Dua prajurit TNI terluka di RS Mulia

Ilustrasi di Papua

Jayapura ♼ Dua prajurit Komando Distrik Militer (Kodim) Puncak Jaya yang terluka akibat serangan kelompok sipil bersenjata (KSB) pada Sabtu sekira pukul 19.30 WIT masih dirawat di satu rumah sakit (RS) di Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Kedua prajurit TNI itu, Adi Purnomo dan Laode Armi, mengalami luka akibat serpihan peluru yang mengenai leher dan lengan mereka, demikian informasi yang diperoleh ANTARA News di Jayapura, Sabtu malam.

Penembakan diduga dilakukan oleh KSB dari atas gunung yang terletak tidak jauh dari sebuah pos keamanan.

Saat KSB melakukan penembakan, kedua anggota TNI itu berada di luar pos sehingga terkena serpihan peluru, ungkap sumber ANTARA News di Mulia, saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Belum diperoleh penjelasan resmi dari pihak berwajib setempat terkait kasus penembakan tersebut.

Pada Sabtu (4/1) lalu, KSB berhasil mengambil delapan pucuk senjata berbagai jenis dari pos polisi di Kulirik, Mulia. Kemudian pada Selasa (7/1) seorang tukang ojek ditembak hingga tewas di Mulia.(T.E006/T007)

  ♞ Antara  

TNI Bangun Jembatan Bailey di Lokasi Longsor Sulut

Ilustrasi

MANADO ♼ TNI akan membangun jembatan bailey di dua titik longsor jalan di Tinoor yang menghubungkan Kota Tomohon dan Kota Manado, Sulawesi Utara.

"Dengan pembangunan jembatan tersebut arus transportasi di wilayah itu diharapkan lancar kembali," kata Pangdam VII Wirabuana Mayjen TNI Bachtiar usai mengunjungi dan memberikan bantuan kepada korban bencana di Asgab Pakowa Wanea Manado, Sabtu (18/1).

Bachtiar mengatakan pemasangan jembatan tersebut tidak memerlukan waktu yang lama. Masalahnya saat ini masih terdapat timbunan tanah longsor di lokasi tersebut sehingga perlu dibersihkan dengan alat berat.

Saat ini sejumlah alat berat sudah dikerahkan ke lokasi tersebut antara lain dari Zipur berupa eskavator. "Begitu juga dari pemerintah daerah sudah mengerahkan eskavator dan loder," katanya.

Bachtiar mengatakan,berbagai langkah juga telah dilakukan dalam membantu pascabanjir dan tanah longsor di Sulawesi Utara, seperti pendirian posko tanggap darurat, penyaluran bantuan sekitar 2.000 paket sembako dan pendirian pos pelayanan kesehatan.

"Dalam membantu korban bencana tersebut, (TNI) juga telah mengerahkan sekitar 1.000 personel," katanya. Selain di Tinoor, TNI juga telah membangun sebuah jembatan bailey di lokasi putusnya jembatan kuning bolevard Manado.

  ♞ Republika  

Hercules Angkut Bantuan untuk Korban Banjir Manado

BALIKPAPAN ♼ TNI Angkatan Udara (AU) mengerahkan satu unit pesawat Hercules guna mengangkut bantuan kemanusiaan untuk disalurkan kepada warga Manado, Sulawesi Utara, yang tertimpa musibah banjir.

Komandan Pangkalan TNI AU (Lanud) Sepinggan, Balikpapan Kolonel Penerbang Tri Bowo Budi Santoso, di Balikpapan, Sabtu (18/1), mengatakan, bantuan itu dikirim dari Jakarta dengan Hercules jenis C130 dengan kode A 1326 dari Skadron Udara 31 Lanud Halim Perdanakusuma.

Pesawat berdaya angkut 20 ton dengan pilot Kapten Penerbang Irwanda itu singgah di Bandara Sepinggan, Balikpapan pada pukul 09.00 WITA untuk mengisi bahan bakar kemudian melanjutkan penerbangan ke Manado, Sulawesi Utara dengan waktu tempuh satu jam 40 menit dari Balikpapan.

Pesawat tersebut mengangkut bantuan kemanusiaan berupa tenda, makanan siap saji, popok bayi, pembalut wanita, selimut dan banyak obat-obatan. Bersama bantuan kemanusiaan itu turut serta sejumlah relawan dan dokter. Berat seluruh kargo dan penumpang mencapai 12 ton lebih.

Pesawat melanjutkan perjalanan mulai pukul 11.00 WITA dengan tambahan penumpang sejumlah jurnalis dari Kota Minyak itu. Rombongan tiba di Bandara Sam Ratulangi, Manado sekitar pukul 12.00. Cuaca Manado mendung.

Begitu sampai, kargo itu segera dibongkar dan pesawat kembali mendapat pengisian bahan bakar. Pada pukul 16.00 Hercules sudah tiba kembali di Balikpapan dan menurunkan para wartawan yang naik saat pesawat mampir mengisi bahan bakar di Bandara Sepingan.

Pesawat Hercules C130 adalah pesawat angkut berat, baik barang maupun personel. Pesawat itu bisa diisi hingga 92 penumpang biasa, atau 64 prajurit bersenjata lengkap ditambah satu kendaraan pengangkut pasukan yang juga bersenjata.

