Ilustrasi foto pengikut Kelompok Santoiso yang Target operasi.
Aparat TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Tinombala 2016 di Poso, Sulawesi Tengah, kembali mengamankan dua anggota kelompok Santoso alias Abu Wardah.
Mereka, DG alias A dan IM alias PK, menyerahkan diri pada Jumat (22/4/2016) di Dusun Tamanjeka, Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir.
Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah AKBP Hari Suprapto yang dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan singkatnya mengatakan, pihaknya belum dapat memberikan keterangan resmi karena sejauh ini kedua orang itu belum sampai di Posko Satgas Tinombala 2016.
Menurut dia, polisi masih memeriksa mereka secara intensif untuk menentukan apakah keduanya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) atau hanya sebagai kurir.
"Memang betul ada dua yang menyerahkan diri, namun semua masih proses penyelidikan. Keterangan lengkap baru akan kami berikan setelah data-data lengkap terkumpul," ungkap Hari.
Sementara itu, senada dengan Kabid Humas Polda Sulteng, berdasarkan data dan sumber yang diterima Kompas.com di Mapolres Poso menyatakan, kedua orang yang menyerahkan diri itu diidentifikasi masing-masing berinisial DG alias A dan IM alias PK.
Keduanya menyerahkan diri di dua lokasi dan waktu berbeda, yaitu di Kota Poso dan di sekitar Dusun Tamanjeka, Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir.
DG Alias A menyerahkan diri pada pukul 16 WIT, sementara IM alias A menyerahkan diri pada pukul 18.30 WIT.
Belum diketahui alasan kedua anggota kelompok Santoso itu menyerahkan diri. Sejauh ini, keduanya disebutkan masih diamankan di lokasi yang dirahasiakan.
Dengan penyerahan diri kedua orang itu, maka kemungkinan jumlah DPO kelompok Santoso yang diburu menjadi 25 orang.
Ilustrasi sandera asing di Filipina
TNI terus memantau 14 Warga Negara Indonesia (WNI) yang tengah disandera di Filipina. Kondisi sandera masih dalam keadaan sehat.
Demikian disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo usai memberikan pengarahan kepada sejumlah kepala daerah dan wakil hasil Pilkada Serentak 2015, di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Jakarta, Sabtu (23/4).
"Setiap saat kami memantau. Sandera semua masih dalam kondisi sehat," kata Gatot.
Menurutnya, pasukan TNI tetap disiagakan di beberapat tempat di Kalimantan. "Tapi kita harus hargai, di Filipina ada undang-undang sendiri, tidak diizinkan pasukan luat untuk masuk," ujarnya.
Dia menuturkan, pada 3 Mei 2016 akan diadakan rapat antara TNI dengan tentara Filipina dan Malaysia. "Rapat di Indonesia. Termasuk Menteri Luar Negeri Filipina dan Malaysia untuk tindaklanjut patroli bersama," imbuhnya.
Dia optimistis WNI dapat segera dibebaskan. "Kita harus optimistis dan percaya kepada pemerintah Filipina yang bertindak baik," tegasnya.
Dia mengaku memahami situasi dan harapan keluarga agar TNI dapat masuk ke Filipina untuk membebaskan sandera. "Saya paham. Kalau ada izin pasti kita bergerak," ucapnya.
Senjata-senjata Rusia dikerahkan dalam intervensi militer di Suriah. (Wikipedia)
Pasukan Rusia di Suriah menembaki pesawat militer Israel. Demikian laporan media Israel, Yedioth Ahronoth, Jumat (22/4/2016).
Penembakan itu setidaknya terjadi dua kali. Namun, tidak dirinci tanggal dan lokasi penembakan, termasuk apakah pesawat militer Israel terkena tembakan atau tidak.
Rusia telah melakukan intervensi militer di Suriah sejak September 2015 atas permintaan Presiden Suriah Bashar Al-Assad. Kehadiran militer Moskow untuk menopang rezim Damaskus yang hampir tumbang setelah terlibat perang sipil selam lima tahun terakhir.
Secara terpisah, stasiun televisi Israel, Channel 10, melaporkan, pesawat tempur Rusia mendekati pesawat tempur Israel di lepas pantai Mediterania, di Suriah pada Rabu sore. Tapi, tidak ada kontak antara kedua pihak.
Seorang jurubicara militer Israel menolak berkomentar. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu serta Kedutaan Besar Rusia di Israel juga tidak segera menanggapi laporan itu.
Israel sendiri telah berulang kali mengebom wilayah Suriah yang diduga menjadi jalur penerimaan senjata gerilyawan Hizbullah Libanon. Namun, setiap beraksi Israel segera menyiapkan operasional hotline dengan Moskow untuk menghindari insiden dan campur tangan pasukan Rusia yang bertugas di Suriah.
Netanyahu yang mengunjungi Presiden Vladimir Putin di Moskow pada hari Kamis, menekankan tujuannya menjalin kontak dengan Rusia agar tidak terjadi insiden antara Rusia dan Israel di Suriah.
