✈️ SU 35 Rusia [Marina]
Menhan AS James Norman Mattis berupaya membebaskan negara-negara mitra seperti Indonesia, India dan Turki dari sanksi Washington karena membeli peralatan tempur Rusia. Indonesia diketahui membeli 11 unit pesawat jet tempur Su-35 Moskow.
Kepala Pentagon tersebut memperdebatkan Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) pada sidang Komite Angkatan Bersenjata Senat AS pada hari Kamis waktu Washington.
CAATSA adalah undang-undang yang jadi dasar bagi Washington menjatuhkan sanksi pada semua negara yang melakukan binis pertahanan dengan sebuah negara yang telah dijatuhi sanksi AS, dalam hal ini Rusia atas berbagai tuduhan, termasuk mencaplok Crimea dari Ukraina pada 2014.
Turki telah diancam dijatuhi sanksi karena membeli sistem pertahanan udara S-400 Moskow. Sedangkan India sedang dalam taraf negosiasi harga untuk pembelian S-400.
Mattis mengatakan perlu ada pengecualian dalam penerapan CAATSA menyangkut kepentingan jangka panjang Amerika.
“Ada negara-negara di dunia yang mencoba untuk berpaling dari senjata dan sistem yang sebelumnya bersumber dari Rusia,” katanya.
Negara-negara yang sama, katanya, saat ini perlu menjaga jalur pasokan Moskow terbuka untuk mengisi kembali sistem warisan mereka.
“Kita hanya perlu melihat India, Vietnam dan beberapa orang lain untuk mengakui bahwa pada akhirnya kita akan menghukum diri kita sendiri di masa depan dengan kepatuhan yang ketat kepada CAATSA,” kata Mattis.
Dia lantas menunjuk Indonesia, yang telah menjadi semakin penting bagi strategi pemerintahan Trump di wilayah Asia Tenggara.
“Indonesia, misalnya, berada dalam situasi yang sama mencoba beralih ke lebih banyak pesawat kami, sistem kami, tetapi mereka harus melakukan sesuatu untuk mempertahankan warisan militer mereka,” ujar Mattis, seperti dikutip Military, Sabtu (28/04).
CAATSA disahkan oleh Kongres tahun lalu untuk menghukum Rusia atas invasinya ke Crimea, dukungan separatis di Ukraina, dan keterlibatannya di Suriah. Presiden Donald Trump tak setuju dengan hukuman itu, sehingga dia enggan menandatangani rancangan undang-undang tersebut pada Agustus lalu. Namun, kekuatan Kongres memaksa Trump menekennya.
Mattis meminta Kongres untuk memasukkan “pengecualian keamanan nasional” dalam National Defense Authorization Act (UU Otorisasi Pertahanan Nasional) untuk fiskal 2019. Namun, bagaimanapun dia mengakui bahwa penjualan sistem S-400 Rusia menyebabkan banyak kekhawatiran.
Sistem rudal pertahanan S-400 membuat negara-negara NATO merasa ngeri karena sistem itu bisa menjadi pembunuh jet tempur generasi kelima F-35.
Pekan lalu, Asisten Menteri Luar Negeri AS Wess Mitchell mengatakan kepada Komite Urusan Luar Negeri Senat AS bahwa Turki mempertaruhkan sanksi berdasarkan CAATSA. Menurutnya, Ankara juga berpotensi diputus dari pembelian F-35 Joint Strike Fighter produksi Lockheed Martin.
✈️ Sukhoi Su-35 fighter [TASS]
Indonesia may buy an additional set of Sukhoi Su-35 fighter jets from Russia, Rostec Director for International Cooperation and Regional Policy Viktor Kladov told Interfax on Friday.
"They make purchases according to the state's financial resources," Kladov said in response to Interfax's question as to whether Indonesia might buy five more Su-35 fighters.
Perakitan kapal selam di PT PAL [saiddidu]
Membuat kapal selam ternyata jauh lebih banyak yang harus diperhitungkan jika dibanding membuat kapal permukaan.
