Latma Lantern Iron 13 – 1 Korps Marinir dan USMC Berakhir

Banyuwangi • Inspektur Korps Marinir (Irkormar) Kolonel Marinir Bambang Priambodo mewakili Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI (Mar) A. Faridz Washington secara resmi menutup Latihan Bersama Marinir Indonesia – Amerika di Pusat Latihan Tempur Korps Marinir Lampon, Pesanggaran, Banyuwangi, Jumat, (6/9/2013).

Penutupan Latihan Bersama dengan sandi Lantern Iron 13 – 1 yang melibatkan 77 prajurit, 69 prajurit Batalyon Intai Amfibi-1 Marinir dan 8 prajurit Tim-2 Kompi Delta Batalyon-1 US MARSOC (United States Marines Special Operation Comand) tersebut ditandai dengan pelepasan tanda peserta latihan oleh Inspektur Korps Marinir kepada perwakilan peserta latihan.

Dalam amanat tertulis yang dibacakan Irkormar, Komandan Korps Marinir mengatakan selama delapan belas hari mulai tanggal 20 Agustus sampai dengan 6 September 2013, telah dilaksanakan latihan bersama antara Korps Marinir Indonesia dan USMC. Merupakan sesuatu yang membanggakan dimana latihan bersama antara dua negara dapat terlaksana dengan aman dan lancar serta seluruh materi latihan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik.

Dengan selesainya latihan ini, lanjutnya, diharapkan prajurit Yontaifib-1 Mar dan Tim-2 Kompi Delta Batalyon-1 US MARSOC banyak mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru, sehingga pengalaman dan pengetahuan tersebut dapat dijadikan sebagai modal dalam menunjang pelaksanakan tugas pokok satuan masing–masing.

Menurut orang nomor satu dijajaran korps baret ungu itu bahwa latihan bersama tersebut disamping bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan dan profesionalisme prajurit, juga dalam rangka menciptakan hubungan persaudaraan yang erat antara pasukan dari kedua negara, sehingga kerjasama militer di bidang pertahanan dapat diwujudkan.

Sementara itu, Kapten USMC Bombaci selaku tertua dari Tim-2 Kompi Delta Batalyon-1 US MARSOC mengatakan sangat terkesan dengan latihan bersama ini, dan ia sangat senang bisa bertukar ilmu dengan Marinir Indonesia khususnya prajurit Batalyon Intai Amfibi-1 Marinir, selain itu ia juga mengharapkan agar latihan seperti ini dapat berlanjut sehingga dapat menjalin kerjasama antara Marinir Amerika dan Marinir Indonesia.

Latihan Raid Amfibi

Suasana pagi hari di pantai Pancer, Banyuwangi, Jawa Timur, pada Kamis, (5/9/2013) tidak seperti biasanya. Pagi itu suasana pantai yang biasanya dipakai para nelayan untuk membongkar hasil ikan tangkapan tersebut begitu sepi dan tidak ada aktifitas para nelayan. Penyebab sepinya pantai Pancer tersebut yaitu Pos TNI AL (Posal) yang berada di pesisir pantai telah dikuasai oleh sekelompok teroris dengan senjata lengkap serta menyandera seluruh anggota Pos TNI AL Pancer, Banyuwangi.

Dengan adanya kejadian tersebut, prajurit Batalyon Intai Amfibi-1 Marinir bekerjasama dengan prajurit Tim-2 Kompi Delta Batalyon-1 US MARSOC mendapat perintah dari satuan atas untuk membebaskan anggota Pos TNI AL dari para teroris.

Komandan Batalyon Intai Amfibi-1 Marinir Letkol Marinir Edy Cahyanto menurunkan tiga tim dibawah pimpinan Lettu Marinir Wahyudi untuk melaksanakan tugas tersebut. Setelah melakukan perencanaan yang matang, tim prajurit Taifib-1 Marinir dan Tim-2 Kompi Delta Batalyon-1 US MARSOC yang menempati Posko di Pusat Latihan Pertempuran Korps Marinir Lampon, Banyuwangi, melaksanakan tugas tersebut melalui laut dengan menggunakan tiga perahu karet.

Setelah mendekati pantai Pancer, empat prajurit Taifib-1 Marinir sebagai renang rintis diturunkan kelaut kemudian berenang menuju pantai Pancer untuk menyelidiki situasi disekitar pantai. Setelah pantai dinyatakan aman oleh tim renang rintis, tim yang berada di laut mekuncur dan mendarat di pantai Pancer. Setelah mendarat di pantai dan dibagi sesuai tugasnya masing-masing, prajurit Taifib-1 Marinir dan Tim-2 Kompi Delta Batalyon-1 US MARSOC bergerak ke sasaran.

Sempat terjadi baku tembak dengan para terorist saat prajurit Taifib-1 Marinir dan Tim-2 Kompi Delta Batalyon-1 US MARSOC mendekati Pos TNI AL Pancer yang sudah dikuasai teroris. Dengan kemampuannya sebagai pasukan khusus TNI, prajurit Batalyon Intai Amfibi-1 Marinir dan US MARSOC berhasil melumpuhkan tiga teroris dan menangkap satu teroris yang masih hidup sebagai tawanan.

Kejadian tersebut merupakan skenario latihan Raid Amfibi yang merupakan materi yang dilatihkan dalam Latihan Bersama Marinir Indonesia – Amerika dengan sandi Lantern Iron 13 – 1 yang disaksikan oleh Inspektur Korps Marinir (Irkormar) Kolonel Marinir Bambang Priambodo.

Letkol Marinir Edy Cahyanto selaku Komandan Satgas Latihan mengatakan selain raid amfibi, juga dilatihkan tentang pertolongan pertama korban perang (Medical/Tactical Combat Casualty Care), tindakan terhadap bahan peledak (Demolition Identification dan reaction), menembak sniper, operasi renang rintis (scout swimmer operation), pengintaian pantai (beach landing technique), jungle and sea survival dan berganda (full mission profile).

Tujuan latihan bersama Lantern Iron 13 – 1, lanjutnya, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknik dan taktik prajurit Taifib serta menjalin kerjasama/persahabatan dengan prajurit Tim-2 Kompi Delta Batalyon-1 US MARSOC dalam bidang militer.

  ● Marinir 

TNI Siapkan Kapal Khusus untuk Angkut Leopard

Ilustrasi LST pesanan TNI

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Marsetio menyatakan pemerintah saat ini belum punya kapal perang yang bisa mengangkut tank kelas berat macam tank Leopard yang sebentar lagi dimiliki Indonesia. Menurut dia, kapal perang jenis LST (Landing Ship Tank) yang dimiliki TNI AL saat ini tak mampu untuk mengangkut tank gambot berbobot diatas 50 ton.

Angkatan Laut, kata dia, baru punya kapal LST untuk tank ringan. "Iya berbeda (kapal LSTnya)," kata Laksamana Marsetio kepada Tempo, Senin, 2 September 2013.

Karena itu, pemerintah saat ini sedang membuat kapal LST khusus untuk mengangkut Leopard bekas Jerman. Masetio mengklaim sudah berkoordinasi dengan Angkatan Darat selaku pengguna tank Leopard.