“Saya datang ke sini dengan salah satu tujuan utama, untuk memperkuat koordinasi keamanan di antara kami, untuk menghindari kecelakaan, kesalahpahaman dan konfrontasi yang tidak perlu,” kata Netanyahu.
Putin juga memaklumi kekhawatiran Israel itu. ”Saya pikir ada alasan yang bisa dimengerti untuk kontak intensif (dengan Israel) ini, mengingat situasi yang rumit di wilayah tersebut,” kata Putin.
Pesawat Israel dan Jet Rusia Hampir "Bentrok" di Dekat Suriah
Pesawat jet tempur Rusia yang beroperasi di Suriah. (Times of Israel)
Empat pesawat tempur F-15 Israel hampir “bentrok” dengan dua pesawat jet tempur Su-30 Rusia di sepanjang perbatasan Suriah-Israel. Kejadian itu berlangsung hari Rabu sore.
Semula jet-jet Rusia meluncur tiba-tiba setelah empat pesawat tempur Israel melakukan operasi di perbatasan Israel utara. Belum jelas tujuan manuver dua jet tempur Rusia itu, namun para pilot Israel dan Rusia tidak melakukan kontak.
Media Israel Channel 2 melaporkan, kedua kubu saling mendekati dan nyaris berhadapan satu sama lain. Namun insiden “bentrok” tidak terjadi berkat kontak antara pejabat Israel dan Rusia melalui badan koordinasi yang dibentuk tahun lalu.
Badan itu dibentuk mencegah insiden pesawat-pesawat tempur selama Rusia menjalankan operasi militer di Suriah.
Baik militer Rusia maupun Israel tidak menanggapi laporan itu. Namun, pada Kamis kemarin, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow yang mengisyaratkan membahas insiden itu.
Netanyahu memberikan isyarat bahwa tujuan utamanya menemui Putin adalah untuk menguatkan koordinasi agar tidak terjadi insiden tempur antar-dua pihak di Suriah.
”Saya menetapkan tujuan pertemuan, yakni memperkuat koordinasi antara Rusia dan Israel untuk mencegah kecelakaan," kata Netanyahu, seperti dikutip Reuters, Jumat (22/4/2016). ”Saya pikir kami mengklarifikasi beberapa hal, dan itu sangat penting,” katanya lagi.
Laporan empat pesawat tempur Isrel dan dua jet tempur Rusia yang hampir bentrok itu bersamaan dengan laporan pasukan Rusia menembaki pesawat militer Israel di wilayah Suriah. Tapi, belum jelas apakah tembakan yang terjadi dua kali itu mengenai pesawat Israel atau tidak. (mas)
♘ sindonews
Redakan Ketegangan di LCS
Ilustrasi
Amerika Serikat (AS) meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk membantu meredakan ketegangan di kawasan Laut China Selatan. Hal itu diutarakan oleh wakil Menteri Luar Negeri AS, Antony J. Blinken.
Berbicara saat melakukan pertemuan dengan sejumlah awak media di kantor Kedutaan Besar AS di kawasan Jakarta Pusat, Blinken menuturkan, bahwa dirinya sudah melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia. Dalam pertemuan itu, penguatan kerjasama dalam berbagai bidang menjadi fokus utama.
"Ini adalah kedua kalinya saya ke Indonesia. Sebelum ke Jakarta, saya telah mengunjungi Tokyo, Seoul dan Hanoi. Kita sudah mempunyai kerjasama di banyak bidang dan kita akan lebih menguatkan hal-hal tersebut," ucap Blinken pada Jumat (22/4).
Salah satu hal yang dibahas adalah mengenai kerjasama maritim, dimana Laut China Selatan menjadi topik utama dalam pembahasan tersebut. Dirinya mengatakan, AS sangat menginginkan wilayah tersebut menjadi wilayah yang damai dan stabil, dan dirinya mengajak Indonesia untuk turut andil dalam merealisasikan hal tersebut.
"Kami juga mengajak Indonesia untuk ikut mendamaikan dan menurunkan ketegangan di Laut China Selatan," sambungnya.
Selain membahas mengenai isu maritim, Blinken menuturkan kerjasama di bidang ekonomi, iklim, dan sejumlah isu global turut menjadi pembahasan dengan pemerintah Indonesia.
China Harus Hentikan Reklamasi di LCS
Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony J. Blinken menuturkan, China harus menghentikan semua kegiatannya di kawasan Laut China Selatan, termasuk di dalamnya kegiatan militer. AS juga meminta China untuk mulai melakukan pembicaraan untuk menghentikan ketegangan di kawasan tersebut.
Pernyataan Blinken itu muncul saat dirinya ditanya bagaimana respon AS soal uji coba rudal, dan peningkatan kegiatan militer yang dilakukan China di kawasan Laut China Selatan.
