Defence Attache Tour 2021

Kemhan Promosikan Inhan di Batam Defence Attache Tour 2021 [Kemhan]  ♔

Kementerian Pertahanan dalam hal ini Direktorat Kerjasama Internasional Pertahanan Ditjen Strahan Kemhan dipimpin Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan Brigjen TNI J. Binsar P.S., S.E., M.Han., melaksanakan The Defence Attache Tour 2021 ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

DAT 2021 dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 22 Juni sampai dengan 24 Juni 2021 dan diikuti oleh 17 atase pertahanan negara-negara sahabat, termasuk Dean of Military Attache of Indonesia, Atase Militer Perancis, Col Sven Meic.

Defence Attache Tour (DAT) merupakan program tahunan yang diselenggarakan oleh Direktorat Kerjasama Internasional, Kementerian Pertahanan RI untuk mempromosikan industri pertahanan dalam negeri serta untuk mempromosikan kekayaan budaya dan tujuan wisata di Indonesia. Pada tour tahun ini, DAT 2021 mengunjungi PT. Bandar Abadi, PT. Karimun Anugrah Sejati, dan kunjungan ke museum Batam Raja Ali Haji, Batam, Kepulauan Riau.

Saat mengunjungi PT. Karimun Anugrah Sejati, Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan Brigjen TNI J. Binsar P.S., S.E., M.Han., menjelaskan bahwa kunjungan Atase Pertahanan merupakan sarana untuk memperkenalkan industri pertahanan di Indonesia.

Di Pulau Batam terdapat banyak Industri Pertahanan, namun pada DAT 2021 kali ini dipilih PT KAS karena PT KAS telah membangun banyak kapal termasuk untuk BASARNAS, Kapal TNI Angkatan Laut dan juga kapal penumpang untuk Australia. Untuk itulah peserta Tour Atase Pertahanan diajak mengunjungi PT. KAS untuk dapat melihat langsung presentasi dan mengunjungi tempat produksinya. (Biro Humas Setjen Kemhan).

  ♔ Kemhan  

TNI AL Batasi Penggunaan Alutsista Berumur Lebih dari 40 tahun

Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono mengatakan pada Tahun depan, TNI AL akan memfokuskan anggaran untuk pemeliharaan alutsista yang dimilikiKRI Bintuni dan LPD TNI AL akan menggantikan kapal yang berusia tua  [TNI AL] ☆

TNI Angkatan Laut mulai membatasi penggunaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang telah berumur lebih dari 40 tahun.

Hal ini terungkap dalam rapat Penyelarasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pemeliharaan dan Perbaikan (Harkan) Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI AL TA 2022 pada Kamis.

Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono mengakui kebijakan tersebut sangat sulit dilaksanakan jika dihadapkan dengan kebutuhan alutsista dalam memenuhi seluruh operasi yang ada.

“Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan KRI, Pesawat Udara (Pesud) dan Material Tempur (Matpur) Marinir dalam mendukung kegiatan operasi dan latihan harus dilakukan dengan cermat,” ujar Ahmadi.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono membenarkan kebijakan pembatasan penggunaan alutsista berumur lebih dari 40 tahun.

Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan perintah dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono usai rapat bersama Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Herindra dan Komisi I DPR.

"Dalam sesi resmi ini penyampaian yang ke sekian kalinya," jelas Julius kepada Anadolu Agency pada Jumat melalui sambungan telepon.

Dia menyatakan alutsista yang akan dibatasi penggunaannya masih dalam tahap evaluasi oleh Dinas Kelaikan Material TNI AL (Dislaikmatal).

Dalam rapat Penyelarasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pemeliharaan dan Perbaikan (Harkan) Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI AL TA 2022, (Wakasal) Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono mengatakan dengan keterbatasan anggaran yang ada, TNI AL akan memfokuskan anggaran mendukung alutsista untuk siap tempur dan operasi. 

  ♖ AA  

[Global] AS Izinkan Penjualan Jet F-16 ke Filipina

✈️ Berserta Rudal✈️ Ilustrasi F-16 eMLU TNI AU [Dispenau]

Pemerintah Amerika Serikat mengizinkan kemungkinan penjualan rudal hingga jet tempur F-16 ke Filipina dalam tiga kesepakatan berbeda.

Sebagaimana dilansir Reuters, Kamis (24/6), Kementerian Pertahanan AS menyatakan bahwa mereka sudah memberikan notifikasi kepada Kongres mengenai kemungkinan penjualan dua paket rudal ke Filipina.

Pentagon menjabarkan bahwa paket pertama mencakup 12 rudal Harpoon Air Launched Block II, dua rudal latihan, beserta perangkat buatan Boeing seharga US$ 120 juta atau setara Rp 1,7 triliun.

Paket kedua terdiri dari 24 rudal taktis AIM-9X Sidewinder Block II, 24 rudal latihan, juga berangkat buatan Raytheon Technologies seharga Rp US$ 42,4 juta atau setara Rp 612 miliar.

