[Video] Latihan Bersama Marinir Indonesia Dan Amerika dalam RIMPAC 2022

💂 Diposkan Marinir TNI AL Satu Peleton Satuan Tugas Latihan Bersama Multilateral Rim of The Pacific (Satgas Latma Rimpac) 2022 Marinir TNI Angkatan Laut Melaksanakan Aplikasi Lapangan Military Operations in Urban Terrain (MOUT) Di Marine Corps Training Area Bellows (MCTAB), Hawaii, Amerika Serikat (AS).Rabu (13/07/2022).

Dalam Kesempatan ini Marinir TNI Angkatan Laut bergabung bersama USMC dan Korea melaksanakan penyerangan sebuah kota kecil yang sudah di sekenariokan oleh official #RIMPAC2022

 Berikut video dari Youtube : 

 💂  Youtube  

[Global] Korvet Al Diriyah

⚓ Korvet kelas Avante-2200 pesanan Arab Saudi[Navantia] ⚓

Galangan kapal Spanyol, Navantia, telah mengirimkan kapal korvet Al Diriyah kepada Arab Saudi.

Ini adalah kapal kedua dari lima korvet kelas Avante-2200 Al Jubail yang dipesan Arab Saudi senilai hampir 2 miliar euro termasuk persenjataannya.

Pembangunan kelima korvet akan dilaksanakan selama lima tahun sesuai kotrak yang telah ditandatangani tahun 2018.

Semua kapal akan selesai diserahkan pada tahun 2024.

Korvet kelas Avante-2200 memiliki panjang 98,9 m, lebar 13,6 m, draft 3,8 m, dan bobot 2.419 ton.

Sistem penggeraknya berjenis CODAD (Combined Diesel And Diesel), terdiri dari empat mesin diesel MTU 12V-1163-TB93 dengan daya maksimum masing-masing 5.950 hp.

Kapal dapat berlayar dengan kecepatan maksimum 24 knot (44 km/jam).

Untuk jarak jangkau mencapai 3.500 mil laut (6.482 km) dengan kecepatan 18 knot (33 km/jam).

Sensor utama kapal menggunakan radar multifungsi SMART-S Mk.2. Kapal dilengkapi dengan sistem elektro-optik Mirador, sistem tindakan dukungan elektronik Vigile-100, radar pengawasan maritim Scout Mk.2 LPI, radar kontrol tembakan Sting 1.2, serta sistem manajemen pertempuran TACTICOS.

Kapal dilengkapi dengan meriam utama 76 mm, meriam Millenium 35 mm, empat senapan mesin 12,7 mm, sistem peluncuran vertikal Mk.41 VLS 16 tempat, delapan rudal antikapal RGM-84 Harpoon, dan enam tabung torpedo 324 mm.

Al Diriyah diawaki oleh 92 orang. Kapal ini juga dilengkapi dengan landasan helikopter. -Poetra- 

  👷 Airspace Review  

[Video] Selangkah Menuju Peluncuran Kapal Bantu Rumah Sakit (BRS) TA 2020, TA 2021, TA 2022

⚓️ Diposkan PAL Indonesia 992 [PAL Indonesia]

Pandemi belum usai. Indonesia masih membutuhkan fasilitas kesehatan yang memadai, khususnya di pulau-pulau kecil. Mengusung inovasi produk dengan memperhatikan kebutuhan armada TNI AL, PT PAL Indonesia Kembali menghadirkan produk Kapal Bantu Rumah Sakit (BRS) TA 2020, TA 2021, TA 2022.

Saat ini, kemajuan pembangunan kapal BRS ke-2 telah mencapai 81%. Seluruh block telah selesai proses erection atau dalam kata lain keseluruhan konstruksi (platform) kapal telah selesai, serta sistem pendorong kapal telah terpasang bersama dengan beberapa alat kesehatan di dalamnya.

Melalui kepercayaan pemerintah sekaligus TNI Angkatan Laut, PAL dapat secara aktif merealisasikan upaya mengurangi ketergantungan terhadap mitra asing, menciptakan lapangan kerja untuk pertumbuhan ekonomi, mengatasi kesenjangan melalui inovasi, serta berkontribusi dalam menjaga kedaulatan negara.

Dengan telah dilaksanakannya pengecatan akhir lambung kapal dan nomor lambung kapal, sebagai tanda dalam waktu dekat, kapal BRS ke-2 ini siap untuk melaksanakan ceremony shipnaming & launching.

  Berikut video dari Youtube : 

 ⚓️  Youtube  

5 Tantangan Investasi Asing di Sektor Industri Pertahanan RI

✈ Pesawat N219  [PTDI]

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan peluang kepada pihak asing untuk berinvestasi melalui skema foreign direct investment (FDI) di sektor industri pertahanan. Melalui UU itu, sektor industri pertahanan tidak lagi digolongkan dalam Daftar Negatif Investasi (DNI). Karena dianggap mempunyai sifat strategis, industri pertahanan selalu dimasukkan dalam DNI sejak era Orde Baru hingga awal 2020. Sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan diamandemen oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020, seperti Pasal 11, Pasal 21, Pasal 38 dan Pasal 52.

Sebagai turunan dari undang-undang tersebut, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dalam beleid tersebut dinyatakan bahwa entitas asing dapat menguasai saham maksimal 49% atau dalam hal kepentingan strategis, modal asing dapat melebihi 49% dengan persetujuan Menteri Pertahanan. Tentu menjadi pertanyaan mengapa negeri ini membutuhkan FDI di sektor industri pertahanan? Indonesia sangat memerlukan FDI di sektor industri pertahanan karena hampir 25 tahun terakhir industri pertahanan domestik nyaris tidak membuat kemajuan berarti.

