★ 2013, PT.PAL Serahkan KCR dan 2 Buah Tug Boat Pesanan TNI-AL

Di penghujung tahun 2012, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengunjungi galangan kapal nasional PT.PAL di Surabaya Jawa timur. Wamenhan rupanya ingin mengetahui progress pembuatan kapal perang pesanan TNI-AL. Seperti diketahui, sepanjang 2012, Kementrian Pertahanan telah memesan sejumlah kapal kepada PT. PAL. Diantaranya KCR-60, Kapal Tunda, Perusak Kawal Rudal serta kerja sama pembuatan Kapal Selam dengan Korea Selatan.

Untuk KCR-60M, progresnya boleh dibilang masih pada jalurnya. Namun, melihat presentasi yang diberikan oleh PT. PAL, progresnya justru lebih cepat dari yang direncanakan. Hingga bulan November 2012, kemajuan produksi telah mencapai 43% lebih dari semula yang direncanakan 34,7%. Jika tidak ada aral melintang, pada desember 2013, KCR-60M sudah melaut.

Namun demikian ditemukan juga sejumlah kendala dalam pembangunan KCR-60M. Yaitu, General Arrangement yang menjadi lampiran kontrak ternyata belum memenuhi opsreq TNI AL dan baru dapat disepakati pada bulan september 2012. Lalu pada Maret s/d Mei 2012, baru diproses persetujuan BKI (biro klasfifkasi Indonesia) untuk gambar konstruksi kapal. Dan juga adanya permasalahan daftar kebutuhan pembelian steel plate & profil yang baru dapat dikonfirmasi oleh vendor (PT.KS dan vendor LN), dengan jadwal kedatangan di PT. PAL INDONESIA bulan November dan Desember 2012. Selain itu disarankan juga pengadaan combat system dapat diputuskan anggarannya, sehingga proses desain platform dan combat system dilakukan bersamaan.

Sementara untuk kapal tunda, justru PT. PAL akan mengalami kemunduran jadwal serah terima. Awalnya, serah terima kapal pertama akan dilakukan pada bulan April 2013, dan terpaksa mundur hingga 15 Juli 2013. Permasalahannya adalah Steel Plate yang rencana awal menggunakan material stock, ternyata pada saat Blasting painting terdapat beberapa cacat / pitting. Sehingga harus diganti dengan pembelian steel plate baru. Plate pengganti mulai datang pada awal Desember 2012 secara bertahap. Selain itu, terdapat pula kesulitan untuk mendapatkan tenaga Sub kontraktor.

Namun demikian, pada proyek Tug Boat ini sudah terlihat bentuk kapalnya. Bagian haluan dan dek kapal sebagian sudah selesai dibuat.

● ARC

KSAL Briefing Perwira TNI AL Wilayah Timur

MENGAWALI penugasan sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Madya TNI Dr. Marsetio, M.M, melaksanakan briefing kepada seluruh Perwira TNI Angkatan Laut sewilayah timur. Acara tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Graha Samudera (GSB) Bhumi Moro, Surabaya, Jumat (28/12).

Acara tersebut juga dihadiri oleh para Panglima Komando Utama (Pangkotama) TNI AL, para Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) di jajaran Koarmatim serta Pamen dan Pama TNI AL sewilayah timur.

Acara diawali dengan laporan kesiapan oleh Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Agung Pramono, S.H., M.Hum. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Curiculum Vitae atau riwayat hidup KSAL oleh Pangarmatim.

Dalam pengarahannya, Marsetio menyampaikan empat hal yang menjadi Pedoman Pembangunan TNI Agkatan Laut:

● Pertama, melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

● Kedua, melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah serta melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Menurutnya, perkembangan lingkungan strategis yang dinamis dan sulit diprediksi serta berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan tugas dan pembangunan TNI Angkatan Laut, seperti perkembangan situasi kawasan regional tentang Laut Cina Selatan, penyelesaian wilayah perbatasan yang berpotensi konflik, dan situasi kondisi nasional terkait perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga perlu penyesuaian untuk menjawab kecenderungan yang terjadi.

● Ketiga, kebijakan dasar pembangunan TNI Angkatan Laut diarahkan menuju kekuatan pokok minimum atau Minimum Essential Force (MEF) dengan mengacu pada konsep pengembangan postur ideal TNI Angkatan Laut jangka panjang. Fokus perhatian dalam mewujudkan MEF adalah peningkatan kemampuan mobilitas TNI Angkatan Laut, peningkatan kemampuan satuan tempur (striking force) dan penyiapan pasukan siaga (standby force) untuk penanganan bencana alam, tugas-tugas perdamaian dunia dan keadaan darurat lainnya.

"Pembangunan MEF ini diimplementasikan dalam tiga Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2024, diproyeksikan pada pencapaian MEF yang mencakup organisasi, personel dan alutsista sesuai dengan alokasi anggaran pertahanan,” kata Marsetio melalui siaran pers Dinas Penerangan Koarmatim yang diterima Jurnal Nasional, Jumat (28/12).

Sedangkan percepatan pencapaian MEF di bidang Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista), menurut Marsetio, diprioritaskan pada penggantian alutsista yang kondisinya kritis dan tidak layak pakai, serta pemenuhan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas-tugas mendesak.

● Keempat, visi TNI Angkatan Laut yaitu terwujudnya TNI Angkatan Laut yang handal dan disegani. Handal berarti dengan kekuatan yang ada disertai taktik dan strategi yang kita ciptakan, mampu melaksanakan tugas pokok yang diberikan. Sedangkan disegani berarti dihormati, dicintai sekaligus ditakuti.

Adapun Misi TNI Angkatan Laut, membina kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Laut yang berkelanjutan secara efektif dan efisien, menjamin tegaknya kedaulatan dan hukum, keamanan wilayah laut, keutuhan wilayah NKRI serta terlaksananya diplomasi Angkatan Laut dan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Selain itu, mewujudkan personel TNI Angkatan Laut yang bermoral, profesional dan sejahtera, mewujudkan Angkatan Laut menuju kekuatan pokok minimum atau MEF, serta menjamin terlaksananya tugas-tugas bantuan kemanusiaan dan mewujudkan organisasi TNI Angkatan Laut yang bersih dan berwibawa.

● Jurnas

Densus Tembak Mati 10 Teroris Selama 2012

Kepolisian bekerjasama dengan BNPT menyadarkan para teroris.

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Mabes Polri, berhasil menangani 14 kasus tindak pidana terorisme selama tahun 2012 ini. Dari belasan kasus ini sebanyak 78 orang ditetapkan sebagai tersangka.

"10 Orang di antaranya meninggal dunia pada saat proses penangkapan, sedangkan 68 orang diproses secara hukum," kata Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo dalam refleksi akhir tahun di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, 28 Desember 2012.

Timur mengatakan dari jumlah itu sekitar 17 orang sudah proses pengadilan, dan 2 di antaranya sudah divonis. Sedangkan 51 orang masih dalam proses penyidikan.