"Sekali lagi saya ingin katakan, terkait dengan semua aktivitas China di Laut China Selatan, sangat penting untuk menghentikan reklamasi, dan aktivitas militer. Sebab, dengan adanya (aktivitas) itu akan sangat sulit bagi negara-negara untuk mencari solusi damai di Laut China Selatan," ucap Blinken.
"Jadi, permintaan kami adalah hentikan semua aktivitas di Laut China Selatan, apapun itu, dan fokus pada menyelesaikan masalah yang ada secara diplomatis dan damai," sambungnya saat melakukan pertemuan dengan sejumlah awak media di kantor Kedutaan Besar AS di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat (22/4).
Sementara itu, terkait dengan uji coba rudal terbaru yang dilakukan oleh China, dirinya mengatakan belum menerima laporan tentang hal tersebut. "Jadi, saya belum bisa berkomentar soal itu," pungkasnya.
Sebelumnya pada Rabu lalu diberitakan bahwa China telah melakukan uji coba terbaru rudal balistik antar benua miliknya, Dongfeng-41 (DF-41). Rudal ini merupakan rudal balistik dengan jarak tempuh terpanjang di dunia.
Rudal balistik Dongfeng-41 adalah rudal balistik interkontinental berbahan bakar padat road-mobile yang dapat menembakkan 6 sampai 10 hulu ledak nuklir terhadap sebuah target pada jarak lebih dari 10 ribu kilometer.
Uji coba itu dilakukan bertepatan dengan kunjungan Menteri Pertahanan AS Ashton Carter ke kapal induk USS Stennis yang sedang berlayar di Laut China Selatan. (esn)
♘ sindonews
Sukhoi SU 30 MK2 TNI AU
Sepanjang dua pekan ini ada beberapa berita yang mengejutkan sekaligus juga membuat kita heran. Berita yang mengejutkan itu adalah hendak menjadikan Natuna sebagai pangkalan militer segala matra, kemudian menjadikan Morotai sebagai basis militer berskala besar. Tak kalah menarik juga menjadikan Tanjung Pinang sebagai pangkalan skuadron. Disela-sela berita rencana besar itu kita juga dibuat heran karena ternyata insiden Natuna dengan kapal Cina baru-baru ini sudah dianggap selesai alias diselesaikan secara “adat”.
Bak gayung bersambut neh karena tak lama kemudian ada pernyataan Menko Polhukam Luhut Panjaitan yang memberi sinyal bahwa anggaran militer Indonesia yang memakai formula PDB (Produk Domestik Bruto) akan sampai di angka nominal 250 trilyun per tahun mulai 3 tahun ke depan. Artinya bila angka itu tercapai ada kenaikan yang sangat tajam lebih dari 100%. Angka ini juga mampu menggeser kepemimpinan anggaran pertahanan di ASEAN yang selama ini dipegang Singapura.
Sesungguhnya saat ini kita sedang berpacu dengan cuaca kawasan yang semakin tak menentu, sulit diprediksi. Pepatahnya dikira panas sampai petang ternyata hujan tengah hari, pakai petir lagi. Ini mengkiaskan cuaca Natuna yang dikira tak bergelora gelombangnya “sampai petang nanti” ternyata diguyur insiden gelombang panas tak terduga yang mencederai kehormatan teritori NKRI.
Jakarta kaget, marah lalu bersikap tahu diri. Kaget karena segitu-gitunya Cina merangsek perairan Natuna tanpa merasa malu, padahal dalam hal kerjasama ekonomi sedang mesra-mesranya. Marah, karena harga diri teritori diusik di siang bolong, dan jadi berita internasional. Lalu akhirnya tahu diri dengan segala pertimbangan diplomatik, ekonomi dan militer, tak lama kemudian case closed. Penonton kecewa.
Itulah cuaca kita hari ini. Tetapi dalam bahasa militer insiden itu menjadi mata pelajaran penting bahwa hanya dengan memperkuat otot militer maka kewibawaan teritori bisa ditegakkan. Tidak bisa tidak. Maka memperkuat Natuna tidak bisa lagi dengan program jalan santai, jalan biasa tetapi harus dikebut menjadi jalan cepat atau berlari secepatnya. Infrastruktur militer harus dikerjakan dengan percepatan dan intensitas tinggi.
Sementara itu kita belum melihat percepatan di bidang penyediaan alat pukul yang dikenal dengan alutsista itu. Mestinya tidak menjadi bertele-tele soal penandatanganan kontrak pembelian jet tempur penggentar Sukhoi SU35 atau jadwal kedatangan F16 blok 52 Id yang terkesan disepelekan produsen. Kita membutuhkan segera armada F16 itu untuk kegiatan patroli udara saat ini. Bahkan kita masih butuh F16 seri terbaru untuk mengawal kadaulatan teritori negeri ini. Kita juga butuh jet tempur Sukhoi SU35 tidak hanya delapan tetapi delapanbelas.