Selain itu, Kementerian Luar Negeri AS juga meloloskan kemungkinan penjualan 10 jet F-16C Block 70/72 dan dua pesawat F-16D Block 70/72 buatan Lockheed Martin.

Paket penjualan jet itu akan mencakup suku cadang dan pelatihan dengan nilai mencapai US$ 2,43 triliun atau setara sekitar Rp 35 triliun.

Meski sudah ada notifikasi dan mendapatkan persetujuan Kemlu, bukan berarti kontrak dan negosiasi sudah rampung.

Masih ada beberapa tahap perundingan yang akan berlangsung antara AS, Filipina, dan perusahaan pembuat alutsista. (has)

  ✈️ CNN  

Korsel Berharap Bisa Kembangkan Kapal Selam dengan Indonesia

Berserta Program KFX/IFX Ilustrasi KRI Alugoro 405, hasil kerjasama Indonesia-Korea Selatan [submarine.id] ⚓️

Korea Selatan (Korsel) berharap bisa terus meningkatkan kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Seoul ingin kerjasama tersebut sampai ke tingkat pengembangan peralatan militer, salah satunya adalah kapal selam.

Berbicara pasca melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi di Jakarta, Menteri Luar Negeri Korsel, Chung Eui-yong menuturkan, kerjasama pertahanan kedua negara sudah cukup baik. Meski demikian, dia ingin kerjasma kedua negara terus berkembang.

"Kerjasama kedua negara pada industri pertahanan semakin diperluas sampai ketingkat pengembangan alutsista canggih bersama, seperti seperti jet tempur dan kapal selam," ucapnya pada Jumat (25/6/2021).

"Kedua negara sepakat untuk terus melakukan kerjasama secara erat agar program pengembangan bersama jet tempur KF-X/IFX dapat berjalan baik," sambungnya.

Chung menuturkan, dalam pertemuan tersebut, dia dan Retno juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam perlindungan anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang bekerja di Korsel.

"Saya juga mengapresiasi penandatangan MoU dalam perlindungan awak kapal ikan di pesisir dan juga kedua negara akan bekerjasama dengann erat agar awak kapal Indonesia bisa bekerja dalam kondisi yang aman, dan bisa kembali ke Indonesia dengan selamat," tukasnya. (ian)

  ⚓️ Sindonews  

Kapal Negara 249 Permadi

Kapal SAR dengan Navigasi Canggih Khusus JatimKN SAR 249 Permadi yang diresmikan operasionalnya untuk Jawa Timur pada Kamis (24/6/2021). [Anton suarasurabaya.net] ☆

Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) meresmikan operasional Kapal Negara (KN) SAR 249 Permadi, untuk Kantor SAR Surabaya, Kamis (24/6/2021).

Berlokasi di Terminal Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak. Acara peresmian ini dihadiri Gubernur Jawa Timur beserta jajaran Forkopimda Jawa Timur.

Kabasarnas menjelaskan, nama Permadi diambil dari nama lain Arjuna, anggota Pandawa Lima.

Permadi adalah ksatria yang memiliki watak atau karakteristik yang cerdik, pandai, pendiam, teliti, sopan santun, berani, dan suka melindungi yang lemah.

“Spesifikasi KN SAR 249 Permadi merupakan tipe kapal cepat, dengan panjang 40 meter, lebar 7,80 meter, tinggi geladak utama 3,60 meter, serta memiliki kecepatan jelajah hingga 30 knot,” kata Henri.

Kapal itu menggunakan 3 mesin 1400 HP dengan itu 60 jam dan daya jelajah 1200 NM. Dilengkapi sistem navigasi GPS dan satelit yang bisa dikendalikan langsung dari pusat oleh Basarnas di Base Center Command (BCC).

“Pengadaan kapal yang dilengkapi dengan berbagai peralatan SAR itu menggunakan anggaran multiyears dan dikerjakan perusahaan dalam negeri,” kata Henri.

Kapal ini merupakan 1 dari 6 unit armada kapal baru yg dimiliki Basarnas.

Penempatan 6 kapal itu, yaitu KN SAR 249 Permadi untuk Kantor SAR Surabaya, KN SAR 250 Puntadewa untuk Kantor SAR Maumere, KN SAR 251 Parikesit untuk Kantor SAR Mamuju, KN SAR 252 Seta untuk Kantor SAR Tarakan, KN SAR 247 Tetuka untuk Kantor SAR Banten dan KN SAR 248 Sanjaya 248 untuk Kantor SAR Medan.

Henri menjelaskan, Jawa Timur dengan Surabaya sebagai ibukota provinsi adalah salah satu kota tersibuk, dengan penggunaan moda transportasi laut yang tinggi.

Menurutnya, konsekuensi logis dari dinamika iru adalah kondisi kedaruratan, baik kecelakaan, bencana, maupun kondisi membahayakan manusia.