"Penanganan teror, baik Poso dan beberapa daerah konflik lainnya yang kita perlukan adalah peran serta masyarakat," ujarnya.

Timur melanjutkan kejahatan terorisme bukanlah kejahatan biasa. Dia melihat kelompok tersebut mempunyai tujuan ideologis yang mereka perjuangkan.

"Sebetulnya penegakan hukum saja tidak menyelesaikan masalah. Jadi harus ada langkah-langkah yang lebih dalam lagi. Misalnya ide-ide melanggar hukum harus dilawan dengan pernyataan-pernyataan yang dia sampai mengerti," terangnya.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu menambahkan kepolisian bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk menyadarkan mereka yang beraliran keras dan fanatik. Badan yang dipimpin oleh Ansyaad Mbai itu memiliki anggaran untuk melakukan kegiatan deradikalisasi.

"Jadi kalau penegakan hanya polisi saja nggak selesai-selesai. Sehingga solusinya adalah penegakan hukum jalan, langkah preventif juga jalan, terutama adalah menyadarkan dalam negara Pancasila hal itu bisa terwujudkan," ucapnya. (sj)

● Vivanews

Indonesia Rencananya Tambah 10 Kapal Selam

(Dewanwidharta)

Surabaya - Modernisasi alutsista TNI dilakukan secara serius untuk menunjung kekuatan sistem pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan TNI, khususnya matra Angkatan Laut dalam menjaga perairan Indonesia.

"Rencana strategis jangka panjang, Indonesia akan membeli 10 kapal selam," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat berkunjung ke PT PAL, Surabaya, Jumat (28/12).

Untuk tahap awal, Indonesia akan memiliki tiga kapal selam hasil kerjasama pembelian dari Korea Selatan. Dua dibuat di sana, kata dia, satu kapal selam dibuat murni anak negeri di PT PAL mulai 2016.

Untuk mempersiapkan sumber daya manusia, puluhan teknisi dikirim ke Negeri Ginseng untuk mendapatkan menimba ilmu transfer teknologi.

Targetnya nanti, kata Sjafrie, sepulangnya ke Indonesia mereka memiliki kemampuan untuk merawat dan membuat kapal selam yang menjadi alutsista ampuh dalam menjaga perairan Indonesia. "Karena memelihara dan membangun kapal selam tidak beda jauh."

Pihaknya paham untuk mewujudkan kekuatan pokok minimum (MEF) membutuhkan dana besar dan dilakukan dengan perencanaan matang. Meski begitu, kalau melihat cetak biru yang pemenuhan alutsista hingga 2024, maka hal itu hampir dipastikan terwujud.

Sjafrie menjelaskan, pada awal pemerintahan SBY, anggaran belanja alutsista per tahun masih Rp 500 miliar. Sekarang, dana yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp 8 triliun. Selain untuk memasuk kebutuhan senjata operasional prajurit, langkah membeli produk senjata lokal juga untuk membantu memulihkan kejayaan industri pertahanan dalam negeri.

"PT PAL sudah bangkit dan secara khusus mendapat penyertaan modal. Tapi mereka harus menguatkan divisi kapal perang yang terkenal dengan teknologi tinggi."

● Republika

Perkuat Infrastruktur Kapal Perang

Desain KCR 60 (Incoherrent)

WAKIL Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin meminta PT PAL Indonesia untuk memperkuat infastruktur devisi kapal perang. Sebab penyertaan modal negara ditujukan untuk memperkuat infrastruktur divisi kapal perang.

“Secara keseluruhan PT PAL sudah bangkit dengan aktifitas yang cukup padat, tetapi secara khusus saya meminta perhatian untuk memperkuat infrastruktur divisi kapal perang,” kata Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin saat kunjungan kerja ke PT PAL Indonesia, di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (28/12).

Dalam kunjungan tersebut, Wamenhan meninjau langsung proses dan kesiapan pembuatan kapal perang untuk TNI Angkatan Laut seperti kapal perusak kawal rudal (PKR), tugboat, kapal cepat rudal (KCR) dan persiapan produksi kapal selam ketiga di PT PAL Indonesia.

Pada kesempatan itu, Direktur Produksi PT PAL Indonesia, Edy Widarto sempat melaporkan kepada Wamenhan mengenai persiapan pembuatan sejumlah kapal perang yang dipesan oleh TNI Angkatan Laut.

Wamenhan menekankan pentingnya alih teknologi dalam pembuatan kapal selam. Dalam rangka alih teknologi, menurut Sjafrie, pemerintah telah menetapkan untuk membeli dua kapal selam dari Korea Selatan, yang pembuatannya berlokasi di Korea Selatan dengan melibatkan tenaga dari Indonesia. Sedangkan satu unit kapal selam merupakan bagian daripada Pusat Alih Teknologi Kapal Selam yang pembuatannya dipusatkan di PT PAL Indonesia, Surabaya dan ini akan terjadi pada tahun 2016.

Untuk tujuan itu, Sjafrie mengingatkan perlu persiapan dan alokasi anggaran serta manajemen alih teknologi alutsista strategis. Dengan adanya UU Industri Pertahanan maka seluruh transfer of technology (ToT) Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) strategis yang diperlukan baik oleh matra darat, laut dan udara diangkat ke tingkat nasional yang dikendalikan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

“Ini merupakan proyek nasional. Oleh karena itu membutuhkan persiapan-persiapan. Pemerintah sejak tahun 2011-2012 dan akan meluncur ke tahun 2013 telah menyediakan anggaran yang disebut penyertaan modal negara kurang lebih Rp 1,2 triliun. Dan, ini yang pertama digunakan untuk mempersiapkan infrastruktur devisi kapal perang khususnya ToT kapal perusak kawal rudal yang juga bagian daripada ToT,” kata Sjafrie.

Menurut Sjafrie, pemerintah juga sedang memikirkan untuk mengalokasikan anggaran kurang lebih US$ 150 juta untuk kebutukan infratruktur kapal selam. Wamenhan selaku Sekretaris KKIP mengingingkan bahwa PT PAL Indonesia betul-betul serius dan telaten untuk mengelola alokasi anggaran yang diberikan dalam rangka memperkuat infrasrtuktur divisi kapal perang.

Sjafrie menjelaskan terhitung mulai tahun 2013, Ketua KKIP adalah Presiden dan beranggotakan 10 menteri, termasuk Panglima TNI dan Kapolri.

Sjafrie yang juga selaku Ketua High Level Committee dalam rangka mengendalikan dan mengawasi modernisasi peralatan militer yang dibebankan kepada PT PAL sebagai tindak lanjut dari keinginan pemerintah untuk modernisasi peralatan, menyampaikan bahwa industri pertahanan dalam negeri dialokasikan selama lima tahun sebesar Rp7,9 triliun. Anggaran itu digunakan baik oleh PT PAL, PT Pindad maupun PT DI serta industri dalam negeri lain yaitu swasta dalam rangka memasok kebutuhan TNI.

