Perangi ISIS 
Pentagon usulkan penambahan pasukan di Irak untuk memerangi ISIS dan merebut kota Mosul (Istimewa)
Pentagon mengajukan proposal kepada Presiden Barack Obama untuk memperkuat dukungan militer kepada pasukan Irak dalam waktu dekat. Demikian dikatakan Kepala Staf Gabungan, Jenderal Joseph Dunford.
"Kami memiliki serangkaian rekomendasi yang akan kita bahas dengan Presiden dalam beberapa minggu mendatang untuk lebih mengaktifkan dukungan kami untuk pasukan keamanan Irak," kata Dunford, seperti dinukil dari I24News, Sabtu (26/3/2016).
Rekomendasi yang diajukan oleh Pentagon mencakup dibolehkannya pasukan Amerika Serikat (AS) untuk membantu pasukan Irak dalam upaya mereka guna merebut kembali kota Mosul. Kota Mosul adalah pusat urban terbesar yang dikuasai oleh ISIS. Operasi ini diyakini akan memakan waktu yang panjang dan sulit.
Dunford dan Menteri Pertahanan AS, Ash Carter, telah memperingatkan bahwa pertempuran melawan ISIS akan terjadi di luar Irak dan Suriah. Menurut Dunford, upaya untuk mencegah serangan seperti yang dilakukan di Brussels tidak akan berhasil.
"Kecuali, semua negara yang terkena dampak keberadaan milisi asing bekerja sama dalam bidang penegakan hukum, komunitas intelijen, dan militer," kata Dunford.
AS telah berulang kali mengimbau negara-negara Eropa untuk meningkatkan kerjasama mereka dalam berbagi informasi intelijen dan kerjasama polisi. Kritik itu semakin tajam setelah aksi penyerangan Brussels yang menewaskan 31 orang dan 300 luka-luka. (ian)
Setelah Berseteru 
Ilustrasi latihan bersama KRI USH (def.pk)
Kapal China meninggalkan pelabuhan Qingdao pada hari Sabtu (26/3/2016) untuk latihan militer bersama angkatan laut 16 negara termasuk Indonesia di lepas pantai Indonesia.
Latihan militer gabungan itu akan digelar 12 April 2016. Hal itu diumumkan Departemen Pertahanan China, seminggu setelah kapal Indonesia dan China berseteru di perairan Natuna.
Dalam pengumuman yang di-posting di situsnya (www.mod.gov.cn), Kementerian Pertahanan China menyatakan, armada Angkatan Laut China akan terus menjalani latihan bersama 16 negara, termasuk Indonesia, Amerika Serikat dan Rusia.
Kementerian itu juga menambahkan bahwa Menteri Pertahanan China, Chang Wanquan, akan mengunjungi Vietnam pada hari ini untuk berpartisipasi dalam pembicaraan tingkat tinggi. China dan Vietnam terlibat dalam sengketa wilayah Laut China Selatan.
Pada pekan lalu, Indonesia menahan sebuah kapal pukat China dan beberapa awaknya atas tuduhan mencuri ikan (illegal fishing) di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, tepatnya di perairan Natuna. Namun, pasukan penjaga pantai China ikut campur dengan melakukan manuver yang menuai protes keras dari Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi.
Retno telah memanggil dan menemui Kuasa Usaha Kedutaan Besar China di Jakarta, Sun Wei Dei untuk menyampaikan protes keras.
”Dalam pertemuan itu, kami nyatakan protes keras dan sampaikan nota yang berisi sebagai berikut, pertama terdapat pelanggaran coast guard (pasukan penjaga pantai) China terhadap hak berdaulat dan yuridiksi Indonesia di wilayah ZEE dan landas kontingen,” katanya.
”Protes kedua adalah pelanggaran coast guard Tiongkok (China) terhadap penegakan hukum yang dilakukan terhadap aparat Indonesia pada Zona Ekonomi Ekslusif dan landas kontingen,” lanjut Retno.
”Ketiga, pelanggaran juga dilakukan coast guard Tiongkok pada kedaulatan laut teritorial Indonesia. Indonesia telah minta klarifikasi pada Pemerintah Tiongkok atas kejadiaan ini,” imbuh Retno. (mas)
Parade KRI TNI AL (donny)
Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) mencari sosok perwira yang tepat untuk menjadi calon Komandan Kapal Perang RI (KRI).
