Menurut data statistik Kementerian Pertahanan Inggris, tentara wanita saat ini mengisi 10 persen dari angkatan bersenjata Inggris, dengan 15.740 wanita bekerja di semua layanan. (Reuters/Ahmed Jadallah)
Tentara wanita dalam angkatan bersenjata Inggris diperbolehkan untuk bertarung di pertempuran jarak dekat di medan perang untuk pertama kalinya pada tahun 2016 mendatang.
Kementerian Pertahanan Inggris sebelumnya tak membolehkan tentara wanita untuk terjun dalam pertempuran jarak dekat. Inggris beranggapan bahwa percampuran antara tentara wanita dan pria dalam pertempuran jarak dekat dapat memiliki efek yang buruk antara pasukan.
"Peran dalam Angkatan Bersenjata kita harus ditentukan berdasarkan kemampuan, bukan gender. Saya berharap bahwa, setelah dilakukan penelitian dan pelatihan, tentara wanita dapat ikut dalam pertempuran jarak dekat mulai2016," kata Menteri Pertahanan Inggris, Michael Fallon.
Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka terbuka kemungkinan yang besar untuk tentara wanita terjun langsung dalam pertempuran jarak dekat, yaitu dengan persentase sekitar 70 persen di angkatan darat, 79 persen di angkatan laut, dan 94 persen di angkatan udara.
Namun, sebelum peraturan ini disahkan, dibutuhkan penelitian lebih lanjut terkait tuntutan fisiologis yang menjadi syarat seorang tentara dapat diterjunkan dalam misi pertempuran jarak dekat.
"Dampak bagi kesehatan tentara wanita yang akan ditempatkan pada pertempuran jarak dekat harus diperiksa sepenuhnya," tulis laporan Kementerian Pertahanan Inggris, seperti dilaporkan CNN, Kamis (19/12).
Para peneliti akan melihat bagaimana pelatihan untuk pertempuran jarak dekat dapat disesuaikan untuk memastikan tentara wanita dapat berpartisipasi dengan aman tanpa mengurangi efektivitas tempur.
Kepala Staf Umum, Jenderal Sir Nicholas Carter, mengatakan operasi militer Inggris di Afghanistan menunjukkan terdapat kemungkinam risiko fisiologis yang signifikan bagi tentara wanita untuk ikut bertempur dalam pertempuran jarak dekat.
"Saya berharap untuk prospek membuka tanah peran pertempuran jarak dekat dengan perempuan , tapi kita harus melihat ini dalam cara yang bertanggung jawab," kata Kepala Staf Pertahanan , Jenderal Sir Nicholas Houghton.
"Saya berharap tentara wanita dapat ikut bertempur, tapi kami ingin memastikan bahwa keputusan ini bijaksana," kata Kepala Staf Pertahanan, Jenderal Sir Nicholas.
"Tujuan kami adalah untuk memaksimalkan kemampuan para tentara wanita, bukan merusak kemampuan tersebut. Sangat penting memastikan bahwa pertemouran jarak dekat tak berisiko fisiologis pada wanita," kata Sir Nicholas melanjutkan.
Pertempuran jarak dekat didefinisikan sebagai operasi militer yang utamanya bertujuan untuk membunuh musuh dalam jarak yang dekat.
Menurut data statistik Kementerian Pertahanan Inggris, tentara wanita saat ini mengisi 10 persen dari angkatan bersenjata Inggris, dengan 15.740 wanita bekerja di semua layanan.
Jumlah ini telah meningkat secara bertahap selama dua tahun terakhir, utamanya di angkatan laut dan angkatan udara.
Tahun ini, revolusi peraturan militer bagi wanita juga terjadi. Angkatan laut Inggris memungkinkan tentara wanita untuk bertugas di kapal selam untuk pertama kalinya, setelah lebih dari 20 tahun tentara wanita diperbolehkan bertugas di kapal militer biasa.
Revolusi militer lainnya terkait kesetaraan gender ditunjukkan dengan pengangkatan dua tentara wanita di angkatan udara menjadi wakil marshal.(ama)
Airbus Helicopters EC-665 Tiger kandidat kuat helikopter tempur ATM (Stephane Gimard)
Tentera Darat menerusi Pasukan Udara Tentera Darat (PUTD) merancang perolehan enam buah helikopter tempur bagi melaksanakan operasi secara berkesan di kawasan Pantai Timur Sabah termasuk Zon Keselamatan Pantai Timur Sabah (ESSZone).
Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Abdul Rahim Bakri memberitahu persidangan Dewan Negara pada Khamis bahawa perolehan berkenaan didaftarkan sebagai projek di bawah Rancangan Malaysia Kesebelas (RMK11) yang akan datang.
Beliau berkata kerajaan amat menyedari cabaran besar yang perlu dilalui bagi menentukan keselamatan di kawasan Pantai Timur Sabah termasuk di ESSZone sentiasa terpelihara.
"Ini kerana faktor geografinya yang merangkumi 10 daerah persisiran pantai timur Sabah mulai dari Kudat hingga ke Tawau, yang merangkumi pantai sepanjang 1,733 kilometer (km) melibatkan 361 pulau dan keluasan daratan seluas 31,158 km persegi iaitu merangkumi 42 peratus daripada keluasan negeri Sabah. Gatling Gun M134D Hybrid (dillonaero)
"Berdasarkan faktor ini, Angkatan Tentera Malaysia (ATM) sememangnya memperakui keupayaan helikopter tempur dalam melaksanakan operasi secara berkesan di kawasan berkenaan," katanya.
Abdul Rahim berkata demikian ketika menjawab soalan Senator Datuk Jamilah Sulaiman bertanya sama ada Kementerian Pertahanan merancang membeli pesawat helikopter tempur dalam masa terdekat, pada sesi soal jawab.
