Diharapkan ganja garapan para tentara ini bisa menurunkan harga mariyuana yang terlalu malah. Sebelumnya ganja di italia diimpor dari Belanda. (Ilustrasi/Thinkstock) ★
Militer di Italia punya tugas baru selain menjaga keamanan negara tersebut yaitu menjadi petani ganja. Pemerintah Italia mengerahkan militer untuk menggarap ladang ganja yang panennya akan digunakan untuk pengobatan.
Diberitakan The Independent, Jumat (1/5), militer Italia mulai memperkenalkan ladang ganja pertama mereka pekan ini setelah mendapatkan perintah pada September lalu. Pemerintah Italia memberikan target produksi 100 kilogram obat dari ganja yang diolah pihak militer.
Ladang ganja ini terletak di fasilitas farmasi militer di Florence. Saat memperkenalkan garapan mereka, terlihat pohon ganja yang tumbuh subur.
"Tujuan operasi ini adalah memenuhi pasokan untuk pasien yang membutuhkan produk medis yang tidak selalu tersedia di pasaran ini, dengan harga yang lebih murah," kata Kolonel Antonio Medica kepada media Corriere della Sera.
Di Italia penggunaan obat berbahan mariyuana diperbolehkan dengan resep dokter. Namun harganya sangat mahal karena bahan pembuatnya yang langka. Selain itu, mariyuana tidak masuk dalam obat-obatan yang diganti ongkosnya oleh pemerintah.
Saat ini, pasokan mariyuana di Italia diimpor dari Belanda dengan harga jual 35 euro atau lebih dari Rp 500 ribu per gram.
"Kami ingin menurunkan harganya hingga di bawah 15 euro (Rp 218 ribu), mungkin sekitar 5 euro (Rp 72 ribu) per gram," ujar Medica.
Militer dipilih sebagai penggarapnya karena memiliki fasilitas dengan sistem keamanan dan pengawasan yang tinggi. (den)
KRI Tjiptadi 381 ★
KRI Tjiptadi 381 yang sedang melaksanakan Satuan tugas INDINDO 25/15 menyelamatkan dua nelayan Aceh, setelah hampir tiga malam terapung di perairan Pulau Rondo, akibat perahu mereka mengalami kerusakan.
Danlanal Sabang Kolonel Laut (P) Sujatmiko yang dihubungi dari Banda Aceh, Sabtu menyatakan, kedua nelayan yang berasal dari Ulee Lheue, Banda Aceh itu atas nama Muhammad Rafi (19) dan Irfandi (30) dalam kondisi sehat.
Danlanal yang didampingi Pasintel Lanal Sabang Mayor Laut (T) Muhammad Akbar menyatakan, kapal Basarnas Aceh Jumat (1/5) pukul 16.45 WIB menerima informasi dari kapal perang Turki TCG F 495 Gendiz yang sedang melakukan perjalanan laut menuju Jepang bahwa di perairan atas Pulau Rondo berjarak sekitar 40 mil dari pelabuhan Ulee Lheue terdapat perahu nelayan yg sedang terapung dan membutuhkan bantuan.
Perahu nelayan tersebut melambaikan tangan kepada kapal perang Turki yg sedang melintas, namun tidak berani memberikan pertolongan, karena perahu nelayan masih di perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia, katanya.
Setelah mendapatkan informasi dari Basarnas Aceh, kata Danlanal, pihaknya segera melaksanakan koordinasi dengan Komandan Satgas INDINDO - 25/15 yang saat ini Onboard di KRI Tjiptadi - 381 Kolonel Laut (P) Rachmad Jayadi untuk dilaksanakan Sar bantuan.
Mendapatkan laporan itu, Dansatgas Rachmad Jayadi segera memerintahkan Komandan Kri Tjiptadi Letkol Laut Erry Pratama Yoga segera melaksanakan persiapan kapal berlayar dan bertempur.
Pada pukul 18.23 WIB, KRI Tjiptadi bertolak dari dermaga Lanal Sabang menuju posisi kapal nelayan. Pada pukul 20.30 WIB, KRI Tjiptadi menemukan perahu nelayan UPIN, kemudian mengevakuasi dua orang tersebut, katanya.
Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam akhirnya kedua nelayan dan kapalnya tiba di dermaga Lanal Sabang pada pukul 01.15 WIB dini hari.
Danlanal Sujatmiko menyatakan, menurut keterangan nelayan tersebut mereka telah terapung-apung di laut selama 3 malam yang berangkat dari pelabuhan Ulhee Lheue pada hari Selasa (28/4).
Anggaran militer berbagai negara ★
Adalah Komisi I DPR beberapa waktu lalu menggemakan kembali semangat berpertahanan dengan menargetkan anggaran belanja tentara bisa mencapai Rp. 200 T setiap tahun di era pemerintahan Jokowi. Jika itu tercapai maka dipastikan anggaran pertahanan Indonesia akan menjadi nomor satu di ASEAN mengungguli Singapura. Dengan anggaran pertahanan tahun 2015 sebesar Rp. 102 T Indonesia menduduki ranking kedua setelah Singapura.
Yang menarik disini adalah, biasanya tradisi untuk mengekspose peningkatan anggaran pertahanan selalu dikumandangkan secara berulang dari kementerian shohibul bait lewat berbagai kesempatan seremoni atau jumpa pers. Ternyata perjuangan untuk menambah anggaran hulubalang republik sudah dimudahkan oleh parlemen. Ini membuktikan bahwa keinginan untuk memperkuat otot tentara sudah disepakati bulat oleh seluruh struktur bingkai kebangsaan, utamanya yang bernama pemerintah dan parlemen.
