Masa Garansi Mesin AW-101 Segera Berakhir

AW101 dengan logo TNI AU [Rich Pittman]

Masa berlaku warranty claim mesin Helikopter Agusta Westland (AW) 101 jatuh tempo pada 20 Februari mendatang. Jika tidak segera diuji coba maka garansi helikopter yang pengadaannya bermasalah tersebut akan hangus.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma TNI Jemi Trisonjaya tidak membantah hal tersebut. Menurutnya, tanggal 20 Februari nanti merupakan batas akhir garansi mesin helikopter, dan akan hangus bila mesin tak kunjung diuji coba sampai masa berlaku selesai.

“Tanggal 20 Februari nanti memang batas akhir warranty claim mesin helikopter AW-101. Itu sesuai kontrak dengan induk perusahaan Agusta Westland, Leonardo,” katanya saat dikontak redaksi, Jumat (17/2).

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa warranty claim untuk helikopter AW-101 jatuh tempo pada 20 Februari 2017.

“Warranty itu ada jatuh temponya, tanggal 20 Februari. Kalau mesin tidak diujicoba lewat tanggal itu warrantynya akan hangus,” ujarnya.

Namun demikian, Jemi mengungkapkan bahwa saat ini pesawat sudah dilakukan uji coba. Sebab, selain garis polisi sudah dibuka, juga sudah ada izin untuk dilakukannya test flight. Dia menambahkan, meski test flight pesawat telah dilaksanakan, namun proses investigasi tetap berjalan. Alasannya karena yang menjadi permasalahan dalam perkara pengadaan helikopter tersebut bukan terkait kasus korupsi.

“Masalah di pengadaan ini kan hanya di administrasinya saja. Makanya investigasi tetap dilakukan supaya warranty claim-nya tetap bisa digunakan,” tuturnya.

Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sendiri, menurut Jemi, sudah memerintahkan agar proses investigasi pengadaan helikopter dipercepat untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada.

“Kasau sudah perintahkan agar proses investigasi agar dipercepat. Artinya proses investigasi diharapkan sudah selesai sebelum jatuh tempo waranty claim habis,” ujarnya.

Selain itu, Jemi menambahkan bahwa pembelian helikopter AW-101 oleh TNI AU tidak menggunakan anggaran Kementerian Pertahanan.

“Pembelian helikopter AW ini anggarannya dari Kementerian Keuangan untuk penggunaan DIPA Angkatan Udara. Artinya, ini paketan AU soal alutsista,” ujarnya.

Terkait harga, Jemi menyebut, helikopter canggih tersebut dibeli TNI AU dengan harga USD 55 juta. Harga sudah termasuk paket suku cadang dan pemberian pelatihan instruktur selama dua tahun.

“55 juta dolar itu bukan helinya saja lho ya, tapi sudah termasuk paket spare part dan pelatihan untuk dua tahun. Dan kalau pembeliannya menggunakan anggaran AU tentu ya tanggung jawabnya AU,” jelasnya.

Terkait adanya isu yang menyebut helikopter AW-101 adalah pesawat bekas India, Jemi membantahnya. Sebab, sewaktu dibeli, kondisi helikopter dalam kondisi baru.

“Heli ini sempat jadi pesanannya India. Tapi karena proses disananya terjadi korupsi pembeliannya lalu mereka batalkan. Nah, kalau soal isu pembatalan India dikarenakan onderdil heli bermasalah saya belum dengar. Tapi yang jelas pembatalan India ini karena ada korupsi,” bebernya.

Perlu diketahui, pengadaan helikopter AW-101 menjadi kontroversi lantaran pembeliannya sempat dibatalkan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Tetapi, meski sudah dibatalkan, helikopter ternyata sudah tiba di Indonesia. Surat pembatalan yang dikeluarkan panglima TNI itu untuk menyikapi sikap Presiden Joko Widodo yang tidak menyetujui rencana pembelian helikopter AW-101 produksi Westland Helicopters di Inggris dan Agusta di Italia yang diusulkan TNI AU.

  ★ TNI  

KAL Pulau Mego II-2-15 Resmi Perkuat Lanal Bengkulu

Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Bengkulu mendapatkan armada baru yakni Kapal Angkatan Laut (KAL) Pulau Mego II-2-15 dari Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal). Peresmian pengunaan KAL Pulau Mego II-2-15 ditandai dengan acara penyambutan dan penyiraman air ke lambung kiri kapal oleh Gubernur Bengkulu yang diwakili Asinten I Dr. Iskandar ZO didampinggi Kapolda, Danrem 041 Gamas, Wakil Walikota dilanjutkan pemecahan kendi oleh Danlanal Bengkulu di Dermaga Nusantara Pulau Baai Bengkulu, Kamis. (16/02/2017).

