang sesuai", yakni bantuan pertahanan AS.
Pejabat AS telah terbuka untuk menjual F-35 ke Uni Emirat Arab, setelah negara itu dan Bahrain menormalisasi hubungan dengan Israel pada 15 September sebagai bagian dari perjanjian yang ditengahi AS yang dikenal sebagai Abraham Accords. Tapi Washington bungkam tentang tawaran Qatar untuk membeli jet tempur tersebut.
AS dan Qatar memiliki hubungan yang erat. Pada bulan September, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo bertemu dengan mitranya dari Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al Thani di Washington, yang menunjukkan bahwa AS mungkin bergerak maju dengan menyebut Qatar sebagai sekutu utama non-NATO.
AS telah membantu mempersenjatai sekutu regional, termasuk Qatar, yang menjadi tuan rumah fasilitas militer Amerika terbesar di Timur Tengah, dengan harapan dapat melawan pengaruh Iran.
Arab Saudi, mitra Washington yang paling kuat dan paling dekat di antara negara-negara Teluk Arab, juga kemungkinan akan menentang AS yang memasok F-35 ke Qatar. Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir tetap terkunci dalam blokade tiga tahun terhadap Qatar yang coba diakhiri oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump, namun tidak berhasil. (min)
Seorang menteri kabinet Israel mengatakan penjualan pesawat jet tempur siluman F-35 Amerika Serikat (AS) ke Qatar dapat dilakukan, meskipun Israel keberatan atas kesepakatan semacam itu. Negara Yahudi keberatan Doha memperoleh pesawat tempur canggih tersebut karena memiliki hubungan erat dengan Iran dan kelompok Hamas Palestina.
"Saya yakin jika mereka (Qatar) menginginkannya dan bersedia membayar, cepat atau lambat mereka akan mendapatkannya," kata Menteri Energi Yuval Steinitz, anggota kabinet keamanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, kepada Ynet TV,yang dikutip Middle East Eye, Senin (26/10/2020).
"Ini adalah anggapan yang harus kita perhitungkan," katanya lagi. "Pemerintah AS pada akhirnya memperhatikan kepentingan Amerika, terutama dalam menghadapi jet tempur siluman saingan yang ditawarkan dari Rusia dan China."
Reuters melaporkan pada 7 Oktober lalu bahwa Qatar telah mengajukan permintaan resmi untuk membeli F-35, pesawat yang dibangun oleh perusahaan kedirgantaraan AS; Lockheed Martin. Sejauh ini, satu-satunya negara Timur Tengah yang telah dipasok F-35 adalah Israel
Israel, yang berkonsultasi dengan Washington tentang penjualan jet tempur F-35 ke negara-negara Teluk, mengatakan hal seperti itu akan ditentang.
Juru bicara Steinitz mengatakan dalam pernyataan bahwa sikap Israel tentang potensi penjualan jet tempur F-35 AS ke negara-negara Teluk tidak berubah. Jika penjualan seperti itu terjadi, Israel akan menuntut "kompensasi yang sesuai", yakni bantuan pertahanan AS.
Pejabat AS telah terbuka untuk menjual F-35 ke Uni Emirat Arab, setelah negara itu dan Bahrain menormalisasi hubungan dengan Israel pada 15 September sebagai bagian dari perjanjian yang ditengahi AS yang dikenal sebagai Abraham Accords. Tapi Washington bungkam tentang tawaran Qatar untuk membeli jet tempur tersebut.
AS dan Qatar memiliki hubungan yang erat. Pada bulan September, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo bertemu dengan mitranya dari Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al Thani di Washington, yang menunjukkan bahwa AS mungkin bergerak maju dengan menyebut Qatar sebagai sekutu utama non-NATO.
AS telah membantu mempersenjatai sekutu regional, termasuk Qatar, yang menjadi tuan rumah fasilitas militer Amerika terbesar di Timur Tengah, dengan harapan dapat melawan pengaruh Iran.
