Latma TNI - USPACOM Terus Berlanjut

SENTUL - Setelah menggelar latihan bersama (Latma) dengan Usarpac, TNI melanjutkan kerjasama penanggulangan bencana dengan United States Pasific Command (USPACOM). Keduanya berkomitmen melanjutkan latma operasi terpadu dan tangggap darurat penanggulangan bencana setiap tahunnya.

"Setiap negara mempunyai ketentuan dan prosedur yang berbeda dalam mengakomodasi masuknya bantuan asing dalam rangka penanggulangan bencana. Oleh karena itu diperlukan pertukaran informasi, kerjasama, penyamaan persepsi dan pemahaman tentang peraturan dan prosedur yang berlaku," kata Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Brigjen TNI AM Putranto pada pembukaan Latma Gema Bhakti 2013 di PMPP TNI, Sentul, Bogor, Kamis (6/6).

Latma TNI-Uspacom untuk pertama kalinya digelar. Ini akan berlangsung di PMPP TNI, Sentul, 6-10 Juni 2013.

Pembukaan dihadiri, diantaranya Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Wisnu Wijaya, Deputy Commander Army National Guard US Army Pacific, Major General Gary M Hara dan Chief Office of Defence Cooperation Colonel Michael Janser.(Feber S)

  ● Suara Karya  

Latgabma Malindo 2013

 Tangkal Teroris, Indonesia-Malaysia Latihan Bersama

Upacara pembukaan Latihan Gabungan Bersama Malaysia Indonesia Darat Samudera Angkasa di Lanud Soewondo Polonia Medan. (Foto : TNI, Kompas, MyJointForce)

MEDAN - Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) menggelar Latihan Gabungan Bersama Malaysia Indonesia Darat Samudera Angkasa (Latgabma Malindo Darsasa) - 8AB/2013 di Medan mulai Jumat (7/6/2013) hingga Rabu (12/6/2013) mendatang.

Tujuannnya untuk memadukan kekuatan kedua negara dalam mengatasi masalah di perbatasan dan wilayah tertentu yang di nilai terkait kepentingan bersama. Tahun ini, latihan difokuskan untuk tingkatan pasukan khusus.

"Latihan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan bersama pada sidang high level committee beberapa waktu lalu. Khusus untuk pasukan khusus," kata Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono seusai upacara pembukaan acara di Lanud Soewondo Polonia Medan, Jumat (7/6/2013).

Kedua pasukan akan menguji dan mengimplementasikan strategi penanggulangan teror. Latihan akan dimulai di pos komando. Selanjutnya, pada Selasa dan Rabu berlanjut di lapangan. Lokasinya di Belawan, Lanud Soewondo dan Hotel Arya Duta Medan.

"Sasarannya adalah pengujian bersama Protap 16 dan 18 penganggulangan teror," kata Agus.

Latihan ini melibatkan 1.228 personel dari kedua negara, terdiri dari 319 orang untuk Komando Gladi, 315 pelaku dan 594 pendukung. Masing-masing angkatan mengerahkan alutsista dan perlengkapannya untuk digunakan dalam latihan.

Angkatan Darat mengerahkan 1 heli Bell-412, 1 heli MI-17, 1 armour halilintar, 2 armour, 1 ambulans, 4 Land Rover Command, 2 truk 3 tin, 2 kendaraan anjing perang, 4 sepeda motor, 1 bus, 2 Decco trailer, 1 rantis, dan 2 truk NPS.

Sedangkan Angkatan Laut menyertakan KRI Makassar-590, KRI Imam Bonjol-383, 1 kapal sasaran (tanker), 4 sea rider, 4 rubber boat, 1 heli Bell, 1 heli Bolcow, 2 truk, 5 Land Rover, 1 ambulans.

Sementara itu, Angkatan Udara mengerahkan Hercules C-130, 1 Boeing, 1 Fokker-28, 4 Ransus, 2 sepeda motor, 2 Komob, 2 bus, 2 truk, 1 mobil jihandak, 2 mobil PM, 1 mobil Damkar, dan 2 ambulans.

Sementara itu, Panglima ATM Jenderal Tan Sri Dato Sri Zulkifeli Bin Mohd Zin menilai kedua belah pihak siap mengikuti pelatihan ini. "Melihat kesiapan latihan, saya gembira. Saya percaya dan yakin, latihan akan terlaksana baik," katanya.

Sebelumnya, Direktur Latihan Malindo Darsasa-8AB/2013 Brigjen TNI Buyung Lalana mengatakan, masalah teroris identik dengan kemiskinan, kesenjangan sosial, marjinallisme dan radikalisme. TNI dan ATM menghimbau agar masyarakat tidak terpengaruh ajakan teroris.

Selain melakukan latihan, militer kedua negara itu juga akan menggelar pengobatan gratis bagi masyarakat Kota Medan. Pengobatan digelar di dua tempat dengan target 5.000 pasien, antara lain pengobatan gigi 200 pasien, pembagian kacamata 200 pasien, KB 200 pasien dan pembagian tangan serta kaki palsu untuk 200 orang.

"Kegiatan ini akan melibatkan 26 dokter umum, 8 dokter gigi dari TNI, ATM dan dokter dari Kota Medan," jelas Buyung.

 RI-Malaysia Miliki Kesamaan Tantangan dan Ancaman 

INDONESIA dan Malaysia secara geografis berada dalam wilayah kawasan yang sama yakni ASEAN. Karena itu, dua negara serumpun ini tidak luput dari kemungkinan tantangan dan ancaman non-tradisional seperti aksi terorisme, pembajakan udara dan perompakan di laut.

“Ancaman non-tradisional telah berkembang menjadi kejahatan lintas Negara yang menuntut kita semua untuk meresponnya dengan sungguh-sungguh. Masyarakat internasional saat ini terus dihantui oleh kekhawatiran bahaya terorisme. Sejumlah peristiwa terorisme menunjukkan adanya mata rantai antara kelompok dari dalam dan luar negeri,” kata Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, pada pembukaan Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Malaysia-Indonesia (Malindo) Darat-Samudera-Angkasa (Darsasa)-8AB/2013, di Lapangan Upacara Lanud Soewondo, Medan, Jumat (7/6).

Turut hadir dalam acara tersebut Panglima Angkatan Tentera Malaysia, Jeneral Tan Sri Dato Sri Zulkifeli Bin Mohd Zin dan beberapa pejabat TNI dan tentara Malaysia.

Panglima TNI mengatakan, Latgabma Malindo Darsasa 2013 harus terus dikembangkan dan ditingkatkan dalam rangka menghadapi strategi serta besaran, luas dan kompleksitas dampak ancaman aksi terorisme dan sejenisnya.

“Yang penting dikembangkan antara lain strategi, metoda maupun teknik, taktik dan pendekatan dalam memerangi bahaya terorisme,” katanya.

Lebih lanjut, Laksamana Agus mengatakan aksi terorisme saat ini telah berkembang pesat baik skala ataupun metodanya. Oleh karena itu, tidak dapat diselesaikan hanya satu negara saja secara sendiri.