Penguasaan teknologi tinggi masih mengandalkan dari Original Equipment Manufacturer (OEM) asing dan belum ada kemajuan signifikan terkait hal itu. Tentang permodalan dan finansial, BUMN industri pertahanan memiliki ruang finansial yang sempit dan masih mengandalkan pada suntikan penanaman modal negara (PMN) secara berkala setiap lima tahun sekali. Menyangkut pasar, BUMN industri pertahanan mayoritas jago kandang kecuali PT Dirgantara Indonesia yang telah mengekspor produknya ke luar negeri sejak era Orde Baru. Dalam hal sumber daya manusia, terjadi generational gap sekitar 15 tahun di BUMN industri pertahanan antara insinyur yang direkrut pada akhir zaman Orde Baru dengan perekrutan pertama pasca 1998, selain isu pendapatan yang kalah atraktif dibandingkan sektor swasta.

Indonesia bukan satu-satunya negara di kawasan Indo-Pasifik yang berjuang menarik FDI di sektor industri pertahanan. Australia, India, Filipina dan Thailand juga membuka kesempatan bagi FDI di sektor itu. Sejauh ini, hanya Australia dan Filipina yang sukses dalam menarik investasi asing di sektor industri pertahanan, sementara India dan Thailand belum sukses meskipun kebijakan investasi mereka cukup menarik. Terkait dengan Indonesia, berikut adalah sejumlah tantangan dalam menarik FDI di sektor industri pertahanan.

Pertama, lisensi ekspor teknologi pertahanan dan dual-use technology. Apabila terdapat Original Equipment Manufacturer (OEM) asing yang berinvestasi di Indonesia, mereka membutuhkan lisensi dari negara asalnya untuk mengekspor teknologi pertahanan dan dual-use technology ke Indonesia, di mana teknologi itu akan dipakai untuk kepentingan produksi senjata. Berdasarkan pengalaman di sejumlah negara yang menjadi pilihan bagi OEM asing untuk berinvestasi secara langsung, negara asal OEM melakukan penelaahan secara mendalam terhadap teknologi yang akan diekspor sebelum menerbitkan lisensi. Indonesia masih menjadi dinilai rawan dalam hal keamanan teknologi oleh Barat, terlebih lagi Indonesia tidak suka diikat dengan pembatasan-pembatasan teknologi.

Kedua, risiko tinggi. Indonesia mempunyai risiko tinggi dalam hal kapabilitas teknologi dan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Resiko tinggi dalam kapabilitas teknologi yaitu penguasaan teknologi oleh BUMN industri pertahanan, mengutip data Janes, masih pada kisaran weak dan moderate-weak. Konsekuensinya, OEM asing harus mengeluarkan sumber daya untuk membantu meningkatkan kapabilitas itu agar sesuai dengan standar industri mereka. Menyangkut HAKI, Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan untuk mengamankan HAKI, termasuk pula yang terkait dengan teknologi pertahanan dan dual use technology.

Ketiga, anggaran pertahanan. Anggaran pertahanan Indonesia yang dialokasikan untuk pengadaan senjata masih kecil. Untuk APBN, pos belanja modal hanya sekitar 27% atau sekitar Rp 20 triliunan dari total alokasi anggaran pertahanan. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) mempunyai nilai berfluktuasi setiap lima tahun, di mana pada 2015-2019 sebesar Rp 15 triliun, sedangkan pada 2020-2024 diproyeksikan senilai Rp 41 triliun. Begitu pula dengan Pinjaman Luar Negeri (PLN) yang alokasinya berfluktuasi per lima tahun, di mana pada 2015-2019 senilai US$ 7,74 miliar dan pada 2020-2024 direncanakan sebesar US$ 20,75 miliar.

Keempat, rezim pajak. Agar Indonesia dapat menjadi sasaran FDI di sektor industri pertahanan, Indonesia harus menawarkan rezim pajak yang kompetitif. Pemerintah hendaknya menawarkan status kawasan industri di mana OEM asing berinvestasi sebagai kawasan berikat, sehingga investor secara tidak langsung dipaksa untuk berorientasi ekspor karena apabila mereka lebih banyak menjual produknya di pasar domestik, maka mereka harus membayar pajak dan bea masuk bagi bahan baku yang diimpor. Selain itu, pemerintah perlu menawarkan tax holiday kepada OEM asing yang berinvestasi di Indonesia.

Kelima, dampak finansial investasi. Semua OEM memiliki tujuan agar investasi mereka memberikan keuntungan yang maksimal melalui pendapatan dari penjualan senjata. Mengingat bahwa Indonesia masih mempunyai tantangan dalam hal alokasi belanja senjata dalam anggaran pertahanan, opsi yang realistis adalah mendorong agar OEM menjadikan investasi di Indonesia bukan saja untuk pasar domestik, tetapi juga untuk pasar regional. Apabila Indonesia tidak membolehkan OEM asing untuk mengekspor senjata yang mereka produksi di Indonesia, merupakan suatu tantangan untuk menarik FDI di sektor industri pertahanan.

Mengacu pada aturan yang berlaku, joint venture (JV) nampaknya merupakan model bisnis yang tepat untuk FDI pada sektor industri pertahanan di Indonesia. Namun tidak semua sektor pada industri pertahanan nampaknya akan menerapkan JV di Indonesia, khususnya pada sektor dirgantara dan perkapalan, karena co-production lebih realistis berdasarkan pertimbangan ceruk pasar. Sebagai contoh adalah kapal selam, pilihan yang realistis bagi OEM asing seperti Naval Group untuk memasarkan produknya di Indonesia adalah melalui co-production dengan PT PAL Indonesia daripada mendirikan JV. JV untuk industri kapal selam adalah semua keniscayaan apabila Indonesia mampu mengalokasikan anggaran besar untuk pengadaan kapal selam dalam jangka panjang.