● Jurnal

Koarmabar Gelar Operasi Tempur dan Keamanan Laut

 Sepanjang Tahun 2012

Jakarta – Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Barat (Koarmabar) dengan Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda (Laksda) TNI Sadiman, S.E., telah menggelar operasi yang dilaksanakan oleh  komando pelaksana operasi yaitu Gugus Termpur Laut Koarmabar (Guspurlaarmabar) dan Gugus Keamanan Laut Koarmabar (Guskamlaarmabar) melibatkan sejumlah unsur Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) jajaran Koarmabar dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hukum diperairan kawasan barat Indonesia yang menjadi wilayah kerja dan tanggung jawab Koarmabar.

Operasi yang digelar  sepanjang tahun 2012, meliputi Operasi Alur Pari-12, Operasi Taring Pari-12, Operasi Arung Pari-12, Operasi Patroli Terkoordinasi (Patkor) Malacca Straits Sea Patrol (MSSP)-12, Operasi Rakata Jaya di perairan Selat Sunda dan sekitarnya, Patkor Indonesia India (Indindo), Patkor Malaysia Indonesia (Malsindo) dan Patkor Indonesia Singapura (Indosin) yang digelar di perairan perbatasan.

Seluruh operasi yang digelar Koarmabar dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan guna mengamankan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan perairan yurisdiksi kawasan barat Indonesia diantaranya perairan Selat Malaka sampai dengan Sabang, Pantai Barat Sumatera di perairan Samudra Indonesia, Perairan Natuna, Perairan Riau, Selat Sunda dan sampai dengan perairan Teluk Cirebon. Wilayah perairan tersebut merupakan jalur lalu lintas pelayaran kapal-kapal niaga, kapal perang asing maupun para pengguna laut lainnya.

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam operasi tersebut diantaranya jenis Parchim, Angkut tipe Foch, Patroli Cepat Rudal (PKR), Fast Patrol Boat (FPB) 57 dan jenis Patroli Cepat (PC) dan sejumlah unsur lainnya yang tergabung dalam operasi yang di gelar Komando Armada RI Kawasan Barat.

Selama melaksanakan operasi hingga ke pulau-pulau terluar wilayah barat Indonesia, sejumlah unsur juga melaksanakan kegiatan pembinaan potensi nasional maritim kepada masyarakat yang tinggal di daerah pesisir khususnya di pulau-pulau terpencil dan pulau terluar dengan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan silaturahmi kepada para nelayan. Demikian pula unsur-unsur KRI melaksanakan operasi di daerah terpencil melaksanakan kunjungan ke sekolah-sekolah setempat dalam rangka pengenalan tugas-tugas Angkatan laut melalui kegiatan penyuluhan dan ceramah.

Untuk kegiatan SAR dilaksanakan kegiatan bantuan kemanuasian dengan mengerahkan sejumlah KRI dan Patkamla dari jajaran pangkalan Angkatan laut. Untuk tahun 2012  kegiatan SAR dilaksanakan terhadap kapal yang mengalami kecelakaan yang mengalami tenggelam ataupun kandas yang sebagaian besar diakibatkan cuaca dan peralatan keselamatan yang belum sesuai dengan standar. Kegiatan SAR diantaranya KRI Barakuda-633 dan Patkamla Lanal Banten melaksanakan bantuan kemanusiaan terhadap kapal Imigran  dan bantuan terhadap kapal tenggelam sebagai tindak lanjut dari informasi masyarakat dan intansi terkait.

Sementara pelaksanaan patroli keamanan Laut Terbatas dengan melibatkan Kapal Angkatan Laut (KAL) dan Patkamla yang berada di jajaran Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) dan jajaran pangkalan Angkatan Laut (Lanal), melaksanakan kegiatan operasi diperairan pedalaman dan selat-selat diperairan yang menjadi tanggung jawab jajaran Lantamal dan jajaran Lanal.

Kepala Dispenarmabar
Agus Cahyono
Letkol Laut (KH) NRP. 10881/P

● Poskota

Pengerjaan Kapal TNI AL di PT PAL Molor

Desain KCR 60 (Incoherrent)

Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin mengungkapkan kemungkinan mundurnya jadwal penyerahan dua jenis kapal militer pesanan Kementerian Pertahanan yang tengah digarap PT PAL. Kementerian Pertahanan memesan dua unit tugboat serta tiga unit kapal cepat rudal ke PT PAL sejak dua tahun lalu dengan biaya sekitar Rp 500 miliar.

"Saya melihat prosesnya lambat karena perencanaan oleh pejabat yang lama tidak cermat. Mungkin penyelesaiannya akan meleset dari target pada 2013," kata Sjafrie saat meninjau pembuatan kedua kapal tersebut di galangan PT PAL di Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 28 Desember 2012.

Meskipun demikian, Sjafrie berharap agar target delivery time kedua kapal tersebut pada 2014 tidak meleset. Bekas Panglima Kodam Jaya itu juga menginginkan proses penuntasan kedua kapal itu tidak mempengaruhi delivery yang telah disepakati. "Sebab kapal itu merupakan bagian dari proses modernisasi peralatan Tentara Nasional Indonesia," kata Sjafrie.

Selain kedua jenis kapal pesanan tersebut, Sjafrie juga meninjau kesiapan PT PAL dalam pembuatan tiga unit kapal selam militer yang sedang dikerjakan bersama Korea Selatan. Menurut Sjafrie, satu di antara tiga kapal selam itu nantinya akan dikerjakan di galangan kapal milik PT PAL. "Kedatangan saya ke sini juga dalam rangka melihat persiapan pembangunan galangan kapal selam itu," ujar Sjafrie.

Direktur Utama PT PAL M. Firmansyah Arifin mengatakan, proses penggarapan tugboat dan kapal rudal cepat tidak meleset dari target. Ia pun optimistis pengerjaannya akan tuntas sesuai waktu. Sebab selain kontrak jangka panjang sudah di tangan, materialnya pun sudah tersedia. "Saya memahami pernyataan Wakil Menteri Pertahanan itu sebagai cambuk bagi kami agar bekerja keras merampungkan kapal itu," kata Firmansyah yang diwawancarai terpisah.


● Tempo.Co

Pertama Kali Indonesia Punya "Air Force One"

 Presiden SBY sampai harus menjelaskan sendiri alasan pembelian.

Pesawat Kepresidenan Boeing Business Jet 2

Setelah berpuluh-puluh tahun menyewa pesawat dari sebuah maskapai nasional, tahun ini Indonesia akhirnya resmi memiliki pesawat kepresidenan. Penuh pro kontra. Pihak pengkritik menilai pembelian pesawat bukan prioritas saat ini dan pemborosan. Yang pro, melihatnya sebagai hal wajar demi efisiensi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri secara khusus menyampaikan alasan kenapa pemerintah harus membeli pesawat kepresidenan. Kata dia, semata-mata demi efisiensi anggaran karena mahalnya biaya sewa pesawat kepresidenan.