Untuk itu, Kantor SAR Surabaya sebagai representasi Basarnas di Jawa Timur, siap memberikan pelayanan SAR kepada masyarakat sesuai slogan Basarnas yaitu Quick Response of Search and Rescue.

Sementara itu Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih, sehingga KN SAR 249 Permadi ini menjadi penguat dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan di wilayah Jatim.

Tidak hanya itu, Khofifah menyampaikan, saat ini butuh adanya kediklatan SAR yang juga melibatkan kerelawanan dan elemen masyarakat.

Menurutnya, elemen masyarakat juga butuh diberikan penguatan diklat SAR guna menguatkan tim search and rescue.

“Oleh sebab itu, jika nanti pandemi Covid-19 sudah berakhir, Basarnas akan maksimalkan lagi diklat untuk relawan SAR dari elemen masyarakat,” harapnya.

Selain itu, Gubernur juga mengapresiasi adanya Call Center 115 yang terkoneksi dengan Pusat Basarnas yang menurutnya juga butuh sosialiasi ke masyarakat luas. (ton/den) 

  ✪ Suara Surabaya  

Industri Pertahanan Hadapi Tiga Tantangan

Dalam Membangun Alutsista KRI Albakora 867 [TNI AL] ★

Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Rizal Darma Putra mencatat tiga tantangan yang dihadapi industri pertahanan dalam membangun kekuatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.

"Sekarang bagi industri pertahanan kita memiliki tantangan, yakni dari sisi kualitas, jaminan nilai jual dan ketepatan waktu," ujar Rizal, dalam diskusi virtual, Kamis (24/6/2021).

Menurutnya, industri pertahanan juga perlu mendapatkan dukungan besar dari pemerintah. dalam rangka membangunan kekuatan pertahanan.

Misalnya, dukungan dana dari pemerintah dan perbankan yang berkelanjutan. Ia menilai, eksistensi industri pertahanan membutuhkan dukungan besar dari dua komponen tersebut.

"Itu yang harus saling berkaitan satu sama lain," kata Rizal.

Di sisi lain, Rizal menilai bahwa untuk membangunan kekuatan pertahanan juga bisa dilakukan dengan mendatangkan alutsista dari luar negeri.

Hanya saja, catatan yang perlu dipegang yakni mengenai transparansi pengadaan alutsista.

"Pengadaan alutsista harus memiliki transparansi dalam perencanaan pengadaan," tutur dia.

Janes melaporkan badan keuangan Inggris telah mensetujui pinjaman dana untuk pengadaan pesawat Hercules dan rudal Starstreak [TNI AD]

Rizal menambahkan, alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dalam negeri sendiri sebagian besar berasal dari produk luar negeri.

Dengan demikian, penting bagi pemangku kebijakan agar pengadaan alpalhankam juga memperhatikan partisipasi negara produsen dalam membangun industri pertahanan.

"Ya kita boleh menggunakan produk luar negeri tentu dengan syarat harus ikut partisipasi dalam industri pertahanan," tegas dia.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berencana membeli alutsista dengan anggaran Rp 1.700 triliun.

Rencana pengadaan alutsista senilai Rp 1.700 triliun tertuang dalam dokumen Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Berdasarkan rancangan tersebut, pengadaan alutsista ini bisa dilakukan dengan skema peminjaan dana asing alias utang.

Namun demikian, Menhan Prabowo Subianto memastikan bahwa nilai pengadaan alutsista itu dan pembahasan rancangan tersebut belum final.

  ★ Kompas  

[Teror] 3 Tukang Bangunan di Yahukimo Papua Tewas

💣 Diduga Ditembak KKB Ilustrasi [Dok. Puspen TNI]

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) diduga menembak dan menyandera warga sipil yang merupakan tukang bangunan di wilayah Kampung Bingky, Kabupaten Yahukimo, Papua pada Kamis (24/6).

Dalam peristiwa itu, tiga orang meninggal dunia sementara dua lainnya luka-luka. Selain itu, KKB juga diduga menyandera empat orang lainnya.

"Pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 pukul 11.05 WIT, bertempat di Kampung Bingky, Kabupaten Yahukimo telah terjadi kasus penembakan dan penyanderaan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh KKB," kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal kepada wartawan, Jumat (25/6).

Adapun korban yang meninggal dunia bernama Suardi, Sudarto dan Idin. Ketiganya hingga saat ini masih dilakukan proses identifikasi lebih lanjut.

Sementara, dua korban luka-luka ialah Saiful (47), warga Yahukimo yang terkena luka serpihan mobil; dan Obaja Nang (35) yang tertembak pada bagian paha.

Kemudian, kepolisian juga masih mengecek empat orang yang diduga disandera oleh KKB dalam insiden tersebut.

"Keterangan saksi atas nama DK mengatakan Karyawan PT-Sinama melakukan aktivitas setiap hari dalam hal ini pembangunan proyek jembatan kali kuk Kampung Samboga, Distrik Serada, Kabupaten Yahukimo," tambah dia.