“Pembangunan kapal selam sangat jauh beda dengan pembangunan kapal permukaan karena risiko yang dihadapinya pun lebih besar,” ujar Komandan Satuan Tugas Proyek Pengadaan Kapal Selam Laksma TNI Iwan Isnurwanto kepada Antara di Seoul, pertengahan pekan ini.
Dia menjelaskan, kapal permukaan setelah pembuatan hanya dicek di permukaan, apabila gagal masih dapat mengapung, tetapi kapal selam tidak.
Kapal selam jika mengalami kedaruratan, kata Iwan, maka dapat menyelam dalam, tetapi tidak dapat naik sehingga membahayakan para awak.
“Jadi harus dua alam, di dalam air dan di permukaan. Kalau dia pengecekan di atas permukaan normal semua tidak masalah, tetapi di bawah air ini bagaimana,” kata dia.
Ia mengatakan lebih dari 50 hal yang harus dilaksanakan dalam mengecek kapal selam, mulai dari penyelaman, kecepatan, kemampuan sampai ketahanan lamanya.
Pada Rabu (25/4), Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menghadiri acara penamaan kapal dan penyerahan KRI Ardadedali-404 di galangan kapal DSME, Okpo, Korea Selatan.
Kapal selam tersebut adalah hasil kerja sama yang kedua kali dengan Korea Selatan, setelah kapal selam pertama KRI Nagapasa-403 yang diluncuran 24 Maret 2016.
Adapun kapal selam ketiga kerja sama dengan Korea Selatan telah mulai proses penyambungan antarbagian beberapa bulan lalu dan ditargetkan selesai pada Juli 2018.
Pembuatan kapal selam pertama dilakukan oleh para teknisi Korsel, kapal kedua dilakukan bersama dengan para teknisi Indonesia yang telah dilatih oleh Korsel. Kapal ketiga dibuat oleh para teknisi Indonesia dengan supervisi dari Korsel.
Laksma TNI Iwan Isnurwanto mengatakan pembuatan kapal selam ketiga oleh PT PAL dan DSME (Korsel) perlu melibatkan praktisi seperti satuan kapal selam TNI Angkatan Laut, yang berpengalaman mengoperasikan kapal selam.
“Jadi PT PAL harus mau membuka diri menerima ide dan saran dari awak kapal selam seharusnya bagaimana dan tidak bisa berdiri sendiri karena pengetahuan dari praktik dimiliki awak kapal selam,” katanya.
Pihak PT PAL pun, tutur Iwan, tidak bisa langsung masuk kapal selam, melainkan memerlukan perizinan dari otoritas berwenang.
“Untuk itu, diperlukan komunikasi yang baik sehingga nantinya saat akan memperbaiki ini, pasti melalui orang-orang kapal selam,” kata dia.
Menurut dia, tidak ada yang instan dalam hal kapal selam, karena kemampuan yang dimiliki pun akan berbeda sesuai proses yang telah dijalani.
“Contoh awak kapal selam tidak langsung mengawaki, tapi melihat dari kapal permukaan kemudian kapal selam, itu pun melalui tes psikologi, lalu dari kemampuan yang ada, akan dinilai apakah bisa masuk menjadi orang kapal selam,” ucap Iwan.
Kapal selam ketiga yang dikerjakan PT PAL Surabaya akan diberi nama KRI Alugoro-405, diambil dari nama senjata pemukul berbentuk palu yang Prabu Baladewa.
“Dengan posisi yang ada harus menyelesaikan dengan sesuai jadwal yang telah dibuat, itu harus. Direncanakan pada Juli 2018 itu peluncuran,” ujar Iwan Isnurwanto.
Penyambungan bagian-bagian kapal selam di PT PAL, tutur Iwan Isnurwanto, juga didampingi delapan personel dari DSME yang akan membantu memberikan arahan kepada personel dari PT PAL.
“Personel galangan DSME tidak aktif untuk melaksanakan di PT PAL, hanya memberikan arahan, misalnya, ini harusnya begini, tetapi kuasa sesungguhnya adalah orang PT PAL,” kata Iwan.
Contohnya, kata dia, seperti meluruskan kabel yang sebelumnya dirangkai di galangan kapal DSME sebelum digabung, setelah digabung nantinya harus meluruskan dari belakang ke depan.