"Mensesneg sudah menjelaskan bahwa pesawat kepresidenan dengan menyewa dari Garuda ongkosnya lebih mahal. Untuk kepentingan efesiensi, kami akan menggunakan pesawat sendiri," ujar SBY dalam acara jumpa pers di Istana Negara pada 13 Februari 2012.

Pembelian pesawat kepresidenan itu juga telah disetujui, baik oleh pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat dan telah dikonsultasikan dengan ahli pesawat. "Saya bukan ahlinya. Akan dibicarakan berapa besar, pengadaan trasportasi," kata SBY.  Satu hal yang sangat ditekankan Presiden, pesawat ini tidak hanya akan digunakannya, tapi juga presiden-presiden RI di masa mendatang.

Pembelian "Air Force One" yang sebetulnya sudah direncanakan sejak 2010 itu pun terealisasi awal tahun ini.

Untuk membeli pesawat ini Sekretariat Negara membentuk tim yang bertugas menyusun spesifikasi teknis beserta anggarannya sesuai standar pengamanan VVIP. Tim terdiri atas unsur Sekretariat Negara, Sekretaris Militer Presiden, Mabes TNI AU dan Paspampres, serta PT Garuda Indonesia. Pesawat kemudian dibeli dengan harga US$ 91,2 juta atau sekitar Rp 820 miliar. Rinciannya US$ 58,6 juta untuk badan pesawat, US$ 27 juta untuk interior kabin, US$ 4,5 juta untuk sistem keamanan, dan US$ 1,1 juta untuk biaya administrasi.

Tak sembarang pesawat dipilih untuk mengangkut orang nomor satu di tanah air ini. Dengan uang sekitar Rp 820 miliar dipilihkan Boeing Business Jet 2 Green Aircraft.

Mengapa Boeing?

Sekretaris Kantor Sekretariat Negara, Lambock V Nahattands saat itu mengatakan, Boeing dipilih karena jenis pesawat ini menguntungkan ditinjau dari operasional dan perawatan. Dari segi operasional, pemerintah menganggap para pilot di dalam negeri, termasuk pilot TNI AU, lebih siap dan mengenal pesawat jenis Boeing. Sementara dari segi perawatan, lebih banyak dan siap serta memiliki kapabilitas yang memadai dibanding untuk perawatan pesawat merek lain. "Pesawat Boeing telah banyak digunakan untuk penerbangan VVIP negara-negara di dunia," katanya.

Selain itu, kriteria dan spesifikasi pesawat kepresidenan yang dibuat pemerintah adalah mampu terbang jauh sekitar 10-12 jam, mampu mendarat di bandara kecil, memuat kapasitas rombongan presiden yang berjumlah sekitar 70 orang. Kriteria lain memiliki peralatan navigasi, komunikasi, cabin insulation dan inflight entertainment yang khusus. Itulah kenapa pemerintah memilih Boeing.

 Spesifikasi "Air Force One" Indonesia 

Dikutip dari Boeing.com, pesawat BBJ2 ini didisain untuk keperluan VIP. Yakni didisain dengan konfigurasi mewah dengan keberadaan kamar tidur utama, toilet yang dilengkapi dengan shower, ruang konferensi, ruang makan, dan ruang tamu.

Boeing BBJ2 ini memiliki panjang sekitar 39,5 meter, panjang sayap 35,8 meter, tinggi ekor 12,5 meter dan memiliki diameter 3,73 meter. Untuk interiornya, BBJ2 ini memiliki panjang 29,97 meter, dengan tinggi 2,16 meter dan lebar 3,53 meter.

Dengan daya tampung 39.539 liter bahan bakar, pesawat ini dapat terbang maksimal sejauh 10.334 kilometer. Namun jika pesawat berisi maksimal 50 orang, maka jarak tempuhnya mencapai 8.630 kilometer. Jarak tempuh itu bisa dilalui dengan kecepatan maksimal 871 kilometer per jam.

Pabrik Boeing juga memasang enam tangki bahan bakar ke badan pesawat agar pesawat itu bisa terbang nonstop selama 10-12 jam. Seperti apa tampang "Air Force One" Indonesia ini? Tunggu kehadirannya di tanah air Agustus 2013 nanti.(umi)

● Vivanews

Saat Mau Beli Roket Saja, Ada Tetangga Bertanya-tanya

Formil kaskus

SEORANG Jenderal bintang dua berkisah. Sewaktu menjadi komandan di Kesatuan, dalam latihan menembak ia memerintahkan anggotanya untuk memutar moncong meriam kesudut tertentu. Namun, putaran itu ternyata tidak tepat betul karena ada selisih beberapa derajat. Semakin jauh, maka sudut selisih itu akan melebar. Artinya, ketika peluru ditembakkan, pasti meleset jauh.

Kisah itu menandakan bahwa Alutsista TNI sudah sangat usang. Contohnya Meriam M-48 kaliber 76 milimeter (mm) seberat 680 kg dengan jarak tembak 8.750 meter untuk arteleri medan (Armed) yang merupakan buatan Yugoslavia tahun 1958. Bahkan Meriam kaliber 105 mm M101A1 seberat 2.260 kg dengan kemampuan maksimum 11.270 meter adalah buatan Amerika serikat tahun 1940.

Di udara, sudah beberapa kali terjadi pesawat TNI AU jatuh. Contoh terakhir adalah jatuhnya Hawk 200 di Riau pada Oktober 2012. Sebelumnya pada Juni 2012, Pesawat Fokker 27 jatuh di Halim, Jakarta. Dengan kasus-kasus tersebut, modernisasi Alutsista menjadi sangat krusial bila tak ingin menyaksikan kembali alat pertahanan negeri ini rontok satu persatu.

Dalam konteks tersebut, kebijakan pemerintah yang memprioritaskan kebutuhan anggaran untuk pembelian Alutsista tahun 2010-2014 senilai 150 Triliun Rupiah rasanya tidak berlebihan. Rinciannya, realisasi percepatan kekuatan minimum dasar (MEF) Rp 50 Triliun. Alokasi anggaran Rp 100 Triliun berupa pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, pemeliharaan, perawatan, dan pengembangan teknologi industri pertahanan.

Di tengah kondisi yang kerap diwarnai polemik, Indonesia lebih melirik Brasil yang industri pertahanannya kian tumbuh. Penjajakan sekaligus pembelian alutsista itulah yang dilakukan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama petinggi Kemhan serta Kepala Staf TNI AD Jenderal Pramono Edhie Wibowo saat berkununjung ke Brasil pertengahan November lalu. Bukan saja bertemu petinggi Kemhan Brasil, delegasi Indonesia juga meninjau pabrik roket Avibras di Sao Jose dos Campros. 

Indonesia melengkapi sistem alutsistanya dengan teknologi Brasil, yaitu pesawat Super Tucano EMB-314. Pesawat ini merupakan pesawat latih ringan yang memiliki kemampuan anti gerilya, intersepsi, dan terbukti mampu menjaga wilayah perbatasan. TNI membeli 16 pesawat Super Tucano, dan empat diantaranya telah terbang menjaga wilayah Indonesia.