Meski pencapaian anggaran 200 T itu dengan syarat dan ketentuan berlaku antara lain indikator pertumbuhan ekonomi 7% sesungguhnya semangat menuju pertumbuhan ekonomi dan militer itu menjadi harapan semua pihak. Sesungguhnya kita telah berada dalam pertumbuhan kesejahteraan menuju tingkat yang lebih baik apalagi subsidi BBM telah dihapuskan dan dialihkan untuk pembangunan sektor infrastruktur secara besar-besaran. Contohnya pembangunan jalan tol ratusan kilometer Solo-Kertosono dan Bakauheni-Palembang diambil alih oleh Pemerintah lewat BUMN infrastruktur.
Kita baru memulai pembangunan infrastruktur secara besar-besaran dan itu baru akan kelihatan nilai jerih payahnya minimal 3 tahun mendatang. Dengan anggaran subsidi BBM yang mampu melipatgandakan kekuatan anggaran infrastruktur, ditambah asupan gizi investasi Cina untuk membangun berbagai paket infrastruktur di tanah air yang mencapai US $ 50 milyar maka diprediksi mulai tahun 2018 akan memberikan kekuatan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dicita-citakan bersama.
Oleh sebab itu sebagaimana rangkaian sebab akibat tadi, maka pertambahan anggaran pertahanan sebesar 200 T diyakini akan bisa dicapai pada tahun 2018 atau 2019. Ini perhitungan prediksi berdasarkan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam perjalanan peningkatan kesejahteraan. Kita meyakini bahwa pencapaian yang diharapkan itu bisa tercapai tentu dengan program-program extra ordinary yang dikawal ketat oleh pemerintah bersama DPR.
Belanja militer Indonesia adalah hasrat yang harus terus dihembuskan karena kita tidak ingin dikata-katain begini, sudah kemalingan baru pasang teralis. Kita ingin pagar teritori dijaga ketat oleh kapal-kapal perang, kapal selam dan jet tempur yang mampu menggonggong dan menggigit. Jangan hanya menggonggong tapi ketika ditimpuk batu sama tetangga lalu bungkam atau bahkan terkaing-kaing. Jadi pengawalnya harus berkelas herder bukan anjing kampung atau bahkan pudel. Kalau kita ingin mengumandangkan NKRI harga mati maka alutsista berkelas herder dan kesejahteraan prajurit yang cemerlang juga harga mati dong.
Kementerian Pertahanan tentu sudah punya rencana-rencana bagus untuk memilih alutsista terbaik bagi TNI juga peningkatan kesejahteraan prajuritnya. Artinya usulan-usulan yang diajukan user itulah yang menjadi pilihan utama untuk memperkuat berbagai jenis alutsista yang diinginkan. Termasuk mengumandangkan semangat memperkuat militer dengan maksud untuk memastikan kekuatan daya berpertahanan “tidak malu-maluin” jika suatu hari kemudian terjadi konflik dengan negara lain.
Mengumandangkan semangat berpertahanan adalah untuk memberikan keyakinan kepada semua komponen bangsa bahwa kondisi dinamis kawasan tidak bisa diprediksi. Jadi kita wajib memperkuat alat pertahanan kita meski kita tidak ingin berperang dengan jiran, tidak ingin konflik dengan negara lain. Mengedepankan hal-hal yang berbau klise seperti kita tidak mungkin berperang dengan negara lain, negara-negara ASEAN baik-baik semua, kita tidak punya masalah dengan Cina atau Australia tidak akan menganggu kita, lebih baik fokus pada bencana alam, adalah sebuah opini untuk meremehkan hakekat pertahanan itu sendiri.
Kita masih sangat membutuhkan skuadron-skuadron fighter, puluhan kapal kombatan, belasan kapal selam dan berbagai alutsista berdaya hancur tinggi untuk memastikan nilai NKRI harga mati itu. Maka peningkatan anggaran pertahanan yang terus menerus sangat dibutuhkan oleh negeri ini karena luasnya wilayah yang harus dijaga dan memastikan tidak adanya gangguan teritori bahkan rencana agresi negara lain karena kita punya militer yang kuat.
Pencapaian anggaran 200T tentu bukan sebuah mimpi. Kita meyakini kita bisa mencapai nominal itu bahkan akan melewatinya mulai tahun 2020 mendatang. Pencapaian anggaran sebesar itu tentu mampu mensumringahkan kita karena dengan dana itu kita bisa belanja alutsista berkualitas dan berteknologi terkini seirama dengan peningkatan kesejahteraan prajurit.
Mewibawakan sebuah harga diri bangsa tentu dengan mengembangkan postur kesejahteraan dan kekuatan. Mewibawakan sebuah teritori dan eksitensi negara tentu dengan memperkuat pagar pertahanan. Kita sudah memulainya dengan menggelontorkan belanja militer dalam jumlah besar. Kita akan terus membangun kekuatan itu sampai kemudian nilai kewibawaan dan kegagahan tadi muncul dari kesimpulan yang diambil oleh mereka yang hendak mencoba mengganggu.
****
Jagarin Pane / 02 Mei 2015
Kapal perang KRI Pattimura melakukan operasi di perbatasan Malaysia. Kapal dengan nomor lambung 371 itu menyergap 5 kapal asing yang tengah mencuri ikan di perairan Natuna. Sebanyak 65 anak buah kapal asal Thailand diamankan.