Seleksi dilakukan dengan membuka sidang uji kompetensi lisan dan uji riwayat hidup yang dilaksanakan di Aula Yos Soedarso, Markas Koarmabar, Jalan Gunung Sahari, Jakarta Utara, Kamis (24/3/2016) kemarin.
"Proses itu diikuti 11 perwira TNI AL. Terdiri dari 10 orang perwira menengah dan satu orang perwira pertama," ujar Kepala Dinas Penerangan Koarmabar Letkol Laut Ariris Miftachurrahman dalam siaran pers, Jumat (25/3/2016).
Kepala Staf Komando Armada RI Kawasan Barat (Kasarmabar) Laksamana Pertama TNI Yudo Margono hadir menggantikan Panglima Armabar dalam membuka uji kompetensi itu.
Dalam amanat singkatnya, Yudo mengatakan, uji kompetensi ini diharapkan memunculkan sosok-sosok perwira yang dibutuhkan dalam membawahi prajurit awak kapal, khususnya menangani persoalan di perairan Indonesia.
"Elemen utama yang diperhatikan adalah konsep diri, pengetahuan dan keterampilan. Itu merupakan modal dasar bagi komandan KRI dalam melaksanakan tugasnya. Peran komandan KRI adalah kunci kesuksesan TNI AL," ujar Yudho.
Tantangan Komandan KRI
Yudho juga sempat menyinggung pencurian ikan di wilayah laut Natuna oleh kapal China, beberapa waktu lalu. Kasus itu merupakan tantangan para Komandan KRI yang baru nanti.
Yudho mengatakan, kasus itu merupakan bukti bahwa kedaulatan dan keamanan Indonesia belum dapat tercapai.
"Kehadiran unsur-unsur di perairan Natuna secara intens merupakan prioritas utama unsur Armabar saat ini," ujar Yudho.
"Dengan segala keterbatasan yang dihadapi, terciptanya kedaulatan dan stabilitas keamanan wilayah tersebut menjadi tujuan Koarmabar yang harus dicapai," lanjut dia.
Indonesia juga tidak akan mengorbankan kedaulatan negara demi hubungan baik 
Kronologi penangkapan kapal maling ikan di Natuna [the diplomat]
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengimbau kepada kapal nelayan asing, khususnya kapal nelayan berbendera China, untuk tidak memasuki wilayah teritorial Indonesia.
"Kami mengimbau kapal-kapal Tiongkok tidak memasuki area Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia agar tidak mengganggu keadaan atau situasi di sana," ujar Luhut di kantornya, Kamis (24/3/2016).
Kapal yang dimaksud adalah kapal pencari ikan yang tidak memiliki izin menangkap ikan di perairan Indonesia.
Luhut mengatakan, Indonesia mempunyai hubungan baik dengan China. Indonesia pun akan tetap memelihara hubungan itu.
Namun, Luhut menegaskan, Indonesia juga tidak akan mengorbankan kedaulatan negara demi hubungan baik itu. Indonesia, kata Luhut, akan mengevaluasi sistem pertahanan laut.
Saat ini, kementerian dan lembaga terkait sedang mempersiapkan rencana pengkajian. Hasil kajian, akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo.
"Ada hal teknis yang belum bisa kami beri tahu kepada Anda semua, tapi sudah kami sepakati. Kami akan pertajam dalam minggu-minggu depan ini," ujar Luhut.
Rudal Starstreak Angkatan Darat Malaysia (photo : ATM) ○
Angkatan Bersenjata Malaysia mengumumkan bahwa dalam pekan depan akan mengelar uji tembak rudal darat ke udara jarak sangat pendek (very short-range air defense/ VSHORAD) yang akan dilakukan di Johor.
Uji tembak ini akan dilaksanakan di Tanjung Logok, Johor pada hari Senin, 28 Maret 2016. Tidak ada keterangan resmi tentang jenis rudal VSHORAD untuk uji tembak ini, namun dalam gambar di situs Kementerian Pertahanan Malaysia yang ditampilkan adalah gambar rudal Starstreak.