"Kami sudah temukan kapal yang bisa angkut 'main batle tank' Leopard yang berbobot 60 ton itu," kata dia.

Marsetio melanjutkan, Kementerian Pertahanan pun memesan kapal LST khusus untuk Leopard buatan pabrik lokal, yakni PT Daya Radar Utama - Lampung. Kapal tersebut mampu mengangkut 15 unit tank Leopard dalam sekali berlayar.

Sesuai rencana kapal LST buatan lokal itu akan rampung tahun depan. Mengenai harga kapal itu, KSAL mengaku tak hafal. "Rencananya kami beli dua, tapi saat ini baru satu yang dibuat."

Kepala Badan Sarana dan Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksamana Muda Rachmad Lubis membenarkan pembelian satu unit LST khusus tank Leopard ini. Selain itu, Kementerian juga memesan dua LST ukuran standar buatan lokal, PT Dok Kodja Bahari, Jakarta.

Mengenai anggaran, Rachmad menyebut pembelian tiga kapal LST itu memakan biaya Rp 482,4 miliar. "Saat ini proses pembangunan, selesai pada pertengahan atau akhir 2014," kata Rachmad kepada Tempo, kemarin, melalui pesan singkat.

  ● Tempo 

PT Pindad Kekurangan Mesin Produksi Senapan

PT Pindad (Persero) industri pertahanan terkemuka nasional mampu memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) nasional, asalkan diberi kesempatan dan kepercayaan.

PR Manager PT Pindad (Persero) Tuning Rudyati mengatakan hal itu dalam obrolan dengan tubasmedia.com di ruang kerjanya, Jumat. ‘’Kami siap memenuhi kebutuhan alat pertahanan kita, asal kami diberi kesempatan,’’ katanya.

Diakui oleh Tuning bahwa salah satu bukti kemampuan Pindad dan sudah teruji di dunia internasional adalah adanya Panser buatan Pindad sebanyak 20 unit di Libabon dan hingga sekarang Panser tersebut masih bertengger di Libanon.

Namun dia katakan produksi Pindad hingga kini masih terbatas, khususnya untuk produk senjata laras panjang. Penyebabnya, mesin untuk memproduksi senapan laras panjang dirasa sangat kurang membuat lini produksi menjadi sangat terbatas.

Menurutnya, ada niat untuk menambah mesin produksi. Akan tetapi mendatangkan mesin produksi senapan tidak segampang memesan mesin pemroduksi produk lain. Pasalnya, mesin pemroduksi senapan adaah mesin khusus dan harrus dipesan secara khusus pula.

Memesan mesin pemroduksi mesin pembuatan senapan menurutnya, paling cepat terealisasi dua tahun yang diimpor dari Belgia. ‘’Jadi untuk menambah kapasitas produksi harus menunggu waktu paling cepat dua tahun,’’ jelasnya.

Menjawab pertanyaan dikatakan kebutuhan senapan laras panjang mencapai 200.000 pucuk setiap tahun dan ini yang harus dilayani belum lagi permintaan pasar internasional seperti permintaan Thailand dan Singapura. Akan tetapi lanjutnya, pasar utama Pindad adalah dalam negeri dalam hal ini TNI.

Ditanya sekitar pengadaan bahan baku senapan laras panjang, dikatakan sepenuhnya masih didatangkan dari luar negeri berupa aluminium, baja dan plastik. ‘’Hampir semuanya kami impor sebab Indonesia belum bisa membuatnya,’’ jelas Tuning.

  ● Tubasmedia  

Logo Garuda Pancasila diciptakan eks jenderal tentara Belanda

Pancasila diagung-agungkan sebagai dasar negara Indonesia. Lambang burung Garuda dipasang di setiap ruang kelas dan institusi resmi. Tapi nama pembuat lambang Garuda Pancasila seolah dilupakan. Hanya segelintir orang yang mengenal Sutan Hamid Algadrie atau Sultan Hamid II sebagai pembuatnya. Hamid II malah lebih dikenal sebagai pemberontak.

Siapa Sultan Hamid II?

Sosoknya ganteng, tegap dan perlente. Di darahnya mengalir darah ningrat Kesultanan Pontianak. Dia satu dari sedikit orang pribumi yang bisa lulus Akademi Militer Belanda di Breda. Sultan Syarif Hamid Alqadri dilahirkan 12 Juli 1913. Putra Sultan Syarif Muhammad Alkadri, Sultan keenam Pontianak.

Walau terlahir dari Kesultanan Islam, kehidupan Hamid Alqadri sepertinya lebih ke-Eropa-eropaan. Dia sempat masuk Technische Hooge School (THS). Tetapi dia akhirnya lebih memilih menjadi perwira tentara Belanda yang disebut Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). Hamid muda memutuskan masuk ke Koninklijke Militaire Academie di Breda. Dia mengaku sangat tertarik dengan kehidupan militer.

Setelah lulus, Hamid menjadi Letnan II. Hamid juga menikah dengan wanita Belanda bernama Marie van Delden. Wanita yang dikenal dengan nama Dina Van Delden ini putri Kapten seorang tentara Belanda.

Masuknya Jepang, menghancurkan kekuatan Belanda di Nusantara. Hamid yang sempat berperang di Balikpapan ini kemudian dijebloskan Jepang ke penjara di Batavia. Dia ditahan dari tahun 1942-1945. Baru bebas setelah Jepang dikalahkan sekutu.

Hamid kembali menjadi tentara Belanda. Pangkatnya dinaikkan menjadi Kolonel, kemudian Jenderal Mayor. Mungkin dia pribumi dengan pangkat militer tertinggi. Tapi akhirnya dia melepaskan diri dari dinas militer dan memimpin rakyat Pontianak.

Diakui Hamid, sebuah keputusan yang berat meninggalkan dunia ketentaraan. Apalagi dia diangkat menjadi ajudan istimewa Ratu Belanda Wilhelmina.

Kemudian Sultan Hamid menjadi Ketua Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO). Forum negara-negara federal di Indonesia. Banyak pihak yang menganggap BFO adalah boneka Belanda, walau pendapat ini tak selamanya benar.

Saat Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk, Hamid diangkat Soekarno untuk menjadi menteri negara. Tugasnya menyediakan gedung dan menciptakan lambang negara.

Hamid menyerahkan rancangannya. Wujud seorang manusia yang berkepala Garuda dan menggenggam perisai Pancasila. Itulah desain awal Pancasila. Soekarno kemudian memberikan beberapa usul, manusia Garuda diubah sepenuhnya menjadi burung garuda. Tapi saat itu burung garuda masih 'gundul' dan tidak berjambul.

Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Des Indes Jakarta pada 15 Februari 1950.

Soekarno terus memperbaiki bentuk Garuda Pancasila. Pada tanggal 20 Maret 1950 Soekarno memerintahkan pelukis istana, Dullah, melukis kembali rancangan tersebut. Beberapa yang diperbaiki antara lain penambahan jambul pada kepala Garuda Pancasila. Selain itu mengubah posisi cakar kaki yang mencengkram pita dari semula di belakang pita menjadi di depan pita.

