TNI AU Menyiapkan Calon Penerbang dan Teknisi A400M

 ✈️Airbus A400M dengan liveri TNI AU (Airbus Military)

Wujud komitmen pemerintah untuk memperkuat bidang pertahanan, salah satunya adalah memenuhi kebutuhan persenjataan dan berbagai jenis Alutsista untuk TNI, termasuk TNI Angkatan Udara yaitu dengan modernisasi Alutsista Udara baik pesawat, Radar, persenjataan Hanud. Alutsista ini untuk mewujudkan TNI AU semakin disegani kawan dan lawan.

Berbagai pesawat sudah diterima TNI Angkatan Udara diantaranya pesawat Hercules Tipe J, H-225M Caracal, CN-212i, dan rencana berikutnya TNI AU akan menerima Pesawat tempur Rafale dan pesawat angkut berat Airbus A400M. Rencana TNI AU harus bersiap terkait kedatangan dua unit pesawat angkut Airbus A400M dalam beberapa waktu ke depan ini dengan telah ditandatanganinya kontrak pembelian pesawat tersebut pada akhir 2021 oleh Pemerintah RI.

Kehadiran pesawat angkut berat Airbus A400M ini akan meningkatkan kemampuan TNI Angkatan Udara, dimana A400M ini mampu untuk mengangkut kendaraan maupun senjata taktis, pengiriman personel dan barang untuk pendaratan di berbagai medan dengan landasan pendek baik di aspal ataupun di tanah berumput.

A400M ini adalah airlifter besar pertama yang mampu mengangkut beban berat seperti truk bahan bakar berkapasitas 80 ton dan ekskavator. Untuk pengangkutan strategis, A400M dapat mengangkut barang-barang dan alat logistik yang berat dan berdimensi lebar. Ruang angkut maksimal pesawat ini dapat menampung beban hingga 37 ton.

Selain itu, pesawat ini mampu mengangkut 116 personel dengan peralatan lengkap siap tempur, Kemampuan lainnya yakni pesawat ini mampu terbang dengan jarak tempuh 4800 NM atau setara dengan 8900 Km.

Indonesia merupakan negara ke-10 yang akan menggunakan A400M dimana perjanjian pembeliannya mencakup paket dukungan pemeliharaan dan pelatihan yang lengkap. Letter of Intent juga mencakup akuisisi empat pesawat A400M tambahan pada masa depan. Sehingga total nantinya TNI AU akan mengoperasikan enam unit A400M.

Melalui modernisasi alutsista ini diharapkan TNI semakin memiliki kekuatan dan kesiapan operasional yang baik dalam menghadapi potensi ancaman yang terus berubah dan berkembang sesuai situasi geopolitik dan geo-strategis di tingkat global dan regional. (*) 

  ✈️ MIliter Udara  

Pembelian 42 Rafale Cetak Sejarah Baru di Indonesia

(Dassault Aviation) ☆

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI (Purn.) M. Herindra menyebut pembelian 42 pesawat tempur Rafale buatan Dassault Aviation Prancis menjadi sejarah baru bagi pengadaan alutsista di Indonesia.

Dia menilai sejak Republik Indonesia terbentuk, kebijakan membeli pesawat tempur sebanyak 42 unit itu baru pertama kali diwujudkan saat Prabowo Subianto menjadi menteri pertahanan.

“Pak Menhan itu sudah beli 42 pesawat tempur baru Rafale. Belum pernah ada sejarah selama republik ini berdiri, pengadaan alat perang baru (sebanyak) 42 unit. Ini di Pak Menhan (Prabowo Subianto),” kata Herindra saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk pertahanan di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Jumat.

Dalam diskusi itu, yang mengangkat tema “Membangun Kekuatan Pertahanan di Kawasan Regional” itu, Herindra menjelaskan pembuatan 42 pesawat tempur baru itu membutuhkan waktu yang tidak instan.

Bahkan, 42 unit pesawat tempur Rafale kemungkinan baru operasional lengkap 7 tahun mendatang.

Oleh karena itu, demi mengisi kekosongan (gap) yang ada, Kementerian Pertahanan RI berencana membeli pesawat tempur yang dapat dikirim dalam waktu cepat.

Opsinya, Herindra menyebut, jatuh pada pembelian pesawat tempur yang pernah digunakan oleh negara lain, misalnya Mirage 2000-5 bekas Angkatan Udara Qatar.

“Dalam menunggu yang baru, kekosongan yang lowong ini diisi. Ini bukan masalah bekas dan baru, tetapi apakah alat perang pesawat masih layak pakai atau tidak,” kata Wamenhan RI.

Dia membuat analogi kesiapan tempur TNI Angkatan Udara dengan atap rumah yang bolong. Jika ada atap yang bolong, tentu harus segera ditutup, kata Herindra menganalogikan itu dengan pembelian jet tempur bekas.