Di masa damai seperti ini, Hercules juga menjalankan misi kemanusiaan seperti mengirimkan bantuan ke daerah bencana.

  ♞ Republika  

Kapal Perang Inggris Latihan Bersama TNI AL

Jakarta ♼ Kedatangan kapal perang Inggris HMS Daring ke Jakarta dimanfaatkan dengan baik oleh Angkatan Laut (AL) Indonesia.

Ternyata sebelum bersandar di Tanjung Priok, kedua AL mengadakan pelatihan bersama.

Pada 16 Januari 2014, kapal perang HMS Daring diundang untuk ikut serta dalam latihan passex (passing excercise). Latihan tersebut merupakan wujud nyata dari kerjasama kedua penjaga keamanan maritim.

Dikutip dalam rilis yang diterima Okezone, Jumat (17/1/2014), latihan tersebut diadakan di Selat Malaka. Dalam latihan tersebut, AL mengirim kapal perang jenis fregat KRI Yos sudarso-353.

Selain mengadakan latian perang, Kapal HMS Daring yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf AL (Kasal) Inggris George Zambelas ini akan mengadakan kunjungan kepada sejumlah pejabat tinggi militer Indonesia.

"Indonesia merupakan mitra penting maritim Inggris," jelas Zambellas.

Tidak hanya kegiatan kemiliteran, para serdadu ini akan mengadakan kegiatan sosial selama mereka mengunjungi Tanah Air. Kegiatan tersebut berupa demo masak, bermain bola dan ikut dalam acara car free day yang rutin diadakan di Jakarta setiap akhir pekan.

  ♞ Okezone  

Indonesia Kecam Pelanggaran Wilayah Laut Oleh Australia

Jakarta ♼ Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengecam dan menolak pelanggaran wilayah Indonesia oleh kapal Angkatan Laut Australia.

"Dengan tegas Pemerintah Indonesia menggarisbawahi bahwa setiap pelanggaran wilayah dengan alasan apapun merupakan permasalahan yang serius bagi hubungan kedua negara," kata Deputi VII Menko Polhukam Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur (Kominfotur), Marsda TNI Agus R Barnas, dalam keterangan persnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat.

Deputi Kominfotur yang didampingi Deputi II Menko Polhukam Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri (Pollugri) Agus Sriyono mengatakan, pemerintah Indonesia menuntut agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

"Pemerintah Indonesia memiliki hak yang sah untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayahnya sesuai dengan hukum internasional dan piagam PBB," tegas Agus.

Indonesia menuntut pihak Australia untuk memberikan klarifikasi resmi, dan jaminan bahwa pelanggaran keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia tidak terulang kembali.

Ia menambahkan, Indonesia akan meningkatkan intensitas patrol keamanan laut di daerah-daerah yang potensial terjadi pelanggaran wilayah dan kedaulatan. Patroli dimaksud juga merupakan refleksi komitmen Indonesia dalam menyikapi maraknya kegiatan "illegal migran".

Sebelumnya, pemerintah Australia menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah Indonesia, setelah insiden kapal AL miliknya secara tidak sengaja melanggar wilayah perairan Indonesia.

"Kami secara tulus menyesali kejadian tersebut," kata Menteri Imigrasi Australia Scott Morrison dalam konferensi pers kepada media setempat, seperti dilansir AFP, Jumat.

Menurut Morrison, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menyampaikan permohonan maaf pada Kamis (16/1) malam terhadap Indonesia dan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa.

"Permohonan maaf tanpa syarat atas nama pemerintah Australia karena tidak sengaja memasuki wilayah perairan Indonesia," ucap Morrison dalam pernyataannya.

  ♞ Antara  

Australia, Harga Sebuah Kata Maaf

(ABC)

Jakarta ♼ Hubungan bilateral Indonesia- Australia yang merenggang selama tiga bulan terakhir ini semakin terasa panas dengan sikap arogansi negeri eropa yang terdampar di benua selatan itu. Australia telah melanggar batas perairan Indonesia tanggal 6 Januari 2014 ketika mengusir manusia perahu yang hendak “berkunjung tetap” ke negeri kanguru itu. Kapal angkatan laut mereka telah masuk sampai 7 mil dari batas garis pantai pulau Rote NTT ketika mendepak pencari suaka sekalian menghina TNI yang dikatakan tak sanggup menjaga wilayahnya sendiri.

Perlakuan Australia yang bergaya cowboy termasuk menyiksa manusia perahu yang memang sudah tersiksa dinegeri asalnya, dinilai sangat keterlaluan. Dunia yang memberi penilaian itu. PBB bahkan sudah memperingatkan Australia akan konsekuensi hukum internasional atas perlakuan tidak manusiawi dan mengabaikan keselamatan pengungsi politik itu yang hendak mencari kehidupan baru di negeri selatan itu. Australia akhirnya dipermalukan sendiri oleh tindakan semena-mena aparat militernya yang justru menampar wajah diplomatiknya di dunia internasional.

Permintaan maaf tanpa syarat Australia ke Indonesia atas pelanggaran teritori perairan Indonesia tanggal 17 Januari 2014 sejatinya disebabkan oleh ketakutan Australia akan tuntutan hukum internasional yang diajukan Indonesia. Australia jelas melanggar konvensi hukum laut internasional karena oleh sebuah sebab non navigasi seenaknya saja mengacak-acak teritori perairan Indonesia untuk mengembalikan manusia perahu yang datang dari wilayah Indonesia. Belum lagi menyiksa beberapa pengungsi yang sudah tersiram gelombang laut dan terombang-ambing. Jelas-jelas melanggar HAM.