"KRI Pattimura 371 berpatroli dari Ranai. Pada saat melakukan operasi di perbatasan Malaysia, KRI Pattimura 371 mendapatkan informasi dari salah satu mata-mata yang sudah ditempatkan di setiap sektor wilayah operasinya. Setelah mendapat informasi adanya kontak kapal asing berbendera Malaysia dan Thailand, KRI Pattimura 371 segera meluncur ke koordinat tersebut di mana posisi tersebut berada di selatan Pulau Pejantan dan di utara Belitung di perairan Natuna," ucap Asisten Kepala Divisi Senjata dan Bahari KRI Pattimura, Letda Laut (P) Denizal Hifzhan Abidin ketika berbincang, Jumat (1/5/2015).
KRI Pattimura yang dikomandani, Letkol Laut (P) Fajar Hernawan itu langsung menyusun strategi yang dipimpin oleh Kadepops KRI Pattimura Kapten Laut (P) Nana Suryana Idris. Kapal perang jenis korvet itu pun langsung meluncur.
"Saya kemudian men-jamming frekuensi. Nelayan mata-mata di wilayah sekitar kapal asing meng-update posisi terakhir kapal asing dan nelayan asing," ucap Deniz.
Setelah melakukan pengintaian selama 15 jam melalui frekuensi radio, penyergapan dilakukan siang hari. Saat itu perwira jaga Mayor Laut (P) Fery Anton Sitinjak mendapati kontak kapal asing.
"Sebelum kita menuju ke kontak tersebut, mereka berusaha lari menghindar. Ada 2 kapal asing yang berusaha lari, kami langsung melakukan penembakan peringatan. Dan kapal tersebut diperintahkan mengapung-apung di sekitaran," ujar Deniz.
Lalu sekitar beberapa mil, KRI Pattimura kembali mendapa kontak adanya 3 kapal asing yang berusaha lari dan akhirnya dikejar.
"Semua kapal asing tersebut dibawa menuju Lanal Pontianak. Semua berkat kerjasama antara TNI AL dan nelayan sekitar yang membantu untuk memberantas illegal fishing meliputi nelayan Pontianak, nelayan Pati dan nelayan Belitung," tuturnya.
Berikut 5 kapal yang membawa berton-ton ikan campuran serta anak buah kapal yang ditangkap:
1. KM Sudita 8, 10 ABK warga negara Thailand.
2. KM Jala Mitra 081, 15 ABK warga negara Thailand.
3. KM Sudita 14, 10 ABK warga negara Thailand.
4. KM Sudita 13, 15 ABK warga negara Thailand.
5. KM Sudita 5, 15 ABK warga negara Thailand.
Komandan Komando Latihan Komando Armada RI Kawasan Barat (Dankolatarmabar) Kolonel Laut (P) Gregorius Agung W.D., Membuka pelatihan calon pengawak (Cawak) Kapal Bantu Hidro Oceanography (BHO) 2, di Gedung Nanggala, Markas Komando (Mako) Koarmabar, Jalan Gunung Sahari No 67, Jakarta Pusat, Selasa (28/4).
Dankolatarmabar dalam amanatnya menyampaikan bahwa pelatihan ini sebagai tindak lanjut pengadaan kapal dalam dan luar negeri yaitu dua unit kapal bantu Hidro Oceanography maka diperlukan penyiapan personel pengawak yang memenuhi standar kemampuan cawak tersebut, baik memenuhi kecakapan dan profesionalitas.
Lebih lanjut Dankolatarmabar mengatakan bahwa untuk meningkatkan profesionalisme personel cawak kapal baru dan satuan operasional bukan lagi menjadi tuntutan, tetapi sudah menjadi kebutuhan paling dasar yang harus diwujudkan. Hal itu karena tantangan tugas mendatang semakin berat dengan penyesuaian era high technology, yang memerlukan kesiapan satuan yang didukung melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, dengan demikian pembinaan antar satuan dapat terlaksana secara ideal, tepat, baik dan benar.
Pelatihan cawak BHO 2 ini akan berlangsung selama 38 hari dari tanggal 28 April hingga 23 Juni 2015, dan diikuti 40 orang peserta. Hadir dalam kegiatan tersebut Sekdis Hidros Kolonel Laut (P) Ferial Fahroni serta Komandan Satsurvey Dishidros Letkol laut (P) Dwi Yantarto, serta perwakilan Perwira Menengah dari setiap satuan kerja yang berada di Mako Koarmabar.
(Dispenarmabar)
Gambar citra satelit yang oleh ahli diklaim sebagai lokasi eksekusi di Korut yang menggunakan senjata anti-pesawat. (HRNK)
Ahli Komite HAM untuk Korea Utara (HRNK) menyatakan, eksekusi terhadap sejumlah orang di Korea Utara (Korut) menggunakan senjata anti-pesawat ZPU-4.
Klaim itu berdasar pada analisis rekaman satelit dari lapangan tembak di pinggiran Ibu Kota Pyongyang. Rekaman itu menunjukkan korban berbaris di depan enam senjata anti-pesawat ZPU-4. Ahli mengklaim para korban eksekusi telah hancur oleh tembakan artileri itu.
Jika klaim para ahli itu benar, maka itu merupakan eksekusi paling memuakkan yang dilakukan rezim Korut terhadap rakyatnya sendiri.
Dalam rekaman itu juga tampak sejumlah truk milter, sebuah trailer besar dan bus yang diparkir di dekat lapangan tembak. Ahli percaya, adanya kendaraan itu menunjukkan bahwa para pejabat senior Korut menghadiri eksekusi itu.
Gambar-gambar citra satelit itu dirilis HRNK dan Analisis AllSource Inc, sebuah perusahaan citra satelit yang berbasis di AS. Gambar citra satelit diambil pada 7 Oktober 2014. Lokasinya di daerah pelatihan militer di Kanggon, 15 mil sebelah utara Ibu Kota Pyongyang.