“Pak Menhan concern membeli alat perang baru, tetapi saat ini kita melihat ada kekosongan dan ada beberapa yang harus diadakan secara cepat sehingga kalau mau beli baru tidak secepat dan semudah itu, tidak mudah pengadaan alat perang, punya uang pun belum tentu bisa beli,” kata Herindra.

Dia menegaskan Menhan Prabowo Subianto tentu sangat peduli menjaga performa TNI agar semakin optimal dan profesional. Prabowo, menurut Herindra, selalu menyerap aspirasi dari TNI terkait pengadaan alutsista.

“Kami akan memberikan yang terbaik. Pengadaan alat perang mengandung mekanisme bottom-up. Intinya kami tanya angkatan dulu, perlunya apa, lalu mereka ajukan ke kami, dan kami melihat ada berapa anggaran yang tersedia,” kata Herindra.

  ★ antara  

Jokowi Apresiasi Kepercayaan Filipina pada Produk Alutsista RI

(antara) 🛩
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi kepercayaan pemerintah Filipina terhadap produk buatan Indonesia, khususnya dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista).

Pernyataan itu dia sampaikan ketika menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Eduardo Gerardo C. Teodoro di Manila pada Kamis.

"Saya mengapresiasi kepercayaan Departemen Pertahanan Nasional Filipina terhadap produk-produk BUMN Indonesia khususnya produk alutsista seperti pesawat dan kapal," kata Presiden Jokowi.

Terkait kerja sama pengadaan pesawat, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa hubungan kerja sama tersebut telah terjalin lama, dan saat ini sedang diproses pengadaan enam unit pesawat NC212i produksi PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

“Ini bukan pertama kali, hubungan ini telah terjalin selama 38 tahun. Bahkan pada 2018 PTDI sudah kirimkan dua unit pesawat NC212i,” ujar dia.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi meyakini kedua negara dapat terus memperkuat kerja sama tersebut termasuk melalui rencana akuisisi pesawat anti-submarine warfare oleh Angkatan Laut Filipina.

CN235 MPA TNI AL [Prime Kurniawan] 🛩
Indonesia juga turut menawarkan pesawat CN2335-220 produksi PTDI yang dapat dikonfigurasi untuk menjalankan misi perang anti-kapal selam.

"Kami berharap Indonesia dapat terus mendukung kebutuhan pesawat Filipina melalui g to g (antar-pemerintah) dengan skema kontrak langsung sebagai komitmen kemitraan jangka panjang," tutur Jokowi.

Selain pengadaan pesawat, Indonesia-Filipina juga melakukan kerja sama dalam pengadaan produk alutsista lainnya yaitu kapal.

Presiden menjelaskan bahwa kedua negara telah menandatangani kontrak pengadaan dua kapal perang landing dock produksi PT PAL yang sebelumnya juga telah terlaksana pada 2016 dan 2017.

"Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan Filipina terhadap produk alutsista Indonesia. Saya yakin ke depan akan terjalin kerja sama yang lebih banyak lagi," tutur Presiden Jokowi berharap.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir.

  ✈ antara  

Pengadaan Console VIP Super Hercules Sesuai Kebutuhan dan Peraturan

 Keselamatan Dan Keamanan VIP Nomor SatuHercules VIP A-1341 TNI AU (Dispenau) ✈️

Dalam beberapa hari terakhir, ruang percakapan di media sosial X terdapat pembahasan terkait rencana pengadaan Console VIP untuk pesawat baru C-130J Super Hercules TNI AU.

Pesawat Super Hercules ini memiliki lompatan signifikan dalam performa yang jauh melampaui tipe Hercules biasa yang telah lama menjadi inventori TNI AU.

Informasi terperinci mengenai rencana pengadaan Console VIP untuk Super Hercules TNI AU terdapat pada website LKPP, sesuai dengan prosedur pengadaan yang berlaku di Indonesia. Hal ini menggarisbawahi komitmen TNI AU untuk selalu mengikuti prosedur pengadaan yang menekankan transparansi dan akuntabilitas.

Pengadaan Console VIP untuk Super Hercules Tipe C-130J oleh TNI AU adalah inisiatif strategis yang esensial dalam menjaga dan meningkatkan kapabilitas keamanan dan keselamatan mobilitas pimpinan negara. Proyek ini memiliki latar belakang solid sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk menggantikan dua pesawat VIP lama tipe C-130-H (A-1314 dan A-1341), yang telah dilengkapi dengan console VIP, namun telah mencapai usia tua untuk dijadikan pesawat VIP.