TNI AL sudah mengirimkan sejumlah KRI ke wilayah depan Darwin dan melakukan patroli lebih ketat. Satu fregat telah disiagakan di Kupang. Lantamal Kupang yang sudah diresmikan beberapa tahun yang lalu selayaknya tersedia minimal 3 Korvet dan 1 Fregat. Hanya kapal-kapal yang berjenis kelamin seperti ini yang pantas mengawal laut dalam di selatan Indonesia. Indonesia memiliki puluhan kapal perang striking force mulai dari Ahmad Yani Class, Diponegoro Class, Parchim Class, Fatahillah Class.

Seandainya Tony Abbott Nopember 2013 lalu bisa menurunkan tensi arogansinya dalam etika pergaulan dengan negara kultur timur seperti Indonesia dan minta maaf, rangkaian cerita kalangkabutnya dia menghadapi pengungsi perahu tidak sampai mempermalukan dirinya di mata Internasional. Untuk urusan sadap menyadap dia gengsi untuk minta maaf padahal jelas nyata. Tetapi ketika dia terjebak dalam permainan manuver yang sok pamer kekuatan militer lalu seenaknya melanggar wilayah negara lain, muncul ketakutan pada bayangan sendiri lalu minta maaf tanpa syarat kepada Indonesia.

Di satu sisi Australia sangat mahal untuk meminta maaf demi gengsi bertetangga tetapi ketika dunia internasional mulai menuding dan mencela perilaku aparat militernya, buru-buru minta maaf. Ironinya lagi pada tanggal yang sama 17 Januari 2014 Australia juga membatalkan keikutsertaannya dalam latihan angkatan laut gabungan dengan 17 negara lain yang disebut Naval Exercise Komodo dimana Indonesia menjadi tuan rumah. Latihan 18 negara itu mengambil area di perairan Natuna dan Laut Cina Selatan yang akan berlangsung Maret sd April tahun ini.

Pelajaran dari semua keangkuhan dan gaya ambigu Australia ini adalah dengan memperkuat terus menerus angkatan laut dan udara RI. Kita bersetuju dengan adanya penambahan kapal selam Kilo dan pengadaan jet tempur Sukhoi SU35. Untuk laut selatan memang diperlukan kehadiran KRI berkualifikasi korvet dan fregat untuk mengimbangi arogansi militer negeri bule itu. Diluar pengadaan kapal PKR 10514 yang sedang dibuat di Belanda dan menunggu kehadiran 3 kapal perang “Bung Tomo Class” yang masih didandani di Inggris, kita masih perlu tambahan kapal fregat. Untuk menjaga laut dalam dan gaya bertetangga negeri selatan atau jiran yang suka mengklaim kita perlu sedikitnya tambahan 6-8 fregat selain yang disebut diatas.

Kita memang harus berhitung cermat dengan Australia. Kita tetap menjaga hubungan diplomatik yang saling menghargai. Namun kalau tetangga tetap bergaya arogan, suka mendikte kita pun perlu tunjukkan nilai kita di depan dia. Nilai itu adalah tetap menjaga sapa dan santun tapi juga acuh. Ketika keacuhan itu baru berlangsung 3 bulan, ternyata kawan di sebelah selatan itu kalangkabut juga sebab teman pintu asianya tutup pintu dan hanya membuka jendela.

Lalu yang jadi sasaran amuknya ya si pengungsi tadi, lalu masuk halaman rumah orang lain untuk memancing kemarahan. Tapi yang punya halaman tak terpancing karena ini bagian dari ritme kecerdasan diplomatik. Akhirnya dunia yang mencibirnya, PBB mengancamnya, mukanya tertampar, sakitnya tak seberapa tapi malunya ini. Itulah harga sebuah kata maaf yang tak terucap di awal kisah dan membawa negerinya menjadi terisolasi bersama pengungsi. Dan kita pun tetap cuek bebek saja, bukankah begitu pak Marty ?
***
Jagvane / 18 Jan 2014

  ♞ Analisis  

40 Tahun Peristiwa Malari (2)

 Malari, Buah Perseteruan 2 Jenderal?  

Jakarta ♼ Jenderal Soemitro pulang dari Aljazair pada 9 September 1973. Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) itu menerima laporan soal kampus-kampus yang resah.

Para aktivis mahasiswa turun ke jalan, memprotes dominasi asing dalam perekonomian Indonesia. Asing saat itu terutama merujuk ke Jepang. Kelak, aksi-aksi itu berpuncak pada 15 Januari 1974 ketika 'Malari' meletus.

Namun, ada laporan lain yang jauh lebih penting; Dokumen Ramadi. Pihak yang menyampaikannya adalah Kepala Badan Koordinasi Intelejen Negara (Bakin) Jenderal Sutopo Juwono.

Dalam buku Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974 (1998), Soemitro mengaku tak pernah mendengar nama Ramadi, apalagi mengenalnya.

"Menyesal saya tidak sempat mendapatkan dokumen tersebut namun isi dokumen katanya menokohkan saya, Soemitro, untuk diperhadapkan dengan Pak Harto sebagai rivaal," ujar Soemitro di buku itu.