Banyak yang menduga Soekarno menambahkan jambul karena kepala Garuda gundul dianggap terlalu mirip dengan Bald Eagle, Lambang Amerika Serikat.

Karir politik Hamid sendiri berakhir tak lama berselang. Dia bersekutu dengan Westerling untuk menyerang sidang kabinet di Pejambon. Hamid memerintahkan Westerling membunuh menteri pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX , Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel TB Simatupang dan Sekjen Kementerian Pertahanan Ali Budiarjo.

Percobaan pembunuhan itu gagal. Sultan Hamengkubuwono IX menangkap Sultan Hamid II. Dia diadili tahun 1953. Pembelaan dirinya ditolak. Pengadilan mengganjarnya dengan hukuman 10 tahun penjara atas kesalahan menggerakkan pemberontakan.

Nama Hamid pun dikenal sebagai pemberontak. Begitu yang tertulis di buku-buku sejarah. Jasanya menciptakan burung Garuda seolah dilupakan.

  ● Merdeka  

Prajurit TNI Itu seperti "Gadis Manis"...

JAKARTA — Jenderal (TNI) Moeldoko terpilih sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana (TNI) Agus Suhartono yang memasuki masa pensiun. Ke depan, berbagai masalah akan dihadapi Moeldoko. Apa saja yang akan dilakukan oleh penerima Bintang Adimakayasa sebagai lulusan terbaik Akabri tahun 1981 itu?

Berikut wawancara Kompas TV, harian Kompas, dan Kompas.com dengan Moeldoko seusai serah terima jabatan Panglima TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (4/9/2013).

Setelah dilantik sebagai Panglima TNI, Anda katakan ingin bentuk pasukan Antiteror TNI. Bisa Anda jelaskan?

Saya punya pemikiran begini, saya ingin membuat Satuan Antiteror TNI yang terdiri dari prajurit-prajurit satuan khusus Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Satuan itu nantinya betul-betul di bawah kendali Panglima TNI dan setiap saat dapat dikerahkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya untuk mengatasi aksi terorisme. Tentunya sesuai dengan intensitasnya.

Bagaimana Anda menjamin tupoksi Pasukan Antiteror TNI nantinya tidak berbenturan dengan Densus 88 Antiteror Polri?

Semuanya itu sangat tergantung dari intensitas, apakah itu masuk dalam high intensity atau masih dalam medium intensity. Kalau masih low intensity dan medium intensity mungkin diatasi oleh Satuan Densus 88. Tapi manakala aksi terorisme itu sudah menuju pada high intensity, mau tidak mau TNI harus turun untuk mengatasi.

Dalam pidato, Anda katakan TNI akan kerahkan segalanya untuk mengamankan investasi. Anda katakan investor jangan ragu-ragu berinvestasi di Indonesia. Apa yang menjadi latar belakang pernyataan itu?

Kita semuanya saat ini sedang menghadapi situasi di mana kondisi perekonomian kita menuju ke kurang baik. Kalau tidak cepat-cepat ditangani akan dalam posisi yang tidak tepat. Saya tidak ingin TNI berdiam diri. TNI harus berani mengambil sikap untuk tampil meyakinkan masyarakat internasional TNI akan turun tangan menghadapi situasi untuk menjaga stabilitas. Untuk itu, saya katakan jangan ragu-ragu datang ke Indonesia karena TNI akan turun tangan menghadapi berbagai kondisi yang kira-kira akan mengancam stabilitas.

Apakah nantinya tidak tumpang tindih dengan tupoksi kepolisian?

Tidak. Semuanya itu sudah ada aturannya. Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 (tentang TNI) dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 (tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri) dengan jelas diatur keterlibatan TNI di dalam memberikan bantuan kepada pemerintah daerah dengan bekerja sama kepolisian. Semuanya itu kalau disinergikan akan jadi kekuatan. Tapi kalau TNI berdiam diri, situasinya menjadi semakin kurang baik.

Apakah tidak akan seperti TNI masa lalu?

Saya nyatakan tidak. TNI tidak akan kembali pada Dwi Fungsi, tetapi TNI tidak mau berdiam diri atau berpangku tangan menghadapi situasi menuju kondisi tidak baik. Investasi berkaitan dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional berkaitan dengan hidup matinya bangsa. Jadi TNI harus ikut bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keamanan sehingga semua orang harus nyaman datang ke Indonesia. Untuk itu, saya nyatakan dengan tegas, TNI akan ambil bagian dengan segala kemampuan dan kekuatannya. Tentunya semua itu sesuai ranah hukum di mana kita berposisi. Untuk itu sinergitas antara TNI dan Polri harus dibangun dengan kuat. Kita sudah melaksanakan MoU antara TNI dan Polri.

Sekarang memang situasi relatif aman. Namun, sempat terjadi gesekan antara aparat TNI-Polri, seperti pembakaran markas OKU di Sumatera Selatan serta masalah penyimpangan prajurit, seperti kasus penembakan di Lapas Cebongan, DI Yogyakarta. Apa strategi Anda untuk mengatasinya?

Sebenarnya hubungan TNI Polri secara umum sudah mencapai titik sangat baik. Hanya ada situasi dan kondisi yang muncul dalam kurun waktu tertentu kemudian menimbulkan sesuatu sehingga oknum prajurit TNI bereaksi. Ini berkaitan dengan pembinaan komandan satuan. Untuk itu, saya menegaskan kepada semua unsur pimpinan agar mereka menggunakan jam pimpinannya untuk melakukan pembinaan mental sebagai fungsi komando. Pembinaan hukum sebagai fungsi komando juga harus ditekankan dari waktu ke waktu. Sehingga semua itu akan memberikan penyadaran kepada prajurit. Situasi sekarang ini berjalan atas hukum. Tidak ada prajurit yang berjalan atas kemauannya sendiri. Hukum di atas segala-galanya. Jadi kalau ada prajurit yang sontoloyo seperti itu, harus ditindak dengan tegas.

Apa rencana Anda untuk mengubah kultur prajurit TNI?

Sesuai dengan agenda saya yang prioritas, bagaimana penguatan sumber daya manusia. Itu saya memandang prajurit sebagai aset organisasi. Dia harus dikembangkan dari waktu ke waktu, disesuaikan dengan akselerasi pembangunan kekuatan, yaitu penambahan alutsista. Pada sisi ini kita perkuat seluruh sumber daya manusia untuk menghadapi kedatangan alutsista. Tapi sisi lain kultur prajurit harus dibenahi. Kalau tidak, alutsista hebat, prajuritnya tidak.

Bagaimana caranya?

Untuk menuju ke sana, saya melihat dulu kultur di pendidikan seperti apa, kultur kehidupan prajurit di barak seperti apa, dan seterusnya. Sementara ini saya berani katakan ada proses dehumanisasi yang ini harus dihilangkan. Kenapa proses dehumanisasi masih ada, karena kita masih hadapi kekurangan di bidang anggaran. Contoh, kalau kita bicara sumur, dapur, dan tempat tidur. Tiga hal ini yang mendasar bagi seorang prajurit. Kalau dulu saya sekolah di luar negeri kamar mandi hebat, ruang makan hebat, kasus hebat. Tapi kalau kita lihat di pendidikan prajurit kita, tiga hal itu menurut saya harus diambil langkah-langkah.