Pesawat A-1341 VIP pertama kali dioperasikan oleh TNI AU pada tahun 1981, kala itu Panglima TNI adalah Jenderal TNI M. Jusuf, sehingga tahun ini sudah memasuki usia 43 tahun. sedangkan pesawat A-1314 VIP diproduksi pada tahun 1979, dan dihibahkan oleh Pelita Air kepada TNI AU pada tahun 1984 saat Jenderal TNI L.B. Moerdani menjabat sebagai Panglima TNI sehingga sudah berusia 45 tahun.

Console VIP lepas pasang yang sedang dibangun secara khusus ini memiliki desain yang memastikan keamanan dan keselamatan maksimum bagi penumpang sekelas Presiden. Keberadaannya sangat penting ketika pimpinan negara harus mengakses daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh pesawat VIP biasa.

Dalam konteks ini, penggunaan pesawat tipe J memunculkan perlunya pembuatan console VIP baru, karena console VIP yang ada di pesawat tipe H tidak dapat dipindahkan ke tipe J.

  ☆ Militer Udara  

Kondisi Asimetris Dalam Penguasaan Teknologi Pertahanan

Oleh Alman H Ali Jet tempur Dassault Rafale A330 MRTT terparkir di Apron Selatan, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (26/7/2023). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) ☆

Akuisisi peralatan pertahanan dalam program Minimum Essential Force (MEF) 2010-2024 terbagi dalam tiga tahap, yaitu 2010-2014, 2015-2019 dan 2020-2024. Mayoritas pembiayaan kegiatan pembelian tersebut menggunakan skema Pinjaman Luar Negeri (PLN), sisanya memakai skema Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dan Rupiah Murni.

Dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga masa Presiden Joko Widodo, pemerintah secara total mengalokasikan PLN US$ 40 miliar guna membiayai program MEF. Angka tersebut sudah bersifat final setelah pada 28 November 2023 Jokowi memveto alokasi PLN sebesar US$ 34,4 miliar untuk Kementerian Pertahanan.

Belanja mesin perang pada MEF periode 2020-2024 merupakan kegiatan yang paling dinamis. Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) 2020-2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas berubah sampai empat kali.

Setiap perubahan berarti ada perubahan daftar belanja yang diusulkan oleh Kementerian Pertahanan, sehingga besaran alokasi PLN pun turut berubah. Veto presiden terhadap DPRLN-JM 2020-2024 perubahan keempat membuat rencana pengadaan makin dinamis.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, kebijakan mengimpor sistem senjata dari luar negeri wajib diikuti dengan kegiatan Imbal Dagang, Kandungan Lokal dan atau Offset (IDKLO). Hal demikian merupakan bagian dari upaya agar industri pertahanan nasional dapat menguasai berbagai teknologi maju sehingga di masa depan industri tersebut dapat memproduksi beragam sistem senjata di dalam negeri.

Kewajiban IDKLO juga bagian dari rencana jangka panjang agar Indonesia dapat mandiri di bidang industri pertahanan. Aturan mengenai IDKLO sebenarnya hanya berupa pembakuan hukum tentang kegiatan-kegiatan tersebut, sebab aktivitas itu sudah dilaksanakan sejak era Orde Baru.

Apabila memperhatikan bagaimana pemerintah melaksanakan upaya penguasaan teknologi tinggi, termasuk teknologi pertahanan, terlihat perbedaan yang mencolok di masa Orde Baru dan di era MEF.

Pertama, dukungan pendanaan, di mana ada era Orde Baru semangat pemerintah untuk penguasaan teknologi tinggi diiringi dengan investasi dana yang cukup besar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kucuran dana tersebut bukan saja untuk membiayai program-program prioritas, pembangunan sejumlah laboratorium di lembaga riset dan pembangunan fasilitas produksi pada BUMN Industri Strategis, tetapi mencakup juga investasi sumberdaya manusia.

Di masa itu pemerintah menggagas sejumlah program beasiswa seperti Overseas Fellowship Program (OFP), Science and Technology Manpower Development (STMDP) dan Science and Technology for Industrial Development (STAID).

Sedangkan di masa MEF, jargon penguasaan teknologi tinggi, khususnya teknologi pertahanan, diikuti dengan kucuran dana yang terbilang sedikit kepada industri pertahanan. Pada umumnya kucuran anggaran APBN dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada beberapa BUMN industri pertahanan.

Terdapat pula pendanaan khusus untuk beberapa program tertentu, seperti pengembangan bersama tank medium antara FNSS dan PT Pindad. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, nampaknya bergantung pada beasiswa yang disediakan oleh LPDP yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Selain PMN, anggaran untuk penguasaan teknologi pertahanan dibebankan kepada PLN lewat skema KLO. Tentu saja hal demikian akan sangat lama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sebab teknologi yang didapatkan lewat skema KLO bersifat "terpisah-pisah" dan butuh suatu upaya luar biasa untuk "menyatukan" teknologi itu.