Jelas, isi dokumen itu menyudutkan Soemitro. Ia dianggap hendak mengambil alih kepemimpinan dari tangan Soeharto, Bapak Orde Baru.

Sutopo Juwono menginformasikan, Ramadi dekat dengan Mayjen Soedjono Hoemardani, salah seorang Asisten Pribadi (Aspri) Presiden Soeharto. Ramadi adalah pensiunan kolonel yang dijadikan pimpinan di Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam (GUPPI) oleh Soedjono.

Selain Soedjono, Soeharto juga memiliki Aspri lain, yaitu Letnan Jenderal Ali Moertopo. Pada masa itu, konon, menjadi rahasia umum bahwa ada semacam persaingan di antara Soemitro dan Ali Moertopo untuk berebut pengaruh ke Soeharto.

Sejak medio 1960-an, Ali Moertopo memimpin Operasi Khusus (Opsus). Indonesianis asal Australia, Harold Crouch, mengatakan Opsus adalah lembaga yang bekerja untuk kepentingan presiden.

Berada langsung di bawah Soeharto, Opsus punya wilayah kerja nyaris tanpa batas. Opsus, misalnya terlibat dalam kegiatan-kegiatan di Timor-Timur atau konfrontasi dengan Malaysia. Ini lembaga superbody, termasuk dalam soal pencarian dana operasi.

Tapi, Opsus juga bisa 'bermain' untuk menentukan siapa yang harus menjadi ketua Dewan Mahasiswa (DM). Dalam buku Hariman dan Malari: Gelombang Aksi Mahasiswa Menentang Modal Asing (2011), Hariman Siregar mengaku dirinya bisa menjadi Ketua Ketua DM Universitas Indonesia berkat campur tangan Opsus.

"“Pendukung saya sebenarnya, ya, GMNI, PMKRI, GDUI, dan Pak Ali Moertopo,” ujar Hariman menceritakan perjuangannya mendapatkan kursi Ketua DM UI.

Tapi, Hariman kemudian tak mau didikte begitu saja oleh Ali Moertopo dan orang-orang Opsus. Ia memilih sejumlah tokoh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai staf di DM UI. Padahal, orang-orang Opsus sudah wanti-wanti agar Hariman tidak melibatkan aktivis HMI.

Paling telak, ia memilih Judilherry Justam, Ketua Komisariat HMI UI, sebagai Sekjen DM UI. "Gara-gara Hariman memilih Judil sebagai sekjen, bukan aktivis binaan Opsus, para petinggi Opsus marah besar," tutur Gurmilang Kartasasmita di buku Hariman dan Malari. Gurmilang sendiri ditunjuk sebagai wakil ketua II.

Soemitro bukan tak tahu UI disusupi Opsus. Itu sebabnya, saat road show untuk meredakan amarah para mahasiswa pada akhir 1973, ia melewatkan UI.

Dalam analisa Crouch, Soemitro memanfaatkan demonstrasi anti-Jepang untuk melemahkan pengaruh Ali Moertopo dan Soedjono yang dikenal akrab dengan pengusaha-pengusaha Jepang.

Dalam demo itu, rumah Ali Moertopo di Matraman dilempari mahasiswa dengan batu. Teriakan "Bubarkan Aspri" juga terdengar dari mulut para demonstran.

Pada siang hari, 15 Januari 1974, situasi mulai tak terkendali. Saat para mahasiswa melakukan apel di kampus Universitas Trisakti, Jakarta Barat, sekelompok orang tak dikenal mulai melakukan perusakan dan pembakaran di kawasan Senen.

Soemitro, selalu penanggung jawab tertinggi keamanan, seperti ditampar keras. Ia pun melakukan penyelidikan. Kesimpulannya, kerusuhan didalangi Soedjono, dan terutama, Ali Moertopo.

Namun, pihak Ali Moertopo menyatakan, kader-kader Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Masjumi menjadi aktor intelektual kerusuhan tersebut. Pemerintah lebih percaya versi ini.

Dari kalangan tua, sosok seperti Sarbini Sumawinata (yang juga mertua Hariman) dan Soedjatmoko, dicokok. Dari kaum muda, mereka yang ditangkap adalah Sjahrir, Marsillam Simanjuntak, Tawang Alun, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Adnan Buyung Nasution, dan sejumlah aktivis lain.

Tak lama setelah Malari, Soemitro mundur dari Pangkopkamtib. Soeharto menawarinya jabatan duta besar Amerika Serikat namun Soemitro menolak. Ali Moertopo dan Soedjono? Aspri dibubarkan.

Bintang mereka masih terang. Ali Moertopo lalu menjabat Wakil Kepala Bakin, sedangkan Soedjono menjadi anggota Dewan Stabilisasi Ekonomi.(Yus)

  ♞ Liputan 6  

[Video] Indonesia's Military Modernisation

Analis Australia, Dr Benjamin Schreer berbicara perihal Modernisasi Militer Indonesia menurut pandangannya yang berhubungan dengan Australia, diambil dari Youtube:

  ♞ Youtube  

Struktur Baru Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Segera Diputuskan Presiden

Jakarta ★ Kementerian Pertahanan (Kemhan) sudah menyusun struktur baru untuk membangun pertahanan Indonesia lebih kuat. Struktur baru itu dinamakan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) yang akan diduduki jenderal bintang tiga. Struktur baru ini tinggal menunggu keputusan presiden (Keppres).

