Para militan kelompok ISIS di Timur Tengah. [Foto/REUTERS/Yaser al-Khodor] ●
Jumlah militan ISIS asal Indonesia berada di urutan kedua terbesar yang ditangkap di Turki. Sedangkan militan asing ISIS asal Rusia tercatat yang terbesar.
Data itu bersumber dari statistik Kementerian Dalam Negeri Turki yang direspons sejumlah analis. Namun, data itu tidak secara jelas menyebutkan periode berapa penangkapan para militan asing tersebut.
Dari 4.957 militan asing kelompok Islamic State atau ISIS yang ditangkap di Turki, Rusia berada di urutan puncak dengan 804 orang. Indonesia di urutan kedua dengan 435 orang yang ditangkap.
Tidak jelasnya periode penangkapan dalam daftar stastik Turki itu akan membingungkan, terutama bagi Indonesia yang berkepentingan menjaga keamanan wilayahnya dari para militan ISIS yang kemungkinan pulang dari Irak dan Suriah.
Olivier Guitta, CEO GlobalStrat, sebuah firma konsultasi risiko dan keamanan geopolitik, mengatakan bahwa statistik dari Kementerian Dalam Negeri Turki tersebut memang tidak menyebutkan periode penahanan yang jelas. Tapi, dia meyakini data itu merupakan periode penangkapan tahun 2015 hingga sekarang.
Guitta dalam penjelasan di Twitter mengatakan, data itu sangat penting bagi keamanan Indonesia.
”Jumlah orang Indonesia yang masuk ISIS, yang ditangkap di Turki benar-benar membingungkan dan mengejutkan karena mereka adalah nomor 2,” katanya, Jumat (14/7/2017).
Tajikistan, Irak dan Prancis menduduki urutan tiga, empat dan lima.
Analis terorisme Sidney Jones, dari Institut Analisis Kebijakan Konflik yang berbasis di Jakarta, mengatakan bahwa sejumlah besar orang Indonesia yang ditangkap di Turki mungkin disebabkan fakta bahwa banyak perempuan dan anak-anak yang ditangkap setelah pergi bersama keluarga mereka ke Suriah.
”Dalam tiga kelompok pertama yang dideportasi (ke Indonesia) pada 2017, dari total 137 individu, 79,2 persen adalah wanita dan anak-anak di bawah usia 15 tahun,” kata Sidney, yang dilansir news.com.au.
”Bila Anda mengatakan citra 'jihadis' adalah salah satu petempur pria tapi banyak orang Indonesia pergi bersama keluarga dengan tujuan sesat untuk membawa anak-anak mereka ke wilayah ISIS,” lanjut Sidney.
”Unit keluarga berarti orang harus melakukan perjalanan dalam unit yang lebih besar sehingga meningkatkan kemungkinan tertangkap,” papar Sidney.
Yang mengejutkan, Australia tidak masuk dalam daftar statistik Turki, meskipun faktanya para militan yang bertempur di Suriah dan Irak juga berasal dari negara tersebut. (mas)
Kemenko Maritim Update Peta RI
5 Perubahan Wilayah NKRI ●
Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengalami pembaruan. Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Kemaritiman menyebut ada perubahan yang cukup signifikan dalam peta NKRI.
"Kita sebelumnya sudah mengadakan pertemuan internal dari kementerian terkait hal ini. Ada beberapa faktor yang menjadi satu gagasan kenapa ini harus diubah. Pertama adanya perjanjian perbatasan Indonesia dengan Singapura yang sudah diratifikasi DPR," ucap Deputi bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Arif Havas Oegroseno di kantor Kemenko Kemaritiman, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (14/7/2017).
Hal itu disampaikan Arif dalam penandatanganan penetapan pembaruan peta NKRI dengan 21 kementerian dan/atau lembaga. Perwakilan yang hadir yaitu Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI-AL, Pusat Hidrografi & Oseanografi TNI-AL, Polri, Badan Keamanan Laut, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
Arif lalu menjelaskan perjanjian batas maritim Indonesia dan Filipina dan sudah disepakati bersama yang akan diberlakukan tidak lama lagi. Kemudian, dia juga menyebut adanya arbitrase Filipina dengan Tiongkok.
"Ketiga ingin update nama laut khususnya di Laut Natuna menjadi Laut Natuna Utara. Terakhir kita mengalami update pada tahun 2005 lalu," kata Arif.
Arif menjelaskan dampak langsung yang dirasakan Indonesia adalah untuk navigasi untuk kapal yang melewati jadi mengetahui posisinya. Sedangkan dampak ekonominya adalah kejelasan wilayah eksploitasi sumber daya alam.