Untuk memerangi aksi terorisme dalam konteks bilateral dan regional, kata Panglima TNI, diperlukan suatu kerjasama terkoordinasi, strategis dan komprehensif baik lintas Angkatan Bersenjata atau Lintas Nasional, dan berlangsung secara simultan bersifat pre-emptif, preventif dan represif. Dalam kaitan itu, pra-syarat kemampuan harus dimiliki oleh satuan dan prajurit TNI dan Angkatan Tentara Malaysia.

“Kesemuanya itu dapat dibentuk melalui Latgabma Malindo Darsasa, yang akan dilaksanakan selama sepekan ke depan ini,” katanya seperti dilansir dalam siaran pers Komandan Tim Penerangan Malindo Darsasa-8AB/2013, Letkol Inf. Solih.

Dalam kesempatan itu, Panglima TNI mengingatkan bahwa bekerjasama angkatan bersentara antara Indonesia dan Malaysia tetap didasarkan atas prinsip saling menghargai dan saling menghormati untuk kepentingan dan manfaat bersama.

Dia mengharapkan Latgabma Malindo Darsasa akan menjadi The Cutting Edge bagi kedua negara dalam memerangi beragam tantangan dan ancaman yang secara nyata telah menjadi musuh bersama bagi Indonesia dan Malaysia.

Latihan yang semula empat tahun menjadi tiga tahun, juga merupakan landasan kuat bagi kedua Angkatan Bersenjata bekerjasama secara intensif dan luas, khususnya ketiga pasukan khusus dari ketiga angkatan kedua negara sebagai ujung tombak (The Spearhead) dalam memerangi berbagai bentuk aksi terorisme.

 Panglima TNI : Teroris Harus Diperangi Bersama 

INDONESIA dan Malaysia secara geografis berada dalam wilayah kawasan yang sama yakni ASEAN, tidak luput dari kemungkinan dampak fenomena tantangan dan ancaman non-tradisional (non-conventional threats) yang timbul.

Dan merupakan fenomena baru antara lain berkisar pada aksi terorisme serta pembajakan udara dan perompakan di laut.

"Fenomena ini muncul dalam serangkaian kemajuan pesat pada pembangunan teknologi peralatan perang dan kemajuan dunia industri militer yang semakin canggih dan modern," ujar Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E. pada pembukaan Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Malaysia-Indonesia (Malindo) Darat-Samudera-Angkasa (Darsasa)-8AB/2013, di Lapangan Upacara Lanud Soewondo, Medan, Jumat (7/6/2013).

Ancaman non-tradisional tersebut, lanjutnya, telah berkembang menjadi kejahatan lintas negara yang menuntut kita semua untuk meresponnya dengan sungguh-sungguh.

Menurutnya, masyarakat Internasional saat ini terus dihantui oleh kekhawatiran bahaya terorisme, sejumlah peristiwa terorisme menunjukkan adanya mata rantai antara kelompok dari dalam dan luar negeri.

Bertolak dari berbagai perkembangan tersebut, Latgabma Malindo Darsasa harus terus dikembangkan dan ditingkatkan, baik dalam konteks strategi, metoda, maupun teknik, taktik dan pendekatan, sebagai upaya membangun Interoperability, dalam rangka menghadapi strategi serta besaran, luas dan kompleksitas dampak ancaman aksi terorisme dan sejenisnya.

"Harus diakui bahwa memerangi aksi terorisme yang saat ini telah berkembang pesat baik skala ataupun metodanya, tidak dapat diselesaikan oleh hanya satu negara saja secara sendiri," tegasnya.

Panglima TNI menambahkan, memerangi aksi terorisme dalam konteks bilateral dan regional, diperlukan suatu kerjasama yang terkoordinasi secara strategis dan komprehensif, dalam hubungan kerjasama Lintas Angkatan Bersenjata atau Lintas Nasional.

Dan secara simultan bersifat pre-emptif, preventif dan represif, serta dengan pra-syarat kemampuan yang harus dimiliki oleh satuan dan prajurit TNI dan ATM kesemuanya itu dapat dibentuk melalui Latgabma Malindo Darsasa, yang akan dilaksanakan selama sepekan ke depan ini.

Panglima TNI juga mengatakan, yang harus dilakukan adalah bekerjasama dalam berbagai kegiatan atas dasar saling menghargai dan saling menghormati untuk kepentingan dan manfaat bersama.

"Untuk itulah, Latgabma Malindo Darsasa diharapkan akan menjadi The Cutting Edge bagi kedua negara dalam memerangi beragam tantangan dan ancaman yang secara nyata telah menjadi musuh bersama bagi Indonesia dan Malaysia," imbuh Panglima TNI.

Kegiatan latihan yang semula empat tahun menjadi tiga tahun, juga merupakan landasan kuat bagi kedua Angkatan Bersenjata bekerjasama secara intensif dan luas, khususnya ketiga pasukan khusus dari ketiga angkatan kedua negara, sebagai ujung tombak (The Spearhead) dalam memerangi berbagai bentuk aksi terorisme.

Turut hadir, Panglima ATM (Angkatan Tentera Malaysia) Jeneral Tan Sri Dato Sri Zulkifeli Bin Mohd Zin dan beberapa pejabat dari ATM dan TNI.

  ● Kompas | Jurnas | Pelita  

Legiun Veteran, Dedikasi yang Tak Pernah Berhenti

Senin, 7 Januari 2013 saya dihadiahkan sebuah buku berjudul:"Legiunku," oleh Letjen (Purn) Rais Abin, Panglima Pasukan Perdamaian PBB 1976-1979 dan sekarang Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). Beliau terpilih kembali menjadi Ketua Umum lima tahun ke depan dalam Kongres X 8-11 Oktober 2012 yang sebelumnya Ketua Umum 2007-2012.

Usia sudah memasuki 86 tahun tetapi jiwa patriotnya terhadap bangsa dan negara ini masih menggebu-gebu.Tampil necis, masih segar bugar, beliau selalu berbicara mengenai nasib Veteran, nasib para pejuang-pejuang bangsa yang telah mendharmabhaktikan seluruh pikirannya demi tegaknya negara Republik Indonesia ini. Buku ini sangat tebal, 272 halaman, hard cover, edisi lux.

Sayangnya buku ini tidak diperjualbelikan. Saya menganggapnya seperti sebuah kamus, yang memberi petunjuk para peneliti yang ingin mengetahui Sejarah LVRI. Veteran memang terdiri dari orang-orang tua. Tetapi kita tidak berbicara umur, apalah arti umur tanpa menorehkan secuil pengabdian terhadap bangsa dan negara. Mereka masih eksis di LVRI, disiplin militernya masih terlihat karena mereka tahu, bangsa dan negara ini tidak mungkin berlanjut tanpa peranan mereka.

Tetapi sebaliknya mereka sangat rendah hati. Mereka bukanlah orang-orang yang mendirikan candi-candi, tetapi hanya sebagai pengangkat batu-batu agar kelak candi yang dibuat bisa dinikmati generasi penerus.