  ✈ CNBC  

Presiden Yoon Sambut Jokowi

Pamer Jet KF-21 Kolaborasi Korsel-RI

Presiden Korsel Yoon Suk Yeol memamerkan kesuksesan uji coba jet tempur KF-21 buatan Korsel yang berkolaborasi dengan Indonesia saat bertemu Jokowi. (Foto: AFP/-) ★

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pamer kesuksesan uji coba jet tempur supersonik KF-21 Boramae saat bertemu Presiden Indonesia Joko Widodo di Seoul, Kamis (28/7).

"KF-21 atau IFX jet tempur generasi terbaru yang kemungkinan kedua negara telah sukses melakukan uji coba terbang perdana beberapa waktu ini. Kedua negara menyambut capaian tersebut," kata Yoon saat konferensi pers bersama yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Indonesia dan Korsel, lanjutnya, bertekad untuk terus menjalankan kerja sama pengembangan jet tempur bersama hingga selesai dikembangkan.

Lebih jauh Yoon menerangkan bahwa program kerja sama lain di industri pertahanan juga akan terus dijalankan secara proaktif dengan memanfaatkan kemampuan teknologi dan produksi Korsel yang berkelas dunia.

Jokowi yang turut hadir dalam konferensi pers tak menyinggung sama sekali soal KF-21 yang sukses uji coba itu.

Uji coba KF-21 berlangsung pada 19 Juli lalu. Saat itu, jet tempur lepas landas dari pangkalan udara Kota Sacheon pukul 15.40 waktu setempat.

Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korsel menyampaikan KF-21 terbang selama 30 menit.

Percobaan akan terus ditempuh hingga 2026, sebelum Korsel memproduksi secara massal. Lalu pada 2030, Korsel diharapkan bisa mengirim 120 jet tempur ke Angkatan Udara mereka.

KF-21 merupakan jet tempur buatan Industri Luar Angkasa Korea 047810.KS (KAI).

Indonesia turut berperan dalam pengembangan jet tempur tersebut. Pada 2014 lalu, RI-Korsel sepakat mengembangkan jet melalui proyek senilai 8,1 triliun won atau sekitar Rp 92 triliun. (isa/rds)

  ★ CNN  

[Global] Erdogan Klaim Putin Kepincut Drone Turki

✈ Usai Sukses Dipakai Ukraina Drone Bayraktar TB2 buatan Turki. (AP)

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengklaim Presiden Rusia, Vladimir Putin, kepincut bekerja sama untuk menggunakan dan mengembangkan drone Turki usai sukses dipakai Ukraina.

Erdogan membeberkan Rusia dan Uni Emirat Arab ingin bekerja sama dengan perusahaan pembuat drone Bayraktar, Baykar.

Sebagaimana diberitakan CNN Turki, Erdogan mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin menawarkan kerja sama dengan Baykar.

"Putin mengatakan, 'Ayo bekerja bersama Baykar.' UEA memberikan tawaran kepada saya dan mengatakan, 'Kita bisa membangun pabrik Baykar di sini'," kata Erdogan dalam pertemuan pejabat Partai AK (Partai Keadilan dan Perkembangan) pada Selasa (26/7).

Informasi ini disampaikan Erdogan kala ia tengah memuji pencapaian industri militer Turki dalam acara tersebut. Acara itu berlangsung sebelum Partai AK merayakan hari jadi mereka pada Agustus mendatang.

Russia Today melaporkan Putin menyampaikan proposal tersebut dalam pertemuan bersama Erdogan di Teheran pada pekan lalu.

Di kota itu, Putin bertemu dengan Erdogan dan Presiden Iran Ebrahim Raisi untuk mendiskusikan proses perdamaian di Suriah dan beberapa hal lain.

Baykar sendiri merupakan perusahaan yang membuat drone tempur Bayraktar TB2 dan Akinci. Kedua drone itu dipuji kemampuannya kala membantu Azerbaijan mengalahkan Armenia dalam perang Nagorno-Karabakh pada 2020.

Sementara itu, Ukraina memesan belasan drone ini sebelum peperangan dengan Rusia pecah.

Kementerian Pertahanan Ukraina menyampaikan negaranya telah memiliki total 50 drone tersebut sejak Februari.

Di sisi lain, CEO Baykar Haluk Bayraktar mengatakan bahwa perusahaannya tak akan pernah menjual drone ke Rusia.

"Ada hubungan strategis antara Turki dan Ukraina, khususnya di bidang penerbangan dan ruang angkasa. Turki mendukung Ukraina dengan teknologi drone bersenjata. Kami tidak mengirim ataupun menyuplai apapun ke Rusia," ujar Bayraktar pada pekan lalu kepada CNN. (pwn/bac)

  ✈ CNN  

7 Poin Utama Pertemuan Jokowi-PM Jepang

 Latihan Militer - Beri Pinjaman 
(AFP/KIYOSHI OTA) ★

Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, di Tokyo, pada hari ini, Rabu (27/7).

Dalam pertemuan itu kedua pemimpin negara membahas sejumlah hal mulai dari kerja sama ekonomi, hingga Jepang siap berpartisipasi di latihan gabungan militer pada Agustus mendatang.