Sebagai contoh, teknologi yang diraih lewat offset program Rafale harus "disatukan" lagi dengan teknologi yang relevan dari program-program akuisisi lain agar Indonesia bisa menguasai suatu teknologi secara utuh di bidang elektronika pertahanan.

Perbedaan sistem politik yang dianut oleh Indonesia hari ini dengan saat Orde Baru tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenaran tentang bagaimana kebijakan terkait penguasaan teknologi tinggi dikelola.

Korea Selatan hingga pertengahan 1980-an diperintah oleh rezim militer yang otoriter sebelum akhirnya melangkah menuju demokratisasi. Walaupun terjadi perubahan sistem politik di Negeri Ginseng, kebijakan penguasaan teknologi tinggi tetap berlanjut dan hasilnya bisa dilihat sekarang di mana industri pertahanan Korea Selatan merupakan salah satu pemain global di luar industri pertahanan Eropa dan Amerika Serikat.

Penting untuk dicatat bahwa baik Korea Selatan maupun Indonesia mulai mengembangkan secara serius industri strategis sebagai bagian dari industrialisasi dalam kurun waktu yang relatif sama yaitu di akhir 1960-an dan awal 1970-an.

Kedua, iklim politik nasional, di mana kebijakan penguasaan teknologi tinggi kini sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek. Dengan kondisi iklim politik sekarang, sulit bagi mengembangkan sejumlah program penguasaan teknologi tinggi, termasuk teknologi pertahanan.

Kegiatan yang dimaksud mulai dari fase conceptual design hingga memasuki tahap serial production, di mana untuk produk-produk pertahanan atau dual use memerlukan waktu antara 10 sampai minimal 15 tahun. Waktu 10 sampai minimal 15 tahun dibutuhkan agar suatu produk yang dikembangkan sudah mature sehingga siap untuk diproduksi dan bersaing di pasar internasional.

Saat ini terdapat kecenderungan kuat bahwa setiap rezim pemerintahan di Indonesia hanya mendukung pembiayaan program-program yang dapat selesai maksimal 10 tahun atau sesuai dengan berakhirnya dua periode kepresidenan. Sebab setiap program tersebut harus dapat diklaim sebagai keberhasilan suatu rezim pemerintahan yang berkuasa.

Iklim politik demikian sangat bertolak belakang dengan karakter penguasaan teknologi tinggi di mana tidak ada jalur pintas atau shortcut. Sebagai contoh, pengembangan bersama tank medium Harimau antara Indonesia dan Turki disepakati pada 2015 dan baru siap memasuki fase serial production pada 2022 setelah dilaksanakan sejumlah penyempurnaan pada purwarupa.

Apabila pengembangan tank saja memerlukan waktu hampir 10 tahun, lalu bagaimana dengan produk pertahanan yang lebih kompleks seperti radar, rudal, kapal selam dan lain sebagainya? Apakah pengembangan beragam produk teknologi tinggi tersebut dapat diselesaikan dalam dua periode satu rezim pemerintahan?

Kondisi asimetris antara logika politik dan logika engineering yang terjadi di Indonesia nampaknya sulit untuk dicarikan solusi selama kepentingan politik jangka pendek selalu menjadi panglima. Sampai sekarang belum terlihat ada kemauan meletakkan kepentingan politik jangka pendek di bawah kepentingan nasional jangka panjang untuk penguasaan teknologi tinggi, termasuk teknologi pertahanan. (miq/miq)

  ★ CNBC  

Kapal Bakamla RI Kini Dilengkapi Senapan Mesin Pindad

Senapan mesin SM-5 kaliber 12,7 x 99 mm Pindad​ digunakan KN Bakamla  (Kemhan)

Setelah mendapat persetujuan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan kemudian dari Komisi I DPR RI beberapa waktu lalu, kapal Bakamla RI yang sebelumnya dibekali senjata berpeluru karet, kini dilengkapi dengan Senapan SM-5 kaliber 12.7 mm buatan PT Pindad.

Senapan mesin SM-5 kaliber 12,7 x 99 mm PT Pindad yang menggunakan standar Nato, memiliki jangkauan hingga 1.830 m dengan kecepatan tembakan 400-600 butir/menit.

  🛡 Kemhan  

Wajarkah Suatu Negara Beli Alutsista Bekas?

Ilustrasi (Dispenal) ★

Pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutista) bekas di masa Menteri Pertahanan RI sekaligus calon presiden (capres) 2024 nomor urut 02, Prabowo Subianto, mendapat sorotan pada debat ketiga Pilpres 2024.

Setidaknya topik tersebut muncul sebanyak enam kali dan memanaskan debat dari segmen satu sampai dengan segmen lima.

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan langsung mengkritik pembelian alutsista bekas olek Kemenhan pada segmen pertama debat. Ia menyebutkan bahwa dana Rp 700 triliun yang dianggarkan kepada kementerian yang dipimpin Prabowo tidak bisa dipertahankan dan justru digunakan untuk membeli alutsista bekas.