Infrastruktur militer kita sudah cukup memadai. Lihat saja pangkalan udara strategis Medan, Tarakan, Biak, Kupang semua siap menampung jet tempur berbagai jenis tetapi harus diakui kuantitas jet tempur itu masih sangat kurang. Setidaknya kita butuh 3 skuadron F16 dan 2 skuadron Sukhoi untuk persebaran patroli dalam 3 tahun ke depan. Itu hanya untuk patroli, kalau untuk disegani dan menghadapi kondisi darurat perlu dua kali lipatnya.
Oleh sebab itu rencana besar terhadap Natuna dan Morotai tentu kita sambut dengan semangat spartan. Tetapi tentu tidak hanya itu kan. Kupang dan Biak juga prioritas untuk menjaga wilayah timur yang di selatannya banyak pergerakan pesawat tempur Australia dan AS. Lebih baik fokus dulu pada Natuna, Biak dan Kupang. Cukupi kebutuhan jet tempur berkualitas di wilayah ini.
Angkatan Laut Indonesia menjadi garda terdepan untuk menjalankan misi ketahanan teritori. Maka dengan anggaran yang mulai membesar tahun depan dan seterusnya kita meyakini akan ada pertambahan kapal perang permukaan dan kapal perang bawah air. Pertambahan itu sangat relevan jika mengambil kelas destroyer atau fregat. Maka proyek PKR 10514 sangat bagus dilanjutkan sampai mencapai bilangan nominal 20 unit. Demikian juga dengan penambahan kapal selam, sangat dimungkinkan kita menambah kapal selam selain kelas Changbogo.
Rencana besar tentu harus ditopang dengan anggaran besar. Angka 250 T yang dicapai mulai tahun 2019 memberikan harapan indah, harapan bangga, harapan jaya, dan harapan hebat. Tetapi bagi prajurit harapan-harapan tadi tentu akan menjadi harapan palsu jika kesejahteraan prajuritnya tidak ikut meningkat. Maka harapan kita peningkatan anggaran yang melonjak tajam itu ikut juga mendongkrak take home pay kesejahteraan prajurit yang telah dibaiat kontrak mati untuk NKRI.
Kita meyakini mulai tahun 2020 nanti akan kelihatan postur kehebatan militer kita. Memang tidaklah mungkin bisa mengimbangi Cina tetapi setidaknya kita mampu membentak dan menyengat dia jika berani masuk Natuna. Sebab kalau untuk perang terbuka resiko terburuknya bisa memicu perang keroyokan alias perang dunia III padahal di sisi lain kemajuan ekonomi, kesejahteraan dan teknologi ke depan sudah sangat luar biasa. Apakah itu mau dihancurkan, pasti pihak sana berfikir dua kali untuk itu. Tetapi kalau untuk menggertak, Cina paling suka itu. Maka supaya kita tidak kalah gertak ya persiapkan natuna sehebat mungkin.
Menguatkan Natuna dan Morotai adalah bagian dari menguatkan beton teritori. Kita harus selalu waspada menghadapi gangguan cuaca ekstrim yang selalu mengancam. Maka cobalah ramuan penting untuk tolak angin dan tolak demam teritori dengan cara ini : taburkan belasan jet tempur, sebarkan puluhan kapal perang, luncurkan satu dua butir kapal selam. Lalu perhatikan apa yang akan terjadi. Kalau masih juga demam berkepanjangan maka hubungi dokter secepatnya. Dokter itu bisa bernama Jepang, AS dan Australia.
****
Jagarin Pane / 22 April 2016
♘ anlisisalutsista
Di Belawan
TNI Angkatan Laut berhasil menangkap Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera China FV Hua Li-8, dengan menggunakan dua Kapal Perang yaitu KRI Viper-820 dan KRI Pati Unus–384 di Belawan, Sumatra Utara, Jumat (22/4/2016).
TNI Angkatan Laut berhasil menangkap Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera China FV Hua Li-8, dengan menggunakan dua Kapal Perang yaitu KRI Viper-820 dan KRI Pati Unus–384 di Belawan, Sumatra Utara, Jumat (22/4/2016).
Sebelum dilakukan penangkapan, TNI Angkatan Laut menerima informasi adanya kapal berbendera China yang merupakan buronan Interpol Argentina sedang berada di wilayah perairan Indonesia.
Setelah menerima informasi tersebut, dengan segera TNI Angkatan Laut mengirimkan dua KRI yaitu KRI Viper-820 dan KRI Pati Unus–384 untuk melakukan pengejaran.
Posisi terakhir sebelum ditangkap, KIA FV Hua Li-8 berada di wilayah perairan 29 Nautical Mile dari Lhokseumawe Sumatra.
Diketahui KIA FV Hua Li-8 merupakan kapal yang melakukan modus operandi pelanggaran dengan melakukan penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan Argentina pada 29 Februari lalu, dan sepanjang pelayaran serta melakukan perdagangan dan perbudakan.
Saat ini, kapal tersebut tengah dibawa ke Lantamal I Belawan untuk penyidikan lebih lanjut.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto, mengatakan bahwa TNI Angkatan Laut dalam perannya sebagai penegak hukum dilaut, akan menindak tegas pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia.