Berikut sejumlah poin dari hasil pertemuan Jokowi dan Kishida yang dirangkum CNNIndonesia.com

  1. Perkuat Hubungan RI-Jepang 

Kishida mengatakan bahwa Indonesia merupakan mitra strategis Jepang. Ia mengaku senang bisa kembali bertemu Jokowi untuk bertukar pandangan secara terbuka. Pertemuan dengan Jokowi ini, kata Kishida, merupakan bukti erat hubungan antara kedua negara.

"Kami akan menjadikan kunjungan Presiden Joko Widodo hari ini sebagai momentum untuk mempererat hubungan dengan Indonesia, mengingat kita akan memperingati 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara,"ujar Kishida.

  2. Sampaikan Undangan KTT G20 

Dalam pertemuan itu, Jokowi juga menyampaikan undangan secara langsung agar PM Kishida bisa menghadiri KTT G20 di Bali yang akan berlangsung pada November mendatang.

"Saya berharap PM Kishida hadir dalam KTT G20 nanti di Bali, di bulan November," ujar Jokowi dalam pernyataan resmi.

Selain itu, Jokowi mengapresiasi dukungan Jepang atas keketuaan G20 Indonesia.

Jokowi juga menyinggung soal kawasan. Untuk Kawasan Indo-Pasifik, pada 2023 Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN dan Jepang menjadi Ketua G7.

"Kami akan terus berkoordinasi dalam merumuskan agenda prioritas keketuaan, agar lebih memberikan kontribusi terhadap perdamaian dan kesejahteraan di Kawasan dan dunia,"ucap Jokowi.

  3. Jepang Gabung Latihan Militer RI 

Dalam pertemuan dengan Jokowi, Kishida menegaskan pasukan pertahanan Jepang juga siap berpartisipasi dalam latihan militer gabungan, Garuda Shield, yang dijadwalkan akan berlangsung Agustus mendatang.

Latihan Garuda Shield juga akan melibatkan pasukan Amerika Serikat dan Australia, demikian dikutip Reuters.

  4. Donasi Kapal Patroli Laut untuk RI 

Kishida juga memaparkan Jepang siap menyediakan sejumlah kapal patroli untuk memperkuat pasukan pertahanan Indonesia, terutama pertahanan maritimnya. Hal ini dilakukan dikala banyak negara Asia Pasifik dan Asia Tenggara khawatir soal agresivitas China yang mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan.

Dalam laporan NHK, Kishida mengatakan pihaknya akan turut membantu meningkatkan patroli maritim RI. Namun, mereka tak menyebut rincian lebih lanjut berapa persisnya jumlah kapal yang disediakan pemerintahan Kishida.

  5. Jepang Beri RI Dana Pinjaman 

Kishida juga mengungkapkan Jepang siap meminjamkan dana senilai 43,6 miliar yen atau sekitar Rp 4,7 triliun kepada Indonesia untuk membangun proyek infrastruktur.

  6. Sampaikan Duka Cita untuk Eks PM Shinzo Abe 

Di lawatan kali ini, Jokowi juga menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya eks Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe.

"Atas nama masyarakat Indonesia, sekali lagi saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe," ungkap Jokowi.

Bagi Jokowi, Abe adalah pemimpin Jepang yang telah membawa hubungan kedua negara menjadi mitra strategis.

  7. Kerja Sama Perdagangan-Investasi 

Jokowi-Kishida sepakat memperkuat kerja sama di bidang perdagangan dan investasi antara kedua negara.

Jokowi juga meminta agar Jepang bisa memberikan dukungan penurunan tarif untuk beberapa produk seperti tuna, pisang dan nanas serta akses pasar untuk produk mangga.

Dalam bidang investasi, Jokowi menyambut baik sejumlah investasi baru Jepang di Indonesia. Ia juga menghargai proyek-proyek yang diselesaikan tepat waktu.

Beberapa proyek strategis yang dipercepat penyelesaiannya antara lain MRT Jakarta North-South Fase II dan East-West Fase I, Kawasan Industri Papua Barat, perluasan Pelabuhan Patimban dan Jalan Tol Akses Patimban,

"Kami juga membahas komitmen kerja sama bagi kelanjutan Proyek Gas Masela," ungkap Jokowi.

Jokowi juga mendorong dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi baru Jepang untuk mendukung beberapa proyek strategis Indonesia, terutama untuk hilirisasi komoditas alam, pengembangan mobil dan motor listrik, serta sektor kesehatan dan pangan. (isa/rds)

  ★ CNN  

PAL Indonesia Akan Luncurkan Kapal BRS Kedua

⚓️ Selangkah Menuju Peluncuran Kapal Bantu Rumah Sakit (BRS) TA 2020, TA 2021, TA 2022 Proses pemasangan tiang agung (foremast) Kapal BRS ke-2. [PAL Indonesia]

Pandemi belum usai. Indonesia masih membutuhkan fasilitas kesehatan yang memadai, khususnya di pulau-pulau kecil. Mengusung inovasi produk dengan memperhatikan kebutuhan armada TNI AL, PT PAL Indonesia Kembali menghadirkan produk Kapal Bantu Rumah Sakit (BRS) TA 2020, TA 2021, TA 2022.