Arab Saudi, mitra Washington yang paling kuat dan paling dekat di antara negara-negara Teluk Arab, juga kemungkinan akan menentang AS yang memasok F-35 ke Qatar. Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir tetap terkunci dalam blokade tiga tahun terhadap Qatar yang coba diakhiri oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump, namun tidak berhasil. (min)
Minggu, 25 Oktober 2020
Balance of Power itu Penting, Alasan Jokowi Merapat ke China
Luhut Pandjaitan menyampaikan bahwa sebelumnya Indonesia tidak punya kontak dekat dengan Amerika sehingga lebih dekat dengan China. Lalu bagaimana saat ini? Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di kota Tengchong, Provinsi Yunnan Tiongkok barat daya (9/10 - 2020). Istimewa ☆
Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka-bukaan mengenai pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih condong ke China dibandingkan dengan Amerika Serikat.
Luhut bercerita bahwa saat menerima kunjungan CEO United States International Development Finance Corporation (IDFC) Adam Boehler ditanya mengenai hubungan Presiden Jokowi lebih dekat ke China dibandingkan dengan Amerika.
“Saya terbuka, jujur menyampaikan [kepada Adam Boehler] dengan China hubungan sangat bagus. Saya pun bilang sama Adam, ‘sama kalian [Amerika], sama kamu juga bagus’, tapi baru satu tahun terakhir,” ujar Luhut saat memberi pengarahan dan sosialisasi terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja di Lemhannas Jumat (23/10/2020).
Adam Boehler adalah orang dekat Predisen AS Donald Trump. Boehler sebelumnya bergabung dengan Partai Demokrat. Namun, sejak Trump menjabat Presiden, dia merapat ke Partai Republik. Kemudian Boehler diberi mandat untuk menjadi CEO IDFC.
IDFC adalah lembaga pembiayaan investasi yang fokus pada negara-negara berkembang sesuai dengan mandat Kongres Amerika Serikat. Boehler sendiri sudah dua kali berkunjung ke Indonesia untuk menunjukkan keseriusan investasi di Indonesia.
Pada Januari 2020 Boehler telah bertemu Presiden Jokowi ditemani Luhut untuk menyampaikan minat investasi. Waktu itu Luhut menyebut IDFC akan investasi di bidang infrastruktur. Bahkan, IDFC menyiapkan dana hingga US$ 10 miliar.
Kali ini, Boehler membahas mengenai peluang investasi di Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia setelah UU Cipta Kerja disahkan. SWF sendiri diakomodir dalam aturan tersebut.
Lebih lanjut, Luhut menyampaikan bahwa sebelumnya Indonesia tidak punya kontak dekat dengan para pejabat Amerika sehingga untuk kepentingan investasi pemerintah melakukan pendekatan kepada China.
“Sebelum-belumnya kita tidak punya kontak dengan Amerika. Tidak punya, ‘ya karena kalian susah ditemui, ya sudah saya juga marah dengan kalian’, minta-minta waktu ketemu, ditemuinya sama wakil menteri, ya tidak mau saya. Ya sudah kita ke sini [China], jadi jangan salahkan kami,” tutur Luhut menceritakan penjelasan kepada Boehler.
Namun, dalam pertemuan tersebut Luhut menyampaikan bahwa kiblat kerja sama Indonesia saat ini sudah bergeser ke Amerika, khususnya dalam setahun terakhir.
“Yaudah sekarang kami change [berubah], Indonesia menjadi strategic partner Amerika. Jadi sebenarnya bagaimana berdiplomasi itu penting, kita harus tau, kita ini sakti, negara yang tidak bisa dilecehkan,” terang Luhut.
Menurut Luhut, Indonesia saat ini cukup diperhitungkan oleh dua raksasa dunia, China dan Amerika, seiring dengan perseteruan mereka dari sisi ekonomi dan politik. Oleh sebab itu, pemerintah akan memainkan peran kekuatan penyeimbang.
“Jadi balance of power itu penting. Jumlah penduduk kita terbesar setelah China, India, dan Amerika. Dari sisi ekonomi enggak jauh, kita kaya dari hasil bumi. Kalau dikelola bagus jadi power kuat. Jadi negosisasi dengan mereka begini [sambal menunjukkan tangan meminta]. Negosiasi harus sama,” tambahnya.
Seperti diketahui, investasi China di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mendominasi. China berada di urutan kedua setelah Singapura. Amerika bahkan tidak ada di peringkat lima besar meski pernah mendominasi.
Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka-bukaan mengenai pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih condong ke China dibandingkan dengan Amerika Serikat.