"TNI Angkatan Laut terus menggelar patroli guna meningkatkan keamanan di wilayah perairan Indonesia,” ujar Kadispenal.
♘ Tribunnews
Badak, salah satu produk PT Pindad
PT Pindad (Persero), menyepakati Nota Kesepahaman dengan perusahaan supplier fuze munisi asal Jerman, Junghans Defence untuk melakukan sinergi di bidang sistem fuze beberapa produk munisi, antara lain mortar, artileri, tank, roket, dan amunisi angkatan laut.
Penandatanganan Nota Kesepahaman ini menjadi bagian dari agenda kegiatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di acara Forum Bisnis Indonesia-Jerman di Berlin, 18 April 2016. Pindad merupakan salah satu BUMN yang mendampingi kunjungan kerja Presiden Jokowi ke negara-negara di Eropa.
"Pindad dan Junghans Defence telah sepakat melakukan sinergi di bidang solusi sistem fuze untuk mortar, artileri, tank, roket, dan amunisi angkatan laut yang akan dimulai tahun ini dengan investasi awal US$ 5 juta dan di masa depan bisa mencapai US$ 20 juta," tutur Silmy Karim, Direktur Utama Pindad dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/4/2016).
Fuze merupakan suatu perangkat yang menginisiasi proses peledakan pada munisi dalam suatu kondisi tertentu. Lanjut Silmy, penandatanganan Nota Kesepahaman ini sebagai salah satu bentuk komitmen Pindad untuk melakukan ekspansi pemasaran ke luar Indonesia.
Silmy juga menambahkan bahwa beberapa tahapan kerja sama awal telah direncanakan bersama dengan Junghans Defence, antara lain persiapan alih teknologi mekanikal mortar fuze, menyiapkan lini produksi dan perakitan di Pindad, serta pemberian hak ekspor dan pemasaran kepada Pindad dengan fokus pasar di luar Indonesia, khususnya wilayah Asia Pasifik.
"Ke depannya, Pindad dapat memasarkan fuze yang diproduksi sendiri ke pasar di luar Indonesia, terutama ke negara-negara di wilayah Asia Pasifik," ujar Silmy.
Seperti dituturkan oleh Silmy Karim, Pindad menghabiskan biaya yang cukup besar untuk pengadaan fuze. Hal ini menunjukan pentingnya kemampuan untuk dapat memproduksi fuze secara mandiri.
Alhasil, kemampuan industri pertahanan dan keamanan dalam negeri meningkat dan total devisa yang dikeluarkan negara untuk pengadaan fuze pun dapat dihemat.
"Dalam setahun, Pindad mengeluarkan biaya sekitar US$ 4 juta untuk pengadaan fuze. Kerja sama ini diharapkan tidak hanya mendukung Pindad untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan dan keamanan, tetapi juga dapat menghemat devisa yang dikeluarkan negara," terang Silmy.
Penandatanganan Nota Kesepahaman merupakan salah satu agenda acara dalam Forum Bisnis Indonesia-Jerman, suatu kegiatan yang mempertemukan investor dan pemerintah kedua negara untuk membicarakan investasi jangka panjang, dengan fokus utama pada bidang ekonomi. Selain Pindad, beberapa perusahaan Indonesia juga turut menandatangani kesepakatan kerja sama, yakni PT Aneka Tambang (Persero), Tbk dengan Ferrostaal dan PT PLN (Persero) dengan Siemens AG.
(feb/hns)
♘ detik
Ilustrasi kapal desain PT Palindo. ☆
Menurut website Malaysian Defence.com, Indonesia menawarkan kapal maritim untuk Malaysia.
PT Palindo di Batam yang telah memproduksi beberapa kapal perang pesanan TNI AL menawarkan kapal dengan panjang 90 meter untuk kepentingan Maritim Malaysia.
PT Palindo sendiri akan berkerjasama dengan perusahaan lokal, Tenggara Nasa SDN BHD untuk memproduksi kapal OPV permintaaan Malaysia.
Bila tender menang, rencananya akan dibangun sebanyak 3 unit dengan budget tahun 2016. Dan kapal sendiri akan dibangun di galangan kapal lokal di Malaysia. [Malaysiandefence]
☠ Garuda Militer
Disuplai Hanwha Thales
HanwhaThales AESA radar (HanwhaThales) ☆
Militer Korea Selatan Rabu, 20/4/2016 memilih Hanwha Thales sebagai mitra prioritas dalam pengembangan radar canggih untuk proyek jet tempur KFX, kata para pejabat Korea Selatan.
Menurut anggota Defense Acquisition Program Administration/ DAPA, lembaga negara untuk Pembangunan Pertahanan ini memilih pemasok lokal Hanwha Group, sebagai pemenang lelang untuk radar Active Electronically Scanned Array / AESA. Radar ini akan digunakan untuk proyek Korea Fighter Experimental, atau KF-X.