Super Tucano antara lain memiliki sistem navigasi yang andal, dua senjata berat di sayap kiri dan kanan, serta bom sekelas Mk 81 dan Mk 82, rudal berpemandu laser sejenis Maverick. Pesawat ini menggantikan pesawat OV-10F Bronco buatan Rockwell, Amerika Serikat. 

Ketika bertemu Presiden Embraer Defense dan Security Luiz Carlo Aguiar di Sao Paolo, Sjafrie memastikan betul soal transfer teknologi pesawat tersebut untuk kedepannya. Hal itu untuk memberi kepastian agar dalam perawatan pesawat itu tidak menemui kendala. Pada 2013-2014 dipastikan total 16 Super Tucano seharga 295 juta dollar AS beroperasi menjaga perbatasan.

Tak kalaah penting adalah peninjauan lapangan ke pabrik roket Avibras Industria Aeroespacial di San Jose dos Campros, termasuk pembicaraan langsung dengan Chief Executive Officer Avibras Sami Youssef Hassuani demi menghindari sistem perantara, Roket Astros II Mk 6 (versi terbaru) yang masuk dalam agenda pembelian alutsista sistem peluncur roket jarak jauh (multilauncher rocket system/MLRS) dipastikan sudah terealisasi tahun 2013. Menurut Sami Youssef Hassuani, perjanjian transfer teknologi tentu saja akan memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Brasil.

Bagi Pramono, Indonesia sudah lama tidak punya satuan roket. Sesuai rencana, Indonesia membeli 36 roket Astros seharga $ 405 juta untuk dua batalayon. Daya jangkau roket Astros 95 kilometer. "Tetapi, masih bisa dikembangkan sampai jarak 300 km," kata Pramono. Sistem pertahanan RI diharapkan bisa menyamai negera-negara tetana. "Saat kita baru mau beli saja, sudah ada yang mendekati tanya-tanya," kata Pramono yang mengaku sempat ditelpon petinggi militer negara tetangga. Tentu saja alutsista bukanlah untuk menciptakan perang, melainkan agar mampu menjaga pertahanan dan kedaulatan negeri ini.(GM)

● Kompas Cetax

Menhan Sampaikan Refleksi Akhir Tahun

Mengakhiri Tahun 2012, Kementerian Pertahanan melaksanakan Refleksi terhadap seluruh program kegiatan di beberapa bidang yang telah dilaksanakan selama tahun 2012 sekaligus tahun ketiga dari Renstra pertama dan proyeksi program kegiatan Kementerian Pertahanan untuk tahun 2013. Demikian disampaikan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kamis (27/12) di Kantor Kemhan, Jakarta.

Menurut Menhan, peningkatan kesejahteraan Prajurit TNI dan PNS dilaksanakan secara bersinambungan sesuai kemampuan anggaran. Untuk meningkatkan kesejahteraan Prajurit TNI dan PNS, Kemhan telah memberikan tunjangan cacat, pelayanan kesehatan, perumahan, dukungan Perlengkapan Perorangan Lapangan (Kaporlap), bantuan beasiswa dan tugas belajar serta tunjangan kinerja.

Di bidang kesehatan, Kemhan juga ikut berpartisipasi aktif dalam penanggulangan penyakit yang berdampak nasional melalui pemenuhan alat kesehatan rumah sakit (Alkes Rumkit) dan peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi anggota TNI/PNS dan keluarganya serta masyarakat.

Demikian juga di bidang perumahan, dimana untuk tahun 2012 telah dibangun rumah bagi prajurit dan PNS baik berupa Rusunawa, Rusunami maupun kepemilikan rumah umum dan khusus. Untuk rencana tahun 2013 mendatang akan dilakukan penataan rumah negara dan penyelesaian permasalahan tanah dan bangunan, serta penambahan pembangunan Rusunawa, Rusunami dan kepemilikan rumah umum dan khusus.

Sementara itu, di dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) Kemhan/TNI tetap mengacu kepada pembangunan kekuatan pokok minimum (MEF) dengan melakukan Restrukturisasi berdasarkan kebijakan Zero Growth. Yaitu tidak ada penambahan personel secara signifikan, dimana antara rekrutmen personel dan yang pensiun seimbang (Pertumbuhan Nol) dan melakukan kebijakan Right Sizing yaitu dapat menentukan kebutuhan personel secara tepat guna dengan melaksanakan penataan organisasi, penghitungan beban kerja dan standar kompetensi.

Menurut Menhan, program kegiatan yang telah dilaksanakan dari sisi sarana pertahanan selama tahun 2012 adalah program modernisasi alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) TNI sesuai dengan MEF untuk kurun waktu 15 tahun. Dia berharap sampai dengan tahun 2014 pencapaian lebih dari 30 persen.

Sedangkan untuk proyeksi tahun 2013 program kerja sarana pertahanan akan tetap melanjutkan proses pengadaan dengan didukung pengembangan teknologi industri pertahanan, pemenuhan kelengkapan dokumen regulasi keuangan serta penyempurnaan Permenhan tentang pengadaan Alutsista.

Disamping itu pengadaan alutsista juga mengutamakan produksi dalam rangka meningkatkan kemandirian industri pertahanan. Pada tahun 2012 pelaksanaan kegiatan yang mengemuka berkaitan dengan analisis Strategi Pertahanan, konflik laut Cina Selatan, tata ruang wilayah pertahanan, pengawasan perbatasan dengan menggunakan Iptek, Implementasi Doktrin dan Implementasi Sishanta di Perbatasan.

Pengkajian terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan yang dilakukan antara lain kajian model Warhead kaliber 200 mm, penyempurnaan PTTA (Pesawat Terbang Tanpa Awak), Model Kapal Selam Tanpa Awak, Pengembangan MEF (Minimum Essential Force) dan pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X.

Disamping itu juga dilaksanakan analisis terhadap alat peralatan pertahanan, berupa pembuatan prototype Rantis 5 Ton 6x6, Peluncur roket kaliber 122 mm, Prototipe Munisi kaliber 105 mm Exercise, Prototipe Combat Boat, Prototipe roket jarak 100 km (ground to ground) dan Prototipe Smart Bomb.

Untuk proyeksi 2013 Balitbang Kemhan akan melaksanakan program pengkajian Strategi pertahanan, salah satunya strategi pencegahan dan penanggulangan Dampak Konflik Laut Cina Selatan terhadap Kedaulatan NKRI (ditinjau dari aspek ekonomi dan sosial budaya) serta melaksanakan sosialisasi pengintegrasian komponen negara dan pemberdayaan wilayah pertahanan.