Anggaran untuk TNI tahun 2014 sudah naik, apakah sudah cukup untuk pembenahan?

Saya kira dengan kenaikan anggaran itu kita bertekad ada perubahan signifikan. Hal mendasar itu yang kita benahi sehingga prajurit betul-betul diposisikan pada posisi yang tepat. Martabat mereka sebagai manusia harus menjadi perhatikan, jangan diabaikan.

Apa saja program kerja Anda?

Peningkatan dan penguatan sumber daya manusia. Kedua, tetap melanjutkan modernisasi alutsista karena pergerakan anggaran dari waktu ke waktu naik signifikan. Untuk itu, saya berterima kasih mewakili seluruh prajurit kepada pemerintah dan DPR. Kita akan menata betul anggaran itu tidak salah sasaran.

Menurut Anda citra TNI sekarang seperti apa dan ingin diubah seperti apa?

Citra TNI sekarang di dunia TNI masih di ranking 15. Saya ingin meningkatkan sekuat tenaga secepatnya dalam posisi top 10. Saya ingin prajurit TNI ibarat sebuah gadis manis. Semua orang ingin mendekati, ingin memiliki, mungkin ingin memberi sesuatu. Kita akan memberikan senyuman kepada semua orang.

Harta kekayaan Anda cukup fantastis, bahkan di atas Presiden SBY. Bagaimana tanggapan Anda?

Prinsipnya saya tidak akan membandingkan dengan siapa pun karena itu kekayaan yang sudah saya jelaskan dengan sangat gamblang. Mungkin karena kejujuran saya memiliki risiko saya ditanya kanan kiri, tidak apa-apa. Saya tidak akan mengurangi kejujuran saya. Jangan sampai karena saya dapat kritik kemudian saya tidak jujur. Saya tidak mau. Saya sudah jelaskan dengan sangat gamblang dari mana harta-harta saya itu. Menurut saya, bukan besarannya, tapi bagaimana proses perjalanannya sehingga kekayaan saya seperti itu. Tapi janganlah, saya tidak suka berbicara masalah itu karena kurang baik di hadapan prajurit saya.

Apa komentar Anda terkait jelang putusan kasus penyerangan Lapas Cebongan?

Prinsipnya, saya tidak memiliki komentar karena saya serahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Kalau saya membuat komentar, itu sebuah intervensi. Saya sangat menghormati proses hukum itu. Tetapi, prajurit kita tetap bela apabila mereka bisa dibela.

Bagaimana Anda menjamin netralitas prajurit TNI menjelang Pemilu 2014?

Saya sebagai prajurit bangga ada sumber-sumber TNI tampil (jadi bakal calon presiden), senior-senior saya. Tapi, sekali lagi saya ingin nyatakan bahwa TNI tidak bisa dipengaruhi oleh siapa pun, apakah itu para senior. TNI memiliki sikap yang jelas dan tegas. Soal netralitas, saya sudah tekankan dari awal, bagaimana sih TNI harus netral? TNI tidak lagi memasuki politik praktis. Kedua, TNI dilarang menggunakan sarana dan prasarana, peralatan militer untuk kepentingan politik. Ketiga, saya mengimbau untuk seluruhnya tidak menarik-narik TNI ke medan politik praktis. Kalau itu terjadi itu akan meracuni TNI dalam ketidaknetralan. Saya dengan tegas nyatakan, saya akan jamin sepenuhnya tidak ada prajurit yang tidak netral.

Waktu fit and proper test ada guyonan yang menawarkan Anda ikut konvensi Demokrat. Anda setelah ini tertarik menjalani karier politik?

Saya tidak mau mengomentari sesuatu yang tidak jelas. Saya sangat cinta profesi saya sebagai prajurit. Titik. Saya tidak akan tergoda oleh apa pun. Saya hanya tergoda untuk membenahi kesejahteraan prajurit dan alutsista.

Artinya untuk tidak saat ini?
Saya tidak menjawab itu.

  ● Kompas  

KSAD Hormati Vonis Kasus Cebongan

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan (KSAD) Jenderal TNI Budiman menyatakan TNI AD menghormati proses dan putusan hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap tiga anggota Kopassus yang menjadi terdakwa dalam kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta.

"Sejak awal, kami, dari Angkatan Darat dan pimpinan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut dalam proses hukum. Terhadap putusan hukum apapun, kami menghormati dan menerimanya," ujar Budiman, saat dihubungi Kompas, Kamis (5/9/2013) malam.

Menurut Budiman, langkah-langkah selanjutnya oleh institusi yang ditunjuk, pimpinan dan korps Angkatan Darat, akan mengikutinya. "Karena, begitulah sebuah negara hukum yang diamanatkan UUD 1945," lanjutnya.

Saat ditanya soal vonis 6 hingga 11 tahun serta pemecatan terhadap sejumlah terdakwa, Budiman siap menjalankannya. "Sanksi apa pun tentu juga harus dijalani karena itulah konsekuensi hukum mengenai pertanggungjawaban," jawab dia.

Sebagaimana diberitakan, Ketua Majelis Hakim Letkol Chk Joko, Kamis siang, menjatuhkan vonis 11 tahun penjara kepada Sersan Dua Ucok Tigor Simbolon, 8 tahun penjara kepada Sersan Dua Sugeng Sumaryanto, dan 6 tahun penjara untuk Kopral Satu Kodik. Ketiganya juga dipecat dari TNI dan dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana.

Sebelumnya, para terdakwa menyerang Lapas Kelas II B Cebongan, Sleman, pada 23 Maret 2013 lalu. Selain menganiaya para sipir, mereka juga merusak sejumlah barang inventaris lapas, antara lain CCTV dan pintu gudang penyimpanan senjata, serta menembak mati tahanan titipan di LP tersebut.

  ● Kompas 

Penyelesaian Suriah diharap tidak gunakan opsi militer

Saint Petersburg - Pemerintah Indonesia berharap penyelesian masalah Suriah tidak menggunakan opsi militer tanpa mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mengedepankan upaya-upaya gencatan senjata bagi semua pihak.

"Jawabannya menurut pandangan saya adalah, masyarakat internasional,internastional community yang diberikan mandat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan sejumlah tugas, yang tugas itu mengandung tiga elemen tadi tentu tidak semua dilaksanakan oleh international community, tapi selebihnya dilaksanakan oleh bangsa Suriah itu sendiri, pemerintah Suriah itu sendiri, pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh Suriah sendiri," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan pers di St Petersburg, Jumat sore waktu setempat.

Presiden mengatakan ada tiga hal yang bisa dilakukan untuk membantu penyelesaian masalah di Suriah.

"Yang pertama, sekali lagi kekerasan bloodsheet harus dihentikan diakhir, makin cepat makin baik. Yang kedua, dengan bisa diakhirinya kekerasan sebutlah perang saudara itu, maka bantuan kemanusiaan yang sangat diperlukan yang tidak lancar yang terhenti disana-sini, bisa dilaksanakan dengan baik lagi," kata Presiden.