Selain itu, beliau berkata sebagai langkah awal, mesyuarat Kabinet pada 3 Dis lepas memutuskan perolehan 'Gatling Gun' untuk melengkapkan persenjataan helikopter ATM di Pantai Timur Sabah khususnya di Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah (EESCom).
"Lanjutan itu, Tentera Darat Malaysia dalam proses perolehan sebanyak 10 laras sistem persenjataan Gatling Gun M134D Hybrid bersama Weapon Mounting System untuk dipasang kepada pesawat Agusta A109 LOH," katanya.
Hari ini tanggal 19 Desember, 53 tahun silam di Alun-alun Utara Yogyakarta digaungkan Tri Komando Rakyat (Trikora) oleh Presiden Sukarno untuk merebut kembali Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi. Instruksi yang berisi gagalkan pembentukan negara boneka Papua, kibarkan sang saka merah putih di Irian Barat, dan bersiap untuk mobilisasi umum guna mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa itu menjadi bahan bakar yang memacu seluruh rakyat Indonesia.
Untuk menjalankan instruksi itu, pemerintah kemudian membentuk Operasi Mandala yang bermarkas di Ujung Pandang (sekarang Makassar) di bawah pimpinan Mayjend TNI Suharto. Ternyata dominasi strategi pada operasi ini mengandalkan strategi maritim dalam penguasaan laut sebagai medan juang atau mandala tempurnya.
Strategi Maritim
Strategi maritim didefinisikan sebagai suatu seni mengarahkan aset-aset maritim untuk mencapai tujuan atau sasaran politik yang diinginkan. Mahan dan Corbett, ahli strategi Angkatan Laut, menyatakan bahwa arah dari strategi maritim telah berkembang sesuai dengan perubahannya. Lingkungan politik, ekonomi, dan teknologi memiliki hubungan secara langsung pada strategi maritim suatu bangsa.
Strategi maritim menggunakan laut untuk mendayagunakan posisi geografi dari negara pantai dan menolak (sea denial) untuk memberikan keuntungan bagi musuh. Dengan demikian tempat bermain utama dari strategi maritim adalah lautan dan kemampuan yang dimiliki agar mudah tercapai. Hal itu berkaitan kemudian dengan sea power atau kekuatan laut. Sea power secara umum dijelaskan termasuk di dalamnya semua aspek kekuatan nasional yang relevan baik sipil dan militer (Marsetio, 2014:89).
Dalam suatu Grand Strategy, strategi maritim merupakan turunan dari kepentingan nasional suatu negara (Biasanya dijabarkan dalam konstitusi). Kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk ends (tujuan), ways (cara), dan means (sarana dan alatnya).
Dengan ditetapkannya Ujung Pandang (Makassar) sebagai pusat komando dari Operasi Mandala, berarti pemerintah saat itu benar-benar mempelajari sejarah. Ujung Pandang merupakan jembatan antara Indonesia bagian barat dengan bagian timur, dan merupakan tempat di mana dapat mengontrol seluruh perairan dari dan menuju Irian Barat. Wilayah ini selalu menjadi pusat perhatian Belanda di masa VOC untuk menguasai perairan timur melalui pelayaran hongi.
Persatuan dan kesatuan yang tertuang dalam Pancasila, Pembukaan UUD 45, dan Deklarasi Djuanda menjadi ends dalam operasi ini. Irian Barat merupakan wilayah Kesultanan Tidore sejak masa Nusantara menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia baik secara de facto maupun de jure. Pasca Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda tahun 1949 wilayah ini selalu dipertahankan oleh Belanda. Sampai dengan tanggal 1 Desember 1961, Belanda mengumumkan berdirinya negara boneka Papua (Sekarang diperingati sebagai hari jadi OPM).
Presden Sukarno merespons peristiwa itu dengan Operasi Trikora sebagai bentuk konfrontasi militer pada saat diplomasi menemui jalan buntu. Ways yang dilakukan dalam operasi ini ialah dengan menggalang dukungan internasional dan kekuatan nasional baik sipil maupun militer, serta memanfaatkan laut sebagai media juang dalam merebut Irian Barat. Melalui laut, pemerintah menerjunkan para intelijen maritim baik sipil maupun militer untuk melakukan pengintaian, penggalangan masyarakat, dan penyerangan secara dadakan ke jantung pertahanan musuh.
Dari kalangan militer, kesatuan seperti RPKAD (sekarang Kopasssus) dan KKO (sekarang Marinir TNI AL) yang biasanya melakukan operasi tersebut. Peristiwa Teluk Merah oleh KRI Tjandrasa dan RPKAD, serta penenggelaman kapal perang Belanda Karel Doorman, oleh anggota Pasukan Katak ALRI menjadi peristiwa yang fenomenal dalam operasi intelijen ke Irian Barat.
Dari kalangan sipil, ribuan sukarelawan diterjunkan ke Irian Barat melalui laut dan udara untuk pengibaran bendera merah putih. Seperti yang diungkapkan mantan sukarelawan dari Pulau Salawati (Raja Ampat), Ahmad Mayalibit, yang menyusup dari Selat Salawati ke Sorong menggunakan sampan dan akhirnya bersama ABRI merebut Nederlands Nieuw-Guinea Petroleum Maatschappij (NNGPM), perusahaan minyak Belanda di Sorong.
Jauh-jauh hari sebelum operasi Trikora itu dilaksanakan, Mayalibit dan ribuan sukarelawan lainnya telah disusupkan ke Irian Barat dengan menyamar sebagai pedagang, guru, dan bahkan ada yang menjadi pastur. Langkah itu terbilang berhasil mengingat banyaknya penduduk asli Irian yang ikut berjuang bersama-sama mengusir Belanda dari bumi Irian.