Komandan Lanal Bengkulu Letkol Laut (P) Fajar Rusdianto menyampaikan, Kapal Angkatan Laut (KAL) Pulau Mego II-2-15 Merupakan merupakan hasil karya anak bangsa yang diproduksi di PT Tesco Indomaritim, pengadaan dari renstra TNI AL dalam mewujudkan kekuatan pokok Minimum Essential Force ( MEF ) TH 2010 s.d 2024, hal ini tentu saja disesuaikan dengan perkembangan tantangan dan ancaman yang akan dihadapi, penambahan armada kapal cepat ini dapat meningkatkan kinerja Lanal Bengkulu, khususnya bidang operasi dalam rangka penegakan kedaulatan dan pengendalian perairan yuridiksi nasional Indonesia, khususnya di wilayah perairan laut Bengkulu.

Pemberian nama KAL Pulau Mego II-2-15 kepada salah satu alutsista TNI AL, diharapkan mampu menjadi pembangkit dan penyemangat, bagi pengawak KAL Pulau Mego yang tergabung dalam jajaran Lanal Bengkulu. Pulau Mego merupakan salah satu pulau terluar yang ada di Provinsi Bengkulu selain Pulau Enggano, kedua pulau tersebut berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, Pulau Mego memiliki luas 5,7 KM yang sering dijadikan tempat singah oleh para nelayan, oleh karena itu TNI Angkatan Laut memberikan perhatian khusus terhadap kedua pulau tersebut.

KAL Pulau Mego II-2-15 yang dikomandani Lettu Laut (P) Bagus Setiawan, merupakan kapal patroli cepat yang dirancang untuk perairan dangkal dapat bergerak dengan cepat, lincah, serta mempunyai kecepatan 28 knot, panjang 29, 00m dan lebar 5,85m, kapal tersebut juga dilengkapi senjata meriam kaliber 20mm dibagian haluan dan 2 senjata metraliur kaliber 12,7 di bagian kanan dan kiri anjungan. KAL tersebut diharapkan mampu melaksanakan patroli keamanan laut dan mendukung pemerintah daerah Provinsi Bengkulu. (Pen Lanal Bengkulu) 

  ☆ TNI AL  

PT Pindad Serahkan 2 Produk FA kepada Kementerian Pertahanan

Dua produk senjata produksi PT Pindad (Persero) diserahkan secara simbolis oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirjen Pothan Kemhan) Sutrimo kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu dalam acara penyerahan 15 produk First Article (FA) Program Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan (Bangtekindhan) TA. 2016 yang dilaksanakan di Kementerian Pertahanan pada tanggal 14 Februari 2016. Dua produk senjata tersebut adalah Senjata Serbu Bawah Air 5,6 mm dan Senjata Dopper beserta amunisinya.

Produk-produk senjata PT Pindad (Persero) merupakan salah satu produk purwarupa yang terseleksi hasil penelitian dan pengembangan untuk kemudian menjadi produk yang siap untuk diproduksi oleh masing-masing industri pertahanan. Produk-produk senjata Pindad telah lulus uji coba oleh pengguna serta mendapatkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Pusat Kelaikan Badan Saran Pertahanan Kemhan dan telah memenuhi tuntutan Operational Requirement (Opsreq) TNI dan siap untuk diproduksi secara massal.

Senjata Dopper merupakan senjata untuk mendukung latihan para personil TNI yang bertujuan menguji nyali prajurit. Dopper buatan PT Pindad (Persero) memiliki kaliber 7.62 mm dan didukung dengan kemampuan menembakkan munisi sebanyak 720-760 butir/ menit. Sedangkan Senjata Serbu Bawah Air yang memiliki kaliber 5.56 mm. Dengan jarak tembak efektif hingga 30 meter di bawah permukaan air, senjata ini akan mendukung tugas operasi infiltrasi maupun sabotase bawah air yang digunakan oleh pasukan khusus. PT Pindad (Persero) telah melakukan usaha maksimal agar kualitas kedua senjata tersebut telah sejajar dengan senjata buatan luar negeri.