Ia percaya PT PAL dapat menjadikan bagian-bagian kapal selam menjadisuatu sistem yang nantinya bisa terintegrasi penuh dan bekerja dengan baik.
Hibah dari US SOSPAC
Kemenhan RI menerima hibah Alat Komunikasi Radio Harris Falcon III dari Amerika Serikat yang selanjutnya diserahkan kepada jajaran Korps Marinir TNI Angkatan Laut Pusat.
Alkom yang merupakan hibah dari United States Special Operations Command Pasific (US SOSPAC) tersebut diharapkan akan memperkuat dan meningkatan kemampuan bidang komunikasi di jajaran Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) TNI AL.
Penyerahan Hibah Alat Komunikasi Radio Harris Falcon III dilakukan secara simbolis melalui penandatangan Berita Acara Serah Terima dari pihak AS yang diwakili Atase Marinir Kedutaan Besar AS di Jakarta Letkol Kathryn Paik kepada pihak Kemhan RI dalam hal ini diwakili Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan Laksda TNI Agus Setiadji, S.A.P., Jum’at (27/4) di Mako Marinir, Jakarta.
Hadir menyaksikan, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksdya TNI Achmad Taufiqoerrochman, Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, Askomlek Panglima TNI Maksda TNI Bonar Halomoan Hutagaol, Dirjen Kuathan Kemhan Mayjen TNI Bambang Hartawan serta sejumlah pejabat di jajaran Kemhan, Mabes TNI AL dan Korps Marinir.
Komandan Korps Marinir dalam kesempatan tersebut menyampaikan, dengan diterimanya Hibah Alkom Radio Commucation Harris Falcon III ini maka tentunya akan menambah kemampuan bidang komunikasi di jajaran Korps Marinir. “Dengan adanya tambahan dari Harris Falcon III ini, tiap – tiap Batalyon Infanteri bisa lebih meningkatkan kemampuan bidang komunikasi semaksimal mungkin”, ungkapnya.
Selanjutnya, pihaknya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kemhan RI dan juga pihak Kedutaan Besar AS di Jakarta yang telah menfasilitasi proses hibah Alkom Radio Commucation Harris Falcon III.
Menurutnya, kerjasama Korps Marinir TNI AL dan United States Marine Corps sudah sejak lama terjalin. Bahkan disaat hubungan RI dan AS tidak sedang baik, kerja sama dan hubungan persahabatan Korps Marinir TNI AL dan United States Marine Corps tidak pernah terputus dan tetap terjalin baik.
“Kita tetap terus ada kegiatan latihan bersama, kemudian di bidang pendidikan secara terus menerus tidak pernah terhenti, bahkan setiap tahun kita selalu menggelar latihan bersama dengan pihak US Marinis Corps”, tambahnya.
Lebih lanjut Komandan Korps Marinir berharap, kedepan hubungan baik Korps Marinir TNI AL dengan United States Marine Corps tersebut tetap terjaga dalam rangka Confidence Building Measure dan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.
Sementara itu, Wakasal menyampaikan selamat kepada Korps Marinir TNI AL atas diterimanya peralatan Alkom Harris Falcon III dan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan satuan Koprs Marinir. Kedepan, kemampuan Alkom tersebut akan terus dilengkapi secara bertahap, sehingga dalam setiap kegiatan latihan maupun operasi tidak akan ada lagi kesulitan-kesulitan.
Selanjutnya Wakasal berpesan dan berharap agar Alkom yang telah diterima untuk dirawat dan digunakan dengan baik. Selain itu, pelatihan terhadap Prajurit juga dilaksanakan dengan baik dan terus-menerus baik untuk penggunaan maupun pemeliharaan. “Agar Prajurit dapat menguasai dan menggunakan Alkom tersebut secara maksimal, Pelatihan mungkin sampai dengan maintenance bukan hanya operator saja”, tuturnya.