Kritik lainnya berasal dari paslon dengan nomor urut 03, ia menegaskan ketidaksetujuannya dengan pembelian alutsista bekas.

"Jadi mohon maaf kaitan dengan utang, no utang, no usang. Sehingga alutsista kita betul-betul kita lakukan transfer of technology dari dalam negeri," kata Ganjar pada debat capres kedua, Minggu (7/1).

Prabowo merespons dengan menyebutkan alasan di balik pembelian alutsista bekas yang dilakukannya. Ia menekankan bahwa alutsista yang digunakan di manapun adalah alat bekas yang mempunyai usia muda.

"Jadi, dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Kalau pesawat, flying hours. Dan tentunya, kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita," balas Prabowo.

Ia menyatakan bahwa pembelian alutsista baru akan memakan waktu setidaknya tiga tahun sampai alat tersebut selesai diproduksi. Terlebih lagi, Prabowo melanjutkan, butuh waktu tujuh tahun hingga armada tersebut bisa beroperasi.

Prabowo menilai bahwa ia membutuhkan kemampuan yang bisa digunakan selama menunggu siapnya alutsista baru pada kurun waktu 3-7 tahun tersebut.

  Soal Alutsista Bekas 
Jet tempur Mirage 2000-5 milik Angkatan Udara Kerajaan Qatar.((avionslegendaires) ★

Akademisi Ilmu Hubungan Internasional, Broto Wardoyo menuturkan pengadaan alutsista sebuah negara akan dilandasi oleh kondisi negara tersebut melakukan penilaian terhadap kawasan sekitarnya.

Menurutnya, masuk akal bagi negara yang mengalami kondisi ancaman peperangan nyata untuk membeli alutsista bekas dengan alasan mempertahankan diri.

Ia menyebut bahwa tidak mungkin bagi negara yang sedang dalam kondisi terancam tersebut untuk menunggu selama 3-4 tahun untuk pembuatan senjata terlebih dahulu.

Hal tersebut pun berlaku kebalikannya. Negara yang berada dalam kondisi keamanan yang memadai dan memilki kapasistas pertahanan yang cukup akan dipertanyakan keputusannya ketika membeli senjata bekas.

"Kalau misalnya kondisinya sebetulnya kita memadai, jadi kita punya kapasitas yang cukup, ya ngapain kita beli senjata bekas? Lebih kita beli senjata baru," kata Broto kepada wartawan CNN pada Senin (8/1).

Oleh karenanya, ia pun menilai pertanyaan yang penting untuk diajukan saat ini adalah mengenai apakah Kemhan menilai akan terjadi perang dalam waktu dekat.

"Jadi bisa ditanyakan ke Kemhan, 'Memang mau perang Pak beberapa tahun lagi? Kok kita butuh senjatanya sekarang? Apa tidak bisa kita beli sekarang yang baru, meskipun nanti datangnya tiga tahun lagi?" ujar pria yang akrab disapa Itok tersebut.

Sementara itu, Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah mengemukakan bahwa masih wajar suatu negara beli alutsista bekas terlepas dari kondisinya.

Ia mengungkapkan bahwa merupakan sebuah hal yang normal bagi suatu negara untuk melakukan upgrade terhadap kekuatan militernya.

Reza menambahkan bahwa sebetulnya praktik jual beli kendaraan bekas merupakan praktik yang lumrah dalam dunia alutsista. Ia menyebutkan bahwa negara yang dibeli alutsistanya akan merasa diuntungkan karena senjata yang dibeli merupakan senjata yang berumur dan sudah masuk kepada level kecanggihan alutsista di atasnya.

Ia pun menjelaskan keuntungan juga didapat oleh Indonesia selaku pembeli alutsista bekas. Ia menilai bahwa Indonesia jadi punya kesempatan mempelajari teknologi canggih dari alutsista bekas tersebut.

"Dan pada saat yang sama ada manfaat praktisnya TNI AU punya kesempatan untuk mempelajari senjata-senjata tersebut. Kecanggihannya, perbedaan dan persamanya serta teknologi dari negara lain misalnya," ujar Reza.

Ia pun menambahkan bahwa alutsista Indonesia yang mengalami diversifikasi pun membawa keniscayaan. Ia melihat bahwa sumber alutsista yang berasal dari berbagai negara tersebut akan memberikan keahlian bagi Indonesia sehingga dalam jangka panjang dapat menjadi konsultan untuk negara lain.

Reza menyebutkan Indonesia saat ini berada pada posisi yang terlalu jauh untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi alutsista. Ia pun menilai bahwa hal yang bisa dilakukan adalah mencoba untuk mengakrabkan diri dengan teknologi yang saat ini digunakan.