Program Bangtekindhan ini dimulai pada tahun 2016 dan merupakan program yang sangat mendasar dalam memulai upaya mewujudkan kemandirian Alutsista TNI. Untuk itu, TNI sebagai pengguna diharapkan dapat memanfaatkan produk ini untuk mendukung pembangunan kekuatan. Selain itu, program ini juga merupakan bukti kesungguhan TNI untuk menggunakan produk industri pertahanan dalam negeri dan merupakan feedback kepada industri pertahanan dalam negeri untuk penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut.

Selanjutnya, pendefinisian dan penyusunan Program Bangtekindhan dilakukan dan dikoordinasikan secara terpadu oleh Kemhan melalui Ditjen Pothan Kemhan bekerjasama dengan Mabes TNI dan Angkatan. Program tersebut diarahkan kepada penguasaan teknologi guna menjamin kelangsungan penyediaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) serta kemajuan dan kemandirian industri pertahanan.

Kemhan bersama-sama dengan TNI dan industri pertahanan dalam negeri akan terus melakukan perbaikan, evaluasi dan peningkatan kualitas agar Indonesia mampu memproduksi Alpalhankam yang bisa dibanggakan sebagai upaya mewujudkan kemandirian pertahanan negara. 

  ☆ Pindad  

Infoglobal Serahkan Alutsista Pesawat Tempur Hawk 200 Ke Kementerian Pertahanan

Cockpit Hawk Infoglobal [thestar] ☆

Pada tanggal 14 Februari 2017, Infoglobal yang diwakili oleh Direktur Utama, Adi Sasongko menyerahkan produk Weapon Control Panel (WCP) dan Weapon Programming Unit (WPU) kepada Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu.

Penyerahan ini digelar dalam acara serah terima produk First Article program Bangtekinhan. Acara ini dilaksanakan di Gedung Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta Pusat.

WCP – WPU buatan Infoglobal merupakan salah satu produk dari 15 produk first article program Bangtekinhan yang dipamerkan di halaman Kompleks Kantor Kemenhan dan merupakan hasil rancang bangun Industri Pertahanan yang membanggakan.

Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu mengatakan sangat bangga atas produk pengembangan baru hasil rancang bangun Industri Pertahanan dalam negeri untuk mendukung kekuatan Pertahanan Republik Indonesia secara mandiri.

WCP – WPU merupakan peralatan yang sangat vital dalam manajemen persenjataan pesawat tempur Hawk 200. Kedua perangkat avionik tersebut memiliki kemampuan untuk memilih jenis senjata pesawat tempur dan merilis senjata yang telah dipilih. 

  ☆ Infoglobal  

KSAU Tegaskan Pengadaan Helikopter AW 101 Sesuai Prosedur

Helikopter AW 101 ☆

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan pengadaan helikopter Agusta Westland (AW) 101 sesuai dengan prosedur.

"Ya, kalau di dalam perencanaannya itu yang jelas kebijakan dan strategi ada di Kementerian Pertahanan. Sehingga Kepala Staf sudah berkirim surat ke Kemenhan untuk proses sampai dengan kontrak. Jadi semuanya sudah dipenuhi administrasinya," kata KSAU di Markas Besar TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (17/2/2017).

Ia mengatakan pengadaan helikopter memang dibutuhkan bagi TNI Angkatan Udara mengingat helikopter angkut yang memiliki kemampuan SAR ada masih kurang.

"Kita memiiki tujuh spot, yakni Iswahyudi (Madiun), Malang, Makassar, Pekanbaru, dan Pontianak di tambah spot-spot yang lain, seperti latihan Cakra di Medan dan Halim. Berarti tujuh pesawat harus berada di luar. Sedangkan saat ini kondisinya ada Lanud yang melakukan SAR dengan menggunakan helikopter Colibri. Ini tidak mungkin dan tidak memenuhi syarat, sehingga KSAU yang lama berpikir kebutuhan mendesak akan heli angkut pasukan harus diadakan," jelasnya.

Sehingga, kata dia, pembelian helikopter berubah dari heli VVIP ke heli angkut yang memiliki kemampuan SAR.

"Itu pun masih beralasan karena dalam postur TNI, kita membutuhkan empat skuadron heli angkut," katanya.

Dalam rencana dan strategis II menyatakan TNI AU harus melakukan pengadaan enam heli angkut dan empat heli VVIP, sehingga muncul pengadaan Helikopter AW 101.

"Rencananya satu dulu. Kemudian akan diikuti heli berikutnya dengan menambah heli VVIP dan heli angkut," sebut Hadi.