Nyaris Kenai Pekerja Asing
Sebuah kendaraan PT Freeport Indonesia, Toyota LWB bernomor lambung 01.5222 yang sedang terparkir diduga ditembaki Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Jumat (27/4/2018). [Foto Ilustrasi/SINDOnews] ●
Sebuah kendaraan PT Freeport Indonesia, Toyota LWB bernomor lambung 01.5222 yang sedang terparkir tepat di depan perumahan No 1025 B milik warga negara asing, Morne Francis Ras diduga ditembaki Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Jumat (27/4/2018).
Serangkaian tembakan terjadi saat Morne Francis Ras, karyawan Technical Advisor Safety Highland PT Freeport Indonesia sedang menuju ke arah kendaraan yang ditembak tersebut.
Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kol In Aidi M Nubic mengatakan, menurut informasi yang dia terima penembakan terjadi di sekitar Mile 66, Kompleks Perumahan pekerja asing PT Freeport Indonesia, di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, sekitar pukul 07.45 WIT.
"Dari laporan anggota di lapangan tembakan mengenai kendaraan perusahaan ada empat butir peluru yang bersarang di kendaraan. Sementara ditemukan juga sejumlah selongsong peluru," kata Kapendam saat dihubungi SINDOnews, Jumat (27/4/2018).
Saat ini masih dilakukan pendalaman dan penyelidikan atas kasus penembakan yang diduga dilakukan oleh TPNPB.
Akibat kejadian tersebut mobil mengalami kerusakan pada bagian kap depan, kaca spion kanan, dan bodi samping kanan terkena dua kali tembakan.
TPNPB merupakan organisasi sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang sering disebut sebut aparat keamanan TNI-Polri sebagai Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB/KKB).
(sms)
Nexter System's CAESAR 155mm TNI AD [def.pk] ★
In September 2011, Saudi Arabia placed an order worth $210 million for an additional 32 CAESAR weapon systems. Deliveries under order reportedly began in late 2013. This order was in addition to the 100 CAESAR systems already fielded by the Saudi Arabian National Guard. Nexter reportedly completed final deliveries under the follow-on order during the first half of last year.
In February 2017, the Indonesian Army placed an order for an additional 18 CAESAR systems. This order will increase the total Indonesian inventory to 55 CAESAR systems.
In May 2017, Denmark placed an order for an additional 15 CAESAR systems, with an option for another six systems. This order will increase the Danish Army inventory to at least 33 CAESAR systems.
The CAESAR weapon system provides unique advantages as a rapidly deployable medium force option on the battlefield. This characteristic gives the CAESAR strong sales potential on the international market. Further, the recent expansion into the European and Southeast Asian markets, as well as the continued patronage of Saudi Arabia, signals growing consumer confidence in Nexter's self-propelled artillery offering.
Beside the currently used 6x6 version, an 8x8 version is also marketed by Nexter, along its Trajan towed howitzer.
Salah satu unsur KRI Koarmabar yang tergabung dalam Satuan Kapal Cepat yaitu KRI Halasan-630, melaksanakan latihan bersama dan pengawasan serta pengamanan dua kapal perang Perancis FS Dixmude L9015 dan FS Surcouf F711, dimana kedua kapal perang tersebut singgah di Jakarta dalam rangka mempersiapkan diri mengikuti acara Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2018 di Lombok, Selasa (24/4).
Latihan bersama atau Passing Exercise (Passex) yang dilaksanakan KRI Halasan-630 dengan kedua kapal perang Perancis tersebut meliputi beberapa kegiatan latihan yaitu Latihan Komunikasi antar Kapal Perang (Commex), Foto Konvoi Kapal perang (Photex) dan diakhiri dengan Parade kapal perang (Saillpass) di sekitar perairan Laut Jawa.
Latihan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme para prajurit KRI khususnya dalam memahami prosedur komunikasi, pemahaman kerjasama taktis dengan standar Angkatan Laut Internasional. Selain itu, untuk meningkatkan rasa persaudaraan antar sesama pelaut di dunia.
Selain Passex, KRI Halasan-630 pun melaksanakan tugas pengawasan dan pengamanan kedua kapal perang Perancis selama berlayar di perairan Teluk Jakarta sampai dengan Laut Jawa. Hal ini penting dilaksanakan dikarenakan untuk meyakinkan bahwa kedua kapal perang Perancis tersebut selama pelayaran di Perairan Indonesia tidak melakukan aktivitas yang dilarang seperti melaksanakan latihan perang, melaksanakan kegiatan survei ataupun berlayar tidak sesuai track yang telah diatur oleh negara Indonesia.