Rencana ini disampaikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa di Hotel Sultan, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (9/1/2014) malam. Hadir juga dalam acara ini Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin, para dirjen, dan para pejabat Kemhan.

Menurut Purnomo, struktur baru ini dibentuk untuk memperkuat koordinasi operasi TNI dalam mempertahankan wilayah Indonesia. Rencana struktur baru ini sudah didiskusikan sejak lama. Saat ini sudah difinalisasi, namun belum ditentukan berapa jumlah Kogabwilhan yang akan dibentuk.

"Ada beberapa alternatif, bisa empat, tiga, atau dua Kogab. Kalau empat Kogab, maka akan ada Timur, Tengah, Barat, dan Pulau Jawa. Tapi keputusan ada di tangan Presiden. Dalam waktu dekat akan diputuskan oleh Presiden," kata Purnomo.

Dibentuknya Kogabwilhan ini sangat penting dalam pelaksanaan operasi, mengingat luasnya wilayah Indonesia. Pembentukan struktur baru ini juga sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi TNI.

Penambahan struktur baru ini, kata Purnomo, tidak akan menambah jumlah anggota TNI. Kebijakan Kemhan untuk tahun 2014 terkait sumber daya manusia (SDM) adalah tidak ada pertumbuhan (zero growth).

"Kebijakan SDM zero growth. Kami hanya mengganti personel-personel yang pensiun. Kalau tahun ini pensiun ada 13.000 personel, ya kami akan rekrut 13.000 orang," kata Purnomo. Jumlah anggota TNI ini saat ini sudah cukup besar, sekitar 500 ribu.

Purnomo membantah bahwa pembentukan Kogabwilhan ini terkait 'inflasi' jenderal di tubuh TNI. Menurut dia, bila dibandingkan dengan Polri, jumlah bintang tiga di TNI masih lebih sedikit.

Yang jelas, pembentukan Kogabwilhan ini memang sesuai dengan kebutuhan operasi. Purnomo juga menegaskan tugas Kogabwilhan tidak akan tumpang tindih dengan komando-komando utama di TNI AD, TNI AL dan di TNI AU.

  ● detik  

Wamenhan Meninjau Kesiapan PT IAMI

Bekasi ★ Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI selaku Ketua High Level Comitte (HLC) Sjafrie Sjamsoeddin didampingi sejumlah pejabat dari Kemhan dan Mabes TNI, melaksanakan kunjungan kerja ke PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) di Pondok Ungu, Bekasi, Jumat (17/1), untuk melihat kesiapan pembuatan truk angkut militer yang akan digunakan oleh TNI.

Selama berada di PT IAMI, Wamenhan diterima Vice Presiden Direktur Isuzu Yohanes Nangoi dan mendapat penjelasan seputar kemampuan perusahaan serta kesiapan pembuatan truk-truk yang didesain untuk kepentingan militer tersebut, dan berkesempatan melihat secara langsung fasilitas-fasilitas yang dimiliki Isuzu termasuk dua unit truk prototipe.

Menurut Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin, program kerja sama dengan PT IAMI ini sebagai salah satu upaya mendukung percepatan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI, yang telah disusun dalam dua rencana strategis (renstra).

Dan saatnya nanti, sejumlah alutsista yang sudah diterima TNI akan diperlihatkan kepada Rakyat Indonesia, pada Hari Ulang Tahun (HUT) TNI pada 5 Oktober 2014 mendatang.

Sedangkan dalam penjelasannya kepada Wamenhan, Vice Presdir Isuzu mengatakan, bahwa sebanyak 965 unit pesanan Kemhan/Mabes TNI akan segera dimulai pembuatannya. Dari jumlah total tersebut, 665 unit truk angkut militer dengan type NPS 75 dapat diselesaikan selama 15 bulan dan 300 unit lainnya type FVZ 34P diselesaikan selama 2 tahun pembuatan.

Truk Isuzu type NPS 75 memiliki spesifikasi menggunakan mesin 4HK1-TCN, Direct Injection, Intercooled Turbo 150 PS/ 2006 RPM, 5.193 cc handling 4 x 4, yang mampu bergerak di segala bentuk medan.

Sementara truk dengan type FVZ 34 memiliki spesifikasi Panjang hingga 11,480 meter dengan beban berat dan volume besar (GVW 26 ton), yang di topang mesin 6HK1 - TCN, 7,790 cc, Inline Six Silinder, Direct Injection Diesel, dengan tenaga 240 ps/2.400 rpm.

  ● DMC  

Minta Maaf, Australia Ingin Hindari Tuntutan Hukum RI

Pemerintah Australia dipastikan melanggar Konvensi Hukum Laut Internasional, setelah melanggar wilayah perairan Indonesia yang mereka sebut terjadi karena tidak disengaja. Namun Australia buru-buru meminta maaf, demi menghindari tuntutan hukum.

Menurut Profesor Hukum Internasional University of Sydney Tim Stephens, permintaan maaf yang dilontarkan oleh pemerintahan Perdana Menteri (PM) Tony Abbott ini memiliki sebab.