"Dampak di bidang ekonomi adalah kejelasan wilayah eksploitasi sumber daya alam. Misalkan tadinya di Filipina yang sebelumnya masih klaim sekarang sudah lurus. Jadi kita jelas TNI, KKP, Bu Susi itu misalnya teman Bakamla ya udah kalau patroli nggak boleh lebih dari batas tersebut," jelas Arif.
"Sedangkan dampak politis kepada kepastian hukum pada daerah yang sudah ada," ucap dia.
Dari hasil penandatangan tersebut, wilayah yang berubah pada peta NKRI adalah:
1. Pertama adalah batas dengan Palau. Di peta yang sebelumnya, batas wilayah masih melengkung dan diberi ruang garis lurus untuk pulau milik Palau. Sekarang menjadi ditarik garis lurus dan ditutup sehingga menekan sampai sekitar 100 mil. Karena batas ZTE (Zona Tangkap Eksklusif) menjadi perairan Indonesia, dua pulau sebelumnya Karang Helen dan Pulau Tobi diberi ruang 12 nautical mile (zona perairan).
2. Perbatasan antara Indonesia dengan Filipina di Laut Sulawesi, jika sebelumnya ditandai dengan garis putus-putus atau masih klaim. Dalam perubahan ini sudah resmi menjadi wilayah Indonesia karena perjanjian ZTE antara Indonesia dengan Filipina sudah menghasilkan kesepakatan bahkan sudah ratifikasi dengan UU nomor 4 tahun 2017.
3. Update atau perubahan penamaan laut, khususnya zona di bagian utara Laut Natuna yang kini diberi nama Laut Natuna Utara. Sebelumnya, Laut Natuna hanya berada di bagian dalam garis laut teritorial dan laut kepulauan saja. Hal ini dilakukan mengingat sebelumnya sudah ada kegiatan migas yang menggunakan nama itu, sehingga nantinya akan ada kesamaan.
4. Selat Malaka, Indonesia juga terjadi beberapa perubahan dari sisi klaim Indonesia. Jika sebelumnya, ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) antara Indonesia dengan Malaysia belum rampung ditetapkan. Pada peta terbaru, Indonesia mengklaim ZEE lebih maju menekan ke daerah Malaysia.
5. Perbedaan batas laut teritorial juga terjadi pada perbatasan antara Indonesia, Singapura dan Malaysia tepatnya di Selat Riau. Pada peta sebelumnya tidak ada zona perairan yaitu South Ledge dan Pedra Branca untuk peta sekarang diberikan zona perairan. Pedra Branca sendiri milik Singapura, sedangkan South Ledge masih negosiasi antara Singapura dan Malaysia. Kedua wilayah itu diberikan alokasi wilayah selebar 500 meter. (lkw/dhn)
China Komentari Penamaan Laut Natuna Utara
Kementerian Koordinator Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno, mengumumkan nama Laut Natuna Utara. (Reuters)
Kementerian Luar Negeri China menyebut pemakaian nama baru untuk perairan di utara KepulauanNatuna sebagai hal 'yang tidak kondusif'.
"Negara-negara tertentu yang melakukan penamaan kembali, itu tak ada artinya sama sekali dan tidak kondusif dalam upaya mendorong standardisasi penamaan geografi," kata Geng Shuang, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, di Beijing, hari Jumat (14/07).
Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman mengumumkan secara resmi nama baru perairan di utara Kepulauan Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, yang diberi nama Laut Natuna Utara.
Deputi I Kementerian Koordinator Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno, mengatakan, pemerintah memilih nama Laut Natuna Utara berdasarkan penamaan yang telah lebih dulu digunakan industri migas untuk perairan tersebut.
"Selama ini sudah ada sejumlah kegiatan migas dengan menggunakan nama Natuna Utara dan Natuna Selatan. Supaya ada satu kejelasan dan kesamaan dengan landas kontinen, tim nasional sepakat menamakan kolom air itu sebagai Laut Natuna Utara," jelas Arif.
Arif menuturkan, proses penamaan yang dikerjakan lintas kementerian dan lembaga itu sesuai dengan standar yang ditetapkan International Hidrographic Organization dan ketentuan Electronic Navigational Chart.
'Tak perlu berunding dengan negara lain'
Pemerintah Indonesia, kata Arif, yakin penamaan itu tidak akan menyulut sengketa baru terkait Laut China Selatan. Ia mengatakan pemerintah pun tidak berkewajiban meminta pertimbangan maupun mempublikasikan penamaan itu kepada negara-negara tetangga.
"Pemerintah (Indonesia) punya kepentingan memperbarui nama karena landas kontinen itu milik Indonesia. Saya tidak tahu Malaysia dan negara lain perlu tahu," ujar Arif.