Luhut bercerita bahwa saat menerima kunjungan CEO United States International Development Finance Corporation (IDFC) Adam Boehler ditanya mengenai hubungan Presiden Jokowi lebih dekat ke China dibandingkan dengan Amerika.
“Saya terbuka, jujur menyampaikan [kepada Adam Boehler] dengan China hubungan sangat bagus. Saya pun bilang sama Adam, ‘sama kalian [Amerika], sama kamu juga bagus’, tapi baru satu tahun terakhir,” ujar Luhut saat memberi pengarahan dan sosialisasi terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja di Lemhannas Jumat (23/10/2020).
Adam Boehler adalah orang dekat Predisen AS Donald Trump. Boehler sebelumnya bergabung dengan Partai Demokrat. Namun, sejak Trump menjabat Presiden, dia merapat ke Partai Republik. Kemudian Boehler diberi mandat untuk menjadi CEO IDFC.
IDFC adalah lembaga pembiayaan investasi yang fokus pada negara-negara berkembang sesuai dengan mandat Kongres Amerika Serikat. Boehler sendiri sudah dua kali berkunjung ke Indonesia untuk menunjukkan keseriusan investasi di Indonesia.
Pada Januari 2020 Boehler telah bertemu Presiden Jokowi ditemani Luhut untuk menyampaikan minat investasi. Waktu itu Luhut menyebut IDFC akan investasi di bidang infrastruktur. Bahkan, IDFC menyiapkan dana hingga US$ 10 miliar.
Kali ini, Boehler membahas mengenai peluang investasi di Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia setelah UU Cipta Kerja disahkan. SWF sendiri diakomodir dalam aturan tersebut.
Lebih lanjut, Luhut menyampaikan bahwa sebelumnya Indonesia tidak punya kontak dekat dengan para pejabat Amerika sehingga untuk kepentingan investasi pemerintah melakukan pendekatan kepada China.
“Sebelum-belumnya kita tidak punya kontak dengan Amerika. Tidak punya, ‘ya karena kalian susah ditemui, ya sudah saya juga marah dengan kalian’, minta-minta waktu ketemu, ditemuinya sama wakil menteri, ya tidak mau saya. Ya sudah kita ke sini [China], jadi jangan salahkan kami,” tutur Luhut menceritakan penjelasan kepada Boehler.
Namun, dalam pertemuan tersebut Luhut menyampaikan bahwa kiblat kerja sama Indonesia saat ini sudah bergeser ke Amerika, khususnya dalam setahun terakhir.
“Yaudah sekarang kami change [berubah], Indonesia menjadi strategic partner Amerika. Jadi sebenarnya bagaimana berdiplomasi itu penting, kita harus tau, kita ini sakti, negara yang tidak bisa dilecehkan,” terang Luhut.
Menurut Luhut, Indonesia saat ini cukup diperhitungkan oleh dua raksasa dunia, China dan Amerika, seiring dengan perseteruan mereka dari sisi ekonomi dan politik. Oleh sebab itu, pemerintah akan memainkan peran kekuatan penyeimbang.
“Jadi balance of power itu penting. Jumlah penduduk kita terbesar setelah China, India, dan Amerika. Dari sisi ekonomi enggak jauh, kita kaya dari hasil bumi. Kalau dikelola bagus jadi power kuat. Jadi negosisasi dengan mereka begini [sambal menunjukkan tangan meminta]. Negosiasi harus sama,” tambahnya.
Seperti diketahui, investasi China di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mendominasi. China berada di urutan kedua setelah Singapura. Amerika bahkan tidak ada di peringkat lima besar meski pernah mendominasi.
Peneliti Menyetujui Rafale dan F35
✈️ Eurofighter paling bermasalah✈️ Lockheed Martin F-35 Lighting II [Larry Grace]
Peneliti militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai, kunjungan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, ke Amerika Serikat (AS), Austria, dan Prancis berkaitan dengan rencana pembelian pesawat tempur. Dari ketiga pesawat tempur buatan ketiga negara itu, Eurofighter Typhoon buatan Austria dinilai paling bermasalah.
"Saya kira berkaitan. Terutama menyangkut kunjungan ke Austria, isu utamanya jelas soal proposal pembelian Eurofighter yang diajukan Prabowo Juli lalu," ungkap Khairul kepada Republika, Kamis (22/10).