Peristiwa itu bermula ketika korban yang tengah mengakut material menggunakan kendaraan roda empat tiba-tiba diadang oleh 30 orang yang menggunakan berbagai senjata.

Mulai dari senjata tajam, anak panah, kapal, parang, samurai, hingga senjata api laras panjang.

Mobil mereka kemudian ditembaki oleh kelompok separatis bersenjata yang kini telah dicap oleh pemerintah sebagai teroris itu.

"Setelah menerima laporan, kami melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sudah kami datangi TKP dan evakuasi korban, serta meminta keterangan saksi-saksi," ucap Kamal.

"Saat ini kami tengah melakukan pengejaran terhadap KKB," tambah dia.

Dalam perkara ini, polisi menduga kuat bahwa pelaku merupakan KKB pimpinan Tendius Gwijangge alias Tendinus Murib.

Namun belum ada keterangan resmi dari pihak KKB terkait peristiwa penembakan tersebut.

Sementara dilansir dari Antara, Dandim 1715 Yahukimo Letkol Inf Christian Irreuw menyebut, lima orang tewas usai ditembak dan dianiaya Orang Tak Dikenal (OTK).

Kelima orang itu merupakan karyawan PT Papua Cremona yang sedang membangun jembatan di Kali Wit, Yahukimo.

"Memang benar ada laporan penyerangan terhadap warga sipil dan saat ini sedang dilakukan pembahasan guna mengevakuasi korban serta langkah selanjutnya," ucapnya. (mjo/psp)

  Kronologi 

Polda Papua menyatakan penyerangan dan penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah Kampung Bingky, Kabupaten Yahukimo, Papua pada Kamis (24/6) telah mengakibatkan tiga warga sipil meninggal dunia.

Merujuk pada keterangan polisi, para korban merupakan tukang bangunan yang bekerja di PT Sinama. Mereka bertugas membangun proyek jembatan Kali Kuk, Kampung Samboga, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal menerangkan bahwa sekitar pukul 11.05 WIT, korban bernama Saiful bersama karyawan lain tengah pergi menggunakan truk untuk mengambil material proyek.

"(Mengambil) Batu ciping (batu olahan) dari Camp Kali Kuk kampung Samboga dengan tujuan PT. Berantas Kampung Sukamo dengan melewati jembatan Kali I kampung Samboga Distrik Seradala," kata Kamal kepada wartawan, Jumat (25/6).

Total, terdapat tiga truk yang mengangkut material tersebut. Posisi truk yang dikendarai Saiful berada paling belakang ketika melintasi jembatan Kali I.

Setelah truk melintas, tiba-tiba datang sekumpulan orang tak dikenal yang diduga KKB dari arah Camp Kali Kuk yang merupakan tempat kerja mereka. Sekitar 30 orang menghadang truk tersebut dengan membawa senjata tajam, anak panah hingga senjata api laras panjang.

"Terdengar dari pimpinan kelompok tersebut mengatakan bahwa 'laksanakan operasi dan periksa mereka'," ucap Kamal.

Korban pun memilih untuk memutarkan kendaraannya. Namun tak lama berselang, kelompok separatis bersenjata yang dicap pemerintah sebagai teroris ini menembakan senjata api miliknya ke arah mobil.

Hal tersebut mengakibatkan kaca depan truk tersebut pecah.

"Korban kembali arah tempat bekerja bertempat di Camp PT. Seremony kali Kuk Kampung Bingki untuk berkumpul sesama karyawan dan masyarakat Kampung Bingki," tambahnya.

Mendapat laporan tersebut, kepolisian berkoordinasi dengan aparat TNI setempat untuk mengambil langkah penanganan kasus penembakan tersebut.

Kemudian, ditemukan tiga orang meninggal dunia atas nama Suardi, Sudarto dan Idin. Ketiganya pun tengah diidentifikasi lebih lanjut.

Sementara, dua korban lainnya mengalami luka-luka lantaran terkena serpihan kaca mobil dan tertembak di bagian paha.

Polisi menduga, terdapat empat orang lain yang disandera oleh KKB pimpinan Tendius Gwijangge alias Tendinus Murib ini.

"Empat orang yang disandera oleh KKB masih dalam penyelidikan lebih lanjut," ujar dia.

Hingga saat ini, tim gabungan TNI-Polri tengah melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap KKB yang diduga bertanggungjawab dalam peristiwa penembakan tersebut. (mjo/gil)

 💣  CNN  

[RIP] Helikopter Baru Black Hawk Filipina Jatuh

Tewaskan 6 Tentara Helikopter tempur Black Hawk Filipina jatuh saat latihan, menewaskan 6 tentara (Foto: Kemhan FIlipina) ★

Helikopter Black Hawk milik militer Filipina jatuh di Provinsi Pampanga pada Rabu (23/6/2021) malam. Sebanyak enam orang tewas dalam kecelakaan saat menjalankan misi latihan tersebut.