Pada bulan September 2015 Malaysia menanda-tangani kontrak pembelian rudal Starstreak bersama dengan Thales dan Global Komited, anak usaha dari Westar group
Dalam paket pembelian senilai £100 million (US $154.3 million) maka Malaysia akan mendapatkan rudal, radar ControlMaster 200, Rapid ranger dan Rapid rover - sistem senjata mobile, peluncur multi-rudal, dan peralatan komunikasi.
Kapal penjaga laut Cina berpatroli di Laut Cina Selatan. ☆
Sekitar 100 kapal Cina terdaftar terdeteksi melanggar ke perairan Malaysia, dekat Luconia Shoals di Laut Cina Selatan, Kamis (24/3). Hal tersebut diungkapkan Menteri Keamanan Nasional Shahidan Kassim.
Menurut kantor berita Bernama, aset dari Badan Penegakan Kelautan Malaysia dan angkatan laut telah dikerahkan ke daerah ersebut. Mereka bertugas memantau situasi yang terjadi di sana.
Cina mengklaim sebagain besar Laut Cina Selatan di mana sekitar lima triliun dolar AS perdagangan melintas tiap tahunnya. Tetangga Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga memiliki klaim saingan.
Shahidan mengatakan, Malaysia akan mengambil tindakan hukum jika kapal asing ditemukan di zona ekonomi eksklusif negara tersebut. [reuters]
Bahas Jet Tempur dan Deradikalisasi
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ☆
Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu akan mengadakan lawatan ke Pakistan untuk meningkatkan kerja sama kedua negara di bidang pertahanan dan keamanan, kata Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Mohammad Aqil Nadeem, di Jakarta, Rabu.
"Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dijadwalkan mengadakan kunjungan tiga hari pada bulan Mei," kata Dubes Aqil Nadeem dalam wawancara dengan Antara sehubungan dengan Hari Nasional Republik Islam Pakistan yang jatuh pada 23 Maret 2016.
Menhan Ryamizard akan mengadakan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Nawaz Syarif dan para sejawatnya.
Sebagai produsen jet tempur, kata Dubes Aqil Nadeem, Menhan Ryamizard juga akan mengunjungi fasilitas pembuatan pesawat.
Terkait dengan kerja sama untuk memerangi terorisme, katanya lagi, Pakistan dan Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) sebagai landasan untuk kerja sama memerangi teorisme dan sepakat membentuk kelompok kerja bersama kontra terorisme.
"Kelompok yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dan Pakistan bertemu secara reguler," kata dia.
Sebagai realisasi dari kerja sama ia merujuk kepada ekstradisi gembong teroris Umar Patek ke Indonesia.
Umar Patek ditangkap aparat keamanan di Abbotabad, Pakistan, pada 30 Maret 2011, mengakhiri aksi 10 tahun pelarian teroris yang kepalanya dihargai 1 juta dolar AS oleh Pemerintah Amerika Serikat. Setelah Bom Bali I, Patek dikabarkan berpindah-pindah untuk menghindari penangkapan dirinya.
Lebih jauh Dubes Aqil Nadeem mengatakan bahwa Pakistan mengadakan program deradikaalisasi yang diikuti para militan Taliban Pakistan.
"Usaha-usaha yang kami lakukan terkait dengan program deradikalisasi berhasil dan bermanfaat bagi bekas militan Taliban Pakistan," katanya.
Menurut dia, para bekas militan belajar berbagai keterampilan antara lain di bidang elektronik dan bangunan. "Kami ingin bertukar pengalaman dengan Indonesia dalam program deradikalisasi," demikian Dubes Aqil Nadeem.
Kapal Patroli Angkatan Laut Australia dan Indonesia pada 24 Maret 2016 menyelesaikan Latihan bilateral Cassowary 2016 (Kasuari) yang berlangsung dari Darwin, Australia.
Kapal patroli Australia, HMAS Wollongong, Armidale class bergabung dengan dua kapal patroli Indonesia, KRI Sampari dan KRI Layang, untuk latihan pengawasan maritim, operasi skenario keamanan antara 21-24 Maret 2016.