Khairul mengatakan, jika dikaitkan dengan situasi dan kondisi Indonesia secara geografis dan kegunaan, sebenarnya tidak ada masalah jika harus memilih di antara ketiga pesawat itu. Namun, jika dikaitkan dengan efisiensi dan benefit transaksi, masalah logistik, perawatan serta pemeliharaan, maupun efektivitas operasional, dia menilai, Eurofighter Tyhpoon paling bermasalah.
"Jika dikaitkan dengan efisiensi dan benefit transaksi, problem logistik, perawatan atau pemeliharaan maupun efektivitas operasional, menurut saya Eurofighter Austria punya paling banyak catatan dan permasalahan," kata dia.
Saat Eurofighter tidak dimasukkan ke dalam daftar pilihan, hanya tersisa pesawat jet tempur F-35 dari AS dan Rafale dari Prancis, dia lebih memilih F-35. Alasannya, karena Indonesia selama ini sudah akrab dengan penggunaan dan pemeliharaan produk pabrikan General Dynamics atau Lockheed Martin. Selain itu, dia juga mengukurnya berdasarkan efisiensi dan benefit transaksinya.
"Masalahnya, semua itu kan sifatnya baru penjajakan. Di sisi lain, kontrak pembelian SU-35 (buatan Rusia) justru terkatung-katung, lanjut atau tidak," kata dia.
Menurut Khairul, pesawat jet Rafale juga cukup baik, tapi masih diperlukan kajian mendalam terkait benefit transaksi dan sebagainya. Dia mengatakan, bagi Indonesia sendiri setiap pembelian impor harus membawa dampak positif terhadap industri alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam negeri maupun aspek lainnya.
"Bagi Indonesia yang belakangan getol mengkampanyekan soal pengembangan industri dalam negeri dan kemandirian alutsista, setiap pembelian impor tentu harus membawa dampak positif," ucap Khairul.
75% Alutsista standar NATO
✈️ Jet tempur Rafale buatan Prancis [Dassault]
Sementara itu, Pengamat militer Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis, menilai, secara empiris sebenarnya Indonesia memiliki alutsista standar NATO. Menurut dia, 75 persen alutsista Indonesia memiliki standar NATO, sisanya berasal Eropa Timur dan dalam negeri.
"Artinya pesawat standar NATO lebih mudah untuk dioperasikan antarplatform pendukung dalam militer," kara Beni lewat pesan singkat, Kamis (22/10).
Dia menyampaikan, Prabowo tampak ingin belanja pesawat jet tempur dari AS. Namun, jika pembelian dari negeri Paman Sam itu tidak bisa, maka Beni menilai pembelian pesawat jet tempur Rafale dapat dijadikan alternarif pembelian yang lebih masuk akal ketimbang membeli Eurofighter.
"Eurofighter kan pesawat bekas, yang menurut saya kurang bermanfaat dalam waktu panjang, yaitu karena ongkos operasional dan maintenance yang tinggi," kata dia.
Selain itu, Beni menyatakan, kalau Indonesia membeli langsung ke Prancis akan lebih menguntungkan lantaran yang dibeli adalah pesawat baru. Menurut dia, masa pakai Eurofighter Typhoon hanya tersisa sekitar tujuh hingga 10 tahun penggunaan. Karena itu, dia menilai Rafale merupakan pilihan yang lebih baik dibandingkan Eurofighter.
"Kalau saya pribadi Rafale lebih cocok, tapi yang lebih penting adalah ada skema offset. Negara Eropa lebih bisa diajak kerja sama dalam kebijakan offset ini," terang Beni.
Seperti diketahui, Menhan RI, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan ketiga negara tersebut dalam sepekan terakhir. Pada setiap kunjungannya terdapat kabar terkait eencana pembelian pesawat dari ketiga negara tersebut. Pihak Kementerian Pertahanan sendiri belum berbicara terkait kabar-kabar tersebut.
Peneliti militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai, kunjungan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, ke Amerika Serikat (AS), Austria, dan Prancis berkaitan dengan rencana pembelian pesawat tempur. Dari ketiga pesawat tempur buatan ketiga negara itu, Eurofighter Typhoon buatan Austria dinilai paling bermasalah.