Stephens menyoroti pernyataan Menteri Imigrasi Scott Morrison yang menyebutkan, entah kapal angkatan laut atau kapal patroli Australia yang telah melintas ke wilayah perairan Indonesia. Mereka diduga mendepak masuk pencari suaka yang sebelumnya ingin memasuki wilayah Australia.

Bagi Stephens, bila skenario tersebut benar, maka Australia sudah dipastikan melanggar Hukum Laut. Dengan pelanggaran tersebut, Indonesia bisa mengajukan tuntutan hukum.

"(Pemerintah Australia) tidak bisa memasuki wilayah laut dari negara lain, terkecuali mendapatkan izin atau memang terlibat kondisi yang disebut innocent passage," ujar Tim Stephens, seperti dikutip Sydney Morning Herald, Jumat (17/1/2014).

Berdasarkan pengertian, innocent passage bisa diartikan ketika sebuah kapal memasuki wilayah laut negara lain, bila mereka secara murni hanya untuk kepentingan navigasi.

"Tentu ini memang tidak disengaja. Tetapi sangat tidak biasa terjadi bila kapal milik pemerintah bergerak dengan bebas di wilayah laut negara lain tanpa melakukan operasi tanpa pemberitahuan kepada negara yang bersangkutan," lanjutnya.

Stephens mengutarakan, bila Pemerintah Indonesia menginginkan, mereka bisa membawa Australia ke Pengadilan Internasional karena melanggar hukum laut. Indonesia bisa mendakwa Australia karena melanggar aturan Pasal 19 dari hukum laut yang mengatur innocent passage.

  ● Okezone  

Australia Langgar Perbatasan, RI Siap Kirim Kapal Perang

  Indonesia menunggu penjelasan resmi dari Pemerintah Australia.

(Credit ABC)

Australia meminta maaf kepada Indonesia, melalui media massa, karena kapal militernya memasuki perairan Indonesia. Namun, Indonesia masih menunggu permintaan maaf secara resmi dari Pemerintahan negeri kanguru itu.

Deputi VII Bidang Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Marsekal Muda TNI Agus Barnas menyatakan, Indonesia sebetulnya sudah tahu Australia melanggar batas maritim. "Kita kan ada radar TNI AU di Kupang," katanya kepada wartawan di kantor Kemenpora, Jumat 17 Januari 2014.

Untuk mengamankan kedaulatan wilayah dari Australia, Indonesia sudah mengirim dua KRI tipe Fast Boat Patrol ke perbatasan. Kemudian akhir bulan ini, RI juga akan mengirim 1 unit KRI tipe fregat yang disimpan di Kupang ke perbatasan.

Selain itu, tim terpadu yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Polri, dan TNI, sedang membahas masalah pelanggaran maritim oleh Australia itu.

Sementara Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Marsetio enggan menanggapi kabar tersebut. "Saya belum terima tanggapan (Australia) itu. Kalau sudah, akan saya koordinasikan dengan Keduataan Australia di Jakarta," kata Marsetio saat di konfirmasi VIVAnews.

Menurut Marsetio, Indonesia masih menunggu keterangan resmi dari Australia mengenai pelanggaran batas maritim tersebut. "Mereka akan datang ke tempat saya dan akan menceritakan story-nya bagaimana," ujarnya.

Australia dan kapal imigran gelap

Diberitakan sebelumnya, Menteri Imigrasi Scott Morrison mengaku menerima informasi soal "pelanggaran yang kurang berhati-hati" itu, awal pekan ini. Namun, pihak berwenang Australia langsung menginformasikannya kepada militer Indonesia, dalam hal ini TNI Angkatan Laut.

"Kami sangat menyesal akan hal itu dan telah menyampaikan maaf," kata Morrison kepada para wartawan. "Namun pemerintah Australia tetap berkomitmen melanjutkan kebijakan menghentikan kapal-kapal [pembawa imigran gelap] itu," lanjut Morrison.

Letnan Jenderal Angus Campbell, kepala "Operasi Penegakan Perbatasan" yang bertanggung jawab menghalau para kapal imigran gelap juga mengaku bahwa pelanggaran teritorial itu terjadi dalam beberapa hari. Namun, dia menolak memberi penjelasan lebih lanjut.

Mengusir kapal-kapal pembawa imigran gelap ke perairan Indonesia ini merupakan kebijakan kontroversial pemerintah Australia di bawah Perdana Menteri Tony Abbott. Belakangan ini pemerintah Australia juga tidak mau transparan soal bagaimana dan berapa kapal-kapal itu diusir oleh pihak berwenang, yang melibatkan militer.(eh)

  ● Vivanews  

Upaya Alih Teknologi Pertahanan Indonesia-China

Jakarta ★ Suasana Selasa pagi itu agak tegang. Delegasi Indonesia dan China, masih belum sepakat tentang beberapa poin dalam kerja sama industri pertahanan.

Padahal, agenda pagi itu adalah penandatanganan kesepakatan kedua pihak untuk memantapkan kerja sama industri pertahanan kedua negara, termasuk percepatan alih teknologi peluru kendali C-705.

Rudal C-705 kali pertama diperkenalkan ke publik pada ajang Zhuhai Airshow ke-7 tahun 2008. Misil itu merupakan pengembangan dari C-704, dan bentuknya lebih menyerupai miniatur C-602.

Dibanding generasi sebelumnya, C-705 hadir dengan beberapa peningkatan, seperti pada elemen mesin, hulu ledak, dan sistem pemandu.