Mereka hanya ingin mengingatkan, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mereka hanya ingin menggarisbawahi kepada generasi muda, tolong jaga negeri ini, setelah teman-teman kami mempertahankannya dengan darah dan air mata.Jagalah persatuan bangsa. Lebih dari itu mereka berpesan agar di atas pusara kami nantinya lahir generasi-generasi atau pemimpin-pemimpin yang lebih baik.Selamat HUT LVRI, setiap tanggal 2 Januari.

  ● Wikimu  

Mengerasnya Sikap Cina

Mestinya kan dalam setiap dialog selalu dikumandangkan nada-nada yang menyejukkan meski ada dalam posisi berseberangan. Hati boleh panas tetapi kepala tetaplah dingin. Tetapi yang terjadi dalam penutupan Shangri-La Dialogue di Singapura Senin 3 Juni 2013, Cina melalui pernyataan ketua delegasinya Letjen Qi Jiangguo melontarkan kalimat tak bersahabat: Laut Cina Selatan (LCS) adalah bagian dari teritori kami, maka Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) akan mengerahkan kapal perang untuk mengamankannya.

Itulah gaya high profil Cina yang sudah mulai menunjukkan kekuatan imperium sejarahnya. Sudah tak mengirim Menhannya sebagai bagian dari tradisi tatakrama dalam pertemuan tingkat tinggi keamanan Asia ke 12 yang diselenggarakan IISS (Institut Internasional Studi Strategik) alias Shangri-La Dialogue, pernyataan itu jelas mencerminkan mengerasnya sikap Cina atas klaim Laut Cina Selatan. IISS adalah pertemuan tahunan keamanan bergengsi yang menghadirkan 31 Menteri Pertahanan di Asia Pasifik termasuk Jepang, Australia, AS, Perancis, Kanada dan Inggris.

Sebelumnya jelang penutupan, Singapura yang menjadi tuan rumah “permanen” pertemuan para menteri pertahanan itu mendukung usulan Menhan Vietnam agar negara-negara yang mengklaim teritori LCS menandatangani sebuah perjanjian yang berisi agar pengerahan kekuatan bersenjata sebagai upaya terakhir dalam menangani setiap konflik LCS. Usulan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN di Brunai 24 April 2013. Dengan kata lain ASEAN berharap Cina tidak melakukan show of force angkatan laut sebagaimana yang selalu ditunjukkannya selama ini.

Peta Sengketa Laut Cina Selatan

Empat negara ASEAN berselisih wilayah laut dengan Cina di LCS, yang enam lagi sih tidak. Tetapi semangat kebersamaan ASEAN yang menginginkan “dinginnya suhu LCS” tentu merupakan kebutuhan bersama terutama untuk lalulintas Asia Pasifik yang punya kecemerlangan ekonomi di masa depan.

Semangat mendinginkan suhu adalah bagian dari upaya untuk menjaga kematangan emosi diplomatik, keseimbangan nilai dan harga diri masing-masing negara yang satu sama lain punya ketergantungan hubungan ekonomi internasional. Oleh sebab itu mestinya Cina bisa menjaga suhu shaolin nya untuk tidak mengumbar kung fu berlagak seperti Israel yang dengan kekuatan militernya mencaplok wilayah Arab Palestina.

Jika Cina masih terus melakukan unjuk kekuatan angkatan lautnya, maka bisa jadi negara-negara ASEAN mempersilakan AS mengirimkan herder pasifiknya ke kawasan itu. Habis capek juga kan menghabiskan energi diplomatik untuk mengajak Cina berlaku etis dalam Code of Conduct tapi yang diajak ngomong menyepelekan. Perilaku Cina ini seperti menabur benih menuai badai, mempersempit ruang kebagusan dirinya dalam tata cara bergaul dan menampilkan diri. Jangan hanya karena keberhasilan dalam pembangunan ekonomi dan perkuatan milter yang bergizi ofensif lalu menganggap lingkungannya seperti pelanduk tak berdaya. Para pelanduk itu bukanlah sekumpulan keledai yang mudah dibodohi apalagi di didikte. Bahkan salah satu pelanduk telah mengadu kepada gajah yang selama ini menjadi sekutunya.

Jepang yang juga bersengketa batas laut dengan Cina mengajak ASEAN mempertimbangkan kerjasama pertahanan seperti yang diungkap dalam pertemuan bidang pertahanan ASEAN-Jepang di Tokyo 13 Maret 2013 yang lalu. Ini juga salah satu curhat kebencian negeri Sakura kepada Cina yang dipertunjukkan dalam mekanisme prakarsa diplomatik. Maka jika ditarik garis “bermusuhannya” Cina berhadapan dengan lawan dari Timur sampai Selatan, Jepang, Taiwan dan beberapa negara anggota ASEAN.

Posisi cantik yang diperlukan Indonesia dalam bingkai LCS ada dua yaitu kecerdasan dalam berdiplomasi dan memperkuat militernya sebagai payung pengaman teritori menghadapi kondisi terburuk. Inilah kesempatan paling bagus bagi RI untuk memainkan peran kecerdasan diplomatiknya terutama untuk mengajak Cina mengurangi libido show of forcenya. Kekakuan Cina ini memang merupakan bagian dari tabiat kesehariannya karena tak terbiasa dengan perbedaan cara pandang, tidak terbiasa dengan demokrasi. Sesungguhnya RI berada dalam posisi netral karena tidak bersengketa LCS dengan Cina. RI punya hubungan manis dengan Cina. RI juga punya hubungan akrab dengan saudaranya sesama ASEAN dan Jepang, demikian juga dengan AS.

Menteri Pertahanan AS Chuck Hagel dalam pertemuan Shangri-La ini secara khusus mengundang Menhan RI ke AS dan mengundang para Menhan ASEAN untuk bertemu tahun depan di komando pasifik AS di Hawaii. Ini menunjukkan posisi kunci dan strategis Indonesia. Posisi ini sesungguhnya merupakan keunggulan tak tergantikan yang sangat memungkinkan RI memberikan kontribusi besar bagi jalannya perundingan sengketa LCS. Tinggal bagaimana para diplomat kita termasuk RI-1 bisa memainkan peran itu secara profesional dan elegan. Sejalan dengan itu perkuatan milter kita harus terus ditumbuh suburkan karena sesungguhnya kekuatan militer itu adalah kewibawaan dalam perjalanan diplomatik sebuah negara.

  ● Analisis  

Pesawat Indonesia Dianggap Tepat untuk Militer Vietnam

Jakarta: Pemerintah Vietnam berencana membeli sejumlah pesawat CN 295 buatan Indonesia.

Vietnam menilai spesifikasi dan konfigurasi pesawat itu cocok untuk melengkapi peralatan armada militer Angkatan Udara mereka.

Pesawat itu dapat menjadi alat angkut logistik dan orang. Daya angkut maksimal 10 ton. Selain itu, pesawat memiliki pintu di bagian ekor.