"Kita juga harus akui saat ini kalau melompat ke teknologi 5.0 kejauhan. Jadi yang kita lakukan sekarang melakukan akuisisi dengan harapan bisa mengakrabkan diri dengan teknologi yang digunakan," ujar Reza. (sym/bac)

  ★ CNN  

[Video] Video Asli Pertempuran Surabaya 1945

 Dipublikasikan oleh Hendri Teja 

Video asli pertempuran Surabaya dari sudut pandang tentara Sekutu-Inggris, dan khususnya tentara Gurkha (India-Inggris) melawan laskar rakyat dan pemuda Indonesia pada November 1945. Video ini menyoroti kawasan kota Surabaya yang hancur akibat perang, serta aktivitas masyarakat Tionghoa di Pecinan Surabaya.

Titik puncak perang ini, tepatnya pada 10 November 1945 kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sumber footage: War Office Directorate of Public Relations, SEAC Film Unit.

 Berikut video dari Youtube : 

  🎥 Youtube  

Pembayaran Ketiga Rafale Tuntas

(Dassault Aviation) ☆

Dari twitter Vincent Lamigeon, di beritakan Indonesia telah menyelesaikan pembayaran batch ketiga pembelian pesawat Rafale dari Perancis.

Tuntas sudah TNI AU akan menerima 42 unit pesawat Rafale kedepam.

Berikut dari twitter :

 

 

Entrée en vigueur de la troisième et dernière tranche (18 appareils) de la commande indonésienne de Rafale, annonce Dassault Aviation. La commande de 42 appareils est désormais totalement sécurisée

— Vincent Lamigeon (@VincentLamigeon) January 8, 2024

 

  ★ Garuda Militer  

Jokowi Sebut Data Pertahanan Tak Bisa Semua Dibuka Bak Toko Kelontong

 TKN Tegaskan Data Pertahanan Rahasia Negara 
Ilustrasi (TNI AU) 🛡

Presiden Joko Widodo menyatakan data tentang pertahanan negara tidak bisa sembarangan dibuka kepada publik.

Jokowi menyampaikan itu menyikapi debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar pada Minggu malam (7/1). Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang meminta Prabowo Subianto untuk membuka data pertahanan.

"Karena ini menyangkut strategi besar negara, enggak bisa semua dibuka kayak toko kelontong, enggak bisa," ucap Jokowi di Serang, Banten mengutip detik.com, Senin (8/1).

Menurutnya, debat ketiga Pilpres 2024 juga tidak edukatif karena banyak momen saling menyerang pribadi antarcapres.

Jokowi mengatakan saling serang wajar dilakukan asal kebijakan atau visi yang jadi objeknya. Bukan personal atau pribadi calon presiden.

"Saling menyerang enggak apa-apa tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang. Bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira enggak baik dan enggak mengedukasi," kata Jokowi.

Jokowi menilai masyarakat pasti kecewa dengan debat ketiga yang digelar KPU pada Minggu malam kemarin (7/1).

KPU, kata dia, perlu memperbaiki format debat agar lebih edukatif bagi masyarakat luas.

"Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup," ujarnya.

Dalam debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar KPU, capres nomor urut 3 yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dicecar oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Prabowo diminta membuka data pertahanan Indonesia. Namun, dia tidak bisa memaparkannya dalam debat karena menyangkut rahasia negara. Dia menawarkan forum lain.

Akan tetapi, Anies dan Ganjar bersikeras Prabowo membuka data tentang pertahanan Indonesia dalam debat. Menurut dia, transparansi perlu dilakukan Prabowo selaku Menteri Pertahanan yang sedang menjabat.

Dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pertahanan merupakan aspek yang membahayakan kedaulatan negara jika dibuka kepada publik. Diatur dalam Pasal 17 huruf c sebagai berikut.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:

1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;

2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;

3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;

4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;

5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;

6. sistem persandian negara;

7. sistem intelijen negara. (bmw/ugo)

  🛡 CNN  

TNI AU Diharap Tutup Celah Rawan Pertahanan Udara Selama Retrofit Jet Tempur

✈️ Ilustrasi F-16 eMLU TNI AU [Dispenau]

Pertahanan udara Indonesia dinilai bisa mengalami kerentanan jika TNI Angkatan Udara tidak segera menutupi penurunan kekuatan selama proses retrofit jet tempur yang tersedia, dan menanti unit baru pesawat tempur Dassault Rafale yang masih dalam produksi.

Menurut peneliti pertahanan dan keamanan Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, jika TNI AU tidak bisa menutupi celah kekosongan karena sejumlah pesawat yang dipensiunkan, sementara jet tempur baru belum tiba, maka bisa berakibat pada kekuatan tempur.

"Kalau gap itu tidak diatasi, karena kondisi sekarang seperti ini, kita akan dihadapkan pada meningkatnya kerentanan pertahanan udara kita," Fahmi dalam program Obrolan Newsroom di Kompas.com, Minggu (7/1/2024).