Mantan Irjen Kemhan ini menambahkan karena ada permasalahan yang mempengaruhi pengambilan keputusan sehingga pembelian heli VVIP dihentikan.

"Namun karena ada permasalahan di India itu mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Untuk itu kita hentikan untuk pembelian heli VVIP," imbuhnya.

Hadi menegaskan pengadaan Helikopter AW101 jenis VVIP yang kini sudah tiba di Indonesia berasal dari anggaran unit organisasi di Angkatan Udara. TNI AU, kata Hadi, bisa menganggarkan apabila digunakan secara khusus.

"Pada waktu itu kekhususannya adalah akan mengadakan heli VVIP. Namun karena perkembangan situasi, akhirnya presiden memutuskan digagalkan dan tidak jadi," ujarnya.

Sebelumnya, pembelian satu unit Helikopter AW101 tipe VVIP menuai polemik. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo kompak menyatakan tidak tahu menahu soal pembelian Helikopter tipe VVIP ini.

Dalam rencana strategis (renstra) II Minimum Essential Forces (MEF) 2015-2019, TNI AU berencana membeli tiga Helikopter AW101 tipe VVIP dan enam Helikopter AW101 tipe angkut pasukan dan SAR. Sementara pada 2015 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak penggunaan Helikopter jenis VVIP ini.

Presiden Jokowi menolak pembelian heli angkut VVIP AW101 buatan Inggris dan Italia seharga 55 juta dollar Amerika Serikat atau setara Rp 761,2 miliar per unit itu karena dinilai terlalu mahal dan tak sesuai kondisi keuangan negara. TNI AU kemudian mengajukan pembelian satu heli AW101 melalui surat kepada Kementerian Pertahanan pada 29 Juli 2016 untuk kebutuhan angkut militer. (put)  

  ☆ Okezone  

UMS SKELDAR confident in maritime UAV future

Interview David Willems, UMS SKELDAR Global Business Development Director, stands next to the SKELDAR V-200 VTOL 

Navies and security agencies around the world are increasingly relying on unmanned aerial vehicles for their reconnaissance and surveillance needs, thereby contributing to the development of the overall “drone” market that is expected to reach USD 14.9 billion by 2020.

Naval Today recently spoke with David Willems, the Global Business Development Director of UMS SKELDAR – a joint venture between Saab and UMS AERO, who provided an insight into the maritime vertical take-off and landing (VTOL) platform development and reflected on what the future of the industry might look like.

Mr. Willems, to start off, can you tell us more about UMS SKELDAR and how the company came to be.

UMS SKELDAR is a joint venture between Saab Group and UMS Aero which was a holding company. UMS AERO itself was a fusion of two previous companies, Unmanned Systems and Swiss UAV. The two companies came together in 2013 and joined forces with Saab Group in 2015 to become UMS SKELDAR.

It is a joint venture where UMS Group holds a 53% stake and Saab holds 47%. The company offers two types of products, fixed wing and rotary platforms. We are what you could call a fully integrated OEM which means that we develop everything from the IP links to the platforms themselves.

We also provide an extensive range of ISR services, training services and financial services related to the acquisition of our products.

UMS SKELDAR is currently pitching its SKELDAR V-200 heavy UAV in a number of tenders both in Europe and outside of Europe. The Royal Australian Navy is currently in the process of testing UAV systems for its operations, can you tell us more about it?

The testing evaluation phase started a year ago and some of our competitors have already participated. Then, a few months ago, the Royal Australian Navy issued a Request for Information where UMS SKELDAR has been participating. This is still an ongoing process at this stage which is why I cannot give much information but I can say we are among the companies participating in the tender.

If the Royal Australian Navy decided it wanted to operate an armed VTOL, how would the SKELDAR V-200 fare against armed competition, say Northrop Grumman’s Fire Scout?

We are often asked that question actually and I will tell you that the aircraft is not designed to be equipped with any sort of weapons unlike the RQ-8. However, it has a payload capability of 40 kilos so one could imagine that it could be, in principle, possible to weaponize it but this is not something that we would do directly. Again, these requests come a lot and it may be possible that one day we will have a weaponized version.

You recently took part in a German Navy workshop together with your German partner ESG GmbH, exhibiting the SKELDAR V-200. Can you shed more light on your activities in Germany?

There is a lot of things going on there. Germany is certainly by far the most active country in Europe when it comes to UAV requirements these days for the Navy.