Namun Kementerian Luar China mengatakan mestinya negara-negara di kawasan 'menjaga suasana kondusif di perairan di Laut China Selatan' yang diakui 'tak selalu mudah untuk dijaga atau dipertahankan'.
Proses penamaan Laut Natuna Utara dimulai sejak pertengahan tahun 2016. Menko Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, kala itu berkata, penamaan itu vital untuk mengamankan Zona Ekonomi Eksklusif sejauh 200 mil laut.
"Pemerintah tidak ada sengketa dengan China di perbatasan karena Indonesia menggunakan zona maritim sesuai konvensi hukum laut. Peta Indonesia memiliki koordinat, tanggal, dan data yang jelas," ucapnya.
Arif menyatakan, pemerintah tak akan bernegosiasi dengan negara lain yang mengajukan klaim tanpa dasar konvensi hukum laut, termasuk China yang berkeras dengan peta sembilan garis putus mereka.
Pada Mei 2015, Kementerian Luar Negeri China memprotes penangkapan terhadap delapan nelayan mereka yang masuk perairan Natuna. China 'mengecam tindakan penembakan terhadap kapal nelayan China oleh TNI Angkatan Laut' di perairan Kepulauan Natuna yang notabene 'merupakan wilayah tradisional penangkapan ikan China'.
Indonesia menyatakan penangkapan dilakukan karena delapan nelayan tersebut melanggar zona ekonomi eksklusif dan diduga kuat melakukan pencurian ikan. (ita/ita)
China Protes soal Peta Baru Indonesia
Pemerintah China keberatan atas pengubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara oleh Indonesia. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut perubahan nama itu hanya pada wilayah Indonesia.
"Saya kira tidak sampai ke situ. Yang disebut hanya sekitar Natuna saja. Biasa kadang-kadang ada nama lokal," ujar Wapres JK disela-sela kunjungannya di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (15/7/2017).
"Ya tapi itu kan nama-nama itu belum terdaftar secara internasional. Jadi hanya penyebutan lokal saja," ucapnya.
JK mengatakan akan mempelajari jenis keberatan China terhadap Indonesia terkait dengan perubahan nama tersebut. "Saya belum tahu apa macam keberatannya," kata JK.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri China menyebut pemakaian nama baru untuk perairan di utara Kepulauan Natuna sebagai hal 'yang tidak kondusif'.
"Negara-negara tertentu yang melakukan penamaan kembali, itu tak ada artinya sama sekali dan tidak kondusif dalam upaya mendorong standardisasi penamaan geografi," kata Geng Shuang, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, di Beijing, Jumat (14/7).
Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman mengumumkan secara resmi nama baru perairan di utara Kepulauan Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, yang diberi nama Laut Natuna Utara.
Deputi I Kementerian Koordinator Kemaritiman Arif Havas Oegroseno mengatakan pemerintah memilih nama Laut Natuna Utara berdasarkan penamaan yang telah lebih dulu digunakan industri migas untuk perairan tersebut. (fiq/idh)
Alasan Kemenko Maritim Perbarui Peta NKRI
[Hary Lukita Wardani/detikcom]
Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman memperbarui peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ada 4 alasan yang menjadi latar belakang perlunya memperbarui peta.
"Kita sebelumnya sudah mengadakan pertemuan internal dari kementerian terkait. Ada beberapa faktor yang menjadi satu gagasan kenapa ini harus diubah," ujar Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno di kantor Kemenko Kemaritiman, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (14/7/2017).
Pertama, adanya perjanjian perbatasan laut teritorial yang sudah berlaku antara Indonesia dan Singapura pada sisi barat dan timur. Selain itu, ada perjanjian batas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia-Filipina yang telah disepakati dan diratifikasi.
"Untuk Indonesia-Filipina terkait perjanjian ZEE sudah disepakati dan diratifikasi sehingga dalam waktu yang tidak lama lagi akan berlaku," kata Arif.
Arif menjelaskan alasan kedua berkaitan dengan adanya keputusan arbitrase Filipina-China. Keputusan tersebut memberikan yurisprudensi hukum internasional.
"Diberikan yurisprudensi hukum internasional bahwa pulau yang kecil atau karang yang kecil yang ada di tengah laut yang tidak bisa menyokong kehidupan manusia tidak memiliki hak ZEE 200 mil laut dan landas kontinen. Oleh karena itu, ada beberapa pulau kecil milik negara tetangga kita yang hanya diberikan batas 12 mil laut," tuturnya.
Alasan ketiga, ada dampak pada perubahan nama Laut Natuna menjadi Laut Natuna Utara. Hal ini dilandaskan kontinen di kawasan tersebut sejak 1970-an.