"Saya kira berkaitan. Terutama menyangkut kunjungan ke Austria, isu utamanya jelas soal proposal pembelian Eurofighter yang diajukan Prabowo Juli lalu," ungkap Khairul kepada Republika, Kamis (22/10).
Khairul mengatakan, jika dikaitkan dengan situasi dan kondisi Indonesia secara geografis dan kegunaan, sebenarnya tidak ada masalah jika harus memilih di antara ketiga pesawat itu. Namun, jika dikaitkan dengan efisiensi dan benefit transaksi, masalah logistik, perawatan serta pemeliharaan, maupun efektivitas operasional, dia menilai, Eurofighter Tyhpoon paling bermasalah.
"Jika dikaitkan dengan efisiensi dan benefit transaksi, problem logistik, perawatan atau pemeliharaan maupun efektivitas operasional, menurut saya Eurofighter Austria punya paling banyak catatan dan permasalahan," kata dia.
Saat Eurofighter tidak dimasukkan ke dalam daftar pilihan, hanya tersisa pesawat jet tempur F-35 dari AS dan Rafale dari Prancis, dia lebih memilih F-35. Alasannya, karena Indonesia selama ini sudah akrab dengan penggunaan dan pemeliharaan produk pabrikan General Dynamics atau Lockheed Martin. Selain itu, dia juga mengukurnya berdasarkan efisiensi dan benefit transaksinya.
"Masalahnya, semua itu kan sifatnya baru penjajakan. Di sisi lain, kontrak pembelian SU-35 (buatan Rusia) justru terkatung-katung, lanjut atau tidak," kata dia.
Menurut Khairul, pesawat jet Rafale juga cukup baik, tapi masih diperlukan kajian mendalam terkait benefit transaksi dan sebagainya. Dia mengatakan, bagi Indonesia sendiri setiap pembelian impor harus membawa dampak positif terhadap industri alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam negeri maupun aspek lainnya.
"Bagi Indonesia yang belakangan getol mengkampanyekan soal pengembangan industri dalam negeri dan kemandirian alutsista, setiap pembelian impor tentu harus membawa dampak positif," ucap Khairul.
75% Alutsista standar NATO
✈️ Jet tempur Rafale buatan Prancis [Dassault]
Sementara itu, Pengamat militer Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis, menilai, secara empiris sebenarnya Indonesia memiliki alutsista standar NATO. Menurut dia, 75 persen alutsista Indonesia memiliki standar NATO, sisanya berasal Eropa Timur dan dalam negeri.
"Artinya pesawat standar NATO lebih mudah untuk dioperasikan antarplatform pendukung dalam militer," kara Beni lewat pesan singkat, Kamis (22/10).
Dia menyampaikan, Prabowo tampak ingin belanja pesawat jet tempur dari AS. Namun, jika pembelian dari negeri Paman Sam itu tidak bisa, maka Beni menilai pembelian pesawat jet tempur Rafale dapat dijadikan alternarif pembelian yang lebih masuk akal ketimbang membeli Eurofighter.
"Eurofighter kan pesawat bekas, yang menurut saya kurang bermanfaat dalam waktu panjang, yaitu karena ongkos operasional dan maintenance yang tinggi," kata dia.
Selain itu, Beni menyatakan, kalau Indonesia membeli langsung ke Prancis akan lebih menguntungkan lantaran yang dibeli adalah pesawat baru. Menurut dia, masa pakai Eurofighter Typhoon hanya tersisa sekitar tujuh hingga 10 tahun penggunaan. Karena itu, dia menilai Rafale merupakan pilihan yang lebih baik dibandingkan Eurofighter.
"Kalau saya pribadi Rafale lebih cocok, tapi yang lebih penting adalah ada skema offset. Negara Eropa lebih bisa diajak kerja sama dalam kebijakan offset ini," terang Beni.
Seperti diketahui, Menhan RI, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan ketiga negara tersebut dalam sepekan terakhir. Pada setiap kunjungannya terdapat kabar terkait eencana pembelian pesawat dari ketiga negara tersebut. Pihak Kementerian Pertahanan sendiri belum berbicara terkait kabar-kabar tersebut.
Langganan:
Postingan (Atom)