Di Lanud Iswahjudi 
F16 TNI AU [skadronudara16] ★
Pemerintah Indonesia bersama pemerintah Amerika Serikat bekerjasama terkait logistik pesawat F-16 yang telah diserahkan ke pemerintah Indonesia 28 Februari 2018 silam, terkait hal tersebut perwakilan pemerintah Indonesia dalam hal ini TNI AU Kol Tek Iwan Agung (Kepala Proyek) dengan perwakilan US Government (Faith Turner) bersama 17 team, akan mengadakan diskusi Integrated Logistics Support Review (ILSR) selama tiga hari (25 s.d 27 April 2018) di Mess Mulyono Lanud Iswahjudi.
Kegiatan rapat ILSR merupakan kegiatan rapat yang dilaksanakan sebagai bagian dari Program (Grant) hibah F-16 C/D EDA (Excess Defense Articles) sesuai LOA ID-D-SAL antara pemerintah Amerika Serikat dengan Pemerintah Indonesia. Kontrak kerjasama Flexible Manufacturing System (FMS) yang tertuang di dalam LOA ID-D-SAL ini telah ditandantangani pada 17 Januari 2012 dan keseluruhan 24 pesawat F-16 C/D telah diterima di Lanud Iswahjudi yang terkirim melalui 7 kali proses Delivery.
Rapat yang dihadiri pejabat TNI AU, Kementerian Pertahanan, Lockheed Martin, Freight Forwarder dan pihak Program Office termasuk Line Manager, akan membahas hasil pelaksanaan program regenerasi F-16 C/D yang telah selesai melaksanakan keseluruhan delivery serta mengetahui update terakhir status permasalahan yang belum selesai, termasuk untuk mengetahui sisa funding program ID-D-SAL. Dengan harapan dapat segera diselesaikan proses migrasi ke sustainment case untuk mendukung pemeliharaan pesawat F-16 di masa mendatang.
Selanjutnya dalam rapat ILSR ke-4 yang direncanakan pada 25 April 2018 ini, juga akan membahas update program eMLU/Falcon Star yang in-progress melalui kehadiran perwakilan Lockheed Martin yang hadir guna mengetahui kendala terkait Shipment Mod Kit serta status GFE (Government Furnished Equipment) berupa Classified item.
Di Pakato, Sulawesi Selatan 
Markas Divisi Infanteri 3 Kostrad [TNI AD] ★
Pangkostrad Letjen TNI Agus Kriswanto beserta Ketua persit Kartika Chandra Kirana Ny. Aik Agus Kriswanto meninjau lokasi pembentukan satuan baru Divisi Infanteri-3/Kostrad yang merupakan hasil bentukan pengembangan satuan jajaran Kostrad, di Pakato, Sulawesi Selatan, Rabu (25/4/2018).
Kunjungan Pangkostrad yang didampingi para Asisten Kas Kostrad dan Komandan Brigif Para Raider 3/TBS Kostrad merupakan kunjungan perdana Pangkostrad ke jajaran Divisi-3.
Kunjungan ini sebagai bentuk perhatian dan atensi khususnya dalam rangka percepatan pembangunan asrama dan satuan baru Kostrad yang memiliki tugas menjaga wilayah timur Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pasukan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang direncanakan akan diresmikan dalam waktu dekat ini.
Dengan adanya satuan baru yang dibentuk di wilayah Timur Indonesia merupakan salah satu wujud dan sikap bangsa Indonesia dalam mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan adanya dinamika global khususnya di Laut Cina Selatan, sehingga perlu adanya pengembangan satuan di wilayah Timur dalam rangka mengamankan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara -negara tetengga di sekitar wilayah perairan dan daratan Laut Cina Selatan.
Dalam kesempatan ini, Pangkostrad juga menyempatkan diri mengunjungi satuan jajaran Kostad di wilayah Sulawesi Selatan yaitu di Batalyon Infanteri 433/JS di Sambueja dan jajaran Brigif Para Raider 3/TBS di Kariango.