Kepala Negara menambahkan,"sedangkan ketiga pandangan saya urusan Syiria,penyelesaiannya mestinya bukan penyelesaian militer tapi penyelesian politik, yang diperlukan adalah solusi politik."

Presiden Yudhoyono mengatakan hal yang harus dilakukan adalah penghentian tembak menembak dan kemudian dilakukan sejumlah langkah untuk memastikan adanya proses penyelesaian masalah di Suriah tanpa melibatkan kekuatan militer.

"Bersamaan dengan itu tidak menunggu segera dilakukan pertemuan tingkat tinggi yang disponsori dan tuanrumahi oleh PBB rumuskan kerangka penyelesaian sejak entah besok, entah lusa sampai selesai. Apa yang dilakukan a, b,c d,e,f manakala insya Allah gencatan senjata bisa dijalankan, lantas kerangka penyelesaian itu mendapatkan kesepakatan pada tingkat Dewan Keamanan PBB dijalankan bukan tidak mungkin terbuka peluang yang lebih besar lagi yang akhirnya masuk ke dalam proses politik," tegasnya.

Pada Jumat, disela-sela kegiatan KTT G20, Presiden bertemu dengan Sekjen PBB Ban Ki-Moon dan menyampaikan pandangan mengenai Suriah dan juga membahas sejumlah isu lainnya.(P008)

  ● Antara 

Pertahanan Indonesia semakin kuat

Banda Aceh - Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengatakan kekuatan pertahanan Indonesia akan bertambah kuat pada masa mendatang menyusul penambahan alat utama sistem pertahanan (alutsista).

"Jadi pembangunan kekuatan pertahanan kita pada renstra pertama (2010-2014) akan bertambah kuat yang diharapkan menjadi kekuatan besar nantinya," kata Menhan di Banda Aceh, Jumat.

Menhan bersama dengan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, KSAD Letnan Jenderal TNI Budiman, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Marsetio, dan Pangkostrad Letjen TNI Gatot Nurmantyo, menghadiri kegiatan pembukaan latihan Batalyon Raider Kodam Iskandar Muda di lapangan Blang Padang Kota Banda Aceh.

Menhan Purnomo Yusgiantoro menjelaskan, awalnya target dari rencana strategi pertama 2010-2014 bisa mencapai 30 persen pengadaan penambahan alutsista TNI, namun kini bisa mencapai antara 40 hingga 50 persen.

Sebagai contoh, Menhan menyebutkan pertahanan Indonesia akan mempunyai skuadron helikopter Apache untuk TNI Angkatan Darat. Kemudian, awalnya berpikir hanya bisa menambah sebanyak 40 unit tank yang beratnya 60 ton.

"Tapi kita bisa penuhi penuhi menjadi 100 unit tank yang beratnya 60 ton tersebut, selain juga penambahan sebanyak 50 unit tank yang beratnya 40 ton," kata Purnomo menjelaskan.

Sementara sebelumnya Indonesia hanya memiliki tank tempur jenis scorpion dan AMX 13.

Menhan juga menyatakan pihaknya akan mendatangkan rudal dari Brazil selain peluru-peluru kendali jarah jauh untuk satuan Arhanud TNI Angkatan Darat.

Untuk jajaran TNI Angkatan Laut, menteri menyebutkan sebelumnya Indonesia hanya berpikir menambahkan satu unit kapal selam, namun kini sudah memesan tiga kapal selam. Kemudian Rusia juga menawarkan sebanyak 10 unit kapal selam lagi.

"Itu semua karena kepercayaan negara-negara sahabat kepada Indonesia untuk menjaga stabilitas di kawasan," kata Purnomo Yusgiantoro menambahkan.

Sedangkan untuk TNI Angkatan Udara, menteri menjelaskan awalnya ada pemikiran penambahan tiga unit pesawat bagi transportasi udara, tapi kini pihaknya akan mendatangkan sembilan unit atau penambahan satu skuadron.

"Belum lagi jenis pesawat angkut Hercules, awalnya tidak mendapatkan tambahan. Tapi sekarang kita akan mendapatkan tambahan sebanyak 10 unit lagi," katanya menambahkan.

Kemudian skuadron tempur juga bertambah, selain pesawat Sukoi. Selanjutnya F16 sebelumnya diperhitungkan tambahan hanya enam namun mendapat sebanyak 24 unit.

"Dengan penambahan pesawat tempur F16 itu mungkin kita akan menambah skuadron, bisa saja ditempatkan di wilayah Sumatera," kata Menhan Purnomo Yusgiantoro.

  ● Antara 

Bamus Tolak Permintaan Presiden China Pidato di Rapat Paripurna DPR

Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI, Kamis (5/9) ini antara lain memutuskan menolak permintaan dari Dubes China untuk Indonesia Liu Jianchao agar Presiden China diberi ruang untuk menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI.

"Memang ada permintaan seperti itu dari Dubes China di Jakarta. Tetapi ini kan hal ini tidak lazim diadakan di parlemen, karena belum pernah ada. Dan, kami, Parlemen Indonesia kan adalah parlemen yang netral bagi seluruh bangsa-bangsa dunia. Maka dengan demikian, kami menyadari, walaupun mempunyai kedekatan dengan China, tentunya Parlemen RI belum bisa memberikan ruang untuk hal itu," kata Wakil Ketua Bamus DPR yang juga Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Namun, kata Pramono, DPR RI mengusulkan untuk tetap memberikan ruang pada Presiden China Xi Jinping untuk berpidato di depan mahasiswa ataupun di depan tokoh-tokoh masyarakat, seperti juga yang pernah dilakukan oleh Presiden AS Barack Obama di kampus Universitas Indonesia (UI). "Kami mengusulkan dua perguruan tingga lainnya yaitu di UGM dan ITB, apabila Presiden China tetap ingin pidato secara luas pada masyarakat Indonesia. Sehingga itu merupakan jalan tengah terhadap hal itu," jelas politisi PDIP itu.

Pramono juga mengatakan, rapat Bamus tadi memutuskan sejumlah agenda yang akan dibawa dalam Rapat Paripurna DPR RI terdekat. Antara lain Surat Presiden soal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Komisi III diminta menindaklanjutinya.

Lalu, ada empat RUU yang disepakati untuk segera dibahas yaitu RUU Panas Bumi, RUU Advokat, RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Perjanjian tentang Konvensi Nuklir. "Kalau pembahasan soal konvensi nuklir itu Komisi I. Advokat dibahas di Pansus. RUU Peternakan Hewan dibahas di Komisi IV, dan RUU Panas Bumi dibahas di tingkat Pansus."

  ● Jurnal Parlemen 

Pangkalan Militer Pekanbaru akan dipindah ke Aceh

Pemerintah Indonesia merencanakan akan memindahkan Komando Gabungan Wilayah (Kogabwil) Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Aceh. Sebelumnya Kogabwil berada di Pekanbaru, Riau.

Kogabwil merupakan pangkalan militer untuk mengamankan perbatasan, terutama mengamankan lalu lintas perairan seperti selat malaka yang merupakan jalur internasional yang tersibuk dilintasi kapal-kapal lintas negara.

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko usai menghadiri pelepasan pelatihan pasukan Raider di Blang Padang, Banda Aceh membenarkan rencana pemindahan Kogabwil tersebut.