Komandan Wollongong, Lieutenant Commander Scott Wilson, mengatakan latihan tahunan itu merupakan kegiatan pelatihan penting bagi kedua angkatan laut. “Kami berlatih patroli pengawasan maritim gabungan dan menguji keterampilan para pelaut inti kami. Ini melibatkan semuanya, mulai dari komunikasi dan keselamatan latihan yang digelar dalam operasi di laut.
“Melakukan latihan rutin dengan rekan-rekan kami dari Angkatan Laut Indonesia penting, karena meningkatkan kemampuan kami untuk beroperasi bersama-sama. Ini juga merupakan kesempatan besar bagi kita untuk membangun persahabatan dan melakukan pertukaran kemampuan profesional.“
Latihan Cassowary merupakan acara tahunan dengan lokasi bergantian antara kedua negara.
Angkatan Laut Australia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut melakukan beberapa latihan dengan fokus keamanan maritim, termasuk Cassowary and Exercise New Horizon serta patroli keamanan maritim terkoordinasi. [Navaltoday.com]
Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) dalam waktu dekat akan mengeluarkan aturan khusus bagi para prajurit yang suka ber-selfie dan meng-upload gambarnya di media sosial (medsos).
"Ini yang akan kita tata, kami akan melibatkan berbagai pihak terkait seperti, Direktorat Hukum TNI AD dan para ahli dalam merumuskan kebijakan ini," kata Kepala Dinas TNI AD Brigjen TNI M Sabrar Fadhilah saat diskusi interaktif dengan sejumlah wartawan di Aula Media Center, Jakarta Pusat, Kamis (24/3/2016).
Hal senada dikatakan Sekretaris Dinas Penerangan Angkatan Darat (Sesdispenad) Kolonel Suko Purwanto. Menurut Suko, pihaknya tengah menggodok aturan tersebut.
"Memang susah mengontrol ini (medsos). Akan diatur dan akan menjadi peraturan, sebab banyak mudharatnya daripada manfaatnya," ujarnya.
Suko menyebutkan, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan prajurit seperti, mengunggah foto saat melaksanakan perintah operasi, razia tentara, membuat status jelang pemilihan kepala daerah atau presiden dan sebagainya.
"Kami menemukan ada lima orang tentara berpakaian loreng yang berpose tidak sesuai dengan norma keprajuritan. Ini pelanggaran disiplin. Silakan saja bergaya tapi jangan pakai seragam tentara. Semuanya sudah diproses dan diserahkan ke atasan yang berhak menghukum," ujarnya.
Mengenai sanksi hukum apa yang akan dikenakan kepada prajurit yang melanggar, Suko mengaku, masih dalam pembahasan dengan berbagai pihak seperti Direktorat Hukum TNI AD dan para ahli medsos. Jika sudah ditetapkan nantinya kebijakan ini akan menjadi peraturan TNI AD.
"Kami berharap secepatnya selesai," pungkasnya.
BrahMos Rudal ●
Agensi ekportir senjata negara Rusia, Rosoboronexport, berencana untuk membahas kerjasama Rusia-India untuk memodernisasi industri pertahanan India. Hal itu akan dibahas dalam kerangka program ‘Make in India’.
Wakil Direktur Rosoboronexport, Sergei Goreslavsky, mengatakan bahwa India telah bersedia untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negeri sesuai dengan program ‘Make in India’. "Kami siap untuk mengusulkan proyek-proyek baru berskala besar untuk diimplementasikan dalam kepentingan semua layanan militer dengan melibatkan bisnis terluas di India. Kami akan melakukan transfer teknologi yang relevan dan mengorganisasikan produksi bersama beserta dengan lisensinya".
Diskusi kedua negara akan berlangsung pada tanggal 28 hingga 31 Maret mendatang, dalam ajang Defexpo India 2016 International Land and Naval Systems Exhibition di Naqueri Quitol, negara bagian Goa.
Rosoboronexport akan menampilkan tank tempur T-90MS, kendaraan tempur infanteri BMP-3, senapan serbu Kalashnikov seri 100, sistem pertahanan udara, termasuk yang dipasang pada chassis Tata buatan India, serta berbagai vessel angkatan laut.