Means yang digunakan oleh Indonesia selain SDM baik militer maupun sipil, ialah alutsista ALRI yang boleh dibilang tergolong canggih di zaman itu. Diantaranya, 12 kapal selam dari Uni Soviet, 140 kapal perang dari berbagai jenis, 26 pesawat pembom jarak jauh jenis TU-16 dan TU-16KS, serta 24 buah MIG-21F. Dan ada beberapa kapal milik Pelni yang dimobilisir menjadi kapal perang. Selain pangkalan utama di Ujung Pandang, pemerintah juga menyediakan pangkalan pendukung seperti di Teluk Peleng, Sulteng sebagai pangkalan kapal selam, dan pangkalan-pangkalan transit seperti Pulau Seram, Pulau Banda, dan Pulau Salawati.
Diplomasi Maritim
Dari rangkaian operasi tempur beserta pendukungnya itu, Belanda berfikir dua kali untuk melanjutkan perang dengan Indonesia terkait Irian Barat. Setelah Amerika Serikat diketahui tidak mendukung Belanda, dan justru sebaliknya menyarankan agar menyerahkan Irian Barat ke Indonesia melalui New York Agreement 15 Agustus 1962, dengan terpaksa Belanda akhirnya bertekuk lutut pada tanggal 1 Mei 1963 melalui penyerahan Irian Barat ke Indonesia melalui upacara dihadapan perwakilan PBB di Hollandia (sekarang Jayapura).
Perjalanan itu menjadi pelajaran penting bagi Indonesia saat ini untuk menjalankan kepentingan nasionalnya dengan menggunakan maritim sebagai strategi dan kekuatannya. Kepentingan nasional itu pun harus dikukuhkan dengan falsafah bangsa dan dasar negara yang saat ini pun sudah mulai kabur maknanya. Lalu bagaimana strategi maritim itu ada jika kepentingan nasionalnya tidak ada?
Pekerjaan Rumah itu harus diselesaikan oleh pemerintah yang ditopang oleh seluruh rakyatnya agar Poros Maritim Dunia menjadi kenyataan. Serta peran strategi maritim, kekuatan maritim, dan juga diplomasi maritim untuk Indonesia semakin disegani laiknya era 60-an.
Inilah salah satu foto keenam orang yang menyerang sebuah sekolah di Peshawar yang dirilis Taliban Pakistan. Dalam serangan itu 148 orang tewas, 132 orang di antaranya adalah anak-anak.
Beberapa detail mengerikan dari tragedi pembantaian 148 orang di sebuah sekolah di Peshawar, Pakistan, muncul ke permukaan, Jumat (19/12/2014).
Harian terbitan Pakistan Dawn mengabarkan, salah seorang penyerang bernama Abuzar menghubungi komandannya untuk menanyakan langkah selanjutnya.
Abuzar menghubungi komandannya setelah dia dan kawan-kawannya telah membunuh 132 anak-anak dan sembilan orang staf pengajar di sekolah yang dikelola angkatan darat Pakistan itu.
"Kami sudah membunuh semua anak-anak di auditorium. Apa yang harus kami lakukan sekarang?" tanya Abuzar.
Para petinggi militer Pakistan mengidentifikasi sang komandan sebagai Umar Khalifa Adizai, pemimpin Taliban di wilayah Peshawar.
"Tunggu sampai para tentara datang, bunuh mereka semua sebelum kalian meledakkan diri," jawab Umar.
Percakapan itu, ujar para pejabat militer Pakistan, adalah satu dari percakapan terakhir antara para penyerang dan komandan mereka beberapa saat sebelum dua anggota Taliban yang tersisa terlibat baku tembak dengan pasukan khusus Pakistan.
Transkrip percakapan itu dirilis sebagai dokumen intelijen yang dibagi oleh Panglima AD Pakistan Jenderal Raheel Sharif dengan para pejabat Afganistan.
Jenderal Sharif melawat ke Afganistan untuk berbagi "elemen penting intelijen" karena para petinggi militer yakin bahwa pembantaian di Peshawar itu diperintahkan pemimpin Taliban Pakistan, Maulana Fazlullah.
Pakistan menduga Fazlullah bersembunyi di provinsi Nuristan, Afganistan. Sejumlah petinggi keamanan mengatakan, pembicaraan telepon Umar dapat dilacak hingga di distrik Nazian, provinsi Nangarhar, Afganistan.
Pakistan ingin agar Pemerintah Afganistan menggunakan informasi intelijen itu untuk mengambil tindakan terhadap para pemimpin Taliban Pakistan.Otak Serangan Sekolah di Peshawar adalah Ayah Tiga Anak Petugas keamanan membantu seorang siswa sekolah angkatan darat di Peshawar yang terluka akibat serangan Taliban Pakistan pada Selasa (16/12/2014).
Siapa orang paling dibenci di Pakistan saat ini? Dia adalah pria 36 tahun, ayah tiga anak dan penggemar bola voli dengan nama panggilan "Nary" atau Si Langsing.
Nama asli pria ini adalah Umar Mansoor yang oleh Taliban Pakistan disebut sebagai otak dari serangan maut ke sebuah sekolah di Peshawar yang menewaskan 132 anak-anak.
Sebuah video yang diunggah ke situs internet yang biasa digunakan Taliban menampilkan pada Kamis (18/12/2014), sosok seorang pria berjanggut lebat, membeberkan pembenaran terhadap serangan maut pada 16 Desember itu.
Keterangan yang muncul dalam video itu menyebut nama sang pria sebagai Umar Mansoor.
"Jika para perempuan dan anak-anak kami mati, maka anak-anak kalian juga tak akan bisa lolos. Kami akan berperang melawan kalian dengan cara yang sama seperti kalian menyerang kami dan kami akan membalaskan dendam terhadap mereka yang tak berdosa," kata pria itu.
Taliban mengatakan serangan di Peshawar itu, di mana para penyerang mengenakan rompi bom bunuh diri dan mengeksekusi anak-anak, merupakan pembalasan atas operasi militer yang digelar AD Pakistan.
Mereka menuduh militer melakukan pembunuhan ekstrajudisial. Tuduhan seperti itu bukanlah barang baru di Pakistan. Banyak kasus orang yang ditahan aparat keamanan hilang lalu ditemukan dalam kondisi tangan terikat dan ditembak di kepala.