Dihadapan prajurit, Pangkostrad menekankan agar tetap menjaga kekompakan, loyalitas dan kemampuan prajurit serta selalu melaksanakan motto Kepala Staf Angkatan Darat yaitu prajurit harus disiplin, jago perang, jago tembak, jago beladiri dan memiliki fisik yang prima.
Wuxi YFT-CZ36 vertical take-off and landing (VTOL) fixed-wing surveillance UAV [Alibaba] ★
A representative at the Wuxi-based Jiangsu Digital Eagle Technology Development Company confirmed the first overseas sales of its YFT-CZ36 vertical take-off and landing (VTOL) fixed-wing surveillance UAV to the Indonesian and Malaysian governments.
The company representative would not identify the government agencies or numbers sold. Besides Indonesia and Malaysia, the source did confirm that the aircraft had made additional sales to other undisclosed countries. These successes encouraged the company to exhibit for the first time at DSA 2018 in Kuala Lumpur.
The YFT-CZ36 has a 4,000m maximum altitude, 4kg payload, 70-100km/h cruising speed and a 60-90-minute endurance.
The company is also offering international UAV customers four different VTOL rotorcraft platforms.
The four-rotor YM-4140 security drone has a 1,000m maximum altitude, 3kg maximum payload, 5-10m/s cruising speed and 40-60-minute endurance.
The six-rotor YM-6130 security drone has a 1,000m maximum altitude, 16kg maximum payload, 5-10m/s cruising speed and 40-minute endurance.
The eight-rotor YM-8120 security drone has the same maximum altitude, 3.3kg maximum payload and 30-minute endurance.
The company also offers a fire-fighting UAV. The eight-rotor YM-8160 Digital Eagle Fire Drone has a 15kg maximum payload, 5-10m/s cruising speed and 10-15-minute endurance. It can carry fire extinguishers and break windows.
The company also offers a variety of UAV jammer systems, along with two- and three-axis cameras.
MPA and Upgrades 
RMAF CN-235 transport aircraft [Stephen Fox] ★
No contracts for the upgrades of the Nuri, Hawks and Hercules were signed at the recently concluded DSA 2018 although it was promised ahead of the show. However Indonesian Aerospace the manufacturer of RMAF CN-235s was awarded a three year MRO contract by the government.
What’s interesting is that the MRO contract provided for the conversion of three out of the six CN-235 transporters in service into MPAs. The seventh CN-235 is configured for VIP transport. The eight aircraft was written off after it ditched near Kuala Selangor in Dec. 2016.
However the conversion program will depend on the availibility of funds and the government has yet to indicate when money will be allocated. Indonesian Aerospace says that it will fit the Thales AMASCOS system on the CN-235s. No word however whether this will be brand new ones or the ones fitted on the King Airs.
Indonesian Aerospace has marketed new built CN-235 MPAs to Malaysia for some time now. The conversion program might well be the second prize.
Perakitan kapal selam di PT PAL [saiddidu] ★
Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu, mengatakan setelah kapal selam kedua kerja sama dengan Korea Selatan KRI Ardadedali-404 diserahkan, maka pemerintah fokus kepada pembuatan kapal selam sendiri.
“Ini dulu disempurnakan, kapal kelima keenam itu kita buat sendiri, masak sampai lima kali tidak bisa buat-buat, kita bukan orang bodoh, banyak orang pintar,” ujar Menhan di galangan kapal Daewoo Shipbuilding and Marine (DSME), Okpo, Korea Selatan, Rabu (25/ 04).
Kapal selam ketiga kerja sama dengan Korea Selatan dibuat PT PAL, sehingga setelah ini PT PAL akan bekerja menyambung bagian-bagian kapal selam yang telah dikirim dari Korea Selatan.
Penyambungan kapal selam yang akan dinamai KRI Alugoro-405 itu sudah berjalan dan diperkirakan akan selesai dalam beberapa bulan ke depan.
Setelah kapal selam ketiga kerja sama dengan Korea Selatan selesai, Menhan menuturkan diperlukan beberapa kerja sama lagi hingga akhirnya dapat benar-benar membuat kapal selam sendiri.