There are different programs for which we are either tendering or consulting for. Some are more in the long term, for the new class of frigates for instance, and some are more for urgent requirements.

Can you tell us more about the space requirements of a VTOL system, can it be deployed aboard German Navy corvettes?

Well, the VTOL cannot be deployed on every single ship because you need space to operate it. We recommend to have at least 10 x 10 meters of deck space to have enough clearance for security during taking off and landing.

The ship needs to be equipped with some hangaring facilities; it does not have to be very big but you have what we call the logistical footprint. Not all ships have the dedicated hangar space and we would have to coexist next to manned aircraft in some cases but yes, the SKELDAR could be deployed on those warships.

Saab being from Sweden we could not help but ask if that fact had any effect on the operations of UMS SKELDAR in Scandinavia.

Well, Scandinavia at large feels exposed to their big eastern brother and that does have a direct consequence on the defence procurement. The threat level has been raised by every single country which means that requests for surveillance equipment are also increasing. So you have got UAVs and all related equipment that is in very high demand these days.

From a Saab perspective, they provide us with a great deal of legitimacy in what we are doing. In addition, they assist us in our sales and marketing efforts.

UMS Skeldar had a UAV stationed aboard the Spanish offshore patrol vessel BAM Meteoro off the Horn of Africa. Can you tell us how did that go, what was the feedback?

This happened in 2013 when we had SKELDAR V-200 stationed aboard BAM Meteoro which was part of the Operation Atalanta mission to fight piracy. We were stationed for six months on the ship and performed missions off the ship: to fight piracy, search for illegal vessels, provide specific information on unidentified vessels or to perform intelligence gathering missions off the coast of Somalia.

The really loved it. It has been a successful mission and a learning curve for both sides. It was their first mission using UAVs ever and we had very little time to deploy with the ship. In the end, it has been good and, as a consequence, we are in renewed talks with them for future procurement programs.

Willems also gave us his thoughts on the Asian market where UMS SKELDAR delivered a fixed-wing program in Indonesia earlier this year.

South East Asia is extremely proactive when it comes to this type of equipment because you have a lot of islands, huge coastal areas to cover and they have humongous requirements in that part of the world to fight piracy, terrorism or smuggling and off course UAVs are hot commodities. We are extremely active, we already have customer there and we are active at marketing and promoting our products and we are engaged with several nations already.

When asked about what he thinks the future of the VTOL platforms will look like, Willems said:

We see a trend in the industry whereby VTOLs are going to be be increasingly used for navy operations and border control operations and surveillance at large. I think there will be a small shift to more of security-related operations, blue forces organizations that will, in terms of volume, probably become as big, if not bigger than the classic navy requirements.

The procurement cycles are not the same, it should be noted. The navy procurement cycle is measured in years while other agencies are much faster in procurement and we see a trend where with VTOL we will be very successful with those blue forces and agencies.

We asked whether UMS SKELDAR was in talks with coast guard agencies that would deploy the company’s VTOL. “It’s interesting that you are asking this now,” Willems said. “We are in the middle of something, several things I should say. I cannot discuss it at the moment but it is a hot topic even more so now with the global situation. We are involved in talks both in Europe and outside of Europe with some Coast Guard agencies.”

At the end of the interview David Willems said that UMS SKELDAR was confident with its current offering adding that the private sector is increasingly looking at heavy VTOL platforms such as the V-200. “We feel we are in the best time in the best position to capture a fair portion of the market; definitely the VTOL market,” Willems concluded.

  ★ Navaltoday  

The Contract to Supply Su-35 Fighter Jets to Indonesia will be Signed this Year

✈️ Russian Su-35 [Sputniknews]

Russia this year to sign a contract with Indonesia for the supply of Su-35, said Thursday the Director of International Cooperation and Regional Policy of the state corporation "Rostec" Victor treasure.

"In 2017," said the Treasure at the exhibition "Aero India-2017", responding to a question journalists.

Earlier, presidential aide on military-technical cooperation Vladimir Kozhin told "Interfax" that the negotiations for the supply of Russian Su-35 fighters to Indonesia. "Negotiations on the supply of Indonesian 12 Su-35 are positive," he said.

Earlier, the Ambassador of Indonesia to Russia Supriyadi Waheed told "Interfax" that his country plans to buy from Russia about 8-10 Su-35 and the parties are currently discussing the price and terms of the contract.

The Su-35 was developed in OKB Sukhoi. This is a deeply modernized super-maneuverable multifunctional fighter generation "4 ++".