Sinyal dari radar AESA akan tersebar di band frekuensi sehingga sulit dideteksi. Hal ini memungkinkan pesawat untuk tetap tersembunyi saat mengirim sinyal radar.
Hanwha Thales mengalahkan saingannya LIG Nex1 Co, yang juga telah berlomba untuk mendapatkan tempat dan sekarang antri untuk negosiasi berikutnya.
Negosiasi DAPA dengan Hanwha Thales dan dijadwalkan untuk menandai kesepakatan pada bulan Juni 2016.
“Kapasitas kemampuan teknologi dan efisiensi biaya menjadi dua kategori utama dalam memilih mitra negosiasi yang menjadi prioritas, termasuk urusan keamanan dan dapat melakukan kerjasama dengan industri lokal Korea selatan untuk skala kecil dan menengah,” kata seorang pejabat ADD.
Dia mengatakan LIG Nex1 Co, dianggap calon yang lebih menonjol, tapi memiliki biaya yang relatif lebih mahal dari rivalnya.
Proyek jet dalam negeri ini berupaya menghasilkan 120 jet tempur dengan teknologi dalam negeri dengan anggaran 1,8 triliun won atau USD 1,6 miliar.
Keputusan itu dibuat pada Defense Acquisition Program Executive Committee ke-94 yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Han Min-koo.
Pada pertemuan tersebut, para pejabat juga memutuskan mengalokasikan dana 1,1 triliun won untuk proyek peluru kendali anti-tank, bernama “Hyeongung” atau “Raybolt,” selama tujuh tahun ke depan. [Koreaherald.com]
Pesawat Tempur Su-35 Rusia. (Marina) ☆
Angkatan udara Indonesia kemungkinan akan segera diperkuat dengan armada pesawat canggih buatan Rusia Su-35 setelah pejabat senior dari perusahaan Rusia, Rostec mengungkapkan bahwa negosiasi kontrak pembelian pesawat tempur multiperan itu akan segera dimulai.
“Dasar keputusannya telah diambil dan kami menunggu dimulainya pembicaraan,” demikian disampaikan Viktor Kladov, Kepala Departemen Kerjasama Internasional Rostec dalam wawancara yang yang dilansir Sputnik, Kamis (21/4/2016).
“Kami menanti kunjungan dari Menteri Pertahanan Indonesia ke Moskow untuk menghadiri konferensi keamanan internasional. Kami akan mengadakan pertemuan di sela-sela konferensi, kami mendapatkan kemajuan kea arah ini,” tambahnya.
Kladov mengatakan negosiasi yang akan dilakukan dengan pihak Indonesia kemungkinan akan mmbicarakan pemesanan hingga 18 unit pesawat.
Selain mengenai pembelian Su-35 tersebut, pihak Rusia juga akan melakukan pembicaraan awal terkait pengiriman kapal selam diesel elektrik kelas Kilo Project 636 Varshavyanka dengan Pemerintah Indonesia.
“Konsultasi awal tengah digelar. Indonesia memiliki ketertarikan yang kuat dalam pengembangan kerjasama militer dan teknik dengan Rusia dan kami telah bekerjasama di tiga bidang, yaitu angkatan darat, udara, dan angkatan laut. Kami menggelar beberapa konsultasi, termasuk mengenai subjek ini (Project 636),” ujarnya.
Project 636 Varshavyanka adalah kapal selam berteknologi siluman yang memiliki kemampuan untuk melakukan serangan ke darat serta pemukaan dan bawah laut. Pada 2016, Armada Rusia di Laut Hitam telah mengerahkan enam unit kapal selam jenis ini.
(dka)
Its armament includes six torpedo tubes of 533 mm, mines and missiles Kalibr systems
Ilustrasi Rusia submarines ☆
Russia and Indonesia began preliminary consultations on the provision of Russian submarines of the project 636 Varshavianka, communicated the director for cooperation and regional policy of the Russian Corporation, Victor Kladov.
"Preliminary consultations are carried out", said in an interview with RIA Novosti.
He said that Indonesia shows great interest in the development of military-technical cooperation with Russia and the parties already cooperate in three areas: the army, the Airforce and the Navy.
Varshavianka class submersibles are third generation, have a crew of 52 people, displace 3,950 tons, can sail at a speed of up to 20 knots and go down to 300 meters deep.
They are able to detect the presence of enemy to distances up to four times greater than the scope of similar submarines from other countries.
Its armament includes six torpedo tubes of 533 mm, mines and missiles Kalibr systems.
NATO has described these submarines as a "black hole in the sea" by how difficult that is to detect them.
Jaga Keutuhan NKRI
Kapal LCU produksi DKB Batam [kaskus]. ☆
PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Batam secara resmi meluncurkan kapal LCU 1200 DWT yang diberi nama Angkatan Darat Republik Indonesia-50 (ADRI-L) pesanan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).
Kegiatan ini diadakan di PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Batam, di Kabil pada pukul 09.00 WIB, Rabu (20/4).