”Penjelasan paling masuk akal dari adegan ini adalah eksekusi publik yang mengerikan,” kata Greg Scarlatiou, Direktur Eksekutif HRNK.
”Siapa pun yang menyaksikannya akan gemetar, meski hanya mencoba untuk membayangkan senapan mesin berat ditembakkan pada manusia,” ujarnya, seperti dilansir express.co.uk, semalam (30/4/2015). “Tubuh (korban) akan menjadi hampir seperti bubuk.”
Pemerintah Korut tidak merespons laporan analisis citra satelit itu. Sebelumnya, intelijen Korea Selatan, juga menyatakan bahwa pemimpin Korut, Kim Jong-un telah memerintahkan eksekusi terhadap 15 orang pada tahun ini, termasuk beberapa di antaranya para pejabat.(mas)
Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Australia Tony Abbott di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/10/2014) (ANTARA/Widodo S. Jusuf)★
Dalam satu forum kerja sama geopolitik dan perdagangan internasional yang digelar di Perth, Australia Barat, Jumat, bahasan tentang ketegangan politik antara dua negara bertetangga Indonesia dan Australia menjadi salah satu topik kunci.
Eksekusi mati terhadap dua warga negara Australia dua hari lalu telah memaksa Australia menaik duta besarnyaa dari Jakarta dan memicu desakan boikot terhadap Bali dan Indonesia.
Namun, apakah ini seburuk yang diberitakan koran-koran Australia?
Hadir dalam sesi yang dipandu jurnalis kawakan harian The Australian Paul Kelly itu tiga narasumber yang kompeten membahas ketegangan Indonesia-Australia pada forum "In The Zone 2015".
Stephen Smith (mantan menteri luar negeri dan Menteri Pertahanan Australia), Profesor Krishna Sen (peneliti politik dan media massa Indonesia) serta Gordon Flake (CEO Perth USAsia) memaparkan pandangannya dan strategi menghadapi ketegangan ini.
"Saya tidak percaya bila keputusan untuk mengeksekusi adalah sebuah serangan Indonesia terhadap Australia," ujar Stephen Smith yang juga Direktur Perth USAsia Centre.
Menurut akademisi Universitas Western Australia (UWA) itu, Australia sebagai negara dengan populasi sedikit harus mendekati negara-negara di kawasan seperti India, Tiongkok, Indonesia, ASEAN, dan Afrika demi kepentingan jangka panjang.
Pada 2050, Indonesia akan menjadi negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia di bawah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat.
"Bila hubungan kita tidak bagus dengan Indonesia, maka kelak ketika Indonesia menjadi pasar terbesar keempat di dunia, Australia tidak akan memperoleh keuntungan seperti yang kita punya sekarang," kata dia.
Secara hukum, lanjut dia, orang Indonesia melihat ini adalah masalah yang jelas. Hukum di Indonesia memang mengancam mati pengedar narkoba, sementara di Australia hukuman mati baru dihapuskan pada 1985 dan resmi menjadi pandangan politik nasional pada 1990-an.
Dalam satu wawancara pada 2012, Perdana Menteri Australia Tonny Abbott yang saat itu pemimpin partai oposisi, mengaku setuju dengan hukuman mati terhadap pembunuh massal, meskipun ia dan partainya tidak berencana menghidupkan kembali hukuman mati di Australia.
Saat itu Tonny Abbott berpandangan bahwa pembunuh berdarah dingin yang membunuh ratusan orang patut dihukum paling keras, yaitu hukuman mati.
Pandangan publik di Indonesia dan Australia tentang hukuman mati juga beragam, dan ini telah menjadi komoditas politik, baik buat politisi di Indonesia maupun di Australia.
"Saya perkirakan sekitar 25-30 persen orang di Indonesia tidak setuju dengan hukuman mati, dan banyak organisasi di Indonesia yang memperjuangkan penghapusan hukuman mati," ujar Krishna Sen yang adalah profesor kajian Indonesia dan Dekan Faculty of Arts UWA.
Tapi sekali lagi, publik Indonesia dan Australia itu sangat beragam. Menyamakan semua orang ke dalam satu pernyataan politik tidaklah bijak.
Sebagai Presiden yang baru, Joko Widodo memiliki pendekatan yang berbeda terhadap eksekusi mati bagi warga Australia. Berbeda dari peminpin pendahulunya, Soesilo Bambang Yudhoyono. "Kita harus pahami konteks latar belakang partai politik serta pandangan ekonomi ultranasionalisnya," ujar Krishna yang fasih berbahasa Indonesia ini.
Hal senada disampaikan Gordon Flake, warga Amerika Serikat yang memimpin pusat kajian kerja sama kawasan Amerika dan Asia berbasis di Perth.
"Ketika orang Australia protes mengapa pengumuman eksekusi mati dilakukan pada ANZAC Day, lalu muncul semacam nuansa nasionalime yang terbakar di sebagian hati orang Australia, saya tidak bisa memahami kenapa hal itu harus menjadi hal yang signifikan? Saya saja tidak tahu hari libur atau hari besar di Indonesia. Jadi kita harus melihat masalah ini dari konteks yang lebih besar," ujar Gordon.
Dari perspektif jangka panjang, Indonesia terlalu penting untuk diabaikan Australia.
Ketika melihat Indonesia, orang Amerika, Jepang, India, dan Tiongkok menatapnya sebagai "peluang", "peluang", dan "peluang", ujar pria yang berpuluh tahun terlibat dalam riset kajian Semenanjung Korea itu.