The state corporation "Rostec" is JSC "Rosoboronexport", the only state intermediary agency for arms export to Russia.

  ✈️ Interfax  

Kemhan Bentuk Badan Informasi Strategis Pertahanan

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015, pada tahun anggaran 2017 Kementerian Pertahanaan akan melakukan penataan organisasi di lingkungan Kemhan.

Penataan organisasi tersebut diantaranya dengan melakukan perubahan terhadap salah satu Satuan Kerja (Satker) yakni Badan Instalasi Strategis Nasional (Bainstranas) Kemhan yang akan menjadi Badan Informasi Strategis Pertahanan (Bainstrahan) Kemhan.

Penataan organisasi di lingkungan Kemhan ini dilakukan dalam rangka mempertajam analisa strategis terhadap perkembangan dan perubahan dinamika lingkungan strategis yang semakin cepat.

Demikian dikatakan Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional Kementerian Pertahanan (Kabainstranas Kemhan) Mayjen TNI Eros Padupai dalam amanat tertulisnya yang dibacakan oleh Kepala Pusat Pengamanan Bainstranas Kemhan Brigjen TNI Jumadi saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bainstranas Kemhan TA. 2017, Kamis (16/2) di Kawasan IPSC, Sentul.

Lebih lanjut Kabainstranas Kemhan mengatakan bahwa perubahan Bainstranas Kemhan menjadi Bainstrahan Kemhan dimaksudkan untuk mempertajam analisa strategis terhadap dinamika perkembangan di lingkungan global, regional dan nasional dalam memprediksi dan merumuskan bentuk ancaman. Analisa tersebut dibutuhkan untuk menyusun strategi pertahanan yang komprehensif dan aplikatif sesuai kebutuhan di lapangan.

Menurutnya, dalam memprediksi dan menganalisa bentuk ancaman, Kemhan memerlukan suatu informasi strategis yang valid dan akurat serta update. “Tanpa memiliki pehamanan dan kemampuan analisa terhadap dinamika lingkungan strategis, mustahil Kemhan mampu memprediksi bentuk ancaman yang dihadapi”, ungkapnya.

Ketidakmampuan dalam menganalisa perkembangan lingkungan strategis akan dapat menyebabkan terjadinya serangan secara mengejutkan, baik yang bersifat militer maupun non militer atau yang dikenal sebagai ancaman nyata dan ancaman belum nyata.

Melalui penataan ini, selain sudah ada Pusat Pengamanan dan Pemeliharaan yang memiliki tugas mengelola kawasan IPSC di Sentul, Bainstrahan Kemhan nantinya juga akan membawahi Pusat Analisa Informasi Strategis Pertahanan dan Pusat Pertahanan Siber.

Dalam hal mengelola dan menganalisa informasi strategis, nantinya Pusat Analisa Informasi Strategis Pertahanan Bainstrahan Kemhan akan bekerjasama dengan berbagai elemen dan unsur intelijen lainnya baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk diantaranya dengan para Korwil dan Korda Kemhan di daerah dan para Athan RI di luar negeri.

Sementara itu, Pusat Pertahanan Siber memiliki tugas pokok dalam mengantsipasi segala bentuk ancaman di dunia maya yang akhir – akhir jadi trend, bahkan mungkin dapat memecah belah keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Tugas pokok Pusat Pertahanan Siber di bawah kendali Bainstrahan adalah untuk menangkal segala bentuk ancaman di dunia maya yang dilakukan oleh state actor maupun non state actor”, jelasnya.

Rakornis ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut Rapim Kemhan dan Rapim UO Kemhan 2017 pada bulan lalu. Rakornis ini merupakan forum untuk koordinasi dalam rangka menyamakan visi, presepsi dan interprestasi serta menyelaraskan upaya-upaya dalam meningkatkan kerjasama antar kementerian/lembaga salah satunya kerjasama dalam mengembangkan kawasan IPSC.

  ★ Kemhan  

Kapal Perang Korsel Kunjungi Jakarta

Jajaran kehormatan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) III Jakarta menyambut kedatangan Kapal Perang Angkatan Laut Korea Selatan [Korsel] Roks Munmu The Great (DDH – 976) yang berkunjung ke Jakarta selama 3 hari dan merapat di Dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT) II Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (16/02).