Rusia dan India telah menjalin hubungan strategis yang saling menguntungkan, khususnya di bidang pertahanan dan kerjasama militer, sejak tahun 1960-an. [Sputnik News]
Insiden di perairan Natuna antara otoritas Indonesia dengan kapal berbendera China baru-baru ini menyita perhatian. Insiden kapal patroli Indonesia dengan Coast Guard China menelurkan usulan untuk membangun pangkalan militer di Natuna. Menurut Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, usulan ini sebenarnya bukanlah hal yang baru dan memang diperlukan.
"Rencana pembangunan pangkalan militer di Pulau Natuna sudah dimulai sejak tahun 2015 dan masih berlangsung. Rencana ini sudah pernah dibahas bersama Komisi I termasuk dukungan anggarannya," kata Mahfudz ketika dihubungi VIVA.co.id, Kamis 24 Maret 2016.
Menurut Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pembangunan pangkalan adalah bagian dari pengembangan kekuatan pertahanan strategis Indonesia. Oleh karena itu Mahfudz tidak sependapat dengan anggapan pembangunan pangkalan ini bentuk unjuk kekuatan terhadap negara-negara tetangga.
"Mengingat Kawasan Natuna adalah wilayah terdepan NKRI dan dekat dengan wilayah yang sekarang menjadi sengketa sejumlah negara yaitu Laut China Selatan. Ini murni bagian dari pembangunan kekuatan pertahanan untuk menjaga wilayah NKRI," terangnya.
Menurut Mahfudz, kasus dengan Negeri Tirai Bambu ini adalah bentuk pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara. Dia menilai protes diplomatik menyelesaikan kasus ini juga harus dilanjutkan.
"Kasus dengan Tiongkok adalah pelanggaran terhadap wilayah NKRI di ZEE. Protes diplomatik sudah dilakukan dan harus diperhatikan serius oleh mereka," kata Mahfudz.
Bantah China
Peta lokasi insiden Natuna [Merdeka] ●
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, Indonesia tidak mengenal istilah traditional fishing zone.
Pernyataan Luhut menanggapi Kementerian Luar Negeri China yang membantah kapal nelayan dan costguard-nya memasuki wilayah perairan Natuna serta menganggap kapalnya beroperasi di wilayah tradisional penangkapan ikan.
"Pemerintah kita tidak mengenal dengan zona traditional fishing. Tidak ada itu," ujar Luhut di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (24/3/2016).
Hal senada juga disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti.
Ia mengatakan, bukan hanya Indonesia yang tidak mengenal istilah traditional fishing zone. Dunia internasional juga tak mengakui istilah itu.
"Di dunia tidak ada pengakuan akan traditional historical fishing soal itu. Tidak ada," ujar Susi.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri China, beberapa waktu lalu, membantah kapal nelayan dan costguard-nya memasuki wilayah perairan Indonesia, di Natuna.
China menganggap, wilayah itu adalah tempat yang secara tradisional biasa mereka kunjungi.
"Lokasi yang Anda sebutkan, tempat insiden berlangsung, merupakan kawasan penangkapan ikan tradisional China. Kapal nelayan China saat itu menjalankan aktivitas penangkapan seperti biasa di dalam area itu," ujar juru bicara Kemenlu China Hua Chunying.
Laporan Dari Seoul
Kapal Selam pesanan Indonesia [epa.eu] ●
Kapal selam dengan kode Hull Number H.7712 tersebut meluncur ke lautan di Demaga Okpo (24/3/2016). Seketika, air biru terbelah jadi dua dengan deburan yang slow motion.
Disaksikan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, bersama Dubes RI John A Prasetio, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi, kapal selam pertama dari 3 unit pesanan Indonesia itu memulai kariernya dalam mengamankan teritorial Indonesia.
Proses pembangunannya telah dimulai sejak tahun 2013 di galangan kapal Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) Okpo, Korea Selatan. Semua prosesnya di bawah kendali pengawasan Satuan Tugas Proyek Pengadaan Kapal Selam (Satgas Yekda KDSE DSME209) yang dipimpin oleh Kolonel Laut (P) Iwan Isnurwanto, M.A.P., M.Tr (Han).
Sesuai dengan kontrak, pembangunan kapal selam pertama dan kedua dilaksanakan di galangan kapal DSME. Sedangkan untuk pembangunan kapal selam ketiga akan dilaksanakan di galangan kapal PT PAL Indonesia dengan proses Transfer of Technology (ToT).