Sejumlah sumber militer mengatakan pengadilan di Pakistan sangat korup dan mereka takut menghukum anggota militan. Sehingga hampir mustahil untuk menjatuhkan hukuman bagi para anggota militan.
"Anda mempertaruhkan nyawa untuk menangkap teroris lalu pengadilan melepas mereka. Jika mereka dibunuh maka mereka tidak akan kembali lagi," kata sumber itu.
Penggemar bola voli
Meski kekerasan kerap terjadi di Pakistan, namun serangan di Peshawar itu sangat mengejutkan negeri itu yang secara tradisional perempuan dan anak-anak selalu dilindungi meski dalam kondisi perang.
Enam orang anggota Taliban yang diwawancarai Reuters memastikan bahwa otak serangan di Peshawar adalah Umar Mansoor. Empat dari mereka mengatakan Umar sangat dekat dengan Mullah Fazlullah pemimpin Taliban Pakistan yang juga pernah memerintahkan penembakan terhadap Malala Yousafzai.
"Umar Mansoor memiliki perangai keras sejak anak-anak. Dia selalu berkelahi dengan anak-anak lain," kata salah seorang anggota Taliban.
Umar Mansoor yang bergabung dengan Taliban pada 2007 memiliki nama panggilan "nary" yang dalam bahasa Pashto berarti "langsing". Dia memiliki dua anak perempuan dan satu anak laki-laki.
"Mansoor suka bermain bola voli. Dia adalah pemain bola voli yang baik," ujar seorang anggota Taliban.
Dalam video itu Umar digambarkan sebagai seorang "amir" atau pemimpin Taliban di Peshawar dan kawasan Darra Adam Khel. Sejak awal Mansoor selalu menolak untuk berbicara dengan pemerintah.
"Dia sudah bersikap tegas sejak awal bergabung dengan Taliban. Dia menentang para komandan yang dianggap lemah karena mau berunding dengan pemerintah," ujar seorang komandan Pakistan.Bagaimana Taliban Pakistan Berkembang Jadi Kekuatan Mematikan? Taliban Pakistan
Taliban Pakistan, yang secara resmi dikenal sebagai Tehrik-i-Taliban Pakistan atau TTP, merupakan sebuah organisasi payung yang longgar dan semakin terpecah yang pernah mewakili sekitar 30 kelompok militan. Kelompok itu secara resmi didirikan tahun 2007 oleh seorang komandan militan terkemuka, Baitullah Mehsud, dan selama bertahun-tahun kelompok itu dan kelompok-kelompok yang bersekutu dengannya, seperti Al Qaeda, berbasis di daerah suku Pashtun di Pakistan barat laut, khususnya di Waziristan Utara dan Selatan.
Banyak komandan Taliban Pakistan telah bertempur di Afganistan sebagai bagian dari gerakan yang pernah meraih kekuasaan di Kabul. Saat pasukan AS menggulingkan gerakan itu tahun 2001, banyak pemimpinnya yang melarikan diri dengan melintasi perbatasan ke Pakistan. Orang-orang Pakistan di antara kelompok itu kemudian menjadi tuan rumah bagi rekan-rekan Afganistan mereka, serta ratusan militan Al Qaeda, dengan menyediakan bagi mereka tempat tinggal, dukungan logistik, dan anggota-anggota baru.
Atas tekanan AS, tentara Pakistan melakukan sejumlah upaya yang sifatnya sementara untuk menghancurkan tempat-tempat persembunyian kelompok itu tahun 2003 dan 2004, tetapi upaya itu sudah terlambat. Para milisi suku, yang sudah diperkaya dan diradikalisasi oleh para tamu Al Qaeda mereka, menderita akibat langkah militer tersebut. Amerika Serikat menyebut Taliban Pakistan sebagai organisasi teroris pada September 2010.
Kelompok itu patuh kepada pemimpin Taliban Afganistan, Mullah Mohammed Omar, dan bekerja sama erat dengan gerakan Afganistan dalam pemberontakan di Afganistan, dengan menyediakan anggota, logistik, dan basis untuk Taliban Afganistan. Taliban Pakistan telah melatih dan mengirim ratusan pengebom bunuh diri dari wilayah kesukuan Pakistan ke Afganistan.
Kelompok itu membangun sebuah hubungan dekat dengan Jaringan Haqqani, afiliasi yang paling radikal dari Taliban Afganistan, yang berada di balik sejumlah serangan bunuh diri di dalam dan sekitar Kabul dan Afganistan timur. Kelompok tersebut juga bekerja sama dan memberikan tempat aman bagi para operator Al Qaeda, termasuk pemimpin Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
Luasnya kerja sama kaum militan di daerah kesukuan itu telah menjadi hal rumit bagi badan intelijen militer Pakistan, yang sudah lama memberikan dukungan bagi Afganistan dalam menghadapi Taliban, bahkan saat pihaknya sendiri sedang berupaya untuk melawan Taliban Pakistan dalam beberapa tahun terakhir.
Salah satu serangan Taliban Pakistan yang paling signifikan pada 2014 adalah sebuah pengepungan berani terhadap bandara internasional Karachi pada bulan Juni. Serangan tersebut, di mana sekelompok penyerang berjumlah 10 orang bertempur melawan pasukan keamanan selama berjam-jam, menewaskan 13 orang. Dalam beberapa hari, sebuah serangan udara dan darat yang intensif dimulai terhadap para pemimpin Taliban yang bermarkas di Waziristan Utara. Serangan itulah, yang menurut seorang juru bicara Taliban, memicu serangan pembalasan kaum militan di Peshawar pada Selasa (16/12/2014) yang menewaskan 142 anak sekolah dan guru Pakistan.