"Berikutnya, kita updating kolom laut di utara Natuna. Ini melihat kontinen di kawasan tersebut sejak tahun 1970-an menggunakan nama Blok Natuna Utara, Blok Natuna Selatan, Blok Natuna Timur, Blok Natuna Tenggara yang menggunakan referensi arah mata angin," ucap Arif.
"Jadi biar ada satu kejelasan, kesamaan antara kolom air di atasnya dengan landas kontinennya juga menyesuaikan blok-blok migas yang sudah ada dan sudah disepakati oleh tim nasional," tutur dia.
Arif mengatakan alasan keempat adalah ingin mempertegas klaim di Selat Malaka dengan melakukan simplifikasi klaim garis batas. Selain itu, di kawasan dekat perbatasan Singapura sudah ada garis batas yang jelas.
"Hal ini untuk mempermudah penegakan hukum. Dengan posisi tersebut, maka peta perlu di-update sehingga aparat keamanan dan penegak hukum dari TNI AL, Bea-Cukai, KPLP, akan mudah melakukan patroli di sana karena sudah jelas," ucap Arif.
Kemenko Kemaritiman sudah melakukan pertemuan internal dengan lembaga terkait sebanyak enam kali. Pertemuan ini dilakukan sejak 2016. (lkw/dhn)
Siap Masuk Industri
Alap-alap PA4, Drone Buatan BPPT Sukses Terbang Selama Tujuh Jam Tanpa Henti [Fakta] ●
Kepala Bidang Program Drone, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Joko Purwono, mengatakan drone alap-alap PA4 sudah layak untuk diproduksi dalam skala besar. “Untuk itu, BPPT telah bekerja sama dengan pihak swasta untuk memproduksi dalam skala besar,” kata Joko disela-sela misi uji coba pementaan udara jalur kereta api Cirebon-Tegal dengan menggunakan Puna alap-alap BPPT di Cirebon, Sabtu, 15 Juli 2017. Nantinya, spesifikasi drone tersebut tergantung dari pemesannya, termasuk jenis kameranya.
Pada 2018, BPPT akan mengajukan drone alap-alap PA4 agar mendapatkan sertifikat dari Indonesian Military Airworthiness Authority (IMAA). Sertifikat ini merupakan syarat agar drone buatan anak bangsa tersebut bisa digunakan militer Indonesia. Penggunaan untuk kalangan militer karena drone jenis ini selain bisa digunakan untuk mapping atau pemetaan juga bisa digunakan untuk surveillance atau pertahanan.
Untuk mapping, drone alap-alap PA4 dilengkapi dengan video dan kamera, sedangkan untuk surveillance, selain menggunakan kamera foto juga menggunakan gimbal video , dimana kamera bisa berputar hingga 360 derajat. Kamera video juga dapat melakukan zooming penguncian sasaran dan memotret sasaran untuk dijadikan sebagai bukti foto bila diperlukan.
Sementara itu Kepala BPPT, Unggul Priyanto, menjelaskan tujuan mapping tersebut untuk melakukan pengecekan data kereta api cepat Jakarta-Surabaya. “Berapa banyak perlintasan sebidangnya, berapa banyak lengkungannya, sisi kiri dan kanan apakah terlalu mepet dengan pemukiman penduduk, tanahnya masih benar atau tidak dan lainnya,” kata Unggul.
Nantinya hasil pemetaan ini bisa dibuatkan beberap opsi, yaitu tetap menggunakan track yang lama atau membuat yang baru. “Apakah track yang lama itu masih fleksibel untuk digunakan kereta cepat,” kata Unggul.
Selain itu, mapping kali ini juga untuk menguji seberapa jauh kemampuan mapping drone alap-alap PA4 tersebut. Drone tersebut juga mampu untuk pengawalan kebakaran hutan yang efektif. “Karena kalau menggunakan helikopter kan mahal,” katanya.
Seperti diketahui, sebelumnya BPPT telah berhasil menggelar uji coba pesawa udara nir awak (Puna) drone alap-alap PA4 di Pangandaran, Jawa Barat. Drone alap-alap tersebut mampu terbang selama 7 jam nonstop dengan total jarak jelajah 623 km. Drone alap-alap PA4 juga sangat efisien dalam membantu pengawasan kawasan hutan. dimana satu juga hektar bisa dipetakan hanya dalam 76 hari terbang. Keistimewaan lainnya, dalam pengoperasian, perawatan, mode penyelesaian masalah semuanya dikuasai oleh perekayasa BPPT.
Navigation, steering and control technologies completed the Sea Acceptance Test onboard the newest submarine for the Indonesian Navy within a minimum of time.
TNI AL's Type 209/1200 SSK at Daewoo’s Okpo shipyard [DSME] ★
Raytheon Anschütz has delivered a customized, type S55 submarine steering stand, including the newly designed three-dimensional autopilot, as well as a battery monitoring system – to Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), who are constructing the newest submarine destined for use by the Indonesian Navy.