Kapal perang Angkatan Laut Korea Selatan Roks Munmu The Great (DDH – 976) ini telah tiba di Indonesia dan kedatangan kapal perang kelas Destroyer tersebut disambut dengan upacara militer dipimpin Kadiskes Lantamal III Kolonel Laut (K) Dr. Iswanto beserta Kadisyahal Lantamal III, PLH Asops Lantamal III, Danyonmarhan Lantamal III, prajurit Lantamal III dan staf Kedutaan Besar Korea Selatan.

Komandan Kapal Perang Angkatan Laut Korea Selatan Roks Munmu The Great (DDH – 976) Captain Kim Ki Hwan bersama dua ratus pengawak dengan 18 perwira tersebut merupakan kapal perang yang memiliki panjang 154,4 meter, lebar 16,9 meter dan draft 4,3 meter, dengan kecepatan 29 knots, jarak jelajah 4000 Nm pada kecepatan 18 knots, memiliki bobot 6100 tons, jenis/Kelas KDX-2/DDGHM dan dijadwalkan berada di Jakarta hingga 18 Februari 2017.

Kunjungan kehormatan Komandan kapal perang Korea Selatan untuk lebih mempererat hubungan persahabatan antara TNI AL dengan Angkatan Laut Korea Selatan.

Selama berada di Indonesia, Kapal Perang Angkatan Laut Korea Selatan ini selain mengadakan kunjungan kehormatan ke Pangarmabar dan Kapushidrosal, juga akan wisata keliling kota Jakarta.

Kadispen Lantamal III
Ign. M. Pundjung T. S.Sos. M.Sc.
Mayor laut (KH)

  ★ Poskota  

[Video] Ujicoba MLRS Type 90B

Perkuar Satuan Artileri Marinir Berikut penampakan video ujicoba MLRS buatam Norinco untuk Marinir. Video persembahan Military Information diambil dari Youtube.

  ★ Youtube  

[Foto] InfoGlobal

✈ Supply Tactical Mission System to Indonesia Defence

IFX Avionics, In developing IFX fighter aircraft, both countries will use the same core computer architecture, however the additional avionic devices will be provided by civil company. Infoglobal has been assigned to develop electronics and mission system for IFX aircraft.

Tactical Mission System, In IndoDefence 2016, Kafasharkan and Operational Director of Puspenerbal review Infoglobal’s Tactical Mission System. Hopefully, the Tactical Mission System can support Indonesian Navy’s CASA NC 212/200 MPA. Until now, Infoglobal is the only one company in Indonesia that can develop Tactical Mission System for Maritime Patrol Aircraft.

On Tuesday 7 February 2017, Deputy Commander of Navy Aviation Centre (Puspenerbal) visits Infoglobal. The visit is welcomed by General Manager of Infoglobal, Khoirul Huda and Chief Financial Officer, Achmad Fauzi. This visit is also attended by a working group of Puspenerbal, i.e. Wing Commander, Chief of Maintenance and Repair Facilities, Logistics Directors and some officers of Puspenerbal. The group is welcomed at Infoglobal’s Workshop, Jl. Raya Dinoyo 109, Surabaya.

The visit is aimed to watch a demonstration of Tactical Mission System that will be installed on Puspenerbal’s aircraft. Tactical Mission System has ability to monitor and identify ships sailing in maritim areas of Indonesia. Thus, it helps Indonesia Navy’s operation to secure the maritim areas.

The participants of Puspenerbal’s working group is very excited by asking about the detail of technical specification, features, and non-technical aspects of Tactical Mission System made by Infoglobal. Deputy Commander of Navy Aviation Centre, Kolonel Laut (T) Guntur Wahyudi said that he hopes the cooperation with Infoglobal can enhance the capabilities of Navy’s aircrafts, thus supporting the operation and training the Indonesian Navy both in peacetime and in winning the war.

The Deputy Commander and the working group continue their visit by review the other Infoglobal products, such as MPD, CDU, WCP, WPU, Hawk cockpit, etc. This visit then continued by seeing the production process, from designing, manufacturing the casing, electronic components until the process of testing the avionic devices.
  ✈ InfoGlobal  

[Foto] INFRA RCS

Pada saat pelayaran, peralatan navigasi merupakan sarana vital dalam bernavigasi atau karena berfungsi sebagai mata kapal, maka digunakan untuk menjamin keamanan dan keselamatan dari kapal laut dalam melaksanakan operasi / pelayaran. Oleh karena itu, peralatan navigasi yang digunakan selain memberikan keyakinan bernavigasi juga memberikan keyakinan untuk mampu melaksanakan operasi secara aman dan cepat.