Setelah sukses melakukan seremoni serah-terima Kapal Bantu Rumah Sakit (BRS) yang diberi nama KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991 pada awal tahun 2022 (14/01), PT PAL Indonesia kini tengah menjalankan produksi untuk sistershipnya, yakni Kapal Bantu Rumah Sakit (BRS) TA 2020, TA 2021, TA 2022. Kapal rumah sakit ini merupakan jenis kapal Landing Platform Dock (LPD), dengan fungsi asasi sebagai supporting ship, baik dalam operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

Kemampuan PT PAL Indonesia dalam rancang bangun kapal perang jenis LPD ini, merupakan manifestasi keberhasilan Transfer of Technology (ToT) dengan global partnership. Kesuksesan tersebut diwujudkan melalui produk-produk andalan seperti; KRI Banjarmasin-592, kemudian disusul dengan KRI Banda Aceh-593 pada 2011, dan KRI Semarang-594 pada tahun 2019. Dengan pengalaman serta kapabilitas yang dimiliki, PAL dituntut beradaptasi dengan dinamika yang ada melalui berbagai inovasi. Setelah sukses melakukan modifikasi desain LPD pada KRI Banda Aceh-593, PAL menjawab tantangan user melalui inovasi, dengan menghadirkan desain kapal jenis LPD yang berfungsi sebagai kapal rumah sakit.

KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991 merupakan kapal Bantu Rumah Sakit (BRS) pertama dibangun di Indonesia, yang mana dari proses desain hingga produksinya dilakukan secara mandiri oleh PT PAL Indonesia. Sebelumnya, Indonesia telah mempunyai kapal bantu rumah sakit KRI dr. Soeharso-990 hasil alih fungsi dari KRI Tanjung Dalpele-972 yang dibeli dari Korea. Demi mewujudkan kemandirian alutsista nasional, PAL berhasil mengembangkan inovasi dalam memenuhi kebutuhan armada TNI Angkatan Laut.

Proses pembangunan kapal BRS ke-2 ini telah memakan waktu selama 32 bulan. Seperti yang kita semua tahu, pada awal tahun 2020 pandemi covid-19 telah meluluhlantakkan berbagai sektor bisnis di dunia, tak luput di Indonesia. Pandemi ini telah menyita banyak pikiran, energi pun tenaga, sekaligus menuntut kita semua untuk beradaptasi dengan ketidakpastian yang diakibatkan.

PAL sebagai industri manufaktur, yang dalam proyek ini tentunya melibatkan kolaborasi bersama mitra global yang cukup besar, baik material hingga peralatan. Dengan adanya berbagai kebijakan seperti pembatasan bepergian, impor-ekspor barang di seluruh dunia pada beberapa periode waktu. Pandemi ini telah menciptakan ruang untuk meningkatkan kolaborasi serta inovasi. Dengan dukungan TNI AL, manajemen PAL merumuskan langkah-langkah strategis agar pembangunan Kapal Bantu Rumah Sakit (BRS) ini dapat berjalan lancar dengan tepat mutu dan tepat waktu.

Saat ini, kemajuan pembangunan kapal BRS ke-2 telah mencapai 81%. Dimana seluruh block telah selesai proses erection atau dalam kata lain keseluruhan konstruksi (platform) kapal telah selesai, serta sistem pendorong kapal telah terpasang bersama dengan beberapa alat kesehatan di dalamnya. Sebagai sistership, spesifikasi kapal BRS ke-2 ini tidak mengalami perubahan berarti dengan kapal sebelumnya. Kapal ini dilengkapi peralatan kesehatan dan fasilitas setara rumah sakit di darat dengan tipe C.

Kapabilitas serta fasilitas yang setara dengan rumah sakit tipe C ini, memiliki kemampuan operasi yang sama dan ada fitur tambahan yang tak dimiliki rumah sakit tipe C umumnya, yakni adanya CT Scan, X-Ray, hingga ruang isolasi yang dapat dirancang untuk menangani penyakit menular sehingga dapat berguna ditengah masa pandemi seperti ini.

Selain itu, kapal ini dilengkapi fasilitas penunjang yakni 2 unit LCVP, 2 unit ambulance boat dan 1 unit RHIB, serta memiliki fasilitas deck dan hanggar yang dapat memuat 3 unit helikopter; yang berguna sebagai transportasi evakuasi. Dalam waktu dekat, kapal BRS ke-2 ini siap untuk melaksanakan ceremony shipnaming & launching.

PT PAL Indonesia berperan aktif dalam penyaluran berbagai stimulus untuk meningkatkan daya saing global. Hal ini dibuktikan melalui tingginya peminat pasar global akan inovasi rancang bangun produk LPD milik PAL. Selain meningkatkan daya saing di tingkat global, melalui kepercayaan pemerintah sekaligus TNI Angkatan Laut, PAL dapat secara aktif merealisasikan upaya mengurangi ketergantungan terhadap mitra asing, menciptakan lapangan kerja untuk pertumbuhan ekonomi, mengatasi kesenjangan melalui inovasi, serta berkontribusi dalam menjaga kedaulatan negara.

Setiap kepercayaan yang diberikan kepada PAL, dapat mempengaruhi pergerakan ekonomi makro di Indonesia, yakni melalui penyerapan tenaga kerja (labour supply) yang besar dan tumbuhnya industri pendukung lokal sehingga dapat menjadi roda pergerakan ekonomi di tingkat mikro maupun mendorong kesiapan ekosistem industri manufaktur dan industri maritim di Indonesia.

 ⚓️  PAL Indonesia  

KRI Halasan 630 Latihan Penembakan Decoy

⚓ Latihan penembakan decoy (KRI Halasan) ⚓

KRI Halasan-630 di sela-sela melaksanakan tugas patroli Operasi Malaka Sagara-21, KRI Halasan-630 melaksanakan Latihan Peperangan Anti Udara (PAU) dan “drill” pengoperasian Terma C-Guard Decoy Launcher System.