"Jumlah penduduk yang besar, dengan kelas menengah yang akan melampaui 100 juta pada 2050, Indonesia adalah pasar yang luar biasa besar," kata dia menjelaskan proyeksi pertumbuhan populasi dan pasar di Indonesia.
Khusus untuk kepentingan geopolitik dan perdagangan internasional, dalam 25 tahun ke depan, fokus Australia terhadap kawasan Indo-Pasifik adalah India, Indonesia, dan ASEAN.
Ekonomi, perdagangan, sumber daya alam, investasi, dan populasi, itu semua adalah peluang yang bisa dimanfaatkan Australia dari hubungan baik dengan Indonesia, tegasnya.
Ia mengaku, sebagian besar sumber ketegangan Indonesia-Australia akhir-akhir ini disebabkan oleh pemberitaan media massa dan reaksi publik. Persepsi yang berkembang adalah orang Australia hanya dihukum mati di Indonesia, padahal hukuman ini juga terjadi di Tiongkok.
"Dan saya akan sangat terkejut bila reaksinya akan sama bila hukuman mati ini dilakukan oleh Tiongkok," katanya.
Standar ganda yang tengah ditunjukkan oleh Australia ini juga menjadi poin yang harus diperbaiki.
"Kita harus menempatkan isu penghapusan hukuman mati sebagai salah satu agenda kerja sama bersama negara-negara yang lain, karena saat ini media di Indonesia mempertanyakan di mana Australia ketika negara-negara lain melakukan eksekusi mati terhadap non warga Australia?" timpal Krishna Sen.
Lebih lanjut ia menyarankan Australia harus mulai melihat kampanye penghapusan hukuman mati sebagai agenda kerja sama, dan agenda ini patut tercermin pada strategi bantuan-bantuan internasional, baik bilateral maupun multilateral.
"Jika Australia bisa memainkan (isu ini) dengan benar, maka Australia akan menjadi contoh atau model buat kawasan. Namun bila hanya berkutat di isu hukuman mati dan mengaitkannya dengan hubungan bilateral saja, maka jelas ini tidak akan berhasil," ujar Gordon.
Ketegangan Jakarta-Canberra dengan penarikan Duta Besar Australia dari Indonesia yang tidak dibalas Indonesia adalah juga pembelajaran bagi politisi di Australia, kata dia.
Saat ini, orang Australia sedang beradaptasi dengan jenis demokrasi baru di Indonesia. Presiden Indonesia yang sekarang Joko Widodo, adalah orang yang bertindak berdasarkan opini publik, sangat berbeda dengan presiden sebelumnya yang kebijakannya sedikit banyak mendapat pengaruh dari politisi Australia.
"Australia terbiasa mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap politisi Indonesia. Tapi sekarang mereka bergerak berdasarkan opini publik, jadi di sinilah contoh bagaimana demokrasi bisa mempersulit diplomasi," kata Gordon.
Sebagai tetangga terdekat Indonesia, jauh lebih dekat dari pada Amerika Serikat, Australia tergolong kurang memahami, bahkan terkesan acuh terhadap masyarakat Indonesia.
"Ini adalah momen di mana pengertian di antara dua negara harus kembali diperbaiki agar menjadi lebih baik dan mendalam demi kepentingan bersama," tambah Gordon.
Oleh karena itu, sekali lagi, Indonesia tetap terlalu penting untuk diabaikan Australia.
⚓️ Demand for multi-mission platforms 
Damen's 2nd Generation OPV
[Damen]
On 20 April, Damen gave a sneak preview of their newly designed 2nd generation Offshore Patrol Vessels (OPVs) during the annual OPVs&Corvettes Asia Pacific conference in Singapore. Damen’s Design & Proposal Manager Piet van Rooij explained how this new OPV has been configured for various missions.
This new generation of re-configurable Damen OPVs is highly efficient and incredibly versatile. Damen’s famous Sea Axe hull shape is used for these 2nd generation OPVs. Due to this hulldesign, these vessels demonstrate superior seakeeping including exceptional low heave accelerations. This makes the vessel very comfortable, even in stormy sea states. Since the hull is designed to reduce water resistance, the new OPV is also very fuel efficient and capable of speeds up to 25/26 knots. 
Multi Mission Bridge
[Damen]
Versatility has been reinvented by three newly developed multi-mission locations–namely the bridge, hangar and bay. The Multi-Mission Bay (MM Bay) can be equipped with dedicated mission modules (e.g. mission containers) for missions such as counterpiracy, counter-drug operations, anti-mining warfare (AMW), search-and-rescue (SAR) etc. The MM Bay is also equipped with a nine metre RHIB (rigid-hulled inflatable boat), which can be launched over a dedicated slipway through the rear of the vessel while the OPV is sailing. In the Damen-built Holland Class Ocean Patrol vessels for the Royal Netherlands Navy this system has already proven to be safe in operationsup to SeaState 5 conditions.
Unlike other OPVs, the command-and-control centre (C2 Centre) is located directly behind the bridge. Damen calls this development their Multi-Mission Bridge (MM Bridge). Both spaces can be separated by means of a blinded sliding wall. OPVs are less likely to take part in combat situations such as those faced by a frigate. During a mission, when lowering the sliding wall, situation awareness in the C2 Centre is improved, allowing C2 Centre officers to observe the situation immediately with their own eyes. 
Multi-Mission Bay
[Damen]
Mr Van Rooijcomments: “Today OPVs don’t engagein combat situations as often as frigates do, however, fast and effective coordination during a ‘chase’ is essential for an OPV.”