Fahmi mengatakan, memang ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan TNI AU supaya kekuatan tempur mereka tidak terlampau menurun sebelum unit jet tempur baru tiba.

"Mungkin solusi yang bisa dilakukan adalah dengan mengakuisisi pesawat-pesawat tanpa awak sebagai langkah transisi, drone dan sebagainya. Meningkatkan kemampuan radar kita," ucap Fahmi.

"Ini kan bisa lebih cepat realisasinya. Sehingga kerentanan tadi bisa sedikit diatasi di tengah menurunnya kekuatan udara karena ada sejumlah pesawat yang harus dipensiun," sambung Fahmi.

Fahmi mengatakan, kondisi yang dialami TNI AU dan juga matra lain adalah akibat dari target pencapaian kekuatan pokok minimum (MEF) yang meleset pada 2004 dan 2019.

Ketika Indonesia hendak mengakselerasi buat menutupi kekurangan itu, kata Fahmi, muncul pandemi Covid-19 di seluruh dunia yang membuat pemerintah melakukan realokasi dan penataan ulang anggaran.

Sebelumnya diberitakan, penundaan pembelian 12 jet tempur Dassault Mirage 2000-5 bekas dari Qatar disampaikan Juru Bicara Kementerian Pertahanan Dahnil Anzar.

✈️ Pesawat F-16 bersama pesawat TA-50i (Blackphoenix)

“Karena ada keterbatasan fiskal, maka rencana pembelian pesawat Mirage 2000-5 tersebut ditunda,” kata Dahnil dalam keterangannya, Kamis (4/1/2023).

Pembelian 12 unit Mirage 2000-5 dari Angkatan Udara Qatar itu mulanya untuk menutup kekosongan (gap) kesiapan tempur TNI Angkatan Udara yang disebabkan banyaknya pesawat tempur TNI AU habis usia pakainya atau memasuki masa pensiun.

Jet tempur Mirage 2000-5 bekas juga disebut sebagai transisi teknologi bagi para penerbang tempur TNI AU sebelum kedatangan pesawat Rafale dari Dassault Aviation, Perancis.

Alhasil, dengan dibatalkannya pembelian Mirage 2000-5, Dahnil mengatakan bahwa pemerintah akan melaksanakan pembaruan teknologi atau retrofit terhadap pesawat-pesawat tempur lama TNI AU.

“Untuk mengisi kekosongan pertahanan udara selama masa menunggu, maka diputuskan melakukan retrofit terhadap pesawat-pesawat tempur lama kita, dan ini jalan akhir dan pilihan terbaik yang tersedia saat ini,” kata Dahnil.

Pengadaan pesawat Mirage beserta dukungannya itu dilakukan berdasarkan surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: R.387/D.8/PD.01.01 /05/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Perubahan keempat Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) Khusus Tahun 2020-2024 untuk Kementerian Pertahanan dan Surat Menteri Keuangan Nomor: S.786/MK.08/2022 tanggal 20 September 2022.

Berdasarkan dokumen yang diterima Kompas.com, pengadaan tersebut dituangkan dalam kontrak jual beli nomor: TRAK/181/PLN/I/2023/AU, tanggal 31 Januari 2023 dengan nilai kontrak sebesar 733.000.000 euro dengan penyedia Excalibur International dari Republik Ceko.

Pemerintah juga meneken kontrak dengan Dassault untuk pembelian 42 unit jet tempur Rafale. Menurut rencana, pesawat itu akan dikirim bertahap mulai 2026.

Selain itu, pemerintah juga berencana akan membeli 24 unit jet tempur Boeing F-15EX buatan Amerika Serikat.

Pemerintah Indonesia juga tengah terlibat dalam proyek kerja sama pembuatan jet tempur KFX/IFX dengan Korea Aerospace Industries (KAI) Ltd., asal Korea Selatan.

  ✈️ Kompas  

PT Sari Bahari Bidik Bom Pintar dengan Integrasi GPS

 Maju Dalam Teknologi Pertahanan 
Bom-bom P-100 produksi PT Sari Bahari (Sari Bahari) 💣

Dalam langkah besar dalam kemampuan pertahanan, PT Sari Bahari, perusahaan pertahanan swasta yang berbasis di Malang, berhasil memproduksi dan mengesahkan serangkaian bomnya, termasuk seri P-100 Practice. Laporan menunjukkan bahwa bom-bom ini telah diekspor ke Vietnam, di mana Angkatan Udara Vietnam mengadopsinya untuk keperluan pelatihan.