Guna mempertahankan kemampuan ECCM (Electronic Counter-Counter Measure) yg dimiliki, yaitu kemampuan pertahanan “soft-kill” untuk menangkis ancaman serangan Rudal Anti-Kapal Permukaan yang menggunakan sistem kendali berpemandu “Infra-red Homing” maupun sistem kendali “Radar Homing”.

KRI Halasan (630) adalah sebuah kapal cepat rudal kelas-Sampari dari Angkatan Laut Indonesia. Dibangun oleh PT PAL, kapal tersebut adalah kapal ketiga dalam kelasnya dan dipakai untuk berpatroli di perairan sekitaran Kepulauan Natuna dan Selat Malaka.

Berdasarkan keterangan Terma, C-Guard menawarkan perlindungan penuh terhadap ancaman di atas dan di bawah air. C-Guard mendukung decoy generasi terbaru termasuk desain berbasis sub-munisi. C-Guard juga mendukung generasi terbaru dari decoy Anti-Torpedo, sangat meningkatkan pertarungan melawan torpedo modern. 

  💂 KRI Halasan 630  

DAHANA Gelar Soft Launching Loitering Munition Bernama Rajata

✈ Rajata [Dahana]

PT DAHANA merilis inovasi terbarunya di bidang militer dengan meluncurkan Loitering Munition bernama Rajata. Acara soft launching yang dihadiri oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan, serta Pusat Kesenjataan Infanteri TNI AD itu diselenggarakan di Kantor Pussenif AD, Cipatat, Bandung, Jum’at, 22 Juli 2022.

Direktur Teknologi dan Pengembangan DAHANA, Suhendra Yusuf RPN menyampaikan, Rajata merupakan senjata penghancur berteknologi tinggi yang dapat digunakan untuk menghancurkan sasaran secara otomatis tanpa dikendalikan. Teknologi ini merupakan hal baru dan pertama yang diproduksi di Asia Tenggara.

“Teknologi Rajata memungkinkan personel yang menggunakannya dapat menghancurkan target tanpa diketahui musuh, Rajata dapat menjadi salah satu alternatif solusi penggunaan rudal karena nilainya yang lebih ekonomis, serta memiliki tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan roket,” ujar Suhendra.

Loitering Munition atau dikenal merupakan pesawat tanpa awak untuk melakukan misi self destroyer dengan sistem loiter (berkeliling) di area sasaran untuk mencari target sebelum menyerang. Senjata ini biasanya digunakan untuk menyerang target-target yang memerlukan respon cepat ketika terdeteksi.

Suhendra juga mengklaim, dengan segenap kemampuannya, Rajata berpotensi untuk digunakan di seluruh matra pertahanan TNI, seperti penggunaan oleh pleton matra darat di setiap perbatasan Indonesia, pada kapal laut milik TNI AL, ataupun pada pesawat TNI AU sebagai senjata.

Rajata nantinya akan bersaing dengan Loitering Munition lain, seperti Kalashnikov milik Rusia, Warmate Polandia, Switchblade Amerika, dan Hero-30 Israel. Nama Rajata sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang bermakna penghancur, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Loitering Munition ini.

“Kami berharap, teknologi ini turut bersumbangsih menciptakan kemandirian Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) serta Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Negara Republik Indonesia, dan memperkuat sistem pertahanan nasional. DAHANA berkomitmen untuk Serving the Nation Better, untuk Kemajuan Indonesia,” ujar Suhendra.

Lanjutnya lagi, ke depan Dahana juga membuka peluang untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan Rajata. Baik itu sesama Industri Pertahanan, maupun dengan pihak lain. Dahana akan concern untuk membangun Konsep Triple Helix dalam mengembangkan Rajata.

“Kami juga melihat potensi pasar yang cukup besar di Asia Tenggara dan Asia pada umumnya. Sehingga jika Rajata Loitering Munition juga nantinya akan berorientasi bisnis pada masa mendatang. Jika saatnya sudah mampu diproduksi secara masal (industri),” pungkas Suhendra.

DAHANA merupakan anggota holding BUMN Industri Pertahanan, DEFEND ID. Berbagai macam produk bahan peledak militer berhasil diciptakan oleh Energetic Material Center perusahaan, seperti Bomb P Series, Roket Pertahanan, Senjata Lawan Tank, dan beberapa produk berenergi tinggi lainnya.

  ✈ antara  

TNI AL Akan Latihan Perang Garuda Shield Bareng AS, Australia & Singapura

💂 Dipimpin KSAL Pasmar 1 disiapkan ikuti latma Garuda Shield 2022 [Pasmar1]

TNI Angkatan Laut (AL) akan menggelar latihan perang Garuda Shield bersama beberapa negara sahabat.

Latihan perang itu akan dipimpin langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono.

"Garuda Shield kita menyerahkan nanti sekitar 4 kapal, 1 Landing Platform Dock (LPD), dan 1 kompi marinir dengan kendaraan tempurnya (ranpur), nanti saya langsung yang memimpin, khususnya untuk peperangan lautnya. Nanti akan kita lakukan pendaratan di Dabo Singkep. Gabungan Singapura, Amerika Serikat, dan Australia," kata Yudo kepada wartawan di Pantai Tanjung Pasir, Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (26/7/2022).

Yudo membeberkan alasan hanya menurunkan satu kompi pasukan marinir dalam latihan perang gabungan itu. Menurutnya, jumlah personel yang diturunkan sesuai dengan permintaan negara-negara yang mengikuti latihan.