Angkatan Udara Filipina, dikutip dari Reuters, Kamis (24/6/2021), menyatakan, helikopter S-70i Black Hawk, satu dari 16 unit yang dibeli dari Polandia pada 2019, jatuh setelah lepas landas di pangkalan bekas markas militer Amerika Serikat (AS).

Tak lama setelah kejadian, tim SAR menemukan puing-puing persenjataan helikopter tersebut.

Belum diketahui penyebab kecelakaan tragis itu, penyelidikan masih berlangsung. Namun helikopter buatan AS itu baru dibeli Filipina pada November 2019.

Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana memerintahkan grounding terhadap seluruh helikopter Black Hawk setelah kecelakaan ini.

Filipina membeli 16 unit helikopter yang semakin populer setelah film Hollywood, Black Hawk Down, itu pada 2019. Enam unit Black Hawk, termasuk satu yang jatuh, kemudian dikirim pada November 2020.

Lima unit lainnya baru dikirim pada awal Juni 2021 dan kini masih dalam pemeriksaan teknis. Gelombang pengiriman terakhir akan tiba pada akhir tahun ini.

Pada Juli 2020, empat tentara tewas dan satu lainnya terluka setelah helikopter militer Huey jatuh saat lepas landas dalam misi latihan malam.

  ★ INews  

[Video] Halcon and Rheinmetall Air Defence Team Up for The Skynex

➶ Skynex Air Defence SystemHalcon missile [edrmagazine] ★

Halcon, the company part of the EDGE group, specialised in guided weapons, unveiled at IDEX its SkyKnight air defence missile. The new weapon has a maximum range of 10 km, and is being integrated into the Skynex air defence system, developed by Rheinmetall Air Defence around its Oerlikon Skymaster command and control system, linked to sensors and effectors via a tactical communications network, allowing a very flexible configuration. Rheinmetall can provide in-house radars, such as the latest AESA Multi Mission Radar (AMMR), and effectors, the latter being the Oerlikon Revolver Gun Mk3, which at EDEX 2018 was shown in the HLP (Hook Lift Platform) configuration, easily deployable using a flatbed truck.

To extend the system range Rheinmetall considered adding a missile system to the Skynex, and started cooperation with Denel of South Africa, which proposed its Cheetah. This programme has however been since discontinued, and now the German company has teamed up with Halcon, and is working to integrate the SkyKnight into the Skynex. The new missile is 2.2 meters long, the body diameter is 115 mm while the wingspan is 300 mm, weight launch being 35 kg. No indication about the maximum speed was provided. Halcon proposes a 20-foot container as launcher, 60 missiles being hosted in a 6×10 cells matrix, one section of the container hosting the power supply system, the secure data-link to keep communications with the Skymaster, and the electronics to sequence fire the missiles. A Skynex battery can include up to four Oerkikon Revolver Guns and four SkyKnight launchers, a total of 240 missiles being thus available.

Each container can launch in sequence up to 20 missiles, the system being able to handle up to 80 missiles in flight at the same time. According to data provided by Halcon, the SkyKnight can cope with rotary wing aircraft and UAVs up to 10 km, against fixed wing aircraft at 8-10 km, against precision guided munitions and cruise missiles at 6 km, and against rocket-artillery-mortar threats at 4 km range. At shorter ranges it is the turn of Revolver Guns to take over the burden, these being capable to operate against fixed and rotary wing aircraft up to 4 – 4.5 km, and against mortars and small UAVs at 1.5 km, generating a wall of tungsten thanks to their 1,000 rounds per minute rate of fire and the use of AHEAD 35 mm ammunition.

The containerised launching system of the SkyKnight is very similar to that of the Cheetah, the missile architecture being also pretty similar, although the range seems higher that what disclosed by Denel in the past. In any case this puts Halcon amongst the air defence missile manufacturers. As stated by H.E. Faisal Al Bannai, EDGE Group CEO and Managing Director in the press release announcing the development of the new missile, “SkyKnight is the UAE’s first, but will not be the last air defence missile developed by HALCON.”

Presenting its Skyranger 30 mobile air defence system Rheinmetall included the SkyKnight among the missiles that can be integrated into its new system.

  Oerlikon Skynex Air Defence System  

 HALCON Unveils UAE’s First Air Defence Missile 

  ➶ Edrmagazine  

Belanja Alutsista TNI Dibutuhkan Perencanaan Yang Matang

➶  Harus ada sebuah jaminan bahwa teknologinya yang terbaruIlustrasi Denel Cheetah C-RAM Sistem pertahanan udara [defenceweb] ★

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan dalam praktiknya, belanja kebutuhan alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia (Alutsista) dibutuhkan perencanaan yang matang.

Suharso mengatakan, meskipun Republik Indonesia ini tidak berencana untuk melakukan invasi, tapi setidaknya negara juga perlu untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu dibutuhkan dalam menjaga keamanan negara.

"Kami di Bappenas minta (belanja alutsista) ada kaitannya dengan technology readiness criteria. [...] Harus ada sebuah jaminan bahwa teknologinya yang terbaru juga," jelas Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (23/6/2021).

