★ Pesawat Tanpa Awak Produksi Lokal Dioperasikan 2013

PUNA Wulung

Sampit, Kalteng - Pesawat tanpa awak yang dikendalikan remote kontrol buatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan dioperasikan pada 2013 mendatang, kata Menteri Riset dan Teknologi, Gusti Muhammad Hatta.

Di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Sabtu Gusti Muhammad Hatta mengatakan, kemampuannya tidak diragukan lagi karena telah diuji coba di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Kamis, 11 Oktober 2012.

"Pesawat tanpa awak yang diberi nama Wulung tersebut dirancang khusus dan sangat canggih sehingga memiliki kemampuan yang luar biasa dibandingkan dengan pesawat-pesawat yang ada," kata Menristek, Gusti Muhammad Hatta.

Selain bisa menjadi pesawat mata-mata, pesawat tersebut nantinya juga dapat dipergunakan untuk pemotretan wilayah dari udara dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Pesawat ini memiliki kemampuan terbang selama 4 jam tanpa henti dan bisa digunakan untuk membuat hujan buatan.

Jarak tempuh maksimalnya 70 kilometer, dengan kecepatan jelajah 52--69 knot. Puna Wulung bisa dikendalikan dengan jarak 73 kilometer dari remote control. Wulung mampu terbang hingga ketinggian 12 ribu kaki, dan yang sudah diujikan sejauh 8.000 kaki.

BPPT membuat lima pesawat serupa, dan biaya yang dikeluarkan untuk lima pesawat serupa berkisar antara Rp 6 miliar-Rp 8 miliar.

Wulung memakai mesin 2 tak dan untuk mendapatkan tenaga yang optimal, bahan bakar yang dipergunakan adalah pertamax.

Bahan material pesawat tanpa awak tersebut menggunakan komposit (komposisi serat kaca, fiber, karbon) sehingga mendapatkan struktur pesawat yang ringan.

"Dengan adanya pesawat tersebut nantinya pemadaman kebakaran hutan dan pembuatan hujan buatan tidak perlu lagi menaburkan garam pada awan dan kami telah menemukan bahan penggantinya, yani bernama pleer," katanya.

Setiap satu kilogram pleer sama dengan satu ton kilogram garam dan pesawat Wulung mampu membawa delapan kilogram pleer.


● Antara

PAL INDONESIA: Patok Pendapatan 2013 Rp 1,5 Triliun

Desain KCR 60 PAL

Surabaya – PT PAL Indonesia pada 2013 memproyeksikan pendapatan menjadi Rp 1,5 triliun dengan menggenjot jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal, atau naik 250% dibandingkan pendapatan tahun ini hanya senilai Rp 600 miliar.

Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) M. Firmansyah Arifin mengatakan BUMN tersebut tahun depan berpotensi mendongkrak pendapatan, menyusul besarnya peluang di bidang pemeliharaan dan perbaikan (harkan) maupun pembuatan kapal baru.

Menurutnya, sepanjang tahun ini divisi harkan kapal mengontribusikan 45% terhadap total pendapatan PAL yang mencapai Rp 600 miliar.

“Tahun depan kami memproyeksikan kenaikan revenue menjadi Rp 1,5 triliun. Divisi harkan masih akan menjadi tulang punggung, selain pembuatan kapal niaga, kapal perang dan rekayasa umum (komponen industri minyak dan gas bumi),” ujarnya saat ditemui Bisnis di kantornya, kemarin (29/12).

Firmansyah optimistis pada 2013 mampu mencapai kinerja sesuai yang direncanakan, mengingat kini mendapat sejumlah proyek yang akan dirampungkan tahun depan. Diantaranya dua unit tanker pesanan Pertamina masing-masing berbobot 17.500 dead weight ton (DWT) dengan harga US$ 25 juta dan US$ 24,8 juta.

Divisi rekayasa umum (general engineering/GE) juga tengah merampungkan pengerjaan platform untuk pemboran minyak lepas pantai pesanan Petronas senilai US$ 46 juta. Perusahaan migas asal China CNOOC juga memesan komponen yang sama untuk pemboran minyak di Madura seharga US$ 42 juta.

“Platform pesanan CNOOC kami kerjakan bersama perusahaan asal China, maka nilai kontraknya dibagi dua masing-masing memperoleh US$ 21 juta,” tutur Firmansyah.

Dia menambahkan peluang lain masih terbuka lebar berupa pembuatan dan harkan kapal dari dalam maupun mancanegara. Untuk itu, bagian pemasaran PAL tahun depan disebutkan akan lebih proaktif mencari order.

Upaya tersebut akan dibarengi dengan pembenahan manajemen, agar PAL dapat bangkit kembali sesudah tahun lalu mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah.

“Kami optimistis pada 2013 sudah mampu menangguh untung, tahun ini pun [dengan pendapatan Rp 600 miliar] kami sudah bisa membukukan laba usaha kendati masih sangat kecil,” paparnya. (sms)


● Bisnis Jatim

★ Refleksi Kinerja Kemhan 2012

Truk Perkasa Rhan 122 mm (Berita HanKam)

Jakarta - Mengakhiri Tahun 2012, Kementerian Pertahanan melaksanakan Refleksi terhadap seluruh program kegiatan di beberapa bidang yang telah dilaksanakan selama Tahun 2012 yang menjadi tahun ke tiga dari Renstra pertama dan proyeksi program kegiatan Kementerian Pertahanan untuk tahun 2013. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kamis (27/12) di Kantor Kemhan.