“Kemudian ditambah dua, tiga, kerja sama, setelah itu kita bisa buat sendiri, itu arti makna yang awal dari kerja sama ini,” ujar Ryamizard Ryacudu.
Pada 1960-an, ucap dia, Tanah Air mempunyai 12 kapal selam, sementara hingga sebelum kerja sama dengan Korea Indonesia hanya memiliki dua kapal selam.
Kini dengan tambahan tiga kapal selam, Indonesia memiliki lima kapal selam, tetapi jumlah tersebut dinilainya masih kurang dan setidaknya menyamai jumlah 12 kapal selam.
“Kalau tidak ya kita mundur dong, dulu 12 masa kurang dari itu, 12 saja sudah mundur, nanti akan bertambahlah, tetapi kita belajar terus kita akan membuat kapal lebih canggih dengan dasar ini,” ucap Menhan.
Flanker Indonesia [def.pk]
U.S. sanctions on Russian military exports have put the brakes on a $6 billion deal with India and may derail the arms purchases of other U.S. allies around Asia, experts say.
Under a law that U.S. President Donald Trump signed in August, any country trading with Russia’s defense and intelligence sectors will face sanctions.
The law is designed to punish Russian President Vladimir Putin for the 2014 annexation of Crimea from Ukraine, involvement in the Syrian civil war and meddling in the 2016 U.S. presidential election.
But American allies who buy weapons and equipment from Russia, the world’s second-largest arms exporter, could suffer as well.
The highest-profile example is India, which wants to buy five S-400 long-range surface-to-air missile systems that the country’s military sees as a game changer. The systems are touted as being able to counter the ballistic missiles and stealth aircraft that China is developing, while overwhelming the capabilities of Pakistan, India’s other main adversary.
The deal, which Putin and Indian Prime Minister Narendra Modi struck as part of an inter-government agreement in 2016, has run headlong into the U.S. sanctions law, two officials in Delhi said.
Indonesia and Vietnam also buy weapons from Russia while being regional partners of the United States. Jakarta closed a $ 1.14 billion pact for Sukhoi fighters recently, while Vietnam is seeking more jet fighter-bombers from Russia.
And with both Almaz-Antey Air and Space Defense Corporation, which makes the S-400, and Rosoboronexport, which negotiates Russian export deals, listed as under sanction, those deals have become trickier.
“The optics of a major arms purchase from Russia looks quite ‘iffy’ from the point of view of Western capitals, especially at a time when Russia-West relations are at an all-time low and India seeks strategic convergence with the West, including with the U.S.” said Abhijnan Rej, a defense strategy expert at Observer Research Foundation, a New Delhi think tank.
The U.S.-led airstrikes this month against facilities of the Syrian government, an ally of Russia, has further aggravated tensions between the superpowers.
A Russian source close to the Indian S-400 deal said “a lot will depend on the confidence and sanity of our Indian partners.”
WIDER IMPACT
The effects of the U.S. sanctions law could be more sweeping than intended, said Cara Abercrombie, a visiting scholar at the Carnegie Endowment for International Peace.
Vietnam, whose air force flies Russian-made Su-30 fighters and uses the S-300 air defense system, wants to continue modernizing its inventory.
Vietnamese military scholar Carl Thayer said he believed Moscow was still pushing Hanoi to invest in state-of-the-art S-400 missile defenses as part of its long-term military plans.
“I think it is clear that Russia is still pressing Vietnam for big deals,” Thayer said, noting that the two countries already have had reciprocal visits by defense ministers this year.
But with the United States working hard to promote sales of American military hardware, and sanctions against Russia’s exporting agencies, Vietnam’s plans could prove overly costly.
Indonesia, meanwhile, said the delivery of the first couple of Sukhoi Su-35 jets out of a total of 11 is on track for this year. Officials said that so far they did not anticipate any changes to the deal with the Russians.
Indonesian defense officials declined to describe what, if anything, they might do to tackle the fallout of the sanctions imposed on Russian arms sales.
A THORNY PROBLEM
Indian Foreign Secretary Vijay Gokhale and Defence Secretary Sanjay Mitra held discussions with U.S. officials in Washington last month to try to find a solution, a second Indian official said.