Pada September 2013, Taliban Pakistan melancarkan salah satu serangan paling mematikan yang pernah ada, yaitu dengan mengirim sejumlah pengebom bunuh diri ke Gereja All Saints yang bersejarah di Peshawar. Gereja itu merupakan simbol kerja sama antara Muslim dan Kristen. Setidaknya, 120 orang tewas dalam serangan itu dan sesudahnya.
Tahun 2012, Taliban Pakistan menembak Malala Yousafzai, seorang anak sekolah Pakistan di Lembah Swat, karena mendukung pendidikan terhadap anak perempuan. Malala kemudian memenangkan hadiah Nobel Perdamaian tahun 2014 dan menjadi simbol tentang kekerasan tanpa pandang bulu dan penaklukan terhadap perempuan dan anak perempuan kelompok itu di seluruh dunia.
Mehsud juga diduga berada di balik pengeboman bunuh diri yang menewaskan mantan Perdana Menteri Benazir Bhutto pada Desember 2007.
Di bawah Hakimullah Mehsud, yang mengambil alih komando Taliban Pakistan setelah kematian Baitullah Mehsud, kelompok itu menunjukkan aliansi yang erat dengan Al Qaeda.
Kelompok Taliban Pakistan kini dipimpin Maulana Fazlullah, seorang pemimpin militan yang diduga sedang bersembunyi di sisi perbatasan Afganistan. Fazlullah dipandang sebagai sosok yang mungkin menjadi pembawa damai dalam kancah militan Pakistan ketika dia dipilih untuk memimpin Taliban setelah pemimpin sebelumnya, Hakimullah Mehsud, tewas dalam serangan udara AS pada November 2013.
Sungai di Kalimantan (zeroenemy)
Benar kata Sertu TNI Hardika Sheila. Mandi di Sungai Pengian, sungai yang melintas di depan Pos Pengaman Perbatasan (Pospamtas) Indonesia-Malaysia, Desa Long Betaoh, Kecamatan Kayan Hulu, pedalaman Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, sangat menyegarkan.
Cerita pun mengalir lebih lancar setelah kami mandi dan bermain air bersama para tentara dari Pospamtas ini. Kami—reporter Fabian Januarius Kuwado bersama fotografer Fikria Hidayat dan Kristianto Purnomo—berbincang dengan para tentara ini, Kamis (4/12/2014).
Gelas alumunium yang kami tinggal mandi sudah dikerubuti semut di teras tempat kami berbincang sejak siang. Untung teh di dalamnya tinggal sedikit. Hardika menawarkan tambahan teh.
Tawaran Hardika sempat kami tolak, tetapi tak berselang lama seorang tentara lain membawa secerek teh hangat yang tak sanggup kami tolak. "Enaknya ngobrol pakai teh Mas," ujar prajurit tersebut sembari meletakkan cerek di atas meja kayu.
Bermula dari jalur tikus
Hardika menuturkan, Pospamtas Betaoh mulai berdiri pada 2008. Tujuan pendiriannya adalah untuk menjaga patok perbatasan dan menghentikan penyelundupan lintas batas negara. "Karena jalur sungai dan hutan di sini dahulu menjadi jalur tikus penyelundupan barang," ujar Hardika.
Menurut Hardika, dulu barang yang diselundupkan mulai dari bahan bakar minyak sampai batu mulia. "Tapi, itu dulu," kata dia. Seiring pembangunan jalan antardesa dan antarkecamatan, distribusi barang dari wilayah negeri sendiri ke sini sudah lancar. Penyelundupan pun kehilangan pasar, sekalipun harga barang-barang belum ideal.
Kini, tugas pokok fungsi Pospamtas hanya menjaga patok batas negara ditambah fungsi sosialisasi nilai kebangsaan pada masyarakat. Pasukan yang sekarang bertugas di pos ini merupakan kelompok ke-10 yang pernah bertugas di sini. Ada 14 personel TNI dalam pasukan Hardika.
Para prajurit itu adalah Serka TNI Hendra Ismanto, Sertu TNI Hardika Sheila, Serda TNI Susanto, Kopral TNI Tri Kusuma, Kopda TNI Asbar Umasugi, Kopda TNI Eko Sabani, Kopda TNI Kukuh Habibi, Praka TNI Arifin Bungano, Praka TNI Syaiful Lamunte, Praka TNI Andreas Miming, Pratu TNI Dwi Priyana, Pratu TNI Agus Yulianto, Pratu TNI Toni Prasetyo, dan Pratu TNI Adim Priyana.
Tak ada biaya patroli
Hardika melanjutkan, Pospamtas Desa Betaoh bertanggung jawab atas 112 patok batas. Jarak terjauhnya 12 kilometer dari pos jika ditarik garis lurus. Namun, waktu tempuh ke patok bisa mencapai tiga hari dengan melawan arus sungai ke hulu lalu berlanjut dengan menerabas hutan rimba Malinau.
Namun, selama 4 bulan berada di sana, Hardika dan pasukannya belum sekali pun menggelar operasi ke patok perbatasan. "Kami tidak punya biaya, Mas. Sekali patroli itu butuh biaya yang tidak sedikit. Kami dapat uang dari mana?" ujar Hardika.
Hardika mengakui tugasnya di sini terkait dengan kedaulatan negara. Tak pernah ada operasi patok batas tentu saja tak sejalan dengan tugas tersebut. Terlebih lagi, dalam laporan serah terima dengan pasukan Pospamtas sebelumnya, pada 2013 ada satu patok perbatasan Indonesia-Malaysia yang hilang, dilaporkan karena dirusak ekskavator berbendera Malaysia.
"Sejujurnya ya kami gelisah. Tapi, kami harus bagaimana? Situasi kami serba kesulitan," ujar Hardika. Menurut dia, atasannya mengatakan patroli perbatasan akan digelar pada akhir Desember 2014 atau Januari 2015. Namun, Hardika mengatakan sejujurnya dia belum dapat membayangkan dari mana biaya untuk patroli itu.