Direktur Pembekalan Angkutan Angkatan Darat, Brigjen Taat Budianto mengatakan kapal LCU 1200 DWT ini akan membantu angkatan darat dalam berbagai kegiatan negara, terutama untuk mobilisasi peralatan, perbekalan serta prajurit TNI AD.
“Kapal ini tentu sangat membantu baik itu untuk operasional maupun untuk perang, serta mengembangkan kreativitas dan inovasi guna mendukung kerja secara operasional,” kata Taat.
Taat menambahkan pemerintahan menyadari Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar, tentunya mempunyai sisi negatif dan sisi positifnya. Sisi positif kekayaan hasil laut Indonesia sangat memesona. Ibarat harta yang tersimpan, sehingga banyak godaan yang datang untuk memiliki kekayaan ini. Sedangkan sisi negatifnya dengan kekayaan ini, tentunya kelautan ini akan mudah dimasuki penyusup yang mencari keuntungan sebesar-besarnya.
“Oleh sebab itu kita perlu kesiapan untuk menjaganya, dan angkutan air (kapal) merupakan kuncinya untuk menjaga kekayaan kelautan Indonesia,” jelasnya.
Terpisah, Direktur Pemasaran PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), M. Tukul Harsono mengatakan kapal LCU 1200 DWT diresmikan bulan Mei di Jakarta dan akan diserahkan menjadi salah satu aset TNI AD.
“Hari ini hanya pemberian nama saja, karena ini kapal yang ke-50 dipesan Perbekalan Angkatan Darat yang tersebar di Indonesia, maka kami memberi nama ADRI-L, dimana L dalam bahasa romawi berarti 50,” Tukul menjelaskan.
Kapal LCU 1200 DWT menelan biaya Rp 53 miliar dan sesuai kontrak jual beli, pembangunan kapal ini dimulai dari 2013 hingga 2015.
“Berhubung karena adanya gangguan operasional kapal LCU 1200 DWT ini baru diluncurkan 2016 ini,” imbuhnya.
Adapun spesifikasi kapal LCU 1200 DWT memiliki panjang 79,50 meter, lebar kapal 14.00 meter, tinggi geladak utama 7,80 meter, tinggi sarat air 2,90, mesin penggerak 2×1500 horse power, kecepatan maksimum 12 knot, total beban 2.400 ton, dengan kapasitas 43 awak kapal, tangki bahan bakar 250.000 liter, dan jarak jelajah 2.880 NM.
“Kegunaan kapal ini nantinya muatan tank Leopard sebanyak enam unit yang dibawa dari Jerman dan transporter sebanyak satu unit,” ucapnya.
Tukul juga berharap semoga dengan suksesnya peluncuran ini, akan ada kerja sama yang berkelanjutan sesuai dengan program yang dicanangkan pemerintahan Presiden Jokowi Widodo dengan selalu menjaga poros maritim dan terus mengembangkan wisata Indonesia serta menjaga NKRI.
“Kami PT DKB bangga menjadi pendukung TNI AD dalam memenuhi kebutuhan peralatan dalam menjalankan fungsi pertahanan NKRI yang dicintai ini,” tutupnya.
Hadir juga dalam peluncuran tersebut Danrem 033, Brigjen Madsuni, Dandim 0316/Batam, Letnan Kolonel Infantri Andreas Nanang Dwi, serta Dan Lanal Batam, Kolonel Laut R.Eko Suyatno.
Dihadiri juga oleh Syahbandar Batam, Mozes I Karaeng, Kepala Biro Klasifikasi Cabang Batam, Arief Nurcahyo dan sekitar 40 perwira tinggi dan menengah Kodim 0316/Batam. (cr12)
Full alutsista untuk Sukhoi (pr1v4t33r)
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ingin menaikkan anggaran pertahanan nasional khususnya pada aspek pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
"Anggaran pertahanan kita selalu di bawah satu persen dari GDP, pernah lebih (satu persen) tapi turun lagi. Akan kita usahakan untuk naik," tutur Luhut saat mengisi agenda kuliah umum di Universitas Indonesia, Depok Jawa Barat, Rabu (20/4).
Berdasarkan pemaparan yang dia sampaikan, saat ini pengeluaran anggaran pertahanan masih terlalu banyak dihabiskan untuk belanja pegawai, sedangkan proporsi untuk alutsista dinilai masih kurang.
Oleh sebab itu, Luhut menyampaikan akan menyiasati hal tersebut dengan meningkatkan kerja sama pertahanan melalui sistem Transfer of Technology (ToT) dengan negara yang menjadi partner pembelian alutsista sehingga kemampuan daya reka mereka bisa ditiru Indonesia.
"Anggaran pertahanan akan ditingkatkan terus. Kita naikan dari 0,85 persen ke satu persen, hingga nanti bisa mencapai di atas satu persen. Kita harap di 2019 bisa mendekati Rp 250 triliun untuk anggaran pertahanannya," tuturnya menjelaskan.