The Multi-Mission Hangar (MM Hangar) is capable of storing an 11-tonne NH-90 helicopter and a UAV (unmanned aerial vehicle) such as the Boeing ScanEagle®. The MM Hangar has been designed so that the OPV crew can deploy either the helicopter or the UAV without having to move either one. Furthermore, there is space for a spare parts store and workshop for both the helicopter and UAV.
The Damen OPV 2nd generation is available as a standard in four series [sizes]:
• 75 meter – 1400 tonnes
• 85 meter– 1800 tonnes
• 95 meter– 2400 tonnes
• 103 meter – 2600 tonnes 
The Bridge directly adjoins the Command & Control Centre (C&C Centre), ensuring easy and fast communication. Depending on the mission and the situation, the C&C Centre can be separated from the Bridge by means of a blinded sliding door. This will ensure that the C&C crew can fully focus on their tasks without being distracted, for instance during the tasking and planning phases of a mission.
When creating the recognized service picture, the C&C Centre will be in charge of collecting all necessary data. When targets on the radar cannot be identified, the C&C Centre officers
can directly deploy an RHIB to visually identify the unknown target.
The actual engagement phase or ‘chase’, requires a lot of coordination and thus the number of activities per minute on the bridge normally is very high. On the new Damen OPV, the C&C officers will be able to see the situation with their own eyes directly from the C&C Centre, after the blinded sliding door has been lowered, taking away communication moments. This reduces the workload on the crew involved, which is beneficial for the operation. 
Damen's 2nd Generation OPV [Damen]
“Take what you need and leave the unnecessary.”
This approach makes the OPV-2 versatile and mission focused. Missions can be related to such like humanitarian aid, counter-piracy, -terrorism and -drugs, anti-mining warfare (AMW), oil spill recovery, fishery inspection, search & rescue (SAR) and also everyday border security. For these missions different types of equipment is necessary.
The Multi-Mission Bay makes it possible to store dedicated equipment for the mentioned multifarious missions and even more. Mission modules (dedicated containers) can be lifted into the Multi-Mission Bay, through the helicopter deck.
If necessary, equipment stored in the mission modules (ROV, sonar, etc.), can be lowered into the water through the two PS and SB stern hatches.
Also one of the two 9 meter RHIBs is stored in the Multi-Mission Bay. A small slipway makes ultrafast RHIB deployment possible, while sailing.
Also quick recovery of the RHIB in sea states up to 6 BF is possible. A quick connecting hook takes in the RHIB quick and efficiently. A painter line is superfluous. 
Damen's 2nd Generation OPV is fitted with multi mission bridge, hangar and bay [Damen]
Today’s high-tech and pioneering OPVs have “eyes in the sky”.
Surveillance from the sky is essential for taking situation awareness to a higher level. Apart from a large helicopter, the Multi-Mission Hangar can store an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) like the Boeing ScanEagle.
Inside the Multi-Mission Hangar, the UAV can also be maintained in a dedicated UAV-workshop. Launching and recovery of the UAV is carried out from the helicopter deck. Constant communication between the UAV and the Multi-Mission Bridge assures that all details in the area are spotted. The new OPV can handle helicopters up to 11 tons, like the NH-90.
The hangar is large enough to store large helicopters and also to execute maintenance. Also the hangar is equipped with a helicopter spare parts store and workshop.
Proyek pembangunan Kapal Selam yang sedang berlangsung saat ini menjadi salah satu proyek nasional Bangsa Indonesia. PT PAL INDONESIA (Persero) dipercaya dan ditunjuk oleh Pemerintah untuk bekerja sama dengan DSME, galangan kapal asal Korea dalam memproduksi 3 kapal selam melalui transfer of technology, Sehingga produksi kapal selam ke 3 dapat dilakukan secara mandiri oleh Indonesia, khususnya PT PAL INDONESIA (Persero).
Guna mendukung hal tersebut, diperlukan penyiapan infrastruktur sarana dan prasarana produksi kapal selam. Workshop “Penyusunan Skala Prioritas Penyiapan Sarana dan Prasarana Produksi dalam Rangka Assembling Kapal Selam ke 3 di PT PAL INDONESIA (Persero)” dibuka oleh Brigjen TNI Zainal Arifin, selaku Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan (Dirtekind) Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI. Zainal mewakili Dirjen Pothan yang berhalangan hadir, dan membacakan sambutannya.
Dalam sambutan Dirjen Pothan yang dibacakan oleh Zainal, beliau menyatakan bahwa saat ini kita harus fokus untuk skema joint production dalam pembangunan kapal selam. Dimana nantinya proses assembling akan dilakukan di PT PAL INDONESIA (Persero). Oleh karena itu, workshop ini diadakan untuk menentukan bagaimanakah langkah terbaik yang akan dijadikan skala prioritas untuk penyiapan sarana dan prasarana produksi kapal selam ke-3 di PT PAL INDONESIA (Persero) dapat terintegrasi dengan baik. Karena joint production ini merupakan kesempatan terakhir kita untuk mendapatkan ilmu dan teknologi pembangunan kapal selam.
Workshop dihadiri oleh jajaran dari Kementerian Pertahanan RI, perwakilan dari Daewoo Logistics, perwakilan dari DSME, jajaran TNI AL, Project Officer Matra Laut KKIP, Perwakilan dari PT Waskita Karya (Persero), Perwakilan dari LPPM ITS, dan Direksi PT PAL INDONESIA (Persero) beserta jajarannya. Pemapar dalam workshop adalah Daewoo Logistics, PT PAL INDONESIA (Persero), dan PT Waskita Karya (Persero). Pemapar dari PAL INDONESIA, DR. Marx Jeferson, selaku kapro kapal selam menyatakan bahwa saat ini proses pembangunan fasilitas produksi kapal selam telah dilakukan dan direncanakan akan rampung di awal tahun 2016. Dan kapasitas bengkel yang akan dibangun mencapai hingga ukuran kapal selam 2000 ton.