The new system’s autopilot features a robust controller that ensures safe steering and maneuverability, with speed, precision and minimal noise. As a software-based system, the autopilot can offer an extended functional range, including smart integration of the rudder steering system with electronic sea chart or situational awareness systems for waypoint steering and tactical maneuver planning.
Raytheon Anschütz’s Gerald Baden, who leads the submarine business area, states: “Our new 3D autopilot demonstrated its full steering accuracy and our customers have expressed their overall satisfaction with the robustness and performance of the integrated steering solution. This acceptance test for the Indonesian submarine was the third successful implementation of the new autopilot in an international submarine program.”
Systems performed as designed throughout the Sea Trials, and were supported onboard with engineering and customer service specialists from Raytheon Anschütz.
Hull 7712 is the first of three 209-class submarines for the Indonesian Navy. They feature a modified design and are being built at Daewoo’s Okpo shipyard in South Korea.
Deputi bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Indonesia Arif Havas Oegroseno (tengah) memaparkan perubahan penamaan wilayah Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara dalam peta terbaru Indonesia, Jumat (14/7/2017). [Foto/REUTERS/Beawiharta]
Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Kemaritiman Indonesia resmi mengubah penamaan Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara dalam peta terbarunya. Namun, China yang mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan bergeming dengan tindakan Indonesia ini.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang rincian masalah tersebu. Namun, lanjut dia, nama China Laut Selatan memiliki pengakuan internasional yang luas dan batasan geografis yang jelas.
”Beberapa negara yang disebut mengganti nama itu sama sekali tidak berarti,” katanya dalam sebuah briefing pers harian, Jumat (14/7/2017).
”Kami berharap negara yang bersangkutan dapat bertemu China di tengah jalan dan menjaga situasi baik saat ini di wilayah Laut Cina Selatan,” lanjut Geng.
Deputi bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Arif Havas Oegroseno dalam keterangannya di Kantor Kemenko Kemaritiman di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, mengumumkan perubahan penamaan wilayah Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara.
Beberapa negara Asia Tenggara memperdebatkan klaim teritorial China atas hampir seluruh wilayah Laut China Selatan. Indonesia sejatinya tidak terlibat dalam klaim tersebut. Namun, Indonesia dan China beberapa kali bersitegang soal klaim kawasan Natuna yang memang milik Indonesia.
Penamaan wilayah itu tertuang dalam peta baru tentang wilayah utara zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.
”Kami ingin memperbarui penamaan laut (dan) kami memberi nama baru sesuai dengan kebiasaan; Laut Natuna Utara," kata Arif kepada wartawan.
I Made Andi Arsana, pakar Hukum Laut dari Universitas Gadjah Mada mengatakan bahwa penggantian nama tersebut tidak membawa kekuatan hukum. Melainkan, merupakan pernyataan politik dan diplomatik.
”Ini akan dilihat sebagai langkah besar Indonesia untuk menyatakan kedaulatannya,” katanya kepada Reuters. ”Ini akan mengirim pesan yang jelas, baik untuk orang Indonesia maupun secara diplomatis.”
Euan Graham, direktur program keamanan internasional di Lowy Institute, mengatakan bahwa tindakan Indonesia menyusul penolakan baru terhadap klaim teritorial China oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya.
“Ini akan diperhatikan di Beijing,” ucapnya. (mas)
♖ Sindonews
Ilustrasi Pusat Pendidikan Militer
Kabupaten Manokwari Selatan, akan menjadi pusat pendidikan militer di wilayah Provinsi Papua Barat.
Kepala Dinas Informasi Komunikasi dan Statistik Manokwari Selatan Max Simatauw yang dihubungi dari Manokwari, Selasa (12/7), mengatakan, Bupati Manokwari Selatan menyambut baik rencana Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari terkait pembangunan Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) di wilayahnya.
Dia menyebutkan, pemerintah bersama masyarakat adat Manokwari Selatan sudah menyiapkan 500 hektare lahan yang dibutuhkan dalam pembangunan tersebut.
“Bahkan masyarakat sudah tanya kapan bapak pangdam datang untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rindam,” kata dia.
Lahan yang disiapkan berlokasi di Kampung Bondis Distrik Momiwaren. Luas lahan yang disiapkan sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan Pangdam.
Dia mengutarakan, pekan lalu Pangdam bersama sejumlah pejabat utama Kodam sudah bertemu bupati dan meninjau lokasi tersebut.
“Bapak Bupati menerima dengan tangan terbuka kehadiran Rindam. Hal itu disampaikan bupati dihadapan Pangdam dalam pertemuam yang dilaksanakan di kamtor Koramil Ransiki,” kata Max.