Kementerian Pertahanan Vietnam Phung Quang mengaku serius hendak membeli pesawat-pesawat tersebut. Tanpa basa-basi, Quang lantas menanyakan harga jual CN 295 saat Indonesia melakukan kunjungan memperkenalkan pesawat tersebut.

Ia mengaku Vietnam selama ini membeli alutsista dari Rusia. Lantaran itu, Quang akan menyesuaikan harga pesawat dengan anggaran negara Vietnam.

Setelah berkonsultasi dengan Presiden Truong Tan Sang, Quang akan menemui Menteri pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro. Ia juga akan mengutus sejumlah delegasi untuk mempelajari industri pertahanan di Indonesia.

  ● Metro  

Yonif 123/Rajawali Meninggalkan Bumi Khatulistiwa

Prajurit Batalyon Infanteri (Yonif) 123/Rajawali menaikki tangga KRI Teluk Amboina 503, sesaat sebelum berlayar meninggalkan Pelabuhan Dwikora Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (6/6).

Sebanyak 650 prajurit Yonif 123/Rajawali yang telah melaksanakan tugas pengamanan perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kalbar selama tujuh bulan.

Mereka kembali ke markas komando di Padang Sidempuan dengan menggunakan KRI Teluk Amboina 503.

  ● Metro  

Staf Dan SiswaI CDSS Australia Study Banding Di Koarmatim

Sebagai Komando Utama Operasional (Kotamaops) yang memiliki Alutsista terbesar di lingkungan TNI Angkatan Laut, jajaran Koarmatim sangat diperhitungkan dan disegani oleh negara-negara di kawasan regional. Bentuk pengakuan tersebut di antaranya dipilihnya Mako Koarmatim, Ujung, Surabaya sebagai tempat Study Banding oleh 18 staf dan siswa Centre For Defence Strategic and Studies (CDSS), pada hari Jumat (7/6/2013).

Kedatangan Staf dan siswa CDSS dibawah pimpinan Mr. Ian Errington diterima langsung oleh Pangarmatim Laksamana Muda TNI Agung Pramono, S.H., M.Hum berserta para Asisten di ruang kerjanya. Secara organisasi CDSS merupakan lembaga di Australia yang setingkat dengan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) di Indonesia.

Siswa lembaga Pertahanan Australia itu terdiri dari beberapa Perwira Menengah dan Perwira Tinggi dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik dan Eropa. Di antaranya mereka adalah 3 staf CDSS, 6 orang Perwira ADF (Australian Defence Force), 2 Perwira Australian Public Serfice, serta Perwira gabungan dari Angkatan Laut, Darat Dan Udara dari New Zealand, Jerman, India, Pakistan, Philipina dan Vietnam.

Tujuan mereka melakukan study banding di Koarmatim adalah untuk memahami pola kerja, tanggung jawab dan opersional Koarmatim dalam menyelesaikan permasalahan maritim. Selain itu juga untuk menjalin kerja sama antara TNI AL dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

  ● TNI AL  

Qnective Rolls out Secure Mobile Communications for Defence to Indonesia

Using Qtalk Defense able to exchange encrypted voice and data with one another confidentially and without the risk of third parties eavesdropping (photo : Qnective)

Qnective Rolls out Secure Mobile Communications Solution to Indonesia

The Swiss company Qnective (http://www.qnective.com) has received a major order for its software solution Qtalk Defense for 120,000 users. This will incorporate the building of a secure communications network for various military and governmental organisations in Indonesia by using the public mobile networks. Members of each of these organisations will be able to exchange encrypted voice and data with one another confidentially and without the risk of third parties eavesdropping. Qtalk Defense is set up on standard smartphones (Android, Blackberry, iOS, Windows). Investing in additional digital networks has been avoided by using the existing public mobile networks.

The geographical situation of Indonesia, a country with more than 17,000 islands, made it essential for the Indonesian government that the secure communications solution is using the existing GSM networks. Like this, little additional customer costs for new hardware or infrastructure were generated. These challenges were mastered by the design and implementation of Qnective's mobile software solution, Qtalk Defense. Qtalk Defense is running on commonly held Android, Blackberry and iOS devices.

Qtalk Defense: Military grade encryption standard

Qtalk Defense is a communication solution that enables telephony, chat and SMS messaging services implementing sophisticated security mechanisms to protect the information when transmitted over any type of IP access network. Qtalk Defense belongs to the Qtalk family and it is specifically designed for governmental offices, public organizations or military departments requiring strong protection in their daily communications when using mobile devices or desktop computers. Moreover, the customer can request project-specific adaptations like, for example, replacing the encryption algorithms or other security parameters in the product. For Indonesia, the outline agreement includes the licenses for 120,000 users, training and support as well as the handling of the network operations on site with local partners.

  ● Prnewswire  

Prototype Tank Nasional Pindad

Kaplan, FNSS Turki (DEFESA Global)

Indonesia dan Turki menandatangani kesepakatan kerjasama pembuatan tank medium pada ajang IDEF 2013 di Turki, awal Mei lalu, untuk dijadikan Tank Nasional, setelah Indonesia sebelumnya sukses membangun Panser Anoa.

“Indonesia memilih FNSS Turki karena pengalaman dan tekhnologi kami telah diakui dunia” ujar pejabat FNSS di Ankara. Proyek kerjasama itu akan menghasilkan prototype dalam 4 tahun ke depan. “Kami sedang mengajukan proposal secara resmi untuk bersama-sama merancang, mengembangkan dan memproduksi tank medium,” katanya.

Yang menjadi pertanyaan, rancang bangun tank model apa yang diajukan FNSS Turki maupun Pindad Indonesia ?

Opsi yang mungkin ditawarkan FNSS Turki adalah produk terbaru mereka, Konsep Light Armoured Weapon Carrier – Tracked (LAWC-T), Tank Kaplan.

Tank Kaplan diciptakan FNSS sebagai lapis baja ringan untuk berbagai tujuan: Tank pengintai, Anti-tank (dengan peluncur ATGM) dan juga bantuan tempur/ bantuan tembakan bagi infanteri.

Konsep Tank Kaplan sengaja diperkenalkan Turki di ajang Eksebisi IDEF 2013, untuk mencari masukan dari calon pembeli. Setelah keinginan calon pembeli diserap, FNSS Turki akan membuatkan prototype varian baru dari Tank Kaplan. Ceruk bisnis inilah yang berhasil diraih FNSS Turki dengan Malaysia. FNSS Turki menyodorkan IFV PARS 8×8, kemudian direspon Malaysia dengan meminta sejumlah modifikasi disesuaikan kebutuhan militer Malaysia. Setelah modifikasi, prototype varian PARS 8×8 itu dikirim ke Malaysia untuk di ujicoba. Jika semua sudah cocok, barulah IFV itu dibuat dengan skema kerjasama dengan Deftech Malaysia, hingga kini muncul varian baru dan diberinama AV 8 Deftech.