Di bidang legislasi, Kemhan menyusun dan membahas RUU yang menjadi prioritas prolegnas tahun 2012 antara lain RUU Komcad, RUU Kamnas, dan RUU Rahasia Negara. RUU yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang di Tahun 2012 adalah UU Nomor. 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI dan UU. Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Tahun 2013 target yang akan diselesaikan adalah RUU Rahasia Negara, RUU Kamnas, dan 38 Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) termasuk Naskah Akademik dan draft RUU Bela Negara. Jakarta Internasional Defence Dialoque (JIDD) ke-2, 2012 dan Indo Defence ke-5, 2012 telah terlaksana dengan sukses. Kedua forum tersebut merupakan forum dialog dan pameran Alutsista pertahanan keamanan di kawasan Asia Pasifik yang saat ini telah diakui dan menjadi agenda dunia serta diselenggarakan setiap tahun. Untuk tahun 2013 forum tersebut akan lebih ditingkatkan secara kualitas. Selain itu juga di selenggarakan ASEAN Regional Forum Head of Defence Universities Colleges and institutions Meeting (ARF – HDUCIM) yang merupakan media pertukaran informasi dan pengalaman dalam pengembangan ilmu pertahanan.

Di bidang Potensi Pertahanan, Kemhan melanjutkan dan mengintensifkan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara dengan melibatkan Kementerian lainnya, LPNK dan elemen masyarakat dalam memantapkan upaya Nation Character Building sumber daya manusia untuk kepentingan pertahanan negara. Tahun 2012 ini juga telah dicanangkan bahwa tanggal 19 Desember sebagai hari Bela Negara yang akan diperingati secara nasional setiap tahun.

Pembangunan dan pemberdayaan wilayah perbatasan juga merupakan perhatian yang sangat besar bagi Kemhan di tahun 2012. Hal tersebut tidak hanya berupa pembangunan secara fisik, tetapi juga non fisik seperti peningkatan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan wawasan kebangsaan, termasuk juga peningkatan kesejahteraan bagi personel Kemhan/TNI yang bertugas di wilayah perbatasan seperti tunjangan khusus.

Disamping itu dialog dan penyelesaian masalah wilayah perbatasan dengan negara-negara yang terkait juga terus dilaksanakan secara intensif. Pada tahun 2013 kegiatan-kegiatan tersebut akan terus ditingkatkan.


● Jurnas

4 Kisah heroik anggota TNI gagalkan aksi kriminal

Bagi seorang anggota TNI, berjuang bukan hanya di medan perang. Sebagai aparat penjaga keamanan, mereka punya panggilan nurani untuk menggagalkan aksi kriminalitas di depan mata.

Bagi masyarakat mereka adalah pahlawan. Sosok langka di tengah kriminalitas yang makin menggila. Para tentara ini berani melawan bandit yang mengancam keselamatan masyarakat.

Aksi mereka jelas berisiko, menghadapi bandit yang jumlahnya lebih dari satu. Nyawa pun jadi taruhan.

Prajurit Satu Marinir Dicky Nur contohnya. Dicky tewas saat berusaha mengejar perampok di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Dengan berani Dicky yang saat itu hendak berangkat mengejar perampok yang beraksi. Nahas, timah panas perampok menghabisi nyawa prajurit baret ungu itu.

Tak banyak memang tentara seperti ini. Berikut sosok para pemberani itu.(mdk/hhw)

1. Pratu Awang selamatkan ABG mau diperkosa di taksi

Seorang prajurit Divisi Infanteri 1 Kostrad Pratu Awang, berhasil menyelamatkan seorang gadis bernama AM (18). Saat itu AM hendak diperkosa sopir taksi yang ditumpanginya di daerah Depok.

Peristiwa terjadi Senin (24/12) malam. AM yang merupakan vokalis band BE Violet janjian bertemu rekannya di Jatibening, Bekasi. AM naik taksi berwarna kuning dari Jl Margonda Raya, Depok sekitar pukul 20.30 WIB.

Awalnya tak ada yang mencurigakan, tapi sopir itu kemudian malah berputar-putar tak jelas. Hingga keluar masuk kampung. Saat korban menegur, sopir taksi itu malah menodongkan pisau ke arah korban. Dia juga mengikat ABG berparas cantik ini.

Saat ada kesempatan, AM berteriak minta tolong. Beruntung di sekitar kejadian ada seorang anggota Kostrad bernama Prajurit Satu (Pratu) Awang.

"Pratu Awang berada dekat dengan TKP maka segera menolong korban dan menendang mobil taksi tersebut sampai penyok, Pelaku pun langsung kabur dan AM pun terselamatkan," demikian keterangan dari Penerangan Divisi I Kostrad Cilodong.(mdk/hhw)

Pengakuan Pratu Awang selamatkan ABG dari pemerkosaan

Seorang anggota Divisi Infanteri I Kostrad Cilodong Pratu Awang berhasil menyelamatkan seorang gadis dari tindak asusila. Kejadian itu berlangsung saat malam menjelang Natal, Senin (24/12) lalu.

Pratu Awang mengaku saat itu dia sedang bertugas. Atas peristiwa itu, dia mau membagi sedikit kisahnya kepada merdeka.com, Rabu (26/12).

Bagaimana kronologis kejadian penyelamatan tersebut?

Kejadiannya dekat RS Cibinong. Saat itu saya bersama kawan karena sedang patroli malam Natal. Kemudian saya beristirahat sebentar, ngopi-ngopi lah.

Selanjutnya, saya lihat di pojok gelap-gelap kok ada taksi yang lampunya menyala. Berarti ada penumpang di dalamnya. Terus, sopirnya keluar dan menelepon. Coba saya dekati barangkali sedang cari alamat. Baru empat langkah saya mendekat, si perempuan ini keluar sambil teriak minta tolong.

Saya langsung respect, ada yang tidak beres. Lantas coba saya kejar. Sopirnya ini kelihatan ragu antara mengejar si perempuan atau menyelamatkan diri. Karena kalau mengejar si perempuan, keburu ketangkap.

Sopir itu lantas masuk ke taksi dan menyalakan lampu yang membuat saya silau. Dia mencoba tancap gas. Akhirnya saya tendang pintu kirinya sampai penyok.

Ada perasaan takut saat menyelamatkan AM?

Tidak ada. Karena kan maksud saya hanya bertanya dan membantu, barangkali sedang cari alamat.
Respon dari kepala kesatuan bagaimana?

Kalau kasih selamat sih sudah tentu. Tetapi, sebagai anggota Kostrad, kami bangga. Apalagi karena banyak media yang menyiarkan.

Berapa lama Anda menjadi tentara?

Kurang lebih 5-6 tahun. Sejak pertama jadi tentara, saya sudah berdinas di Divisi Infanteri I Kostrad Cilodong.(mdk/hhw)

2. Pelda Januar Sinaga tabrak perampok nasabah BRI

Aksi sigap Pelda Januar Sinaga berhasil menggagalkan perampokan nasabah BRI Medan. Uang Rp 200 juta pun bisa diselamatkan.

Januar yang mengendarai Toyota Avanza nekat menabrak sepeda motor yang digunakan pelaku perampokan di Jalan Yos Sudarso, Medan, Kamis (2/8).