Dia menjelaskan, lahan yang akan diserahkan kepada Kodam semula akan dijadikan sebagai kompleks perkantoran. Sejumlah gedung sudah didirikan dilokasi tersebut.
Kehadiran Rindam, lanjut dia, sangat diharapkan pemerintah daerah dan masyarakat adat setempat. Pemerintah yakin kehadiran Rindam mampu mendorong pembangunan daerah.
“Disisi lain, pemuda Manokwari Selatan punya kesempatan besar untuk berkarir sebagai anggota TNI,” ujarnya lagi.
Sebelum Manokwari Selatan telah menghibahkan lahan seluas 156 hektare untuk pembangunan Sekolah Polisi Negara(SPN). Lahan yang berlokasi di wilayah Distrik Oransbari itu diserahkan melalui Kepolisian Daerah Papua Barat.
Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Martuani Sormin mengutarakan, pembangunan SPN di Manokwari Selatan sudah masuk dalam Rencana Kerja Polda. Diharapkan, pembangunan tersebut bisa dimulai pada tahun 2018 mendatang. (ibn)
♖ Cahaya Papua
Di Pamerkan Korea Selatan
Prototipe Radar AESA [chosun]
Perusahaan pertahanan Korea Hanwha Systems meluncurkan prototipe pertama sistem radar AESA untuk pesawat tempur buatan dalam negeri, Kamis kemarin.
Prototipe pertama, yang terdiri dari antena dan power supply, telah diproduksi untuk memverifikasi kemampuan Korea Selatan mengembangkan teknologi radar AESA.
Pengembangan radar AESA adalah bagian dari proyek KF-X senilai 8,5 triliun won (US$ 7.5 miliar) untuk membangun pesawat tempur generasi 4.5 didalam negeri pada tahun 2026 untuk menggantikan armada F-4 dan F-5 yang sudah tua. Pemerintah akan menginvestasikan anggaran sebesar 10 triliun won (US$ 8,8 miliar) untuk menghasilkan 120 pesawat KF-X pada tahun 2032.
Agency for Defense Development sedang mengawasi pengembangan radar, perangkat penting yang dapat membantu pilot mengidentifikasi teman atau musuh dalam pertempuran udara dan menemukan target di darat.
Hanwha Systems, sebelumnya Hanwha Thales, terpilih pada bulan April tahun lalu untuk memproduksi sistem radar. Perusahaan tersebut menunjukkan prototipe radar tersebut kepada para jurnalis di pusat penelitiannya di Yongin, Provinsi Gyeonggi, dan memberikan demonstrasi gelombang listrik transmisi.
“Berdasarkan prototipe (radar AESA) pertama, kami akan terus berupaya mengembangkan versi final KF-X yang akan dilengkapinya,” kata seorang pejabat ADD, meminta tidak disebutkan namanya.
Pejabat tersebut mencatat, sebuah pertemuan komite diadakan pada tanggal 28 dan 29 Juni untuk memeriksa kelayakan pembangunan pesawat tempur KF-X di dalam negeri.
“Anggota panitia menyimpulkan bahwa Korea Selatan dapat secara konsisten melanjutkan pembangunan,” katanya.
ADD akan mengirim prototipe radar pertama ke Elta Systems Israel, yang akan memberikan bantuan teknis, dan akan melakukan uji coba di darat dan udara pada bulan September.
Elta Systems bersama dengan Hanwha Group, juga mengembangkan perangkat lunak untuk sistem radar.
The Defense Acquisition Program Administration (DAPA), menyatakan begitu radar AESA selesai dikembangkan, maka akan diintegrasikan dengan pesawat tempur KF-X, dan bekerjasama dengan Korea Aerospace Industries (KAI).
Seoul pada awalnya berencana untuk menerima teknologi radar AESA dari perusahaan pertahanan Lockheed Martin, namun rencana tersebut kandas setelah pemerintah AS memutuskan untuk memblokir pengalihkan empat teknologi inti yang digunakan pada jet tempur F-35 – infrared search and track, electronic optics targeting pod, radio frequency jammer dan radar AESA – ke Korea Selatan dengan alasan keamanan.
Menyusul halangan itu, DAPA mengatakan akan mengembangkan teknologi di dalam negeri. Namun beberapa kritikus masih meragukan tentang kelayakan pembangunan pesawat tempur KF-X di dalam negeri. [KoreaTimes]
♖ Jakarta Greater
♖ Marginal increase of 1.2% approved for defence.
♖ Funding to be used to support UN peacekeeping operations and satellite lease payments.