LAWC-T Kaplan (defence-point.gr)

LAWC-T Kaplan Turki

Skema kerjasama PT Pindad dengan FNSS bisa jadi secara garis besar seperti itu. Seberapa besar prosentase keterlibatan PT Pindad dalam membangun Tank baru, tentu disesuaikan dengan seberapa besar kemampuan PT Pindad dalam membuat Tank.

Hull/ body dari Tank Kaplan terbuat dari alumunium curah (non-patri) yang dilapis armor ballistic protection STANAG 4569 Level 4, mampu menahan tembakan senjata mesin berat penyobek lapis baja 14.5×114 mm standar Rusia atau Armor-Piercing Fin-Stabilized Discarding-Sabot 14.5x114mm (NATO).

Kaplan juga memiliki perlindungan ranjau STANAG 4569 Level 3 dan bisa ditingkatkan dengan memasang plat baja di bawah tank.

Komandan dan pengemudi duduk bersebelahan di bagian depan dilengkapi 8 periskop untuk mendapatkan pandangan 180 derajat. Mereka juga dilengkapi rangkaian kamera siang dan malam (penjejak panas/thermal imager), long range CCD camera dengan jangkauan 360 derajat yang dikontrol dari panel flat di ruang kendali komandan dan pengemudi. Selain itu masih ada juga penjejak infra merah, untuk mengukur jarak kendaraan lawan.

Light Armoured Weapon Carrier – Tracked (LAWC-T) Kaplan disiapkan untuk bisa dipasang berbagai jenis turret, sesuai keinginan/ kebutuhan konsumen, seperti canon 25-40 mm otomatis ataupun manual, turet pembawa berbagai rudal anti-tank, ATGM, serta pilihan lain, meriam dari berbagai kaliber.

Kaplan memiliki chasis yang pendek dengan mesin yang terpasang di bagian belakang, memungkinkan komandan dan pengemudi duduk berdampingan di depan, untuk mendapatkan pemandangan yang tertinggi dan luas dari medan perang. Penempatan mesin di bagian belakang juga dimaksudkan mengurangi tingkat kebisingan dan jejak panas yang ditinggalkan.

LAWC-T in mengangkut 5 kru yang masuk lewat pintu belakang serta dua pintu samping. Pengemudi juga dilengkapi pintu kecil di bagian atas.

Didorong oleh mesin diesel dengan 3 shock absorbers di setiap sudutnya, Tank Kaplan memiliki mobilitas tinggi sehingga memungkinkan untuk beradu cepat atau mengejar Main Battle Tank, baik di jalan beraspal atau cross country.

Adanya kemampuan itu membuat Kaplan bisa berfungsi sebagai Anti-Tank (dengan ATGM) ataupun intai tempur. untuk mobilitas, Kaplan bisa diangkut dengan Hercules C 130 ataupun kereta api.

Opsi lain yang dimiliki FNSS Turki adalah ACV 300 yang diubah menjadi ACV SW dilengkapi turret BMP 3 Rusia.

Tank Kaplan Canon 105/120mm dan AFV SW adalah dua prototype yang mungkin diajukan oleh Turki. Tapi tidak tertutup kemungkinan Pindad juga akan mengajukan prototype yang pengerjaannya akan dibantu FNSS.

Jika turet yang diinginkan Pindad dari Cockerill Belgia, ada dua produk yang beredar di pasaran. Yang terbaru adalah Tank Anders buatan Polandia.

Tank Anders mengambil basis pengembangan dari IFV CV90, yang juga dibeli oleh Polandia. Tank ini memiliki berat 35ton dan dipersenjatai meriam cockerill 105 dan 120mm.

Prototype Light Tank Anders

Model lainnya adalah Tank CV90120-T, juga pengembangan dari IFV CV90. IFV CV90 dengan versi meriam 120mm diperkenalkan Swedia pada tahun 1998. Dengan bobot 35 ton, tank ini memiliki daya gempur besar dan cocok dengan kebutuhan kavaleri Indonesia.

CV90120-T LIGHT TANK (BAE Systems)

Model tank mana yang kira kira dipilih untuk menjadi prototype Tank Nasional ?. Pilihannya adalah tank mana sajalah, semua bagus. Yang penting jadi dibikin, bukan berhenti ditingkat prototype saja. Sudah cukup lama Indonesia bergulat membuat prototype tank dan sampai kini tidak juga dibuat.

Pembuatan Panser Anoa juga tidak terlepas dari persoalan diskusi yang “mbulet”. Breaking through dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan membawa semua pihak yang berkepentingan ke PT Pindad Bandung, termasuk penyandang dana dari BNI.

“Ini panser bagus yang akan menjadi kebanggaan Indonesia dan sangat dibutuhkan TNI. Bagaimana BNI, bisa mendanainya ?”, ujar Jusuf Kalla. Perwakilan dari BNI pun menjawab: “Bisa Pak, (karena dalam hati orang BNI, toh pembuatan panser ini proyek negara sehingga investornya tidak mungkin melarikan diri). “Bikin dulu, urusan kualitas bisa ditingkatkan di belakang hari”, ujar Wakil Presiden. Dan kini Indonesia memiliki Panser Anoa yang membanggakan.

Semoga kisah Panser Anoa, berulang di pembangunan prototype Tank Nasioanl, agar PT Pindad Bandung tidak dipenuhi contoh lapis baja atau prototype berbagai jenis tank dari Sherman hingga ACV 300.

  ● JKGR  

Apa jadinya ketika perusahaan negara dipimpin tentara?

Tidak lama setelah rezim Orde Baru mengambil alih kendali pemerintahan pada 1966, gagasan tokoh militer A.H Nasution soal dwifungsi tentara diterapkan di seluruh lini kehidupan masyarakat. Makna dwifungsi adalah menempatkan perwakilan tentara pada posisi-posisi penting dalam bidang sosial, politik, ekonomi, sampai kenegaraan, alias dominasi total terhadap roda pemerintahan republik.

Dominasi militer itu turut menjalar sampai ke pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada masa jaya Orde Baru, perwira tinggi ABRI menjalankan perusahaan pelat merah yang strategis, seperti PT Pertamina ataupun PT Perusahaan Gas Negara.

Salah satu pimpinan BUMN dari kalangan militer yang paling menonjol adalah Kolonel Ibnu Sutowo sebagai Direktur Utama Pertamina sejak 1968. Pria yang awalnya berpendidikan dokter ini bisa berkecimpung dalam dunia perminyakan berkat perintah KASAD A.H Nasution yang menyuruhnya mengelola PT Tambang Minyak Sumatera Utara pada 1957.

Hasilnya, Pertamina sempat jaya, tapi bukan karena kepemimpinan Sutowo. Melainkan produksi minyak Indonesia untung besar akibat harga dunia melonjak di awal 1970-an.

Tapi, periode Sutowo sekaligus menjadi salah satu paling suram dalam sejarah Pertamina. Harian Indonesia Raya pimpinan Mochtar Lubis pada edisi 30 Januari 1970 memberitakan dugaan korupsi sang dirut yang memiliki rekening sebesar Rp 90,48 miliar, ketika kurs rupiah hanya Rp 400 per dolar.