"Kita bicara Sukhoi 35, tapi terus muncul Sukhoi 57. [...] Itu coba kami petakan sedemikian rupa," kata Suharso melanjutkan.

Pun, dalam hitung-hitungan pihaknya, belanja alutsista negara didasarkan umur teknologi selama 15 tahun. Suharso menyebut, bahwa kebutuhan penganggaran belanja militer mencapai US$ 20,7 miliar atau Rp 298,08 triliun (kurs Rp 14.400 per dolar AS). Anggaran ini berlaku selama 2020-2024 mendatang.

"Sampai 2020-2024 itu kami memberikan angka US$ 20,7 Miliar. [...]. Kami ambil waktu sekitar 15 tahun, api karena teknologi 15 tahun, berapa kira-kira pertumbuhan ekonomi dan total PDB selama 15 tahun dan dapat angka," ujarnya.

Anggaran belanja militer RI tersebut juga masih di bawah 1% dari PDB. Menurutnya ada sekitar 30 negara yang alokasi belanja kebutuhan militernya di bawah 1% terhadap PDB.

Sementara, rata-rata negara maju menganggarkan belanja militer di atas 1 persen dari PDB. Bahkan, beberapa ada yang di atas 2 persen dari PDB.

"Ada 1,5% dari PDB, ada juga yang di atas 1%. Tapi 30-an negara di bawah 1%. Termasuk negara-negara seperti Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara kecil. Indonesia sekarang nomor 16 hari ini dari total PDB dunia," ujarnya.

Terkait sumber dananya, Suharso menyatakan mayoritas pinjaman luar negeri digunakan untuk membeli alat militer. Namun, ia tak merinci berapa persen pinjaman dari luar negeri yang digunakan untuk membeli alat militer. "Faktor pinjaman luar negeri paling besar itu adalah belanja-belanja militer."

Dari sumber daya manusia, ketahanan negara Indonesia, Suharso juga mengungkapkan bahwa angkatan TNI yang ada saat ini tak mampu untuk melindungi masyarakat yang tinggal di 514 kabupaten/kota. Dari catatannya saat ini Indonesia hanya punya 300 batalyon.

"Saya baru tau misalnya jumlah batalyon kita gak cukup untuk seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia, kita hanya punya 300-an batalyon, tapi kita punya 514 kabupaten/kota," kata Suharso melanjutkan.

Untuk diketahui, sebelumnya Kementerian Pertahanan dikabarkan akan melakukan pembelian alpalhankam senilai Rp 1.769 triliun, untuk memenuhi kebutuhan tiga matra Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Rencana ini tertuang dalam dokumen rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2020-2024. Perpres itu merupakan tindak lanjut rencana strategis khusus 2020-2024.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam wawancara eksklusifnya dengan Deddy Corbuzier yang disiarkan dalam Channel Youtube Deddy Corbuzier beberapa waktu lalu, bahwa angka tersebut adalah perencanaan Kemhan untuk kurun waktu 25 tahun, sesuai yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sampai saat ini, Jokowi dan menteri kabinet lainnya juga belum menyepakati hal tersebut. Prabowo juga menegaskan bahwa belanja alutsista tersebut bukan bertujuan untuk menginvasi negara-negara lain.

"Rp 1.700 triliun itu belum disetujui, masih digodok. Ini kan bernegara tidak gampang, bernegara itu ada proses, ada sistem, ada tata cara kelola. [...] Presiden pasti minta saran, bagaimana Menkeu (Sri Mulyani Indrawati), bagaimana Bappenas, nanti ditanya lagi menteri-menteri lain. Jadi, itu belum disetujui," jelas Prabowo.

  ➶ CNBC  

Indonesia Perkirakan Banyak Ancaman Intelijen Asing di ZEE

Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto mengatakan perlunya peningkatan kekuatan kapal perang TNI AL dan penempatan rudal di selat strategis Ilustrasi: Kapal perang Indonesia. (Foto file - Anadolu Agency) ☆

TNI Angkatan Laut memperkirakan potensi ancaman aktivitas intelijen militer asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia masih akan terus terjadi.

Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto mengatakan ancaman faktual berupa aktivitas intelijen di wilayah ZEE hingga laut teritorial Indonesia tanpa terdeteksi oleh sistem pengawasan berpotensi memunculkan gangguan keamanan.

"Apabila terjadi maka sudah kita kategorikan gangguan kedaulatan sehingga diperlukan aksi komponen utama dengan segala kewenangannya," jelas Iwan Isnurwanto dalam diskusi virtual terkait Strategi Militer Dalam Rangka Mendukung Pertahanan Negara Kepulauan pada Rabu.

Menurut dia, ancaman itu muncul karena Indonesia belum memiliki payung hukum yang mengatur adanya penegakan hukum oleh TNI AL untuk menindak kegiatan intelijen militer asing tersebut.