Indonesia contingent @ Africa [Poskota]
Indonesia’s revised budget for 2017 includes a further marginal increase in defence expenditure to IDR109.3 trillion (USD8.17 billion), a 1.2% increase over the approved budget and a 4.6% boost compared with the draft budget.
According to accompanying information released by the Indonesian Finance Ministry on 6 July, the additional funding will be used to finance satellite lease payments and to support Indonesia’s involvement in the United Nations MINUSCA peacekeeping operation in the Central African Republic.
More generally, the 2017 defence budget is expected to continue to progress towards meeting the goals of the ‘Minimum Essential Force’ (a concept aimed at delivering Indonesia’s minimum force structure and operational readiness requirements), to improve border security and to support the local defence industry.
♖ IHS Jane's
⍟ Ke Afrika
LPD NG02 [GM] ☆
PT PAL Indonesia (Persero) meminta dukungan pemerintah dalam penerbitan lisensi ekspor kapal perang ke Afrika.
Direktur Utama PAL Indonesia Budiman Saleh di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Kamis, mengatakan pihaknya tengah melakukan penjajakan pengadaan kapal perang dengan beberapa negara Afrika, di antaranya dari Senegal.
Ia menyebut Senegal berminat untuk memesan satu unit "Landing Platform Dock" (LPD atau kapal perang amfibi), dua unit kapal cepat rudal (KCR) serta Guinea Bissau dan Gabon yang masing-masing berminat memesan dua unit KCR berukuran 60 meter.
"Senegal itu mau satu LPD, dua KCR 45 meter dan KCR 60 meter. Guinea Bissau ingin dua KCR 60 meter dan Gabon ingin dua KCR 60 meter. Untuk itu kami butuh dukungan pemerintah karena butuh export licence (izin ekspor)," ucapnya.
Budiman mengatakan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara juga telah menyampaikan minat untuk memesan kapal dari PAL Indonesia.
Terlebih militer Filipina sebelumnya telah memesan dua unit kapal perang jenis "Strategic Sealift Vessel" (SSV) sepanjang 123 meter dengan nilai kontrak 90 juta dolar AS atau setara Rp 1,1 triliun.
Filipina juga disebut tengah melakukan pembicaraan untuk tambahan dua unit SSV, ditambah satu unit "SSV Hospital Ship" dan dua unit KCR 60 meter.
"Itu jadi daya tarik, magnet buat negara-negara ASEAN lainnya. Contohnya Malaysia menginginkan LPD sepanjang 163 meter, lebih besar dan bisa dimuati tiga helikopter on deck, dua di dalam hanggar. Jadi seperti helicopter carrier (pembawa helikopter)," ungkapnya.
Budiman berharap dengan penetrasi pasar yang dilakukan, pihaknya dapat memperoleh kontrak pembelian pada 2018. (gor/ant)
Diminta Tingkatkan Kapasitas Produksi
PKR 10514 produksi PT PAL Indonesia [def.pk]
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta PT PAL Indonesia (Persero) agar meningkatkan kapasitas produksi pada tahun depan.
Luhut ditemui di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Kamis, mengatakan permintaan itu disampaikan saat menggelar rapat dan evaluasi dengan jajaran PAL Indonesia.
"Tadi kami lakukan evaluasi bersama. Itu utilisasinya (pemanfaatannya) baru 15 persen maksimum. Sekarang bagaimana utilisasinya bisa ditingkatkan supaya mereka bisa bayar PMN (Penyertaan Modal Negara) dan bisa lebih produktif," katanya.
Untuk meningkatkan kapasitas produksi, mantan Kepala Staf Presiden itu mengatakan perlu dilakukan koordinasi agar kapal-kapal yang digunakan di Indonesia, seperti kapal TNI Angkatan Laut, bisa dibangun PAL Indonesia.
"Teknologinya mereka (PAL) semua sudah punya,sudah bisa. Ada beberapa yang belum bisa ya kerja sama dengan luar. Tapi kerja sama dengan luar porsi kita jangan hanya 5 persen," ungkap Luhut.
Direktur Utama PAL Indonesia Budiman Saleh mengatakan dalam pertemuan itu dibahas mengenai restrukturisasi (penataan kembali) perusahaan dari sisi keuangan hingga pasar.
Ia mengatakan perusahaan akan berorientasi pada pasar militer dan nonmiliter, baik dalam dan luar negeri.
Budiman mengklaim perusahaan galangan kapal itu memiliki potensi besar untuk berkembang.
"Hasil dari restrukturisasi PMN (Penyertaan Modal Negara) kemarin juga sudah bisa digunakan," tuturnya.