"Sangat memungkin itu akan dipindahkan ke Aceh, dan ini masih sedang dalam pembahasan rencana tersebut," kata Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, Jumat (6/9) di Banda Aceh.

Menurut penjelasan Panglima TNI, pertimbangan pemindahan pangkalan militer tersebut mengingat Aceh merupakan wilayah yang terdekat dari selat malaka. "Selat malaka itu sudah menjadi isu internasional, maka penting untuk menjaga kredibilitas kita," tukasnya.

Bila nantinya akan dipindahkan, semua fasilitas pendukung akan digeserkan ke Aceh. Demikian juga akan ada penambahan perlengkapan perang lainnya.

Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia, Purnomo Yusgiantoro juga ikut membenarkan rencana pemindahan pangkalan militer tersebut.

Kata Purnomo, untuk meningkatkan pertahanan di Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui Menhan akan terus menambah sejumlah peralatan perang di Indonesia.

"Untuk meningkatkan pertahanan di Indonesia, kita akan terus tambah perlengkapan militer di Indonesia," imbuh Purnomo.

  ● Merdeka  

Bank Mandiri Biayai 2 Kapal Patroli TNI AL

Jakarta - Bank Mandiri membantu pembiayaan pembangunan dua kapal TNI AL jenis patroli cepat buatan dalam negeri, guna memperkuat Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) nasional. Pinjaman yang disalurkan besarnya Rp 77,87 miliar, yang dikucurkan kepada PT Palindo Marine, berupa kredit modal kerja (KMK) Rp 33,52 miliar dan bank garansi Rp 44,35 miliar, untuk pembangunan dua kapal tersebut.

Peresmian dua kapal patroli cepat bernama KRI Pari – 849 dan KRI Sembilang – 850 tersebut, dilakukan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, disaksikan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Marsetio, Kepala staf TNI Angkatan Darat Letjen TNI Budiman, dan Direktur Institutional Banking Bank Mandiri Abdul Rachman, di Dermaga Batu Ampar, Batam, Kamis (5/9).

Sebelumnya, Bank Mandiri telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp 123,78 miliar untuk membangun tiga unit kapal cepat rudal pertama, kedua dan ketiga produksi dalam negeri, yaitu KRI Clurit – 641 , KRI Kujang – 642 dan KRI Beladau – 643.

Direktur Institutional Banking Abdul Rachman mengatakan, Bank Mandiri ingin terus mendukung industri strategis nasional dalam mengembangkan teknologi alutsista sehingga menciptakan kemandirian bangsa dalam memperkuat kedaulatan nasional.

“Kami bangga dengan kemampuan putra-putra bangsa di PT Palindo Marine yang telah menghasilkan kapal patroli cepat buatan dalam negeri ini. Untuk itu, kami juga telah memberikan komitmen untuk mendukung pembangunan kapal lainnya guna memperkuat Alutsista nasional,” ungkap Abdul Rachman, sebagaimana dilaporkan dalam keterangan tertulis yang diterima GATRAnews, Kamis (5/9), di Jakarta.

Secara keseluruhan, Abdul Rachman menjelaskan, sampai saat ini Bank Mandiri menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 243,28 miliar untuk membantu PT Palindo Marine membangun dua kapal patroli cepat dan empat kapal cepat rudal. Dari jumlah tersebut, Rp 113,53 miliar merupakan kredit modal kerja (KMK), sedangkan Rp 129,75 miliar adalah fasilitas bank garansi.

Abdul Rachman menambahkan bahwa hingga saat ini, Bank Mandiri telah menyalurkan pembiayaan untuk alutsista yang disalurkan kepada beberapa industri strategis, seperti PT Pindad dan PT Dok Kodja Bahari. Untuk pengadaan alutsista yang didatangkan dari luar negeri, Bank Mandiri telah menandatangani komitmen pembiayaan dengan nilai sekitar Rp 6,5 triliun.

“Penyaluran pembiayaan untuk pembangunan kapal patroli cepat ini merupakan salah satu komitmen Bank Mandiri dalam mendukung pengadaan alutsista. Dengan keberhasilan ini, kita dapat menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia telah mampu membangun dan mengembangkan alutsista secara mandiri di dalam negeri,” ujar Abdul Rachman.

Kapal Patroli Cepat (PC) KRI Pari – 849 dan KRI Sembilang - 850 dibangun oleh PT Palindo Marine, Tanjunguncang – Batam. Kapal yang memiliki panjang 43 meter ini sepenuhnya dikerjakan putra-putri Indonesia. Sebagian besar material kapal perang tersebut pun di produksi di dalam negeri. Sehingga, peresmian kapal patroli cepat berbahan baja-alumunium ini ikut menandai sejarah baru industri perkapalan di Indonesia.(TMA)

  ● Gatra  

Kunjungan Tim Commodore Inspection Tank Amphibi BMP-3F

Dalam rangka realisasi kontrak pengadaan Tank Amphibi BMP-3F phase 2, diperlukan kehadiran Tim Commodore Inspection di JSC “Rosoboronexport” Rusia, Kepala Badan Sarana Pertahanan (Ka Baranahan) Kemhan Laksamana Muda TNI Ir. Rachmad Lubis sebagai ketua Tim, mengunjungi Pabrikan BMP-3F, JSC “Rosoboronexport” di Rusia dari tanggal 21 sd 27 Agustus 2013.

Kunjungan ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung progress pembuatan 37 unit BMP-3f yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan melalui Kontrak Jual Beli Nomor TRAK/404/XII/2012 untuk Marinir dan sekaligus melaksanakan diskusi terkait Program Transfer of Technology kepada PT. PINDAD (Persero).

Selain ke lokasi pabrik, rombongan melihat fasilitas pendidikan dilokasi pabrik BMP-3F, Uji coba meriam BMP-3F dan manufer di darat dan di danau.

Peserta Tim Ka Baranahan Kemhan, Kapuslaik Baranahan Kemhan, Kadislaikmatal, Danpasmar I dan Danmenkav II Marinir.

  ● Kemhan 

Mimpi TNI jadi Macan Asia Tenggara

Di era Presiden Soekarno, kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bertumbuh pesat. Kepandaian Bung Karno dalam menjalankan politik luar negerinya membuat Indonesia banyak mendapat peralatan militer dari negara lain seperti Uni Soviet dan China.

Tak heran, di era pemimpin besar revolusi itu, kekuatan yang dimiliki TNI sangat diperhitungkan negara lain. Saat itu, Bung Karno bahkan pernah mengirimkan kapal selam TNI AL untuk berpatroli di Laut Selatan saat konflik antara Pakistan dan India memanas.

Bung Karno juga meminjamkan sejumlah pesawat tempur Mig-19 AURI kepada Pakistan untuk memperkuat armada udara mereka kala itu. Namun, sejak Bung Karno lengser, armada militer yang dimiliki TNI tak bertambah, bahkan cenderung menurun.

Hal itu berakibat pada menurunnya kekuatan TNI jika dibandingkan negara lain. Di era Presiden Megawati Soekarnoputri, upaya modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI dilakukan. Putri Bung Karno itu memulainya dengan membeli sejumlah pesawat tempur Sukhoi dari Rusia.