Indonesia di dadaku, Malaysia di perutku
Dengan kondisi keuangan yang "tiris", Hardika dan pasukannya praktis hanya menjalankan fungsi sosialisasi nilai kebangsaan kepada masyarakat. Di antara prajurit TNI ini ada yang mengajar di sekolah dasar atau pendidikan anak usia dini di Desa Betaoh. Pernah pula pasukan ini menggelar pengobatan massal bagi warga.
"Intinya, kami menjaga nasionalisme warga di sini agar tidak tertarik ke Malaysia," ujar Hardika. Menurut dia, "tetangga" memang tak vulgar menarik masyarakat berpindah. Namun, kemudahan di negeri jiran tersebut membuat sebagian warga tergoda. Pendidikan dijamin, harga barang murah, dan persediaannya lengkap.
"Istilahnya, Indonesia tetap di dadaku, tapi Malaysia di perutku," ujar Hardika. Namun, pada tiga tahun terakhir situasi berubah. Program Gerakan Desa Membangun (Gerdema) ala Bupati Malinau, Yansen Tipa Padan, telah menggelontorkan dana ratusan juta rupiah bagi warga desa untuk membangun infrastruktur.
Pembangunan yang sekarang mulai dinikmati warga desa ini membuat mereka tak lagi terlalu terpukau dengan negara tetangga. Pembukaan infrastruktur desa, lanjut Hardika, malah membuat mereka yang telanjur pindah ke Malaysia menyesal.
Semua cerita soal perbatasan itu, aku Hardika, dia dapatkan dari kisah mulut ke mulut setiap kali bertemu dengan masyarakat Desa Betaoh.
Kisah para penjaga perbatasan ini belum tuntas. Cara-cara mereka bertahan hidup tak selalu bisa ditemukan di tempat lain. Tunggu kisahnya di tulisan berikutnya...
Moeldoko
Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan pemerintah Indonesia melihat Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) sebagai ancaman besar bagi dunia, dan Jakarta berkeinginan untuk meningkatkan kerjasama dengan Washington untuk menghadapi kelompok radikal ini di Asia Tenggara.
Jenderal Moeldoko mengatakan kepada The Washington Times bahwa secara personal dirinya meminta Kepala Kerjasama Militer AS Jenderal Martin E Dempsey untuk mengizinkan pejabat tinggi TNI ikut berpartisipasi sebagai peninjau dalam Gugus Tugas anti ISIS di Washington.
"Pembentukan Gugus Tugas anti-ISIS di dalam pemerintahan AS, bahkan kami ingin ikut bekerjasama untuk memperkuat kemampuan analisa intelijen para pejabat militer kami dalam mencegah ancaman ISIS," ujar Moeldoko, sebagaimana dilansir the Washington Times, Jumat (19/12/2014).
Meski demikian, Moeldoko menolak untuk memberikan rincian program gugus tugas tersebut. Moeldoko menyatakan hal tersebut beberapa jam setelah melakukan kunjungan ke Pentagon pada Selasa (16/12) lalu, yang merupakan agenda terakhir dalam rangkaian pertemuan dengan pejabat militer AS. Kunjungan tersebut menunjukkan keinginan Indonesia untuk mempererat hubungan militernya dengan Amerika Serikat.
ISIS menjadi topik dominan yang dibahas dalam pertemuan kedua negara, terutama karena para pejabat TNI di Jakarta mengaku memiliki informasi tentang sekitar 100 warga Indonesia yang telah melakukan perjalanan ke Timur Tengah untuk bergabung dengan gerakan ekstrimis tersebut.
Moeldoko juga mengatakan bahwa ancaman yang hadir saat ini dapat menjadi kesempatan bagi hubungan militer Indonesia-AS untuk meluaskan kerjasama, menghapus segala kesalahpahaman dimana Washington pernah memotong semua bentuk bantuan militer kepada Jakarta karena kasus pelanggaran HAM oleh militer Indonesia pada akhir tahun 1990-an. Hubungan militer kedua negara kemudian pulih kembali pada tahun 2000, dan Moeldoko mengatakan dirinya bangga dengan kemajuan yang dibuat oleh militer Indonesia dalam menghadapi pelanggaran HAM masa lalu.
"Indonesia dan Amerika Serikat berbagi kepentingan yang sama berdasarkan keamanan kawasan, dan tentunya juga masalah ISIS," ujar Moeldoko. Moeldoko mengatakan kedua negara memiliki hubungan militer-militer yang kuat dan dapat dikembangkan.
Selain itu, Moeldoko juga menyarankan agar Jakarta lebih mengedepankan keinginan untuk menjadi partner lebih dekat dengan AS seperti dalam menghadapi isu China.
"Kedua negara bertanggung jawab untuk saling mengingatkan satu sama lain," dia menambahkan.
Moeldoko menambahkan bahwa strategi menyeimbangkan ulang (rebalancing) pemerintahan Obama di kawasan Asia Pasifik justru bisa menjadi risiko baru yang menciptakan 'instabilitas kawasan'. Karena itu, dia menambahkan, tujuan yang ingin dicapai dirinya bersama para pemimpin dari negara-negara lain di Asia Tenggara adalah untuk menahan bersama-sama melalui ASEAN, menghadapi kekuatan militer terbesar di kawasan yakni China.
"Kuncinya adalah komunikasi di antara pada pemangku kebijakan," kata dia.
Kapal Patroli Bakamla
Pelaksana Tugas Kepala Badan Keamanan Laut, Laksdya Maritim, Desi Albert Mamahit, mengaku telah mendapatkan anggaran pemerintah untuk membangun 30 unit kapal.
"Dalam waktu lima tahun ke depan, kami sudah dapat anggaran dari pemerintah membangun 30 kapal," ujar Mamahit usai menghadiri Hari Bela Negara di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2014).
Menurutnya, pembangunan 30 kapal untuk menjaga keamanan perairan Indonesia berlangsung di dalam negeri. Anggaran yang diberikan pemerintah untuk pembuatan kapal ssebesar Rp 1 triliun.