The issue is crucial to the Indian military, because without Russian parts, supplies and maintenance help, “our ships won’t sail, our planes won’t fly,” the official said. “We can hardly be the regional security provider that America wants us to be at this rate.”
One way to avoid secondary sanctions would be if the U.S. determines that India is reducing its dependence on Russian arms, said Atman Trivedi, managing director of Hills & Company, a Washington-based firm that advises on international trade and investment.
Russian hardware represented 62 percent of the country’s total weapons imports during the past five years, compared with 79 percent in 2008-2012, the Stockholm Peace Research Institute said in a report last month.
The U.S. administration could also declare that imposing sanctions on India, a major defense partner, would hurt U.S. national security interests. That would allow a waiver permitting India to do business with Russia.
The United States has emerged as India’s No. 2 weapons supplier, closing $ 15 billion worth of deals over the last decade. Now Lockheed Martin and Boeing are leading the race to provide India with a fleet of new fighter-bombers, one of the world’s largest open tenders.
“The intent of the legislation was never to disrupt U.S.-India defense relations, which Congress has repeatedly recognized in law as a strategic priority to the U.S.,” said Benjamin Schwartz, aerospace and defense head at United States India Business Council.
Abercrombie of Carnegie added that if Congress grants waivers to India, it may also need to do so for other countries such as Vietnam and Indonesia.
“The bottom line: India warrants an exemption from these secondary sanctions, as does any country with which the U.S. is forging new and strategically important defense relations,” she said.
Skyshield Air Defence Systems [def.pk]
German land systems specialist Rheinmetall AG has been selected to supply Skyshield air defence systems to the unnamed Asian customer.
An Asian nation has contracted with Rheinmetall to supply it with advanced air defence technology. In a competitive bidding process, Rheinmetall Air Defence won the order to supply the customer with the latest generation of its Skyshield systems. The contract, booked in April of this year, is worth over €100 million. Production of the systems is already under way. Shipment will take place over the course of the next three years.
Besides reconnaissance sensors, 35mm fire units and the accompanying command and control equipment, the contract includes a comprehensive logistics and service package.
Rheinmetall will be providing complete training for operators and maintenance personnel as well as technical assistance and live fire exercise support in the customer country. Moreover, local companies will take part in the project, including construction of buildings and vehicle procurement.
Rheinmetall attaches great commercial importance to this contract, with follow-up orders already on the horizon.
Pesawat tempur IFX [AIN]
Pemerintah Indonesia mengakui adanya penundaan kerja sama pembuatan pesawat jet tempur generasi 4.5 KFX/IFX dengan Korea Selatan.
Sekjen Kementerian Pertahanan Hadiyan Sumintaatmadja mengatakan penundaan tersebut dilakukan lantaran ada permasalahan yang harus diselesaikan dengan pihak Korsel.
"Kelihatannya masih ada penundaan, mungkin sebentar lagi, tapi mudah-mudahan jalan," ujar Hadiyan di Jakarta, Rabu, tanpa menjelaskan penyebab terhambatnya pembuatan bersama pesawat jet tempur itu.
Meski, Hadiyan membantah adanya permasalahan anggaran ataupun tekanan dari negara lain. Dia pun memastikan pembuatan jet tempur itu dipastikan akan tetap berjalan.
"[Hanya] ada kelambatan proses," tambah dia.
Pesawat Tempur KF-X dan IF-X merupakan pesawat tempur generasi 4.5 mengungguli pesawat tempur jenis F-16 dan F-18 buatan Amerika Serikat.
Dalam pembuatannya, Pemerintah Indonesia melibatkan PT Dirgantara Indonesia.
Pembiayaan proyek ini menggunakan skema 80 persen dari Pemerintah Korea Selatan dan 20 persen dari Pemerintah Indonesia.
Direncanakan, proyek pengembangan tersebut berjalan hingga 2026 mendatang. Anggaran yang dikeluarkan Indonesia sampai 2016 lalu untuk proyek tersebut menelan Rp 21,6 triliun.
✈️ SU 35 Rusia [Marina] 