Beberapa peralatan navigasi yang mendasar yang harus terpasang di KRI diantaranya adalah radar navigasi, perangkat gyro, speedlog, echosounder dan GPS (Global Positioning System) serta AIS (Automatic Identification system).

PT. Infra RCS Indonesia sesuai dengan visi dan misinya mengembangkan suatu sistem secara virtual yang mampu mengintegrasikan seluruh sistem tersebut dan ditampilkan dalam satu monitor sehingga crew atau awak kapal mampu melaksanakan pengawasan terhadap seluruh sistem perangkat navigasi yang ada di kapal secara mudah dan cepat.

Akurasi, kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan nahkoda akan lebih terjamin bila nahkoda mendapatkan informasi secara cepat dan tepat dari perangkat yang ada. 

  ☆ PT INFRA RCS  

Defense Ministry shows off locally made weapons

Technicians work on the assembly of an Anoa armored personnel carrier (APC) at state-owned PT Pindad's factory in Bandung, West Java. [JP/Arya Dipa] ★

The Defense Ministry showcased 15 newly launched items of defense equipment produced by local manufacturers on Tuesday, which will be used to support primary weapons defense systems for the Indonesian Military (TNI).

The locally engineered products consist of seven items for the Navy, four for the Army and four for the Air Force; all of which were the result of the government’s Rp 86 billion (US$6.45 million) defense industry development program throughout last year.

The equipment varied from mortar support for the Army to a swamp boat for the Navy. The products were from state-owned weapons manufacturer PT Pindad and several local private companies.

The development program is part of government's efforts at weapons modernization and to allow Indonesia to become gradually independent of foreign producers, Defense Minister Ryamizard Ryacudu said.

“All of them were made by the sons and daughters of this country. We must support and continuously develop them to build our national defense capability,” he said in his office on Tuesday.

“In the coming years, we will be able to make our own fighter jets and submarines,” he added.

Ryamizard further lauded the locally engineered defense equipment saying that such products would not only positively impact on local producers but were also in line with President Joko “Jokowi” Widodo’s policy of nourishing the domestic defense industry.

  ♞ The Jakarta Post  

UMS Skeldar Delivers Skeldar V-200 To Indonesia

✈️ Indonesian defence ministry becomes first Skeldar V-200 customer✈️ UMS Skeldar is exhibiting at Aero India 2017 (Hall C 1.4-1.5), following its recent signing of a Memorandum of Understanding with 3F Advanced Systems, a subsidiary of $750mil 3F Group India, as part of the 'Make in India' technological development programme targeting the India market. [UMS SKeldar]

UMS Skeldar has completed delivery and acceptance tests for Indonesia of the heavy fuel SKELDAR V-200 Vertical Take-off and Landing (VTOL) Unmanned Aerial Vehicle (UAV).

The company announced today its working partnership and the commencement of a training programme contract with the Indonesian Ministry of Defence (MoD). The MoD deployed the SKELDAR V-200 as part of performance and acceptance tests during Q4 2016, paving the way for the procurement and pilot training in the country. With some of the world’s second longest coastlines, the tests and patrol evaluations confirmed the multi-payload and low footprint of the SKELDAR V-200 across land and navy applications.

Jakob Baumann, CEO and Delegate of the Board at UMS SKELDAR, highlighted the significance of the contract and stressed the importance of UAV solutions across the priority APAC region covering defence, security and civilian sectors: “We are proud to announce our contract with the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia, which cements our business model of forming strategic relationships within priority regions across the world. The SKELDAR V-200 is the leading Remotely Piloted Aerial Systems [RPA]multi-payload and high-endurance platform within the mid-range UAV market, incorporating Saab’s experience of 80 years in the aviation industry. This will be demonstrated at Aero India 2017 as part of the first ever live flight demonstration of the SKELDAR V-200 at an air show.”

The training programme provided in Indonesia was delivered by UMS Skeldar Training Director Ewen Stockbridge-Sime, who specialises in global civilian and military C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) strategies. “The contract in Indonesia confirms the importance of IRS and SAR (Search and Rescue) strategies within complex territories and how UAVs can be used as a stand-alone or integrated platform deployed from land bases or seaborne,” Stockbridge-Sime said. “With our associated package offering, UMS SKELDAR is helping its partners to gather the necessary intelligence they require more quickly and efficiently than ever before.”

  ✈️ Monch