Seri P-100 Practice, dengan berat antara 250 hingga 500 kg, merupakan hasil dari proses rekayasa dan manufaktur yang cermat. Langkah awal melibatkan pengecoran baja, diikuti dengan perlakuan logam khusus untuk memastikan kekuatan yang diinginkan. Bom setengah jadi kemudian menjalani permesinan presisi, termasuk pembentukan bodi dan sirip.

"Kami memiliki tiga komponen utama dalam sebuah bom - tubuh, sirip (sayap), dan kunci suspensi untuk mengaitkan ke pesawat," jelas seorang perwakilan dari PT Sari Bahari. Kunci suspensi berfungsi sebagai mekanisme peluncuran bom dari pesawat.

Patut dicatat bahwa bom dan kepala roket PT Sari Bahari telah melewati uji coba yang ketat dan mendapatkan sertifikasi dari otoritas pertahanan. Pemilik dengan Air Crab ID (DNI Ketam Udara) yang sesuai kini berhak untuk memperoleh aset pertahanan nasional ini. Pemerintah mendorong penggunaan persenjataan yang diproduksi secara dalam negeri, dan setelah spesifikasi diperoleh, pemilik wajib melakukan pembelian.

"Namun, tidak dilarang untuk mencari persenjataan serupa secara internasional jika spesifikasi yang diproduksi dalam negeri tidak diperoleh," klarifikasi perwakilan tersebut.

Kapasitas produksi PT Sari Bahari sangat mengesankan, dengan kemampuan untuk memproduksi 15 hingga 20 bom per hari. Ke depan, perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuannya dengan mengembangkan bom pintar yang dilengkapi sistem panduan GPS.

Pencapaian ini menandai prestasi yang patut dicontoh dalam industri pertahanan Indonesia, menampilkan inovasi dan keahlian dalam pengembangan teknologi militer canggih.

  💣 Jatim News One  

PT LEN Industri Berikhtiar Tetap Tangguh dan Tumbuh

 Tahun 2024 Penuh Tantangan Radar GCI (infographic Antara) 🛰

PT LEN Industri berhasil mencetak sales revenue hingga Rp 4,67 Triliun di tahun 2022 lalu. Meski proses audit belum selesai sepenuhnya, diperkirakan sales revenue perusahaan di tahun 2023 akan melewati angka Rp 6 Triliun.

Demikian disampaikan Sekretaris Perusahaan PT Len Industri (Persero), Irland Budiman saat menjelaskan kinerja perusahaan kepada wartawan di Jalan Guntur 22, Malabar, Kota Bandung, Jumat (5/1).

“Sales terbesar masih di produk-produk pertahanan dengan proporsi 28 persen, sistem transportasi 24 persen, energi terbarukan 19 persen dan bidang-bidang lainnya, termasuk teknologi informasi,” kata Irland.

Dia menjelasakan, sejak gabung dalam Holding Defend ID pada tahun 2022, PT. LEN Industri terus melakukan transformasi di berbagai bidang.

“Di bidang Elektronika Pertahanan, kami berfokus pada comand control system, survilence, communication system, hingga ke bidang electeonic warfare,” tutur Irland.

“Terbaru kita delivery Radar GCI dan beberapa produk pertahanan lainnya,” lanjutnya.

Di bidang Energi Terbarukan, kata Irland, pihaknya memproduksi solar rooptop, solar sistem remote area, solar rooptop president dan beberapa produk lainnya.

Di bidang Sistem transportasi, ujar dia, “Perusahaan terlibat di proyek LRT Palembang,Jakarta dan Jabodebek. Termasuk sinyal perkeretaapian,” kata Irland.

“Kita terlibat dalam transformasi perkeretaapian mulai dari Binjai hingga ke Makassar,” kata dia.

Sementara di bidang teknologi informasi dan sistem navigasi kami menggarap instalasi radar hingga stasiun gempa bumi. “Kami juga menggarap instalasi radar cuaca hingga stasiun gempa bumi,” kata Irland.

Memasuki tahun 2024, cetusnya, PT LEN Industri terus berikhtiar untuk menjadi korporasi yang tangguh dan terus bertumbuh di tengah semakin besarnya tantangan yang harus dihadapai.

“Di tahun 2024, kami ingin terus tumbuh. Targetnya bisa mencapai angka pertumbuhan hingga 11,6 persen dari target RKAP,” kata Irland.

Dia pun mengakui bila di tahun 2024 PT LEN Industri akan menghadapi tantangan yang tak ringan. “Selain menghadapi tahun politik, kita punya banyak pesaing dari industri pertahanan luar negeri,” ujarnya.

Tak mau tergantung pada produk-produk pertahanan, PT LEN Industri juga memperkuat sales produk komersil.

“Kita terus melakukan transfornasi. Kedepan berfokus pada strategi, bagaimana kita bisa menklaim kontrak- kontrak yang kita garap untuk mningkatan kontak dan mengenerate jadi pendapatan perusahaan,” tandsanya.

  📡 RMOL