Langkah itu dilanjutkan di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di periode keduanya ini, modernisasi peralatan tempur TNI terus dilakukan.

Bahkan, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yakin pada 2014 mendatang, TNI akan memiliki kekuatan terbesar alias menjadi macan di Asia Tenggara.

"Renstra pertama 2014, kekuatan TNI yang terkuat di Asia Tenggara," kata Purnomo saat meresmikan dua Kapal Republik Indonesia di Batam, Kamis (5/9).

Menurutnya, banyak Alutsista TNI yang ditambah, di antaranya kapal patroli cepat untuk TNI AL, Tank Leopard untuk TNI AD dan penambahan pesawat Sukhoi untuk TNI AU.

"Sukhoi akan diganti semua. Negara kita akan kuat, itu penting," kata Menteri.

Diketahui, TNI AD akan diperkuat 61 Tank Leopard Ri, 42 unit Tank Leopard 2A4, dan 50 tank Marder. Tank produksi Pabrik Rheinmettal, Jerman ini tiba secara berangsur mulai Oktober 2013. Tank kelas berat tersebut akan ditempatkan di perbatasan Indonesia dan Malaysia.

Untuk artileri, TNI AD membeli MLS Astros II dari Brasil. MLS Astros II merupakan mobil tempur yang mampu meluncurkan 2 roket, 4 roket dan 16 roket. Jika dalam posisi laras peluncuran 2 roket, jangkauan yang dicapai hingga 300 km.

Astros II akan dioperasikan Yonarmed I/105 Tarik Ajusta Yudha, Singosari, Malang, Jawa Timur. TNI AD juga menambah daya gempur lewat udara dengan sejumlah helikopter serang. Kini Dinas Penerbang TNI AD mengandalkan 3 buah Mi-35 Hind E produksi Rusia, maka kini TNI AD telah membeli 8 unit Apache tipe AH-64E seharga USD 500 juta dari AS. Helikopter serang canggih ini akan ditempatkan di Laut China Selatan. Sejumlah panser dan persenjataan lain juga akan memperkuat TNI AD.

Sementara, untuk armada laut, TNI AL telah memesan 3 kapal selam dari Korea Selatan. Kapal itu diharap sudah bisa memperkuat Indonesia mulai tahun 2015. Saat ini wilayah laut Indonesia yang begitu luas hanya dijaga 2 kapal selam.

TNI AL juga akan membeli 11 helikopter antikapal selam dan menghidupkan kembali skadron antikapal selam. Helikopter ini diharapkan sudah datang tahun 2014 dan ditaruh di Surabaya.

TNI AL berencana memesan 35 kapal cepat rudal (KCR) untuk mewujudkan kebutuhan minimum. 2 KCR, yakni KRI Celurit-641, dan KRI Kujang-642 telah memperkuat armada barat. TNI AL juga ingin membeli 3 kapal frigat buatan Inggris. Kapal ini awalnya dipesan Brunei Darussalam, tetapi kemudian tidak jadi karena butuh personel banyak untuk mengawakinya.

Untuk marinir, 17 Tank Amfibi BMP-3F dari Rusia telah datang sejak 2012. Idealnya korps baret ungu ini memiliki 95 tank BMP-3F. Kemhan berjanji akan terus melengkapinya secara bertahap.

Di udara, kekuatan TNI AU semakin diperkuat dengan datangnya 2 pesawat Sukhoi SU-30 MK2 pada Februari 2013 lalu. Secara bertahap, diharapkan TNI AU bisa memiliki 16 jet Sukhoi.

16 Jet tempur ringan T-50 Golden Eagle dari Korea Selatan juga akan memperkuat TNI AU. 1 Skadron ini direncanakan untuk menggantikan pesawat Hawk yang akan segera dipensiunkan.

Selain itu hibah 24 pesawat F-16 D Blok 52 dari Amerika Serikat diharapkan sudah datang pertengahan tahun 2014. Pesawat serang darat A29A Super Tucano dari Brazil juga sudah bertahap tiba di Indonesia. Pesawat dengan kualifikasi antigerilya dan serangan darat ini menggantikan OV-10 Bronco yang sudah dibebastugaskan.

Untuk pesawat angkut, TNI AU dapat tambahan CN-295. Selain itu 6 unit C-130 H Hercules ditambah hibah Australia sebanyak 4 unit untuk pesawat yang sama. Pesawat lain yang direncanakan akan hadir di antaranya Helikopter Cougar, Grob, dan pesawat latih KT-1.

Dalam ilmu hubungan internasional, sebuah negara harus memiliki kekuatan militer yang mumpuni agar disegani negara-negara lain. Sebab, kekuatan militer menjadi salah satu instrumen utama bagi diplomasi luar negeri sebuah negara. Meski peradaban manusia telah memasuki era modern, kekuatan militer tak bisa dipungkiri masih menjadi salah satu faktor utama sebuah negara dihargai oleh negara lain.

Dengan militer yang kuat, sebuah negara dapat memainkan peranan lebih di pergaulan internasional, yang tentunya akan membawa pengaruh kepada kepentingan ekonomi negara tersebut. Tengok saja Amerika Serikat, Rusia dan China.

Semoga TNI ke depannya semakin kuat dan bisa menjadi macan Asia bahkan dunia. Namun harus diingat, kekuatan tersebut harus digunakan untuk kemajuan negara dan demi kemakmurkan seluruh rakyat Indonesia.

  ● Merdeka  

Kilang Arun Kemungkinan Jadi Pangkalan Militer

MENJELANG berakhirnya kontrak penjualan gas alam cair (LNG) dengan Jepang dan Korea selatan, berbagai rencana untuk pengalihan fungsi kilang PT Arun NGL yang selama ini mencairkan gas sebelum diekspor ke kedua negara tersebut. salah satunya, mengubah fungsi kilang PT Arun menjadi kilang Bahan Bakar Minyak (BBM).

Di tengah kedatangan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI, Jenderal Moeldoko ke Lhokseumawe, Kamis (5/9), muncul isu bahwa kilang Arun akan dijadikan pangkalan militer. Presiden Direktur PT Arun NGL, Iqbal Hasan Saleh, ketika ditanya kabar tersebut mengaku belum mendengarnya. “Siapa bilang, saya baru tahu,” katanya ketika dibuhungi per telepon, Kamis (5/9) siang.

Menurut Iqbal, sesuai dengan arahan Presiden SBY yang ditindaklanjuti dengan kedatangan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, PT Arun akan dijadikan kilang BBM untuk mendukung ketahanan energi nasional. "Presiden sangat apresiasif untuk pengalihan fungsi kilang Arun jadi kilang BBM. Masalah ini akan dibawa ke sidang kabinet,” papar Iqbal.

Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Abdul Mutaleb, mengatakan kilang BBM merupakan solusi setelah kontrak penjualan LNG berakhir. Dengan pembangunan kilang BBM, katanya, masyarakat Aceh akan sangat terbantu secara perekonomian. “Selain untuk mendukung kepastian pasokan BBM di Aceh dan daerah lainnya,” tandas Mutaleb.