Dengan desain modular dari mesin baru, membuat jangkauan rudal yang sebelumnya 75-80 km, menjadi mampu hingga 170 kilometer.

Karena kelebihan yang dimiliki rudal berhulu ledak 110 kilogram itu, maka Kementerian Pertahanan RI dan China Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMEIC) sepakat untuk pembelian rudal tersebut, disertai alih teknologi.

Tak hanya itu, kedua pihak juga sepakat untuk mendirikan pabrik pembuatan pabrik C-705 di Indonesia.

Namun, hingga kini proses alih teknologi masih belum berjalan apalagi pendirian pabriknya di Indonesia.

Padahal, keberadaan rudal yang dipasang di kapal-kapal patroli TNI-Angkatan Laut tersebut sangat strategis bagi Indonesia, mengingat wilayah perairan Indonesia yang sangat luas dan berbatasan dengan sepuluh negara tetangga.

Tidak Gratis

Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Pos Hutabarat pada pertemuan kedua kerja sama industri pertahanan Indonesia-China (DICM) beberapa waktu lalu mengatakan, "kedua pihak masih belum sepakat soal kapan akan diberikan dan juga fee-nya,".

Indonesia dan China memiliki landasan hukum berbeda terkait alih teknologi.

Dirjen Pos mengatakan Indonesia memiliki landasan UU Nomor 16/2012 Tentang Industri Pertahanan yang menetapkan antara lain tentang alih teknologi, trade off atau pembelian lisensi dalam setiap pembelian alat utama sistem senjata berteknologi madya dan tinggi.

"Sedangkan China berpatokan pada undang-undang hak kekayaan intelektual, dimana ada fee khusus yang harus kita berikan terkait hal itu. Ini yang kedua pihak belum sepakat persepsinya terkait alih teknologi," kata Hutabarat.

Ia menambahkan proses pembuatan bersama peluru kendali C-705 dilakukan dalam empat tahap.

"Kami belum sepakat pada tahap mana alih teknologi akan diberikan. Namun, dalam pertemuan tadi kedua pihak sepakat agar proses alih teknologi dapat segera dilakukan," ungkap Pos Hutabarat.

Dalam setiap kerja sama terutama investasi di sektor industri alih teknologi menjadi prasyarat utama termasuk yang diajukan Indonesia kepada negara mitranya.

Namun, alih teknologi juga bukan berarti otomatis melekat pada setiap proses pembelian atau pengadaan, ada biaya yang harus dikeluarkan khusus untuk itu.

"Indonesia dan China masih belum sepakat soal harga, terkait industri pertahanan terutama dalam hal alih teknologi," kata Wakil Komandan Universitas Pertahanan Nasional China Brigjen Xu Hui.

Ia menilai kerja sama pertahanan Indonesia dan China yang dimulai sejak 2007, telah berjalan baik dan terus mengalami perluasan kerja sama mulai dari saling kunjung pejabat militer kedua negara, pertukaran perwira sekolah staf dan komando, latihan bersama, hingga kerja sama industri pertahanan.

"Namun kerja sama pertahanan industri pertahanan kedua negara masih perlu dikaji lebih dalam lagi termasuk dalam hal alih teknologi, karena hal itu juga menyangkut biaya tersendiri, yang tidak kecil," tuturnya.

Cermat dan Mandiri

Syarat yang diajukan Indonesia terkait alih teknologi kepada negara mitranya, difokuskan agar kedepan Indonesia bisa lebih mandiri dalam pengadaan alat pertahanannya.

Indonesia tidak ingin hanya menjadi negara yang mengikuti perkembangan teknologi pertahanan negara asing yang menyuplai produknya ke Tanah Air.

Namun, komitmen untuk dapat mandiri dalam industri pertahanan tidak bisa hanya sekadar keinginan atau komitmen politik sesaat saja.

Diperlukan komitmen kuat, kerja keras, konsistensi, empati, dan kecerdasan semua pihak.

Meski bahan baku rudal tidak banyak dimiliki Indonesia, bukan berarti Indonesia tak mampu membuatnya.

Pada medio Desember 2013 misalnya, Direktorat Teknologi dan Industri Kementerian Pertahanan berhasil meluncurkan enam roket yakni dua unit RX-, empat unit 1.210 mm dan 1.220 mm R-han di Maluku Utara.

Seluruh roket yang diluncurkan itu memiliki fungsi arteleri TNI Angkatan Darat serta TNI Angkatan Laut.

Bahkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) sedang menyiapkan pengembangan peralatan produksi Propelan, sebagai bahan baku roket.

Lapan menargetkan pada 2015 sudah mampu mengembangkan fasilitas produksi dan uji teknologi roket, di antaranya peralatan produksi Propelan berdiameter besar, filament winding dan autoclve, dan laboraturium combustion.

Pada 2010, Lapan membuat RX 1210, RX 3227, dan RX 420. Tahun berikutnya ada Rhan 122 A berdaya jangkau 15 km, RX 2020 dan RX 550. Pada tahun lalu RX 1220, sementara pada 2013 dikembangkan Rhan 122 B berdaya jangkau 25 km, Rhan 200 untuk 35 km, RX 3240, RX 450, dan RX 550.