"Kapal yang dibangun tipe 48 meter, 80 meter dan 110 meter. Ada juga kapal kecil seperti speedboat. Pemerintah memberikan anggaran yang cukup untuk kami membangun 30 kapal," imbuhnya.
Untuk memperkuat pengawasan maritim, Bakamla akan mendapat hibah 30 unit kapal dari TNI AL. Kementerian Perhubungan, Polisi Air dan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga turut memberi.
"Jumlahnya ya bisa jadi sebanyak 60-an lah. Jadi sudah bagus itu," sambung pria yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Pertahanan Indonesia menggantikan Letjen TNI Subekti.
Menteri Indroyono Soesilo mengaku melihat dan menyaksikan kapal asing mencuri ikan di laut Arafura, Maluku. Ia menyaksikan pencurian ikan dari kapal intai TNI AU.
Saat itu, ia terbang bersama Presiden Jokowi serta didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Ida Bagus Putu Dunia.
Informasi pencurian ikan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Waktu ditelpon Bu Susi. Dia bilang ada pencurian ikan di Laut Arafura. Saya minta bantuan skuadron intai TNI AU. Kita pakai pesawat Boeing 737 TNI. Dari penelusuran itu, ketemu 22 kapal. Itu kapal ikan Tiongkok bendera Indonesia. Sama beliau (Presiden) dilihat saja," kata Indroyono di Kemenhub, Jakarta, Jumat(19/12/2014).
Saat pengintaian memakai pesawat khusus TNI AU tersebut, ia bersama Jokowi tidak menemukan kapal patroli TNI AL. Padahal di sana banyak berkeliaran kapal pencuri ikan.
Alhasil Jokowi hanya mengabadikan hasil tinjauan tersebut. "Sama beliau dilihat saja dan diambil fotonya. Karena di sana kapal patroli TNI AL nggak ada di situ," jelasnya.
Melihat fenomena tersebut, TNI AU mengusulkan ide untuk memodifikasi pesawat jet agar bisa mendarat dan terbang di laut. Tujuannya adalah agar cepat bisa menindak kapal pencuri ikan.
"Diusulkan kembangkan jet amphibi yang bisa mendarat di air. KSAU usulkan 3 biji. Mereka punya pesawat Boeing yang bisa dimodifikasi," jelasnya.
Tidak hanya itu, Presiden Jokowi setuju menambah anggaran BBM untuk patroli TNI AL. Namun presiden mengajukan syarat agar tambahan anggaran sejalan dengan tingkat penindakan terhadap kapal asing pencuri hasil laut di perairan Indonesia.
"TNI AL kebutuhan BBMnya Rp 5 triliun. Beliau setuju untuk kasih bahan bakar Rp 5 triliun. Tapi kata beliau, dia ingin lihat ada hasilnya," sebutnya.
Indroyono pada kesempatan tersebut mendorong wadah coast guard atau Badan Koordinasi Keamanan Laut. Badan ini akan didorong sebagai koordinator lembaga keamanan laut yang membawahi Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Kemenhub, Polisi hingga TNI AL.
Secara teknis sistem radar dan kapal patroli akan dikoordinasikan di bawah payung Bakorkamla.
"Coast guard organisasi Bakorkamla. Itu unsur KPLP, Bea Cukai, polisi, KKP. Kriminal di laut polisi, TNI AL jaga kedaulatan NKRI di laut," ujarnya.
Kapal KPLP yang dikunjungi Presiden Sukarno di tahun 1961 (Foto: Dok Pribadi)
Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang dibentuk oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla dan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo saat menghadiri peringatan Hari Nusantara 2014 di Kota Baru, 15/12 lalu, menimbulkan kritikan yang besar tehadap pemerintah dan sistem di negara ini. Salah satunya pengamat maritim Laksda (Purn) Soleman B Ponto yang ditemui beberapa waktu lalu.
“Sebenarnya dengan dibentuknya Bakamla berdasarkan amanat Undang-Undang Kelautan akan menambah satu lagi ‘predator’ di laut,” ujar Ponto dengan lantang.
Kekhawatirannya itu didasarkan dari bunyi dalam klausul pasal yang menyebut pembentukan Bakamla di Undang-Undang Kelautan masih membuka ruang adanya tumpang tindih wewenang. Selama ini terdapat 13 instansi dan semuanya merupakan ‘predator’ di laut.
“Pada pasal 59 ayat 1 dan 2 dari Undang-Undang kelautan ada kalimat ‘Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional’, ini menegaskan bahwa penegakan kedaulatan dan hukum atas pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat dilakukan oleh satuan lain sepanjang diberi kewenangan oleh undang-undang, misalnya TNI AL berdasarkan Undang-Undang TNI dan Sea and Coast Guard berdasarkan Undang-Undang Pelayaran,” tegasnya.
Menurut mantan Kepala BAIS tahun 2012 ini keberadaan Bakamala itu sudah tidak ada manfaat lagi, karena tugasnya atau penegakan hukum atas pelanggaran Undang-Undang Kelautan ini dapat dilakukan oleh TNI AL dan KPLP.
“Dalam undang-undang ini (Kelautan-red) masih membuka ruang semua instansi untuk menjalankan fungsinya, sedangakan dalam Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan dengan jelas mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran hanya ada satu lembaga yaitu Coast Guard,” tandasnya.Antara KPLP dan Bakamla Laksda (Purn) Soleman B Ponto (Foto: Dok Pribadi)
Dari undang-undang tersebut akhirnya tebangun Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) sebagai Coast Guard Indonesia pada tahun 2011. Namun, seiring berjalannya waktu KPLP itu juga tidak berjalan pada semestinya.
“Masalah yang terjadi di kita bukan karena tumpang tindih peraturan tetapi konsistensinya dalam menjalankan peraturan. Kita bisa lihat di Undang-Undang Pelayaran ini bahwa dalam pasal 276 menyebutkan ‘Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab pada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri’, jadi ini yang belum berjalan sampai sekarang,” terangnya.