Guna meraih kesuksesan dalam pembangunan kapal selam ketiga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang perkapalan ini telah mengirimkan sejumlah 113 insinyur ke DSME, Korea Selatan, untuk terlibat dalam proses ToT dan pembelajaran pembangunan dan pengembangan kapal selam secara mandiri melalui tahap On the Job Training (OJT).
Kapal Selam Diesel Elektrik DSME209 yang merupakan produksi ekspor pertama kali pemerintah Korea Selatan tersebut merupakan pengembangan dari kapal selam tipe Chang Bogo Class milik Republic of Korean Navy (ROK Navy) dan Kapal Selam tipe Cakra klas yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut.
Menurut Atase Pertahanan KBRI Seoul, Kolonel Laut (T) Aditya Kumara, kapal selam ini mempunyai panjang 61,3 meter dengan kecepatan ± 21 knot di bawah air, dan dengan ketahanan berlayar lebih dari 50 hari. Secara umum kapal selam DSME209 ini memiliki beberapa kelebihan dari sisi teknologinya, seperti State of The Art technology yang meliputi Latest Combat System, Enhanced Operating System, Non-hull Penetrating Mast and Comfortable Accomodation.
Selain dipersenjatai torpedo berukuran 533 mm dengan fasilitas 8 (delapan) buah tabung peluncurnya, kapal selam ini juga dirancang untuk mampu men-deploy ranjau laut, meluncurkan rudal anti kapal permukaan, serta mampu melepaskan Torpedo Counter Measure (TCM).
Pejabat AL Korsel, Menhan Ryamizard Ryacudu, dan Dubes RI John A Prasetio (M Aji Surya/detikcom)
Dalam rangkaian acara tersebut Ryamizard berkenan memberikan penghargaan kepada 3 (tiga) orang karyawan dari galangan kapal DSME yang dinilai telah memberikan kontribusi yang besar dalam proses desain dan pembangunan kapal selam Indonesia tersebut. Dengan pemberian penghargaan tersebut diharapkan akan dijadikan sebagai landasan dan motivasi yang kuat dalam rangka meraih kesuksesan pembangunan kapal selam diesel elektrik sesuai rencana dan yang diharapkan.
Ryamizard bersyukur pembangunan kapal sesuai jadwal. "Salah satu hal penting dalam kerja sama ini adalah transfer teknologi agar Indonesia mandiri. Pengiriman 186 personel ke fasilitas DSME dimulai November 2013 sampai dengan Februari 2017 mendatang," kata Ryamizard dalam sambutannya.
Delegasi Indonesia secara tidak sengaja melewati dok pembuatan fregat (kapal tempur) yang dipesan Thailand dan Inggris dan beberapa negara Eropa lain. Terlihat juga dok pembuatan oil tanker generasi baru pesanan Petronas.
(try/try)
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara akan melakukan peremajaan alat utama sistem persenjataan Satradar Congot di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosek Hanudnas) I Marsma TNI Noviyan Samyoga di Kulon Progo, Rabu (23/3), mengatakan TNI AU merencanakan melakukan pergantian alat utama sistem persenjataan (Alutsista) di beberapa lokasi, salah satunya pergantian alutsista di Satradar Congot.
"Kalau Satradar Congot ini dilengkapi radar yang lebih baik, selain berfungsi sebagai ketahanan negara, juga dapat untuk keamanan penerbangan," kata Samyoga usai bertemu dengan Bupati Hasto Wardoyo di kantor bupati.
Menurut dia, lokasi Satradar Congot sangat strategis dalam pengamanan wilayah dan ketahanan negara karena berdekatan dengan pulau Chrismast yang menjadi pusat militer Australia.
"Jangan dibayangkan Australia sangat jauh. Pulau Chrismast Australia ini hanya berseberangan laut sehingga keberadaan Satradar Congot ini sangat strategis bagi ketahanan negara. Untuk itu, perlu ada peremajaan peralatan terbaru," katanya.
Selain itu, ia mengatakan kebaradaan Satradar Congot dan bandara internasional yang akan dibangun di wilayah Kecamatan Temon akan saling memperkuat.