Presiden Soeharto sampai gerah dan membentuk tim khusus menguak korupsi tersebut. Pada 1975, terbukti, Pertamina ambruk terlilit krisis utang, dan Sutowo hengkang sebelum kasusnya terbongkar.

Ekonom Dawam Rahardjo dalam diskusi di Gedung Arsip Nasional, Jakarta, kemarin, menyatakan bahwa potensi penyimpangan BUMN sangat besar di masa Orde Baru. Sebab, kalangan yang tidak profesional, contohnya Sutowo yang berlatarbelakang dokter militer, dipaksakan memimpin perusahaan negara bidang energi.

Menyerahkan pengelolaan perusahaan negara pada tentara, imbuh Dawam, sangat berpotensi menimbulkan penyelewengan. "Banyak perusahaan pada masa Orde baru dipimpin oleh jenderal-jenderal dan berpotensi politik terhadap BUMN," ungkapnya di sela-sela diskusi.

Selain itu, di masyarakat juga muncul stigma atau pendapat negatif mengatakan jika perusahaan dipimpin oleh tentara maka perusahaan tidak akan menjadi profesional.

"Ada stigma mengatakan jika dipimpin militer akan menurunkan langsung produksi. BUMN tidak bisa jadi unit bisnis karena didukung orang yang bukan profesinya," kata Dawam.

Alasan lain muncul stigma itu karena di masa Orde Baru, pejabat militer yang memegang posisi direksi BUMN laporan tanggung jawabnya sering bukan kepada menteri terkait, tapi kepada atasannya. Sebab budaya militer menerapkan hirarki kepatuhan berjenjang, seperti dikutip dari buku Hegemoni Tentara(1998) karyaM.Najib Azca.

Soal laporan kinerja yang tidak transparan ini juga disepakati oleh pengamat BUMN Said Didu. Zaman kepemimpinan Soeharto, perusahaan pelat merah tidak perlu profesional karena seperti divisi sebuah kementerian. Misalnya, PTPN otomatis di bawah Kementerian Kehutanan, atau Bank BNI bagaikan direktorat khusus Kementerian Keuangan.

"Dulu kinerja BUMN menyatu dengan kinerja pemerintah, susah diukur. Ketika bekerja di BUMN, saya mengalami 3 periode menteri, kalau bukan profesional, maka dia akan menjadi sangat rawan intervensi, dan saya mengalami sendiri. Bahaya sekali kalau nonprofesional," kata pengamat BUMN Said Didu saat dihubungi merdeka.com, Selasa (4/6).

Walaupun rawan konflik kepentingan, baik Dawam maupun Didu sepakat bahwa tidak semua pimpinan BUMN dari unsur tentara jelek. Beberapa tokoh militer berhasil memajukan usaha perusahaan negara yang mereka pimpin. Tapi, idealnya, perusahaan negara dikendalikan oleh profesional yang kuat dalam manajemen dan rasional berbisnis.

"Musuh utama BUMN hanya intervensi, dan semakin profesional seseorang semakin susah dia diintervensi kepentingan lain yang bisa merugikan BUMN dan negara," kata Didu.

Karena itulah, Didu berharap pemerintah fokus pada semangat reformasi BUMN sejak keluar UU Nomor 19 Tahun 2003 yang awalnya diusahakan Tanri Abeng. Sejak masa perubahan ini, BUMN tidak lagi di bawah kendali menteri, membuka kesempatan mendapat suntikan dana dari swasta, serta yang paling penting, dijalankan profesional dan harus untung.

Karena itu, Didu menilai BUMN di masa sekarang kondisinya lebih baik dibanding masa Orde Baru.

"Sekarang BUMN lebih transparan, untuk menyebut kinerjanya bagus lebih terukur, menterinya juga cuma satu, sehingga pintu intervensinya berkurang. Ini harus dilanjutkan lah, intinya jangan sampai dipimpin nonprofesional," tandasnya.[ard]

  ● Merdeka  

Bom Bunuh Diri Mapolres Poso

 Terjadi dua kali ledakan di Mapolres Poso   

Kasus bom bunuh diri terjadi di Mapolres Poso, Sulawesi Tengah. Terjadi dua kali ledakan, yang pertama ledakan kecil dan kedua ledakan besar yang menghancurkan tubuh korban dan sepeda motor yang digunakannya.

Polisi juga belum mengumpulkan potongan-potongan jenazah korban serta kepingan-kepingan kendaraan bermotor yang hancur dan menyebar di halaman Mapolres.

Menurut keterangan beberapa petugas di lokasi kejadian, lelaki pelaku bom bunuh diri itu masuk ke halaman Mapolres lewat pintu barat menggunakan sepeda motor menggunakan jaket rajutan dan helm warna hitam.

Petugas pos penjagaan sempat menghentikan pelaku, namun pelaku terus saja masuk. Hanya beberapa detik kemudian, terjadi ledakan kecil dan kemudian segera disusul ledakan besar yang menghancurkan tubuh korban dan sepeda motor yang digunakannya.

"Sampai sekarang, pelat nomor kendaraan itu belum diketahui karena hancur. Yang utuh tinggal bannya saja," ujar Sofyan, seorang saksi mata yang berada di lokasi kejadian, Senin (3/6).

Kapolda Sulteng Brigjen Pol Ari Dono Sukmanto yang berada di Poso sejak dua hari terakhir memimpin langsung kegiatan pengamanan TKP didampingi Kapolres Poso AKBP Susnadi.

Seperti diketahui, seorang pria tidak dikenal meledakkan diri di halaman Mapolres Poso, Sulawesi Tengah, sekitar pukul 08.25 WITA, Senin (3/6). Dia dilaporkan datang dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra ke markas polisi tersebut.

Informasi yang dihimpun merdeka.com, pelaku memberhentikan laju sepeda motornya di depan Masjid At-Taqwa, kompleks halaman Mapolres Poso.[did]

 Bom bunuh diri Mapolres Poso ditaruh di Tupperware dalam ransel   

Polisi menduga bom yang meledak di Mapolres Poso ditempatkan dalam Tupperware yang dibawa menggunakan ransel. Sebab petugas menemukan serpihan Tupperware di lokasi ledakan. Bukan dalam rompi seperti informasi yang beredar.

"Diduga bom itu ditaruh di dalam Tupperware yang ada di ransel pelaku. Petugas identifikasi menemukan serpihan itu di lokasi ledakan," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Suhardi Alius di Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (3/6).

Suhardi mengatakan diduga bom tersebut meledak menggunakan pemicu. Namun dia tidak menjelaskan detail pemicu untuk meledakkan bom tersebut.

"Ada ledakan kecil kemudian ledakan besar. Kemungkinan besar ada pemicunya," jelas Suhardi.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, AKBP Soemarno mengatakan pelaku menggunakan bom berdaya ledak besar. Hal itu dibuktikan dari efek ledakan tersebut.