"Pasti akan terus terjadi dan itu terus berkelanjutan apalagi kalau negara yang menggunakan haknya di ZEE itu merasa superior, maka mereka akan melaksanakan hal serupa," tambah Iwan Isnurwanto kepada Anadolu Agency melalui sambungan telepon.

Iwan enggan menjelaskan mengenai negara yang kerap kali melakukan aktivitas tersebut di wilayah ZEE Indonesia.

"Kita menginginkan percepatan pembuatan peraturan perundang-undangan seperti penegak hukum kedaulatan dalam hal ini TNI AL," tambah dia.

Adapun strategi dalam mendukung pertahanan di wilayah Indonesia, Iwan menyatakan perlunya meningkatkan kekuatan kapal perang TNI Angkatan laut dan penempatan rudal di selat strategis sesuai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

  ★ AA  

Bappenas Anggarkan Hampir 300 T Untuk Belanja Militer

⚓️ Untuk Tahun 2020-2024 Airbus A 330 MRTT merupakan pesawat tanker yang telah disetujui anggarannya oleh menteri keuangan [Airbus]

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa buka-bukaan pemerintah menganggarkan belanja militer sebesar US$ 20,7 miliar atau Rp 298,08 triliun (kurs Rp 14.400). Anggaran ini berlaku untuk 2020-2024 mendatang.

Suharso mengatakan angka itu dihitung dari umur teknologi militer yang akan dibeli selama 15 tahun. Selain itu, pemerintah juga memperhitungkan pertumbuhan ekonomi dan produk domestik bruto (PDB) selama jangka waktu tersebut.

"Untuk 5 tahun yang akan datang 2020-2024 kami memberikan angka sekitar US$ 20,7 miliar. Dari mana angka itu? Kami tidak petik dari langit begitu.. benggg... gitu, tidak. Kami melihat, kami ambil waktu sekitar 15 tahun itu berapa kira-kira rata-rata pertumbuhan ekonomi dan berapa total PDB kita selama 15 tahun," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Rabu (23/6/2021).

Suharso menjelaskan yang menjadi faktor paling besar dalam pinjaman luar negeri itu untuk belanja militer. Selama ini dalam belanja untuk sektor tersebut Indonesia dinilai masih di bawah 1% dari PDB.

"Rata-rata belanja untuk militer itu kira-kira kalau negara-negara maju di atas 2% dari PDB, ada yang 1-1,5% di atas PDB. Hanya kira-kira 30-an negara di bawah 1%, Indonesia masuk dalam kelompok negara di bawah 1% jadi termasuk di negara-negara sebagian besar di Afrika, Amerika latin, negara-negara kecil," sebutnya.

Konsep Arrowhead 140 frigate merupakan kapal Iver Huitfield class yang akan dibangun PT PAL Indonesia sebanyak 2 unit [Babcock]

Hal itu membuat kekuatan militer Indonesia masih kalah dengan negara lain. Jumlah batalyon di Indonesia pun disebut tak cukup untuk menjaga 514 kabupaten/kota.

"Kita baru tahu misalnya jumlah batalyon kita tidak cukup untuk seluruh 514 kabupaten/kota di indonesia, kita hanya punya 300-an batalyon," ungkap Suharso.

Suharso meminta Kementerian Pertahanan untuk membeli alat militer yang memiliki teknologi mumpuni. Artinya, bisa bertahan hingga beberapa tahun mendatang.

"Jangan sampai seperti kita beli maaf (Sukhoi) Su-27 sebelum kita lengkap dengan dia punya segala macam, sudah muncul Su-30 generasi berikutnya. Lalu Su-30 sudah dalam kita mau mencukupi, Su-35 muncul. Kita bicara mengenai Sukhoi 35 eh muncul Sukhoi 57 dan seterusnya. Jadi kalau kita mau kejar-kejaran seperti itu nggak mampu kita, nggak mungkin itu kita lakukan," tandasnya.

 ⚓️  detik  

MEF Tak Efektif

⚓️ RI Butuh Perpres Modernisasi Alutsista FREMM Bergamini class yang diberitakan akan diakuisisi sebanyak 6 unit [RID]

Kehadiran rancangan peraturan presiden terkait modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI dinilai menjadi jawaban konkret untuk membuat ketahanan dalam negeri semakin kokoh.

Menurut Pengamat Pertahanan dari Semar Sentinel Pte Ltd Alban Sciascia, jika menelisik ke belakang pemerintah telah memiliki program bernama Minimum Essential Force (MEF) yang dimulai sejak 2009 dan ditargetkan rampung di 2024. Namun, tidak ada tanda-tanda program tersebut berjalan baik dan akan rampung tepat waktu.

"Banyak indikator menunjukkan bahwa pemerintah atau TNI tidak akan mampu menyelesaikannya tepat waktu," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (23/6/2021).

Alban mencontohkan hal ini dapat terlihat dari target awal RI mengoperasikan 11 skuadron tempur, 151 kapal perang dan 12 kapal selam pada tahun 2024 yang diperkirakan tidak akan tercapai.