Lebih lanjut ia mengakui kapasitas produksi perusahaan hanya sekitar 10-15 persen sehingga perlu ada upaya yang mendorong peningkatan utilisasi. [ant]
Rudal Chiron Berhasil Tembak Jatuh Drone
Uji coba penembakan drone dengan menggunakan rudal Chiron (Paskhas, Antara) ★
Korps Pasukan Khas (Korpaskhas) TNI AU menggelar uji coba senjata dengan jenis Rudal Chiron dan meriam sistem penangkis serangan udara Oerlikon Skyshield, gelar uji coba penembakkan dua senjata tersebut sebagai bentuk untuk mengukur professional prajurit Paskhas sejauh mana Alutsista yang menjadi tanggungjawab Korps Paskhas dapat digunakan dan difungsikan dalam medan yang sebenarnya.
Hal tersebut disampaikan Komandan Korpaskhas Marsekal Muda TNI T. Seto Purnomo, saat memberikan keterangan usai menyaksikan secara langsung pelaksanaan kegiatan uji coba rudal Chiron dan Meriam Oerlikon Skyshield yang berlangsung di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Kelurahan Tanah Lemo, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulsel. Kamis (13/7).
Senjata Rudal Chiron tersebut merupakan alutsista terbaru TNI AU buatan Korea Selatan yang menjadi salah satu senjata yang dimiliki Korpaskhas saat ini. Penembakan yang digelar oleh para prajurit Paskhas yang baru saja kita saksikan bersama merupakan uji coba yang pertama kali dilakukan. Tegas Dankorpaskhas.
Penembakan dan uji coba dilakukan para prajurit beberapa waktu lalu mulai tgl 4 sampai 8 juli 2017 mendapatkan pelatihan langsung dari pabrik pembuatan senjata Rudal Chiron dari korea selatan yaitu Ground School dan penggunaan simulator yang bertempat di Denhanud 472 Makassar. Tutur Dankorpaskhas.
Selain dalam menguji kemampuan prajurit dalam mengawaki alutsista yang ada, juga sebagai wadah untuk menciptakan terjalinnya hubungan baik antara masyarakat dengan para prajurit Paskhas, karena kegiatan prajurit lebih difokuskan pada latihan dan operasi sangatlah sulit para prajurit dapat membaur dengan masyarakat seperti apa yang kita saksikan ditempat ini, Tambahnya.
Dengan disaksikan secara langsung oleh ratusan masyarakat Bulukumba dan sekitarnya, kegiatan uji coba penembakan ini, Korpaskhas khususnya dan TNI Angkatan Udara secara tidak langsung memberikan laporan pertanggungjawaban baik kepada masyarakat luas maupun kepada media bahwa inilah sebagian dari penggunaan anggaran yang diberikan pemerintah kepada TNI Angkatan Udara. Tegas Marsda TNI T. Seto Purnomo.
Uji coba ini sedianya dimulai pada pukul 09.00 Wita, namun dikarenakan cuaca hujan deras membuat uji coba ini terpaksa ditunda sementara, pada pelaksanaannya para prajurit Paskhas TNI AU pukul 11.00 Wita, 2 target drone telah diterbangkan sebagai sasaran tembak, dan akhirnya dapat dihancurkan oleh dua alutsista Korpaskhas yaitu rudal chiron dan meriam penangkis serangan udara Oerlikon Skyshield.
Uji coba dipimpin langsung oleh Dankorpaskhas Marsda TNI T. Seto Purnomo didampingi oleh Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali beserta Forum kopimda dan sejumlah lembaga pemerintah daerah Bulukumba serta Pejabat TNI AU dan Korpaskhas.
Tidak ketinggalan ratusan tamu undangan beserta warga masyarakat Bulukumba dan sekitar memadati lokasi untuk menyaksikan langsung pelaksanaan Uji coba senjata dengan jenis Rudal Chiron dan meriam sistem penangkis serangan udara Oerlikon Skyshield.
Now at Clark Air Base
Airbus C-295 Maritime Surveillance (Airbus) ✈️
MAirbus Defence and Space is sending a C-295 aircraft in maritime surveillance (MSA) modification to the Philippines.
“Another successful flight on #C295Worldtour, another team & guests photo. On to Philippines tomorrow,” Airbus said in its official micro blogging account on July 10 in Malaysia. The said aircraft is in a two-week five Asian nations demo tour which include Thailand, Vietnam, Malaysia, the Philippines, and South Korea.
Airbus is an active participant in the ongoing Long-range patrol aircraft (2) acquisition project of the Department of National Defense (DND)-Armed Forces of the Philippines (AFP) for Philippine Air Force (PAF).
Airbus is offering a C-295 variant for the said acquisition project of DND-AFP.
Bid Submission and Opening for the mentioned acquisition project is scheduled on July 21 as part of AFP Modernization First Horizon.
PAF is currently operating 3 C-295 in medium lift aircraft modification.