Menjelang kedatangan Purnomo dan Jenderal Moeldoko di Lhokseumawe, Aceh, di seputaran kota terlihat patroli TNI-AD. Beberapa bendera Bulan Bintang yang menjadi kontroversial, mulai diturunkan aparat TNI. Bendera tersebut dikibarkan di ruas jalan tertentu di Kota Lhokseumawe.

  ● Jurnas 

TNI Siap Bangun 14 Ruas Jalan Di Papua

Kata KSAD Letjen TNI Budiman, untuk menyelesaikan pengerjaan jalan sekitar 120 km di 14 titik itu, pihaknya optimistis bisa mengerjakannya dalam waktu sekitar enam bulan

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Letjen Budiman menyatakan, TNI AD siap melaksanakan direktif Presiden untuk melaksanakan program Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B), berupa pengerjaan 14 titik ruas jalan tertentu di dua provinsi itu, senilai Rp 425 miliar.

"Tentunya kita ke dalam harus segera introspeksi dan mempersiapkan lebih baik lagi. Kemudian, lakukan langkah-langkah mengatasinya, juga dipersiapkan secara baik. Karena kita kan tidak bisa pendekatan bersenjata di Papua. Maka kita tidak punya hak dan kewajiban untuk atasi setiap kelompok yang lakukan perbuatan dengan bersenjata. Sehingga atas penugasan pada TNI di Papua dan Papua Barat dalam pembuatan jalan tertentu, kita siap laksanakan," ujar Budiman seusai rapat tertutup di Komisi I, Rabu (4/9).

Rapat itu membahas program percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. "Kita mendapat tugas membangun 14 poros jalan di Papua dan Papua Barat dengan menggunakan personel TNI AD dibantu Zeni Marinir. Dan pembuatan jalan ini diharapkan multi years 2013 dan 2014," jelasnya.

Kata Budiman, untuk menyelesaikan pengerjaan jalan sekitar 120 km di 14 titik itu, pihaknya optimistis bisa mengerjakannya dalam waktu sekitar enam bulan. "Kalau dalam empat bulan tidak bisa terpenuhi, karena medan dan cuaca yang berat. Kita minta waktu diperpanjang, tapi kita siap mengerjakan. Bukan tidak mampu selesaikan tapi kan ada keterbatasan dengan medan seperti itu, bekerja hanya bisa satu arah."

Dan, Budiman menegaskan, dari pengalaman pembuatan jalan dengan medan yang ditentukan itu, TNI AD melihat perlu waktu enam bulan. Proyek tersebut akan melibatkan lebih dari 2.000 personel yang terdiri dari batalyon zipur 4, 5, dan 8, serta dari marinir. Juga dari perbekalan angkutan, kesehatan, perhubungan, penerbang, dan lainnya.

Alasan Komisi I Setuju Proyek Jalan Papua-Papua Barat Digarap TNI

 

Komisi I DPR menyetujui mandat Presiden SBY kepada TNI Angkatan Darat untuk melaksanakan pembangunan 14 ruas titik jalan di Papua dan Papua Barat. Persetujuan ini disampaikan Komisi I setelah mendengar keterangan dari Kementerian Pertahanan, Senin (2/9) dan Kepala Staf TNI Angkata Darat, Rabu (4/9).

Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, proyek senilai Rp 425 miliar itu sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2013 dengan sumber pendanaan dari pos anggaran khusus BA 999. Pos itu berada di bawah Bendahara Umum Negara untuk program percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Sama sekali tidak mengganggu anggaran reguler pada Kemenhan.

"Meski demikian, penggunaan anggaran itu tetap akan dipertanggungjawabkan pihak TNI karena BPK juga akan bertugas melakukan audit. Tidak perlu dikhawatirkan hal pertanggungjawabannya," ujar Agus.

Komisi I menyetujui TNI AD mengambil alih tugas Kementerian Pekerjaan Umum membangun infrastruktur jalan di dua propinsi di ujung timur Indonesia. Alasannya, Kementerian Pekerjaan Umum kesulitan menggarap proyek itu karena banyak faktor penghambat seperti beratnya lapangan dan situasi keamanan.

"Kami sependapat dengan pemerintah bahwa perlu ada percepatan pembangunan di Papua. TNI dengan segala perlengkapannya bisa melaksanakan tugas seperti itu di luar perang," kata poliitisi Golkar ini.

Pihak TNI sendiri menyatakan sanggup mengerjakan proyek 14 titik jalan sepanjang 120 kilometer itu dalam tempo enam bulan. Namun, karena tahun ini cuma tinggal tiga bulan, maka Komisi I bisa memahami jika proyek ini berlanjut pada tahun berikutnya.

  ● Jurnal Parlemen  

Indonesia akan Punya Penjara Mirip Kamp Guantanamo di Sentul

 BNPT akan membangun penjara khusus teroris.

Add caption

Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) akan membangun penjara khusus teroris di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penjara ini mirip kamp tahanan militer AS di Guantanamo di Kuba, tempat pertama kali menampung tahanan yang diduga teroris pasca serangan ke gedung World Trade Center (WTC), AS.

"Kami buat ini karena petugas lapas dan Dirjen Pemasyarakatan Kemeterian Hukum dan HAM tidak mempunyai kemampuan menangani napi teroris," kata Deputi 1 Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayor Jenderal Agus Surya Bakti, Kamis 5 September 2013.

Agus mengatakan rencana pembangunan penjara khusus ini tidak ada kaitannya dengan beberapa peristiwa kerusuhan di lapas wilayah Sumatera. Meski dari catatan kepolisian di setiap kerusuhan lapas selalu ada anggota teroris yang sedang ditahan untuk menjalani vonis pengadilan.

"Upaya deradikalisasi itu kuat di dalam lapas. Di dalam petugas lapas dan Kemenhukam tidak punya kemampuan menangani napi teroris. Justru para teroris mempunyai kemampuan mempengaruhi napi lain, termasuk petugas lapas. Makanya kami masuk ke wilayah ini," tuturnya.

Dari puluhan teroris dan terduga teroris saat ini disatukan di lapas yang sama. Mereka hanya dipisahkan dalam ruang berbeda. Mereka masih bisa bersosialisasi dengan narapidana lain. Hal ini, kata Agus yang sangat dikhawatirkan.

"Saat ini napi teroris ada di 22 lapas di seluruh Indonesia. Nanti akan disatukan semua di Sentul, Bogor," ujarnya.

Mantan Danjen Kopassus ini mengatakan, meski khusus bagi teroris, pengelolaan lapas ini tidak berbeda dengan lapas pada umumnya.

"Untuk manajemen kami akan konsultasi dan melibatkan Dirjen Lapas, Kemenkum HAM. Yang membedakan hanya sistem pengamanan dan hanya khusus untuk teroris," kata dia.

Selain itu, BNPT juga sedang menyiapkan program binaan khusus bagi para mantan napi teroris. Menurut Agus, mantan napi teroris tidak boleh ditinggalkan.

"Mereka harus didampingi terus, termasuk keluarga dan jaringannya. Kami harus dekat. Kita fasilitasi kebutuhan mereka dan beri penjelasan pada mereka agar tidak kembali melakukan teror," katanya.

  ● Vivanews