"Ini kemungkinan daya ledaknya besar karena menyebabkan korban dan motor hancur berkeping-keping. Untung masyarakat yang agak jauh," ujar Soemarno saat dihubungi merdeka.com, Senin (3/6).

Pasca peledakan tersebut, Polda Sulteng langsung menerjunkan aparatnya untuk menghimpun data sekaligus melakukan pengidentifikasian.

"Kita sedang melakukan olah TKP," kata dia.

Sampai saat ini, pelaku yang melakukan aksi bom bunuh diri masih buram. Namun diduga yang bersangkutan adalah DPO dari kelompok teroris pimpinan Santoso.

"Pelaku masih belum diketahui karena tubuh pelaku tercerai berai. Kita sedang mencari identitas serta nomor plat motor yang digunakan." tutup Soemarno.[ian]

 Bom bunuh diri Poso, bukti program deradikalisasi teroris gagal 

Bom bunuh diri kembali mengguncang tanah Poso, Sulawesi Tengah. Kali ini, bom meledak di halaman Mapolres Poso, Senin (3/6). Satu orang tewas dalam peristiwa ini.

Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika mengatakan, banyaknya peristiwa bom yang terjadi di sejumlah Tanah Air bukti dari gagalnya program deradikalisasi yang dicanangkan kepolisian.

"Berarti ada ketidakefektifan kepada program deradikalisasi sudah kita anggarkan, mungkin itu perlu diantisipasi lebih jauh," jelas Pasek di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/6).

Dia menilai, tindakan kepolisian yang selama ini menyelesaikan masalah teroris dengan kekerasan tidak membuahkan hasil. Akibatnya, lanjut, teroris justru menaruh dendam dengan anggota Polisi.

"Jadi haus dicari sumber baranya, kalau selalu dengan sistem kekerasan secara agresif apakah itu terselesaikan apa tidak, faktanya tidak. Malah sekarang polisi yang menjadi sasaran ya kan," imbuhnya.

Politikus Partai Demokrat ini menambahkan, dalam menangani masalah teroris, dibutuhkan tindakan orientasi secara komprehensif.

"Ini artinya perlu ada orientasi ulang secara komprehensif, dan ini membuktikan bahwa polisi pun menjadi ancaman juga dan publik harus memahami, kalau kadang-kadang dengan melakukan tindakan yang lebih tegas itu," tutur dia.

Pasek menuturkan, program deradikalisasi perlu dilakukan secara serius. Dia pun menolak jika karena peristiwa ini, aparat kepolisian dan TNI perlu ditambah di Posisi.

"Kuncinya bukan menambah aparat TNI, ataupun menambah aparat polisi, kan dulu pernah dilakukan itu kan, akhirnya begitu berkurang kejadian lagi, jadi kuncinya bukan di sana, bahwa program deradikalisasi total itu harus dilakukan, secara khusus kenapa karena ini harus diatasi lebih baik, polanya yakni radikalisasi, dari ideologi, sosial," tandasnya.[bal]

 Pangdam Wirabuana: Bomber Mapolres orang luar Poso 

Panglima Kodam Wirabuana Mayjen M Nizam mengatakan aparat masih kesulitan untuk mengidentifikasi pelaku bom bunuh diri di Mapolres Poso, Sulawesi Tengah. Namun, pihaknya menduga pelaku merupakan orang luar kota Poso.

"Kemungkinan dari luar karena pelaku memang belum dikenali," ujar Nizam di Markas Besar TNI AD, Jakarta Pusat, Selasa (4/6).

Nizam menambahkan pihaknya juga sudah berkerja sama dengan Polri dan meningkatkan kegiatan patroli. Untuk di wilayah perbatasan juga dilakukan sweeping pada siang atau malam.

"Namun kita minta masyarakat tetap tenang," katanya.

Selain itu, Nizam mengingatkan kepada anggotanya agar selalu waspada terhadap orang yang tidak dikenal apabila ingin masuk ke markas komando.

"Kita sudah punya protap keamanan prosedur menghadapi orang tidak dikenal," tuturnya.

Seperti diketahui, seorang pria tidak dikenal meledakan diri di halaman Mapolres Poso, Sulawesi Tengah, sekitar pukul 08.25 WITA, Senin (3/6). Pelaku datang dengan menggunakan motor ke markas polisi tersebut dan meledakan diri di depan Masjid At-Taqwa.[did]

 Mengapa teroris serang Mapolres Poso? 

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengakui Poso saat ini sebagai basis baru bagi jaringan terorisme. Lantas apa yang melatarbelakangi penyerangan mereka ke Mapolrestabes Poso, kemarin dengan aksi bom bunuh diri.

"Sasaran mereka polisi. Mengapa? Karena polisi simbol negara, sasaran mereka kan negara melalui simbol yang terdekat," kata Kepala BNPT Ansyaad Mbai, di Bandung, Selasa (4/6).

Menurutnya teroris menyadari bahwa aksi terorisme selalu digagalkan oleh polisi. Itu terbukti dengan penangkapan dan penggerebekan secara serentak oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Mabes Polri pada Mei lalu dibeberapa wilayah di Indonesia.

Densus 88 melakukan penangkapan terhadap kelompok Abu Omar mulai dari Jakarta, Kendal, Kebumen, dan beberapa titik di Bandung, Jawa Barat.

"Jadi yang mereka rasakan jadi menghambat, lagi enak-enak bikin rangkaian bom datang polisi," jelasnya. Namun bentuk dendam kepada kepolisian bukan saja terjadi di Indonesia.

Di berbagai belahan dunia manapun, kata dia, teroris selalu tidak senang dengan keberadaan polisi lantaran selalu menggagalkan. "Jadi memang dibenci. Biasa di seluruh dunia. Bukan di Indonesia saja," ujarnya.

Bom bunuh diri di lingkungan markas kepolisian bukan kali ini saja terjadi. Pada 2011, bom bunuh diri terjadi di Mapolresta Cirebon. Beruntung, ledakan di dua lokasi tersebut tidak memakan korban jiwa dari polisi, selain pelaku.[hhw]

 Dianggap musuh, polisi jadi target teroris 

Pengamat teroris Nur Huda Ismail menduga pelaku bom bunuh diri di Mapolres Poso, Senin (3/6) lalu masih memiliki kaitan dengan kelompok teroris pimpinan Abu Roban. Dia meminta polisi waspada, karena bukan tidak mungkin ada pelaku lain yang akan beraksi.

"Saya menduga jika pelaku masih ada kaitanya dengan Abu Roban. Tapi yang paling penting dan harus diwaspadai pihak kepolisian adalah latar belakang pelaku, karena jika ada satu orang pelaku biasanya ada potensi pelaku-pelaku lain yang siap untuk menggantikannya," katanya kepada wartawan di sebuah rumah makan di Jl Wijaya Kusuma No 5 Semarang, Jawa Tengah, Rabu (5/6).