Pada 2014, Lapan menargetkan pengembangan Rhan 320 untuk 70 km dan roket pertahanan 3 digit untuk daya jangkau 100 km dan 200 km. Pada 2015 hingga 2016 Lapan menargetkan mampu melakukan uji terbang RX 550.

Potensi kemandirian Indonesia telah ditunjukkan, meski keterbatasan bahan baku rudal dan penguasaan teknologi produksi masih harus didatangkan dari luar, serta perlu pula alih teknologi dalam penguasaan teknologi produksi.

Untuk urusan alih teknologi Indonesia harus benar-benar cermat, agar teknologi yang ditransfer dalam setiap kerja sama sektor industri termasuk pertahanan, sesuai dengan perkembangan zaman.

Jika teknologi yang ditransfer ketinggalan zaman, maka Indonesia akan terus ketinggalan dan tetap menjadi pengekor negara-negara penyuplai produk. Dengan kata lain, Indonesia tetap tidak bisa mandiri.

Sekali lagi, kecermatan dalam setiap alih teknologi yang diberikan sangat penting jika Indonesia komitmen untuk mandiri.

  ● Antara  

TNI AL Patroli Perbatasan

Sejumlah kapal perang milik TNI AL berpatroli di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara dengan latar belakang Pulau Sebatik Wilayah Malaysia , Rabu (15/1).

Patroli tersebut serangkaian dengan peringatan Hari Dharma Samudera yang dipusatkan di atas KRI Surabaya dengan Inspektur Upacara, Komandan Gugus Tempur TNI AL, Laksamana Pertama Aan Kurnia.

Pesawat milik TNI AL mengitari perairan sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia dengan latar belakang Pulau Sebatik Wilayah Malaysia pada peringatan Hari Dharma Samudera di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, Rabu (15/1).

Pesawat ini menjadi salah satu alutsista TNI AL yang digunakan sewaktu-waktu untuk memantau keamanan perbatasan perairan dari gangguan keamanan dan kegiatan ilegal di wilayah itu.

  ● Antara  

Pasang Surut Kerja Sama Militer RI dengan AS dan Australia Selama 2013

Jakarta ★ Tentara Nasional Indonesia (TNI) membangun kerjasama militer dengan banyak negara dalam meningkatkan kapasitas pertahanan dan kekuatan.

Namun selama 2013, kerjasama militer TNI dengan Amerika Serikat, Australia, dan China mengalami pasang surut.

"Kerja sama militer mengalami pasang surut dengan Amerika, Australia dan dengan China," kata KSAD Jenderal TNI Budiman di Mabes TNI AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2014).

Namun kerjasama militer dengan sejumlah negara lain tetap membaik bahkan mengalami peningkatan. Budiman mencontohkan kerjasama militer tersebut khususnya dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

"Negara asing yang tidak pernah surut kerja sama militernya minimal tetap atau meningkat dengan Malaysia dan Singapura," ujarnya.

Kerja sama dengan Malaysia dan Singapura menurut Budiman dalam kondisi yang sangat baik. Diantaranya mulai dari pertukaran personel hingga satuan tingkat lebih besar.

"Kemudian latihan bersama, pertukaran personel dalam tingkatan biasa tapi tetap adalah dengan Thailand dan Filipina dan yang terus meningkat terus dengan Brunei," jelasnya.

Budiman juga mengungkapkan sejumlah negara Eropa dan Asia Timur berencana membangun kerja sama militer dengan Indonesia.

"Sekarang bahkan dari beberapa negara lain ingin berpartisipasi latihan bersama, dari Eropa ada Jerman, Inggris, ada juga dengan Prancis mulai ada keinginan dan berjalan (kerja sama militer), kemudian dari India, Korsel, Jepang itu sudah mulai ada peningkatan," papar Budiman.

  ● detik  

Langgar Wilayah RI, Australia Minta Maaf

Pemerintah Australia pada Jumat (17/1/2014), meminta maaf tanpa syarat kepada Indonesia setelah pasukannya melanggar perairan Indonesia. Mereka mengaku, pelanggaran itu dilakukan tidak disengaja selama operasi keamanan perbatasan.

Australia berjanji untuk mematuhi garis perbatasan dalam upaya menghentikan laju para pencari suaka atau "manusia perahu". "Kami sangat menyesal atas kejadian ini, " kata Menteri Imigrasi Australia, Scott Morrison, dalam konferensi pers.

Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, semalam juga menyampaikan permintaan maaf kepada Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty M. Natalegawa.

"Permintaan maaf yang wajar tanpa pengecualian atas nama seluruh Pemerintah Australia, karena tidak sengaja memasuki wilayah perairan Indonesia," ucap Morrison. "Kami menjamin, hal itu tidak akan terjadi lagi."

Morrison mengatakan Kedutaan Besar Australia di Jakarta, juga akan membuat permintaan maaf secara resmi pada hari ini. "Saya harus menekankan hal ini terjadi tidak sengaja dan tanpa sepengetahuan pemerintah Australia," imbuh Morrison.

Letnan Jenderal Angus Campbell, yang memimpin operasi militer dan hingga memasuki wilayah perairan Indonesia menolak menjelaskan detail pelanggaran tersebut. Alasannya hal itu masalah operasional. "Kesalahan dibuat dalam gerakan kapal kami," ujarnya, seperti dikutip ABC.

  ● Sindo