Diharapkan workshop ini dapat menginvetarisir apa saja yang menjadi kebutuhan untuk penyiapan pembangunan infrastruktur dalam menyambut proses joint section. Dan dapat dikategorikan mana saja yang menjadi skala prioritas, agar dapat segera dirampungkan pengerjaannya.
Tiongkok mengklaim 90 persen wilayah Laut China Selatan yang dipercaya kaya akan minyak dan gas. Namun klaim juga datang dari Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Taiwan yang menganggap beberapa wilayah perairan itu berada dalam zona ekonomi eksklusif mereka. (U.S. Central Intelligence Agency)
Amerika Serikat dan negara-negara lain dipersilakan untuk menggunakan fasilitas sipil yang sedang dibangun Tiongkok di Laut China Selatan.
Hal itu dikemukakan dalam teleconference yang dilakukan oleh Kepala Operasi Angkatan Laut AS Jonathan Greenert dan Kepala Angkatan Laut Tiongkok Wu Shengli.
Tiongkok mengklaim 90 persen wilayah Laut China Selatan yang dipercaya kaya akan minyak dan gas. Namun klaim juga datang dari Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Taiwan yang menganggap beberapa wilayah perairan itu berada dalam zona ekonomi eksklusif mereka.
Citra satelit terbaru menunjukkan Tiongkok telah membuat kemajuan pesat dalam membangun sebuah landasan udara yang bisa digunakan untuk keperluan militer di Kepulauan Spratly yang disengketakan dengan Filipina.
Isu reklamasi ini menjadi sorotan dunia, dan menjadi salah satu bahasan utama dalam KTT ASEAN di Kuala Lumpur awal pekan ini.
Namun dalam teleconference, Wu mengatakan bahwa pembangunan yang dilakukan Tiongkok di Laut China Selatan tidak akan mempengaruhi navigasi atapun penerbangan di atasnya.
"Sebaliknya, itu akan meningkatkan kemampuan di laut ini pelayanan publik seperti prakiraan cuaca dan pencarian dan penyelamatan maritim, memenuhi kewajiban internasional untuk menjaga keamanan laut internasional," kata Wu, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan Tiongkok yang dirilis Kamis (30/4).
"(Kami) menerima organisasi internasional, Amerika Serikat dan negara-negara yang relevan untuk menggunakan fasilitas ini di masa depan ketika kondisi sudah baik, untuk bekerja sama dalam pencarian dan penyelamatan kemanusiaan dan bantuan bencana," tambah Wu.
Menurut pernyataan itu, Greenert mengatakan dia berharap Tiongkok bisa menjelaskan kepada negara-negara di kawasan tujuan dari pembangunan mereka.
Perdebatan mengenai bagaimana merespon Tiongkok, yang menjadi sekutu beberapa negara di Asia Tenggara masih belum terpecahkan.
Pekan ini Tiongkok menuduh Vietnam, Filipina dan yang lain juga melakukan pembangunan ilegal di Laut China Selatan.
Sementara militer Tiongkok dan Amerika Serikat telah bekerja keras untuk meningkatkan komunikasi dan kerja sama, masih ada ketidakpercayaan yang mendalam. (stu)
♘ CNN
Menhan Ryamizard Ryacudu menegaskan bahwa peningkatan kerjasama pertahanan kedua negara sangat penting mengingat eratnya hubungan kedua negara sebagai negara bertetangga yang sama-sama berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Hubungan pertahanan yang terjalin erat adalah hal yang mutlak.
Demikian dikatakan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kamis (30/4), saat menerima kunjungan kehormatan Permanent Secretary for Defence of Singapore Mr. Chan Yeng Kit, Rabu (29/4) di kantor Kemhan, Jakarta. Pertemuan ini merupakan rangkaian dari kunjungan Permanent Secretary for Defence of Singapore sejak tanggal 28-30 April 2015. Selain melakukan pertemuan bilateral dengan Kemhan RI, Permanent Secretary for Defence of Singapore juga mengunjungi Lemhannas RI dan Kohanudnas.
Dalam pertemuan tersebut Permanent Secretary for Defence of Singapore Mr. Chan Yeng Kit menjelaskan bahwa Menhan Singapura telah memerintahkan untuk segera menindaklanjuti hasil pertemuan bilateral pertahananan yang telah dilakukan pada tanggal 29 April 2015 kemarin di Kemhan antara Delegasi Singapura yang dipimpin oleh Permanent Secretary for Defence of Singapore Mr. Chan Yeng Kit dan Kemhan RI yang dipimpin oleh Sekjen Kemhan Letjen TNI R Ediwan Prabowo. Menhan Singapura juga berharap dapat melakukan pertemuan pada saat Shangri-La Dialogue Mei mendatang.
Dalam pertemuan bilateral kemarin, disepakati adanya upaya peningkatan kerjasama di bidang pertahanan yang telah terjalin baik selama ini. Salah satu upayanya adalah dengan mengadakan Defence Policy Dialogue yaitu semacam dialog mengenai kebijakan pertahanan antara pejabat senior di tingkat kementerian dari kedua negara.
Dialog ini nantinya diharapkan menjadi sarana interaksi para pejabat di tingkat kebijakan untuk bertukar pengalaman dalam pembuatan kebijakan pertahanan dan membahas mengenai isu-isu regional dan strategis untuk kepentingan kedua negara. Demikian pula dengan hubungan antara militer kedua negara, upaya peningkatan kerjasama ini diawali dengan kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata Singapura kepada Panglima TNI yang rencananya akan dilakukan pada bulan Mei mendatang.