Terkait rencana pembangunan bandara yang akan berbatasan langsung dengan Radar Congot, TNI AU sangat mendukung. Satradar berfungsi dalam pertahanan udara. Sedangkan bandara juga akan memiliki radar sendiri untuk fungsi keselamatan penerbangan.
Menurutnya, fungsi keduanya tidak akan saling mengganggu justru akan saling memperkuat.
Menurut dia, keberadaan Satradar Congot dan Radar Penerbangan yang saling berdekatan ini menjadi model yang bagus sekali, antara fungsi keselamatan penerbangan dengan fungsi pertahanan udara menjadi satu lokasi.
"Hal ini yang menjadi unik di Satradar Congot Kulon Progo," kata dia.
Hingga saat ini, lanjut Marsma TNI Noviyan Samyoga, belum ada rencana pemindahan lokasi Satradar Congot, tetapi akan dilakukan penggantian radar yang teknologinya lebih maju. Ke depan rencananya TNI AU akan membeli beberapa radar dan salah satu yang perlu dilakukan penggantian di Congot.
"Kalau dilengkapi radar yang lebih baik, selain berfungsi untuk pertahanan udara juga menambah keselamatan penerbangan karena bisa membantu traffic penerbangan yang pasti padat," kata dia.
Asisten Sekda Kulon Progo Bidang Perekonomian Pembangunan dan SDA Setda Kulon Progo Triyono mengatakan pembangunan bandara akan sinergis dengan keberadaan Radar Congot. "Bandara dan Radar Congot justru saling melengkapi," katanya.
Indonesia tegas, tak mau diacak-acak oleh negara manapun.
Pemerintah Indonesia tak mau tinggal diam atas ulah China di perairan Natuna. Belum lama ini, kapal milik negeri tirai bambu itu melecehkan kedaulatan NKRI dengan mengganggu upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan menindak kapal pencuri ikan dari negara mereka.
"Sekarang kita usulin, Natuna itu kita bikin seperti kapal induk kita. Jadi basis militer yang kuat, AL dan AU di sana," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, saat berkunjung ke kantor redaksi tvOne, Rabu malam, 23 Maret 2016.
Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas mengenai persoalan tersebut. Ia tak mau Indonesia diacak-acak oleh negara manapun.
"Integritas teritorial kita. Bapak Presiden dua tiga hari lalu bilang, pak Luhut saya tidak mau kompromi, jadi itu jelas," ujarnya.
Luhut menegaskan bahwa posisi Indonesia sangat jelas. Tak hanya di dalam negeri, ia juga mengaku berbicara demikian dengan para jurnalis asing.
"Kita enggak pernah setuju sama power projection (unjuk kekuatan). Kita setuju bahwa ini adalah lalu lintas ekonomi 5,1 triliun itu harus bisa jalan. Nah, ini kita non violent state (bukan negara yang mengutamakan kekerasan). Jadi kita tidak ada masalah, kita tidak mau," katanya.
Namun, apabila China melanggar kedaulatan Indonesia maka pemerintah akan membawa persoalan itu ke Mahkamah Internasional.
"Kalau itu terjadi international arbitration," lanjutnya.
Dari sisi China sendiri, Luhut mengatakan bahwa tindakan kapal patroli mereka juga tidak bagus. Alasannya, Indonesia merupakan salah satu dari negara besar di Asia.
"Posisi state buat dia enggak bagus. Buat reputasi dia enggak bagus. Makanya kita ingin hubungan ekonomi kedua negara itu bagus," tutur Luhut.
Kapal berbendera China ditangkap oleh Tim PPNS dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, atau tepatnya di perairan Natura, pada Minggu 20 Maret dini hari.
Peristiwa bermula, saat kapal milik KKP menangkap kapal nelayan China di perairan Natuna. Namun, saat hendak dibawa ke daratan, salah satu kapal coast guard China tiba-tiba mengejar Kapal Pengawas (KP) Hiu 11 milik Indonesia dan kapal tangkapan KM Kway Fey 10078 China dengan kecepatan 25 knots.
Kapal cost guard itu justru menabrak kapal tangkapan hingga rusak. Akhirnya, petugas meninggalkan kapal tangkapan tersebut demi keselamatan.
Pentagon usulkan penambahan pasukan di Irak untuk memerangi ISIS dan merebut kota Mosul (Istimewa)