Dua orang perampok yang mengendarai sepeda motor Jupiter MX dengan nomor polisi BK 2009 ABH langsung terpental bersama plastik berisi uang rampokan.

Waktu itu saya mau ke Bank BRI sama istri. Pas mau masuk, mobil saya terhalang, kemudian saya lihat terjadi tarik menarik tas plastik hitam antara seorang laki-laki dengan orang yang ada di dalam mobil. Saya jadi tahu itu perampokan, apalagi ada uang yang keluar dari plastik itu," ujar Januar di Markas Kodim 0201/BS Medan, Jumat (3/8).(mdk/hhw)

3. Anggota Gultor Kopassus cegah perkosaan di angkot

I (31) nyaris diperkosa dalam angkot C-01 jurusan Ciledug-Kebayoran Lama di sekitar Lapangan Banteng, Jakarta. Dia sudah dibekap oleh tiga orang pria yang berada di dalam angkot tersebut.

I lalu berteriak minta tolong dan didengar Serda Nicolas Sandi Herawan yang kebetulan melintas dan kendaraan dalam posisi beriringan dengan angkot itu.

Melihat ada kejanggalan di angkot, dia pun mengejarnya. Si sopir yang mengetahui kendaraannya dibuntuti, para pelaku lantas melempar I keluar dari angkot. Saat itu, posisi angkot tepat berada di depan Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara.

Kejaran Nicholas membuahkan hasil. Angkot tersebut berhasil dihentikannya dan keempat pelaku dibekuk. Mereka kemudian diserahkan ke petugas Polres Metro Jakarta Pusat.

Serda Nicolas adalah anggota Sat-81 Kopassus. Atas keberaniannya dia menerima sejumlah penghargaan. Termasuk dari Gubernur DKI Jakarta saat itu, Fauzi Bowo. Pangkatnya pun dinaikkan menjadi Sertu.(mdk/hhw)

4. Kejar perampok, Marinir tewas ditembak

Dengan berani Pratu Dicki Nur mengejar perampok yang beraksi di Jalan Kampus STAN, Bintaro. Seorang pedagang kelontong yang hendak berbelanja dan menyetorkan uang hasil berjualan, dipepet dua perampok.

Korban berteriak minta tolong. Dicky yang hendak berangkat ke markasnya di Cilandak langsung merespons. Dicky langsung memutar arah sepeda motornya untuk mengejar pelaku. Kejar-kejaran pun terjadi.

Tapi ternyata empat perampok lainnya dengan menggunakan dua sepeda motor sudah menunggu tak jauh dari lokasi kejadian. Mereka segera membantu rekannya yang dikejar Dicky.

Seorang perampok menembak Marinir ini tepat di bahu kanan dan peluru tembus ke dada kiri. Dicky ambruk di sisi jalan.(mdk/hhw)



● Merdeka

★ Indonesia Luncurkan Roket Tiga Digit Tahun Depan

Rhan 122

Jakarta - Indonesia siap meluncurkan roket tiga digit atau roket berdaya jangkau 100 km-900 km pada 2013 untuk memperkuat sistem persenjataan negara.

"Tahun depan kita akan mulai menguji statis maupun uji dinamis roket berdaya jangkau tiga digit," kata Asisten Deputi Menteri Riset dan Teknologi bidang Produktivitas Riset Iptek Strategis Goenawan Wybiesana pada Evaluasi Akhir Tahun di Jakarta, Kamis.

Untuk tahap awal, ujarnya, lebih dulu dikembangkan roket balistik berdaya jangkau 100 km dengan kaliber 350 mm sebanyak 10-20 unit, kemudian dilanjutkan dengan roket balistik kaliber berikutnya, disusul roket kendali.

Kementerian Ristek sebagai bagian dari konsorsium roket, turut mendanai proyek tersebut sebesar Rp 10-15 miliar pada 2013. Selain Kemristek, konsorsium roket beranggotakan PT Pindad, PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia, Lapan, BPPT, LIPI, ITB, UGM, ITS, dan lainnya.

Teknologi roket, ujarnya, dibangun dari empat kemampuan yakni teknologi material, teknologi sistem kontrol, teknologi eksplosif dan propulsi serta teknologi mekatronik yang seluruhnya sudah dikuasai.

Program roket nasional, ia menerangkan, telah dimulai sejak 2005 dengan mensinergikan berbagai lembaga terkait, dilanjutkan pembuatan desain awal dan uji prototipe serta pengembangan desain pada 2010.

Pada 2011, urainya, konsorsium roket ini meluncurkan freeze prototype 1 (prototipe jadi) yang setelah dibeli Kementerian Pertahanan dinamakan R Han 122 untuk dibuat menjadi massal melalui program 1.000 roket.

"R Han 122 ini memiliki kaliber 122 mm berdaya jangkau 15 km, lalu pada tahun yang sama, daya jangkaunya R Han 122 ditingkatkan menjadi 25 km dan pada 2012 R Han ditingkatkan lagi kalibernya menjadi 200 mm dengan daya jangkau 35 km," katanya.

Sebelum program roket untuk kepentingan pertahanan negara, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) telah lama menguasai teknologi roket untuk kepentingan riset peluncuran satelit.(D009) 

● Antara

Armada Baru Nunggu Revisi Peraturan Presiden

Surabaya - Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, mengatakan, rencana pemekaran tiga komando armada TNI AL masih harus menunggu selesainya revisi Peraturan Presiden Nomor 10/2010 tentang Organisasi TNI.

Saat ini ada dua komando armada TNI AL, yaitu Komando Armada Indonesia di Kawasan Barat dan Komando Armada Indonesia di Kawasan Timur. Rencananya, akan dimekarkan dengan tambahan satu lagi, yaitu Komando Armada Indonesia di Kawasan Tengah.

"Perpres 10 itu sedang dikaji kembali untuk direvisi dan Presiden juga sudah menyetujui," kata Suhartono kepada wartawan usai memimpin upacara serah terima jabatan Kepala Staf TNI AL, di dermaga Komando Armada Indonesia di Kawasan Timur, Surabaya, Kamis.

Laksamana TNI Marsetio menggantikan Laksamana TNI Soeparno sebagai pucuk pimpinan TNI AL. Marsetio sebelumnya adalah wakil kepala staf TNI AL dan pernah menjadi asisten operasi panglima Komando Armada Indonesia di Kawasan Timur.

Menurut Suhartono, pemekaran komando armada itu merupakan bagian validasi organisasi dari program pembangunan TNI AL untuk menjadi lebih profesional, handal dan disegani.

"Nantinya akan ada seorang panglima bintang tiga yang membawahi tiga komando armada, yakni timur, tengah dan barat. Mereka akan bertanggung jawab terhadap wilayah armada laut Indonesia yang cukup besar," katanya.

Akan tetapi, Suhartono tidak merinci kapan revisi Perpres tentang organisasi TNI tersebut akan selesai. "Sekarang revisinya sedang digodok," tegasnya.