Menurutnya, target para teroris saat ini telah berubah, yakni dari tempat yang berbau kepentingan barat kepada polisi. Dia menilai, pergeseran target itu dikarenakan polisi dianggap para teroris menjadi penghalang utama mereka.

"Dulu sekitar tahun 2002-2009 semua sasaran untuk tindakan kekerasan terorisme mengarah kepada semua kepentingan negara barat, seperti bom Bali, Hotel Marriot, Kedutaan Australia dan masih banyak aksi teror yang lainnya," jelasnya.

"Sejak tahun 2009 ke atas mereka sudah tidak lagi menyikat kepentingan barat, tetapi menyikat kepolisian yang dianggap menghalangi kepentingan kelompok teror," ucapnya.

Dia mengatakan, kebencian para teroris kepada polisi semakin memuncak setelah beredar kabar tiga teroris yang digerebek tim Densus 88 di Kebumen bukan meninggal karena ditembak, melainkan karena disiksa.

"Hal ini tentunya membuat lingkaran baru kebencian terhadap kepolisian. Bisa jadi kejadian ini adalah bentuk bukti bahwa kelompok mereka mampu membalas dendam, dan yang menarik lagi adalah kejadian bom bunuh diri ini merupakan yang pertama terjadi di luar Jawa Tengah," tambahnya.[dan]

 Polisi Poso temukan pemilik motor pelaku bom bunuh diri poso 

Tim penyidik kepolisian masih terus melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) kasus bom bunuh diri di Mapolres Poso. Hasil terbaru, penyidik telah menemukan nomor mesin motor yang digunakan oleh pelaku.

"Olah TKP telah selesai dilakukan, sedang dilakukan identifikasi labfor olah barang bukti. Baru bisa mengetahui nomor mesin," kata Kapolres Poso, AKBP Susnadi saat dihubungi wartawan, Rabu (5/6).

Menurut Susnadi, motor yang digunakan oleh pelaku bom bunuh diri sudah diketahui siapa identitas pemiliknya. Namun polisi belum bisa menyebarkan siapa nama identitas orang tersebut.

"Sudah ketahuan siapa pemiliknya, dan bisa sampai jatuh ke tangan pelaku," ujar Susnadi.

Dia melanjutkan, rekonstruksi aksi bom bunuh diri juga telah selesai dilakukan. Namun demikian, dia menegaskan, penyelidikan lanjutan tetap dilakukan.

"Ada dua buah tupperware, bagaimana bom diletakkan dan digendong pakai sarung," imbuh Susnadi.[mtf]

 NU: Bom bunuh diri tidak dibenarkan dalam Islam   

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj mengecam keras aksi bom bunuh diri di Mapolres Poso, Senin (3/6). Said Aqil tidak setuju jika tindakan bom bunuh diri dengan mengatasnamakan jihad, sebab itu bukan cara orang Islam.

"Karena apapun tindakan pengeboman tidak bisa dibenarkan. Sebagai orang Indonesia, saya nyatakan bahwa cara-cara seperti itu bukan Islam ala Indonesia," ujar Said Aqil di Jakarta, Rabu (5/6).

Said Aqil mengatakan masyarakat, baik muslim maupun non-muslim harus bersatu melawan terorisme dan radikalisme. Menurut dia, aksi bom bunuh diri di Mapolres Poso itu dendam terhadap aparat dan Said Aqil mengharapkan polisi lebih persuasif dan profesional dalam menangani terorisme.

"Aparat yang berwenang juga harus bisa lebih luwes, bukan dengan cara kekerasan yang membabi buta. Jangan lagi terulang kejadian-kejadian seperti salah tangkap dan tindakan lain yang tidak perlu," katanya.

Said Aqil menilai penanganan terorisme yang dilakukan polisi selama ini cenderung reaksioner. Seharusnya dalam persoalan ini lebih mengedepankan pendekatan dengan memberikan pemahaman yang benar.

"Jika masih terjadi serangkaian kasus seperti ini akan menimbulkan kesan pembiaran. Membiarkan radikalisme agama berkembang sama artinya sengaja membiarkan pelanggaran demi pelanggaran kemanusiaan terjadi di waktu-waktu mendatang," katanya.

Menurut dia, pemahaman yang kurang memadai cenderung membuat pemeluk agama menjadi fanatik sempit. Seperti memahami jihad semata sebagai tindakan kekerasan yang dibenarkan agama, sama dengan kesalahan memahami Indonesia hanya sebatas Pulau Jawa.

"Kata jihad kini terkesan angker, sarat dengan pemahaman yang serba fisik. Tetapi, istilah jihad ini pula yang akhir-akhir ini membuat nama Islam di kancah internasional lebih mendapat sisi negatifnya dibanding positifnya. Tak lain, hal ini muncul karena penyempitan makna jihad," katanya.[ded]

  ● Merdeka  

Sengketa dengan China, Jepang Belum Butuh Bantuan RI

Jepang dan China mempersengketakan pulau Senkaku/Diaoyu. 

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yoshinori Katori, menyatakan negaranya belum membutuhkan bantuan Indonesia sebagai penengah konflik sengketa lahan dengan China. Katori berpendapat Jepang masih percaya diri dan yakin Pulau Senkaku merupakan bagian dari teritori mereka.

Hal itu diungkapkan Katori saat ditemui VIVAnews pada perayaan Hari Jadi Pasukan Bela Diri Jepang di Hotel Kempinski, tadi malam.

"Untuk saat ini kami masih meyakini Pulau Senkaku merupakan bagian dari Jepang. Jadi memang seharusnya konflik ini tidak melibatkan negara-negara sahabat kami," ujar Katori.

Kendati belum membutuhkan campur tangan pihak luar untuk menengahi konflik Pulau Senkaku, Jepang berharap negara sahabat, termasuk Indonesia dapat memahami ideologi dan sudut pandang mereka atas klaim kepemilikan Senkaku.

"Kami berharap mereka bersedia mendengarkan argumen dan ideologi Jepang terkait konflik tersebut. Indonesia juga dapat mendengarkan argumen yang diberikan pemerintah China. Namun kami sangat menghargai apabila Indonesia menghargai ideologi dan sudut pandang kami itu," imbuh Katori.

Menurut Katori, Jepang memiliki dokumen tertulis untuk membuktikan bahwa Pulau Senkaku masuk ke dalam wilayah negeri Sakura tersebut.

"Dari sudut pandang Pemerintah Jepang, Pulau Senkaku jelas merupakan bagian dari wilayah Jepang. Itu sudah dibuktikan dengan adanya berbagai dokumen yang menyatakan demikian," kata dia.

Ketegangan kedua negara terkait pulau yang disebut Diaoyu oleh China ini terjadi April lalu. Jepang memperingatkan China untuk tidak mengirimkan kapal mereka ke pulau tersebut. Jika dilanggar Jepang akan bertindak tegas.

Pulau yang diperebutkan kedua negara itu merupakan pulau tak berpenghuni yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Selain kaya akan ikan, perairan Senkaku juga diduga mengandung cadangan minyak dan gas alam.(umi)

  ● Vivanews