"Bahkan jika ada anggaran untuk melakukannya, akan memakan waktu bertahun-tahun bagi produsen untuk memproduksi dan mengirimkan platformnya untuk TNI," jelasnya.

"Oleh karena itu, tidak heran hingga tahun 2019, program modernisasi baru mencapai 63,19% dari yang seharusnya 75,54%," imbuhnya.

Alban mengatakan keterlambatan modernisasi juga telah memaksa TNI untuk menunda penghentian beberapa platform dan melemparkan beberapa sistem persenjataan dari satu unit ke unit lainnya.

"Ini terutama terjadi pada awal 2020 ketika Angkatan Udara mentransfer tiga Su-27/30 dari Skuadron 11 ke Skuadron 14 karena skuadron terakhir tidak memiliki pesawat organik sejak 2016 karena penundaan program penggantian F-5E/F," ungkapnya.

Menurutnya, rencana modernisasi alutsista dengan skema yang tertuang dalam rancangan peraturan presiden bisa menjadi jawaban. Apalagi, saat ini lebih dari 50% senjata TNI tidak hanya tua tetapi juga tidak dapat dioperasikan.

Diketahui pada draf rancangan perpres yang beredar, pemerintah terlihat berupaya menggodok skema pengadaan alutsista secara jangka panjang dan menyeluruh dengan jangka waktu 25 tahun untuk lima Renstra tahun 2020-2044 yang pelaksanaannya akan dimulai pada Renstra 2020-2024.

"Bagaimanapun, melihat bagaimana rencana MEF tertunda, strategi baru mungkin diperlukan. Dari perspektif ini, rencana pengadaan jangka panjang yang mendukung strategi jangka panjang yang efektif harus dianggap penting untuk mendukung modernisasi TNI dalam melindungi bangsa dan kedaulatan," pungkasnya.

  Modernisasi Alutsista Dinilai Rencana yang Masuk Akal 
Rafale yang juga diberitakan akan dibeli sebanyak 36 unit [Thalesgroup]

Rencana pemerintah melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dianggap masuk akal meski kontroversi mengemuka usai munculnya draf rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Rancangan peraturan tersebut dianggap menjadi bukti pemerintah mulai melihat ke depan untuk menata sistem pertahanan dengan perencanaan jangka panjang.

"Ini bisa jadi pertama kalinya Kemenhan mengusulkan strategi pengadaan yang bisa diandalkan dalam jangka panjang dan berperan aktif dalam modernisasi TNI," kata pengamat pertahanan Semar Sentinel Indonesia Alban Sciascia dalam keterangan tertulis, Rabu (23/6/2021).

"Sebenarnya, kurangnya kedalaman strategis Indonesia dalam hal perencanaan pertahanan telah menjadi bahan kritik yang tak henti-hentinya selama bertahun-tahun oleh para pengamat dan pakar," lanjutnya.

Menurut Alban, konteks keamanan saat ini semakin berkembang. Maka dari itu diperlukan perencanaan yang matang untuk mengantisipasi ancaman dalam jangka menengah hingga jangka panjang.

Dia menjelaskan, lingkungan keamanan masa depan telah dijelaskan oleh banyak lembaga think tank di seluruh dunia. Alban menerangkan bahwa sebagian besar menganggap kawasan Asia-Pasifik sebagai salah satu daerah yang paling rawan konflik di masa depan.

Dia juga mengatakan, Indonesia dihadapkan dengan pembangunan militer China dengan agresifitasnya yang ditunjukkan dalam sengketa teritorial dapat meluas, seperti yang terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, strategi militerisasi Beijing di Laut China Selatan.

Menurut dia, hal tersebut harus ditanggapi dengan serius oleh Indonesia.

"Penangkapan ikan ilegal juga meningkat dalam sedekade terakhir, menunjukkan bahwa beberapa negara menggunakan kekuatan atau setidaknya sekadar unjuk kekuatan untuk mengamankan sumber daya," katanya.

Artinya, lanjut Alban, Indonesia akan terus diapit oleh berbagai kepentingan yang vital.

"Indonesia, mengingat letak geografisnya, harus siap menghadapi ancaman di masa depan dan mampu melindungi wilayah kedaulatannya sekaligus berkontribusi pada perdamaian regional dan global," jelasnya.

"Perpres ini harus dilihat sebagai kelanjutan dari program modernisasi yang sedang berlangsung, yaitu Minimum Essential Force (MEF), yang dimulai pada 2009 dan ditargetkan selesai pada 2024. Banyak indikator menunjukkan bahwa pemerintah atau TNI tidak akan mampu menyelesaikannya,"

Diketahui, mengacu pada draf rancangan perpres yang beredar, pemerintah tengah berupaya menggodok skema pengadaan alutsista secara jangka panjang dan menyeluruh dengan jangka waktu 25 tahun untuk lima Renstra tahun 2020-2044 yang pelaksanaannya akan dimulai pada Renstra 2020-2024. (ega/ega)

 ⚓️  detik