Sampai dengan saat ini KPLP masih tetap berada dibawah Dirjen Perhubungan Laut dan juga dibawah koordinasi dari Bakorkamla. Di mana seharusnya berdasarkan perintah Undang-Undang Pelayaran, KPLP bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
“Dunia juga sudah mengakui keberadaan KPLP kita sejak tahun 1942 dan kemudian ketika kita merdeka, pemerintah mengambil alih badan ini. Eh, tiba-tiba sekarang pemerintah membentuk lagi Bakamla dibawah Kementerian, tapi itu saya kembalikan lagi kepada seluruh stakeholder untuk memilih antara Bakamla dengan KPLP,” tukasnya.
Lebih jauh, pria asal Sangir ini memamdang karena ruang lingkup yang terbatas dalam Undang-Undang Kelautan ini, maka kewenangan Bakamla tidak dapat melebihi ruang lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukum pembentukannya.
“Mengingat ruang lingkup dari Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang kelautan hanya terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air, dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau, maka secara otomatis kewenanagan Bakamla tidak dapat melebihi ruang lingkup dasar hukumnya,” tuturnya.
Kepala Staff Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan, pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) sangat berkaitan dengan penguatan sistem pertahanan.
Menurutnya, yang dibutuhkan terkait Alutsista saat ini adalah spesifikasi tekhnis (Spektek). Kemampuan, akurasi hingga daya ledak menjadi ukuran yang utama.
"Jadi bukan soal mahal atau tidaknya," kata Gatot, Kamis (18/12) di Jakarta.
Dicontohkan, terkait pengadaan Multiple Launch Rocket System (MLRS) pabrikan Avibras Brazil Gatot memastikan kualitas MLRS Brasil lebih baik ketimbang jenis MLRS buatan Roketsan Turki.
"Saya yakin sangat yakin kemampuan Astros II MLRS pabrikan Brazil lebih bagus dari MLRS buatan Rokestan asal Turki," ucapnya.
Keyakinan itu didasari atas hasil uji coba MLRS. Alutsista tersebut sudah diujicoba secara berkesinambungan. Prosedur ini menurutnya adalah keniscayaan.
"Setiap persenjataan yang dibeli Angkatan Darat adalah persenjataan yang sudah lebih dulu diuji di pertempuran atau sudah teruji di medan tempur," kata Gatot.
Kepala Pusat Komunikasi Kemenhan, Kolonel Djundan, menegaskan MLRS buatan Roketsan Turki belum teruji bahkan belum digunakan di negara lain.
"Adapun informasi yang menyebutkan bahwa Roketsan sudah digunakan di beberapa negara lain, hal tersebut adalah tipe atau jenis lain, bukan yang ditawarkan ke Kemenhan, bahkan yang ditawarkan ke Kemenhan itu masih dalam proses research and development approval," ucapnya.
Ditegaskan, tidak mungkin TNI menggunakan alutsista yang belum teruji dan belum terbukti kemampuannya di medan perang.
Fungsi utama Alutsista menurutnya adalah memperkuat pertahanan. Hal ini tentunya dilakukan dengan persenjataan yang sudah teruji.
Disamping itu, Indonesia adalah negara kepulauan. TNI dalam menjaga pertahanan tentu tidak mungkin berdiam di satu tempat.
"Alutsista juga begitu. Akan mobile. Nah, kita butuh yang praktis dan mudah untuk dipindah - pindah seperti buatan Avibras itu," ujarnya.
Militer Pakistan mengatakan telah menewaskan 57 anggota kelompok militan dalam serangan darat dan udara di wilayah yang dikuasai Taliban di dekat perbatasan Afganistan. Pakistan mengklaim telah menewaskan 1.700 anggota Taliban, tetapi angka ini sulit diverivikasi kebenarannya.
Operasi militer ini digelar setelah Taliban menewaskan 141 orang dalam serangan di sebuah sekolah di Peshawar, yang mayoritas korban tewas adalah anak-anak.
Angkatan bersenjata Pakistan telah meningkatkan serangan terhadap kelompok Taliban di wilayah Waziristan Utara dan daerah lain yang menjadi basis kelompok tersebut.
Pada pekan ini, operasi ini mengkombinasikan antara serangan darat dan udara dengan melibatkan 20 pesawat tempur Pakistan.
Penyergapan pada Kamis malam oleh pasukan khusus di perbukitan Tirah, sebuah daerah di dekat perbatasan Afghanistan, telah menewaskan 32 orang militan.
Juru bicara militer Pakistan mengatakan mereka telah menewaskan lebih dari 1.700 anggota militan sejak serangan dimulai Juni lalu.
Namun demikian, akses yang terbatas ke banyak wilayah konflik, menyebabkan klaim angka-angka korban tewas itu sulit secara independen untuk diverifikasi.Balas dendam Kelompok Taliban mengatakan, serangan terhadap sebuah sekolah yang menewaskan lebih dari seratus siswanya sebagai upaya balasan.
Upaya menghabisi jaringan kelompok Taliban difokuskan di wilayah Waziristan Utara di dekat perbatasan Afganistan.
Provinsi ini merupakan pusat kelompok Taliban Pakistan serta jaringan kelompok Haqqani -sebuah kelompok militan yang berbasis di Pakistan dan memiliki kaitan dengan Taliban dan al-Qaeda.
Kota Peshawar, di dekat perbatasan Afghanistan, belakangan menjadi lokasi aksi kekerasan terburuk dalam beberapa tahun terakhir yang berpuncak pada serangan hari Selasa di sebuah sekolah yang dikelola militer.
Pembantaian di sekolah terseebut telah memancing kemarahan di seluruh dunia.
Taliban mengatakan bahwa serangan itu merupakan tindakan balas dendam akibat operasi militer Pakistan belakangan.