"Tapi karena ini gabungan dan ini merupakan awal latihan, sehingga dalam komposisi terbatas dulu. Ini multilateral karena ada Singapura, ada Amerika, ada Australia, ada kita," ucapnya.

Dia menyebut kegiatan itu akan dilakukan pada 4 Agustus 2022 dengan diawali praserbuan sehari sebelumnya, yaitu 3 Agustus. Menurutnya, tidak ada formasi khusus dalam latihan gabungan tersebut.

"Kalau latihan operasi laut pasti seperti ini, tinggal nanti terserah mau formasi apa untuk menghadapi serangan udara, serangan atas air, ataupun serangan bawah air. Tidak bisa disampaikan kalau itu (formasi khusus), itu kan taktik kita. Bersama dengan yang lain nanti pasti terbuka," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Yudo juga mengungkap terkait pertemuannya dengan KSAL Australia yang baru, Laksamana Madya (Laksdya) Mark Hammond. Menurutnya, Hammond berkunjung ke Indonesia saat itu karena dianggap sebagai mitra strategis.

"Kemarin hanya kunjungan persahabatan. Kita sepakat meneruskan program-program yang sudah terencana di dalam navy to navy talk," imbuhnya. (fas/fas)

 💂  detik  

Kenapa Korsel Kolaborasi dengan RI Bikin Jet Tempur Canggih KF-21?

KF-21 Boramae [ROK Armed Forces] ★

Jet tempur generasi baru Korea Selatan KF-21 dan KF-X menjadi sorotan setelah jet itu berhasil menjalankan tes penerbangan pertamanya pada 19 Juli.

KF-21 sendiri dibuat oleh Industri Luar Angkasa Korea (KAI), dengan kesepakatan kerja sama dari Indonesia.

Sebagaimana diberitakan South China Morning Post, Indonesia sepakat membayar 20 persen biaya produksi jet tersebut. Total biaya yang diperlukan untuk produksi jet ini mencapai US$6,7 miliar (Rp100 triliun).

Lantas, apa yang membuat Korsel dan RI berkolaborasi dalam proyek pembuatan jet KF-21 ini?

Pengamat militer Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis, menilai kerja sama tersebut dilakukan agar kedua negara bisa lebih mandiri dalam mendapatkan alutsista mereka.

"Produksi jet tempur ini adalah bagian dari diversifikasi sumber alutsista agar tidak tergantung dengan satu negara tertentu jika di embargo," kata Beni saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (25/7).

Menurut Beni, alasan lain RI setuju membantu Korsel mengembangkan jet KF-21 ialah karena sejumlah pesawat tempur Jakarta bakal menjadi pesawat tua dalam belasan tahun.

"Kemhan [Kementerian Pertahanan] sudah memprediksi enam pesawat tempur F-16 yang kita punya saat pertama kali pada 1981-an dan 24 pesawat hibah pada 2014 sampai 2018 akan menjadi pesawat tua pada 15 sampai 20 tahun lagi," ujar Beni.

Ketika ditanya alasan RI menyetujui kerja sama tersebut, Beni menjawab, "Itu tadi, supaya bisa mandiri dari ketergantungan negara lain [Barat]."

  Untuk Imbangi Kekuatan Sejumlah Negara 
KF-21 Boramae [ROK Armed Forces]

Sementara itu, pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati juga memiliki pendapat yang senada.

"Kerja sama tersebut merupakan proyek strategis untuk memperkuat alutsista TNI. Pesawat Tempur KF-X/IF-X memenuhi prototipe pesawat tempur modern untuk mengimbangi kekuatan udara beberapa negara tertentu di kawasan," kata Susaningtyas saat diwawancara CNNIndonesia.com, Senin (25/7).

"Jadi pesawat tempur tersebut dirancang nantinya diproduksi di PT DI [Dirgantara Indonesia] dengan kapabilitas yang lebih baik dalam rancangan manuver ekstrem. Dengan dilengkapi berbagai jenis rudal dan roket, maka pesawat tempur tersebut akan menjadi salah satu tulang punggung pencapaian air superiority [superioritas udara] di langit Indonesia," katanya.

Susaningtyas juga mengungkapkan TNI perlu meningkatkan kemampuan tempurnya.

"Dalam konsep perang udara di masa mendatang, TNI memang perlu meningkatkan kemampuan tempurnya, tidak saja di ruang udara [airspace] tetapi juga di ruang angkasa [outer space]. Baik ruang udara maupun ruang angkasa, keduanya merupakan kedaulatan udara NKRI," ujarnya.

Dari sisi Korsel, Susaningtyas menyampaikan Seoul menyetujui bantuan Jakarta karena negara itu merasakan manfaat dari kerja sama keduanya.

"Korsel menyetujui tentu saja ada unsur kemanfaatannya bagi negara mereka dan untuk menjaga lingkungan strategis kawasan," ujarnya lagi.

Sementara itu, Liang Tuang Nah dari Studi Internasional Sekolah S. Rajaratnam (RSIS) mengatakan Indonesia memiliki dua pertimbangan mengenai penggunaan KF-21, yakni pertahanan wilayah yang luas dan keusangan armada pesawat.

TNI AU harus menjaga 1.904.569 km persegi wilayah darat Indonesia, pun ruang udara RI, termasuk yang berada di atas perairan dalam negeri. Ini membuat cakupan wilayah yang harus dipantau TNI AU cukup besar.

Tak hanya itu, pertimbangan operasional dan keamanan dapat terjadi dari waktu ke waktu, membuat militer RI bisa saja mengerahkan misi di zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara itu.