Terkait pembangunan alat utama sistem senjata (alutsista), ia menjelaskan bahwa Markas Besar TNI telah mencanangkan program pencapaian kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force/MEF), termasuk di TNI AL, bisa tercapai pada 2024.

"Saya harapkan pada 2014, program MEF di TNI-AL sudah mencapai sekitar 40 persen. Cetak biru pembangunan MEF sudah disusun dan pimpinan TNI-AL harus konsisten melaksanakan itu," tambahnya.

Saat menyampaikan amanat pada upacara sertijab, Laksamana Agus Suhartono menyatakan, dinamika penugasan TNI ke depan, khususnya TNI AL akan semakin berat dan komplek.

TNI AL akan dihadapkan pada tantangan tugas pembangunan kekuatan matra laut, pemberdayaan wilayah pertahanan laut, serta penegakan hukum dan pengamanan wilayah laut yurisdiksi nasional.

"Semua itu membutuhkan kesiapsiagaan seluruh jajaran prajurit TNI AL agar mampu menjawab setiap persoalan, tantangan dan ancaman terhadap kepentingan nasional yang berkembang," kata Suhartono. 

● Antara

Pesan Panglima TNI kepada KSAL yang Baru

Jakarta - TNI Angkatan Laut (AL) kini dipimpin Laksamana Madya Marsetio. Dia menggantikan Laksamana Soeparno. Marsetio sebelumnya menjabat Wakasal.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dalam amanatnya menyampaikan, sertijab KSAL bukan kelaziman, melainkan kebutuhan dan keharusan.

“Dinamika penugasan TNI ke depan, khususnya TNI Angkatan Laut, dirasakan semakin berat dan kompleks dihadapkan kepada tugas pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut, pemberdayaan wilayah pertahanan laut, serta penegakan hukum dan pengamanan wilayah laut yurisdiksi nasional,” ujar Agus Suhartono saat sertijab di Dermaga Madura, Markas Koarmatim, Ujung, Surabaya, Kamis (27/12/2012), sebagaimana dikutip Okezone dari rilis Puspen TNI.

Agus menambahkan, sejumlah isu keamanan masih mewarnai kawasan regional, seperti konflik teritorial, keamanan jalur pelayaran dan perdagangan, terorisme, perompakan, pembajakan, serta penyelundupan.

Pergantian kepemimpinan TNI AL, lanjut Agus, diharapkan dapat melahirkan pemikiran-pemikiran cerdas ke depan. TNI AL sudah merancang strategi pencapaian hingga 2024.

Pria kelahiran Jakarta, 3 Desember 1956, itu dilantik sebagai KSAL oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, pada 17 Desember 2012.

Marsetio merupakan lulusan terbaik dalam berbagai pendidikan, di antaranya Akademi Angkatan Laut (AAL) 1981 dengan Bintang Adhi Makayasa, lulusan terbaik Seskoal 1996 dengan tanda penghargaan Dharma Wiratama, lulusan terbaik Sesko TNI 2001, serta Lemhannas dengan tanda penghargaan Wibawa Seroja Nugraha KRA 37/2004.(ton)


● Okezone

TNI Tegaskan Tidak Membawa Kepentingan Tertentu

 RUU KAMNAS

Jakarta - Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Keamanan Mayjen TNI Hartind Asrin menegaskan, pihaknya sama sekali tidak membawa kepentingan tertentu dalam menyusun Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (Kamnas). RUU tersebut mendapat banyak tentangan dari kelompok masyarakat sipil lantaran dianggap memberikan kewenangan besar bagi TNI untuk bertindak.

"Saya tegaskan, kami dari TNI, terbuka atas semua kritik dan masukan. Tidak ada kepentingan apa pun yang kami bawa, kecuali kepentingan negara," ujar Hartind, Rabu (26/12), dalam diskusi di Galeri Cafe Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta.

Ia mengatakan, keterbukaan sikap TNI dalam menyusun RUU itu dibuktikan dengan penghilangan pasal tentang penyadapan. Ia juga mengatakan, pasal tentang sanksi terhadap perancang undang-undang yang dinilai inkonsepsional yang awalnya tercantum pun sudah dihapus.

"Kalau salah mengkonsep undang-undang, tadinya di RUU ini juga dimasukkan, bisa dipidana, tapi akhirnya dihapus karena ditentang DPR. Kemhan tidak alergi akan masukan," ucap Hartind.

Menurutnya, RUU Kamnas ini diperlukan lantaran untuk menjaga keamanan nasional. Selain itu, untuk merespon adanya ancaman, yang memerlukan tindakan cepat melalui gladi posko yang melibatkan Forkominda (Forum Komunikasi Intelijen Daerah). Gladi posko itu dipimpin oleh pimpinan daerah.

"Gladi posko ini juga dipimpin oleh sipil. Jadi tidak benar kalau kami menghilangkan hak sipil, justru kami menghormati itu. Jangan berpikiran, ini teori konspirasi. Tidak ada. Ini untuk kepentingan nasional," katanya.

Kementerian Pertahanan telah menyerahkan draft Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (Kamnas) yang telah direvisi ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada bulan Oktober lalu.

Namun, hasil revisi draft RUU itu nyatanya masih menyisakan 44 pasal yang berbenturan dengan undang-undang yang sudah ada. Selain itu, beberapa pasal di antaranya masih dianggap melanggar hak sipil.

"RUU Kamnas dibuat dengan tergesa-gesa. Tidak ada perubahan signifikan dalam RUU ini dari 60 menjadi 55 pasal. Dari 55 pasal itu, koalisi menolak 44 pasal," ujar aktivis Imparsial, Batara Ibnu Reza.

Batara mengatakan, keberadaan RUU Kamnas ini penting namun substansinya bisa menimbulkan banyak persoalan. Pasal-pasal yang ada di dalam RUU Kamnas dianggap berbenturan dengan undang-undang yang ada, seperti Undang-undang Pertahanan Negara.

Direktur Badan Pekerja Institut Proklamasi (BPIP), Arif Rahman juga menganggap beberapa pasal yang ada di draft RUU Kamnas bertujuan mengembalikan kewenangan militer.

"RUU Kamnas ini bersifat multitafsir dan berpotensi mengancam hak asasi manusia, penegakan hukum, kebebasan sipil, hak dan kebebasan Parlemen dalam membuat UU, serta kebebasan berekspresi," kata Arif.

BPIP, kata Arif, mencatat Kementerian Pertahanan selaku wakil pemerintah yang menyusun dan merumuskan konsep RUU tersebut dinilai gagal melakukan transformasi nilai positif dan urgensi konsep tersebut kepada masyarakat, awak media, dan politisi Senayan.

"Sehingga yang muncul adalah tanda tanya dan kecurigaan atas pengajuan RUU Kamnas di saat suasana batin masyarakat sudah terbiasa dengan model demokrasi langsung yang transparan," ujar dia. (Rully/Ant)

● Suara Karya