Namun demikian, pemerintah juga tidak akan meninggalkan tingkat kesejahteraan pegawai di jajaran militer dan pertahanan. Luhut berjanji untuk menaikan upah pegawai TNI dan pertahanan agar tidak timpang dengan tingkat pendapatan nasional.
"Walaupun alutsista kita naikan tapi untuk pegawai juga akan diusahakan naik. Misal anak saya pangkat mayor di Kopassus (gajinya) hanya Rp 6 juta per bulan. Kalah dengan pegawai bank yang bisa Rp 10 juta per bulan," ujarnya mencontohkan.
Dia menilai, sebagai negara besar, Indonesia tidak bisa membiarkan terjadinya kesenjangan di dalam pegawai pertahanan. Oleh sebab itu dirinya akan berusaha untuk melakukan perubahan yang lebih baik di bidang pertahanan.
Kelompok Abu Sayyaf (Foto: Tim detikTV)
Nasib 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf masih belum jelas. Namun ada perkembangan terbaru soal upaya pembebasan mereka. Pemerintah memastikan mereka akan ditebus dengan uang dari perusahaan.
Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, keputusan ini diambil oleh perusahaan. Saat ini, proses pembayaran sedang berjalan.
"Bukan kami, kita nggak bayar uang tebusan, tapi perusahaan," kata Luhut saat ditemui di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Rabu (20/4/2/2016).
"Uang perusahaan murni," sambungnya.
Menurut Luhut, hal ini bukan berarti menunjukkan sikap pemerintah yang lemah atau menyerah. Namun konstitusi di Filipina memang tidak membolehkan ada operasi militer asing di sana. Langkah selanjutnya adalah menjaga pengamanan di sekitar wilayah perairan Indonesia dan Filipina.
"Seterusnya nanti kita kombinasi antara berjaga dan lainnya. Kita sudah bikin SOP baru, jelasnya besok pagi nanti saya jelaskan," tegasnya.
10 WNI itu merupakan awak kapal tug boat Brahma 12 yang menarik kapal tongkang Anand 12 yang berisi 7.000 ton batubara. Kapal tersebut milik PT Patria Maritime Lines, anak perusahaan dari PT United Tractors Pandu Engineering.
Kelompok Abu Sayyaf sebelumnya meminta tebusan 50 juta peso atau Rp 15 miliar dan dibayarkan paling lamat pada 8 April 2016. Namun hingga tenggat waktu lewat, belum ada informasi apakah tebusan sudah dibayarkan atau belum. (mad/mad)
Filipina Imbau Indonesia Tak Bayar Tebusan ke Abu Sayyaf
Militer Filipina mengimbau agar tidak ada pembayaran uang tebusan bagi warga negara asing yang disandera kelompok Abu Sayyaf maupun militan lain di wilayahnya. Hal ini demi menghentikan 'industri' penculikan yang muncul di perairan negara tersebut.
"Angkatan Bersenjata terus mendorong semua orang untuk menjalankan kebijakan pemerintah soal no ransom policy," tegas juru bicara militer Filipina, Brigadir Jenderal Restituto Padilla kepada wartawan, seperti dilansir Reuters, Rabu (20/4/2016).
Pernyataan Padilla itu menanggapi laporan media yang mengutip pernyataan menteri Indonesia bahwa uang tebusan untuk 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera Abu Sayyaf akan dibayarkan dengan uang dari perusahaan.
Dalam pernyataannya, Padilla menegaskan otoritas Filipina tidak ingin pembayaran tebusan justru menambah subur praktik penculikan di wilayah perairannya. Otoritas Filipina berupaya keras untuk memutus aliran dana yang berpotensi memperkuat kelompok pemberontak dan militan semacam itu.
"Menghalangi berkembangnya 'industri' (penculikan) semacam ini," sebut Padilla.
Dalam pernyataan sebelumnya, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan keputusan pembayaran uang tebusan ini diambil oleh perusahaan. Saat ini, lanjut Luhut, proses pembayaran sedang berjalan. Kelompok Abu Sayyaf sebelumnya meminta tebusan 50 juta peso atau Rp 15 miliar.
Otoritas Filipina selama ini jarang membahas dan mempublikasikan pembayaran tebusan. Ditambahkan Padilla, operasi militer untuk menyelamatkan para sandera masih terus dilakukan.
"Keselamatan para korban penculikan menjadi perhatian utama kami," jamin Padilla.
Selain 10 WNI, masih ada 4 WNI lain serta 4 warga Malaysia yang diculik kelompok bersenjata di perairan yang sama dengan lokasi penculikan 10 WNI. Sementara itu, informasi lain menyebut masih ada lima warga negara asing lainnya, termasuk 2 warga Kanada yang juga disandera di pulau terpencil Jolo, yang dikenal sebagai markas kuat kelompok Abu Sayyaf. (nvc/nrl)
Ilustrasi foto pengikut Kelompok Santoiso yang Target operasi.