"Semua ini membutuhkan armada udara yang cukup besar yang bisa dibilang tidak dimiliki oleh TNI AU, mengingat badan itu hanya memiliki 101 pesawat bersenjata dan enam pesawat patroli maritim untuk menjaga tanggung jawab ruang udara mereka yang luas," tulis Liang dalam The Diplomat.

Selain itu, Liang berpendapat tak semua pesawat tersebut selalu tersedia atau layak terbang. Sejumlah pesawat kadang harus menjalani pemeliharaan dan menunggu pengiriman suku cadang baru.

"Melihat kondisi ini, akuisis 50 jet tempur Boramae [KF-21] dalam beberapa tahun ke depan tidak tampak sebagai proposisi yang tidak masuk akal untuk penjagaan keamanan nasional," tulis Liang lagi.

Walaupun demikian, kerja sama jet KF-21 antara Korsel dan Indonesia mengalami masalah keuangan. Indonesia diketahui masih belum membayar 800 miliar won (Rp 9,1 triliun) dari 20 persen biaya produksi jet ini ke Korsel, dikutip dari The Korea Times.

Keterlambatan tersebut terjadi karena Indonesia mengalami masalah finansial.

Indonesia sendiri sepakat membayar 20 persen atau 1,6 triliun won (Rp18,2 triliun) dari biaya total produksi jet KF-21, yang mencapai 8,8 triliun won (Rp 100 triliun).

Dari kesepakatan itu, Indonesia bakal mendapatkan sejumlah jet KF-21 dan transfer teknologi.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo bakal mengunjungi Korea Selatan pada Kamis (28/7) dan bertemu Presiden Yoon Suk Yeol.

Seorang pejabat kantor kepresidenan mengatakan masalah pembayaran tersebut kemungkinan bakal dibahas dalam pertemuan keduanya.

  Masalah Kolaborasi Jet KF-21 Ikut Dibahas 
Prototipe ke 5 disiapkan untuk Indonesia [Kim Jae-seob/Hankyoreh]

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) akan mengunjungi Korea Selatan pada Kamis (28/7) dan bertemu dengan Presiden Yoon Suk Yeol.

Menurut salah satu pejabat kantor kepresidenan, Jokowi bakal membahas masalah pembayaran produksi jet KF-21 dalam pertemuan itu.

Kunjungan Jokowi ke Korsel merupakan rangkaian lawatan kenegaraan di Asia Timur setelah menyambangi China dan Jepang.

"Masalah pembayaran diprediksi akan dibahas dalam pertemuan tersebut," kata seorang pejabat senior dari kantor kepresidenan, dikutip dari The Korea Times.

Sebagaimana diberitakan The Korea Times, Indonesia dan Korsel menandatangani kesepakatan atas jet tempur KF-21 pada 2010. Indonesia setuju untuk membayar 1,6 triliun won (Rp 18,2 triliun) untuk pengembangan jet tersebut.

Jumlah itu setara dengan 20 persen total biaya yang digunakan untuk mengembangkan jet itu, yakni mencapai 8,8 triliun won (Rp 100 triliun). Dari kesepakatan itu, Indonesia akan mendapatkan beberapa pesawat untuk TNI AU, pun transfer teknologi.

Meski begitu, Indonesia memiliki masalah pembayaran. RI sendiri belum membayar 800 miliar won (Rp 9,1 triliun) yang dijanjikan ke Korsel pada bulan ini akibat masalah finansial.

Pada November lalu, Indonesia sempat melakukan negosiasi ulang agar bisa tetap ikut dalam proyek KF-X. Indonesia menawarkan diri untuk membayar bagiannya dalam bentuk barter.

Dari perundingan tersebut, Indonesia dan Korsel sepakat bahwa Jakarta akan tetap menanggung 20 persen biaya pengembangan proyek. Namun, 30 persen dari biaya tersebut dapat dibayarkan menggunakan barang.

  Manfaat Kerja Sama Korsel-RI 
6 Prototipe KF-21 Boramae [ROK Armed Forces]

Menurut peneliti di Forum Pertahanan dan Keamanan Korea, Shin Jong Woo, kunjungan Jokowi ke Korsel bakal membawa dampak positif untuk mengatasi keterlambatan pembayaran biaya produksi jet KF-21 dari RI.

"Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) bertekad tidak akan mengirimkan KF-21 ke Indonesia jika negara itu tak membayar bagiannya. Meski begitu, penerbangan perdana KF-21 yang sukses bakal membawa peran positif untuk mengatasi masalah keterlambatan pembayaran saat Jokowi berkunjung ke sini," kata Shin.

"Melihat perkembangan tersebut, Indonesia, yang tadinya ragu dengan proyek KF-X, mungkin akan lebih antusias akan itu," tuturnya lagi.

Selain itu, Shin turut mengomentari kabar kemungkinan Indonesia mundur dari kesepakatan tersebut. Menurut Shin, Indonesia tak mungkin dengan gampang memutuskan keluar dari kesepakatan itu, mengingat RI tak punya jet tempur generasi 4,5 berkemampuan siluman.

"[Jet] Rafale yang dibeli Indonesia baru-baru ini bukan jet tempur siluman, KF-21 merupakan opsi yang lebih menarik, sesuatu yang tak bisa diabaikan negara itu," tutur Shin.

Seorang pejabat industri pertahanan juga menuturkan ia berharap kunjungan Jokowi ke Korsel dapat membawa kabar baik akan kerja sama kedua negara dalam program KF-X ini.

"Saya berharap kunjungan Jokowi dapat membawa hasil positif akan program KF-X," ujar pejabat itu. (pwn/bac)

  ★ CNN