Pertemuan bilateral ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti hasil kesepakatan antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu dengan Menteri Pertahahanan Singapura Dr Ng Eng Hen pada bulan Januari lalu di Singapura. Pertemuan bilateral ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti hasil kesepakatan antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu dengan Menteri Pertahahanan Singapura Dr Ng Eng Hen pada bulan Januari lalu di Singapura.
Kesepatan Menhan RI dan Menhan Singapura tersebut berisi empat inisiatif baru dalam rangka meningkatan kerjasama pertahanan kedua negara meliputi;
♘ Pertama, untuk meningkatkan kolaborasi dan kerja sama praktis melalui hubungan yang ada antara kedua Angkatan Bersenjata di masalah keamanan umum, seperti keamanan maritim dan anti perompakan, kontra-terorisme, dan bantuan kemanusiaan serta penanganan bencana (HADR).
♘ Kedua, untuk meningkatkan interaksi bilateral antara pejabat di Kementerian Pertahanan dan militer melalui pelatihan bersama dan partisipasi kursus di lembaga masing-masing.
♘ Ketiga, untuk melakukan dialog reguler antara pejabat senior di Kementerian Pertahanan tentang isu-isu regional dan strategis untuk kepentingan bersama kedua negara.
♘ Keempat, untuk mengeksplorasi langkah-langkah baru yang diambil pada interaksi antar militer yang telah membawa banyak manfaat bagi kedua TNI dan SAF.
♘ DMC
Atase Pertahanan Inggris Kunjungi PAL INDONESIA 
KCR 60M PT PAL
Perwakilan atase pertahanan Inggris di Indonesia Mayor Michael Lynskey, bersama stafnya Tom O’Flaherty, dan Natasha Permatasari, berkunjung ke PT PAL INDONESIA (Persero). Diterima oleh Sekretaris Perusahaan, Elly Dwirat Manto, dan Manager Humas, Bayu Witjaksono di ruang rapat lantai dasar. Kunjungan dilatar belakangi adanya keinginan bekerja sama antara Inggris dan Indonesia, dalam hal ini PT PAL INDONESIA (Persero).
Lynskey menyatakan bahwa Ia cukup mengetahui banyak tentang PT PAL INDONESIA (Persero). “Saya sering dengar tentang kehebatan PT PAL INDONESIA, terutama untuk produksi kapal perangnya. Karena saya juga sering berkomunikasi dengan TNI AL Indonesia mengenai sistem senjata, termasuk tentang kapal perang,” ucapnya. Untuk itu Ia datang untuk melakukan penjajakan awal dengan PT PAL INDONESIA (Persero), apakah ada kemungkinan ke depan untuk kedua negara bekerja sama dalam industri galangan kapal.
Sebagai perwakilan dari PT PAL INDONESIA (Persero), Elly menyampaikan bahwa penunjukan PAL INDONESIA (Persero) sebagai Lead Integrator tidak berarti membuat PAL dapat memberi keputusan dengan siapa akan bekerja sama atau memilih partner bisnis. “PT PAL INDONESIA merupakan BUMN, dimana 100% sahamnya adalah milik pemerintah. Dan juga penugasan kami sebagai Lead Integrator Matra Laut adalah dibawah Kementerian Pertahanan. Oleh karena itu, dalam menentukan PT PAL Indonesia akan berpartner dengan siapa adalah keputusan dari kementerian. Namun, kami sebagai pelaku usaha, memiliki hak untuk memberikan referensi mengenai partner bisnis yang dianggap kompeten,” jawabnya.
O’Flaherty menyampaikan, pihaknya akan dengan senang hati membantu untuk menjembatani PT PAL Indonesia (Persero) dengan industri galangan kapal ataupun industri pendukung lainnya asal Inggris. “Hasil diskusi ini sangat bermanfaat bagi kami dalam memperkenalkan PT PAL INDONESIA pada investor atau pun pelaku industri di negara kami (Inggris). Dan kami siap untuk menjembatani mereka dengan PT PAL INDONESIA,” kata O’Flaherty.
Sejak adanya rencana poros maritim Indonesia, PT PAL INDONESIA (Persero) menjadi tujuan kerja sama dari berbagai negara berkembang dalam memproduksi dan pengembangan teknologi, baik kapal perang maupun kapal komersil. Ini merupakan peluang Indonesia untuk dapat terus meningkatkan kualitas produksi kapal dalam negeri. Karena dengan kerjasama, akan ada banyak ilmu bermanfaat yang didapatkan, yang nantinya dapat membuat Indonesia menjadi negara yang mandiri.
♘ PAL Indonesia
Ilustrasi
Anggota Satgas pengamanan daerah rawan dari Yon 303, Jumat berhasil menembak mati satu anggota separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), serta mendapat satu pucuk pistol di Ilaga, pedalaman Papua.
Kapendam XVII Cenderawasih Letkol Inf Teguh Pudji yang dihubungi ANTARA, mengatakan dari laporan yang diterima terungkap aksi baku tembak antara anggota TNI yang dipimpin Kapten Inf Zulkarnaen Ghalib bertemu dengan OPM kelompok Yambi.
Dari kontak senjata tersebut satu anggota OPM berhasil ditembak dan menyita satu pucuk senpi jenis pistol.
Namun hingga kini belum bisa dipastikan nama anggota OPM yang mati tertembak, kata Letkol Inf Teguh.
Kelompok Yambi yang dipimpin Tengang Mati itu diduga ke Ilaga untuk gabung dengan masyarakat yang hadir dalam pasar murah di Ilaga.
♘ antara