Menhan menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan Prajurit TNI dan PNS dilaksanakan secara bersinambungan sesuai kemampuan anggaran. Untuk meningkatkan Kesejahteraan Prajurit TNI dan PNS, Kemhan telah memberikan tunjangan cacat, pelayanan kesehatan, perumahan, dukungan Perlengkapan Perorangan Lapangan (Kaporlap), bantuan beasiswa dan tugas belajar serta tunjangan kinerja.

Seiring dengan hal itu, di bidang kesehatan, Kemhan juga ikut berpartisipasi aktif dalam penanggulangan penyakit yang berdampak nasional melalui pemenuhan Alkes Rumkit dan peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi anggota TNI/PNS dan keluarganya serta masyarakat.

Demikian juga di bidang perumahan, dimana untuk tahun 2012 telah dibangun rumah bagi prajurit dan PNS baik berupa Rusunawa, Rusunami maupun kepemilikan rumah umum dan khusus. Untuk rencana tahun 2013 mendatang akan dilakukan penataan rumah negara dan penyelesaian permasalahan tanah dan bangunan, serta penambahan pembangunan Rusunawa, Rusunami dan kepemilikan rumah umum dan khusus.

Sementara itu, di dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) Kemhan / TNI tetap mengacu kepada pembangunan kekuatan pokok minimum (MEF) dengan melakukan Restrukturisasi berdasarkan kebijakan Zero Growth yaitu tidak ada penambahan personel secara signifikan, dimana antara rekrutmen personel dan yang pensiun seimbang (Pertumbuhan Nol) dan melakukan kebijakan Right Sizing yaitu dapat menentukan kebutuhan personel secara tepat guna dengan melaksanakan penataan organisasi, penghitungan beban kerja dan standar kompetensi.

Adapun program kegiatan yang telah dilaksanakan dari sisi sarana pertahanan selama tahun 2012 adalah program modernisasi alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) TNI sesuai dengan Minimum Essential Forces (MEF) untuk kurun waktu 15 tahun. Tahun 2012 ini telah memasuki tahun ke tiga dari Renstra I dan diharapkan sampai dengan tahun 2014 pencapaian lebih dari 30 %. Untuk proyeksi Tahun 2013 program kerja sarana pertahanan akan tetap melanjutkan proses pengadaan dengan didukung pengembangan teknologi industri pertahanan, pemenuhan kelengkapan dokumen regulasi keuangan serta penyempurnaan Permenhan tentang pengadaan Alutsista. Disamping itu pengadaan alutsista juga mengutamakan produksi dalam rangka meningkatkan kemandirian industri pertahanan.

Pada tahun 2012 pelaksanaan kegiatan yang mengemuka berkaitan dengan analisis Strategi Pertahanan, konflik laut Cina Selatan, tata ruang wilayah pertahanan, pengawasan perbatasan dengan menggunakan Iptek, Implementasi Doktrin dan Implementasi Sishanta di Perbatasan.

Pengkajian terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan yang dilakukan antara lain kajian model Warhead kaliber 200 mm, penyempurnaan PTTA (Pesawat Terbang Tanpa Awak), Model Kapal Selam Tanpa Awak, Pengembangan MEF (Minimum Essential Force) dan pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X. Disamping itu juga dilaksanakan analisis terhadap alat peralatan pertahanan, berupa pembuatan prototype Rantis 5 Ton 6x6 peluncur roket kaliber 122 mm, Prototipe Munisi kaliber 105 mm Exercise, Prototipe Combat Boat, Prototipe roket jarak 100 km ground to ground dan Prototipe Smart Bomb.

Prototipe Smart Bomb 250 Kg (Berita HanKam)

Untuk proyeksi 2013 Balitbang Kemhan akan melaksanakan program pengkajian Strategi pertahanan, salah satunya strategi pencegahan dan penanggulangan Dampak Konflik Laut Cina Selatan terhadap Kedaulatan NKRI (ditinjau dari aspek ekonomi dan sosial budaya) serta melaksanakan sosialisasi pengintegrasian komponen negara dan pemberdayaan wilayah pertahanan.

Di bidang legislasi, Kemhan menyusun dan membahas RUU yang menjadi prioritas prolegnas tahun 2012 antara lain RUU Komcad, RUU Kamnas, dan RUU Rahasia Negara. RUU yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang di Tahun 2012 adalah UU Nomor. 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI dan UU. Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Tahun 2013 target yang akan diselesaikan adalah RUU Rahasia Negara, RUU Kamnas, dan 38 Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) termasuk Naskah Akademik dan draft RUU Bela Negara.

Jakarta Internasional Defence Dialoque (JIDD) ke-2, 2012 dan Indo Defence ke-5, 2012 telah terlaksana dengan sukses. Kedua forum tersebut merupakan forum dialog dan pameran Alutsista pertahanan keamanan di kawasan Asia Pasifik yang saat ini telah diakui dan menjadi agenda dunia serta diselenggarakan setiap tahun. Untuk tahun 2013 forum tersebut akan lebih ditingkatkan secara kualitas. Selain itu juga di selenggarakan ASEAN Regional Forum Head of Defence Universities Colleges and institutions Meeting (ARF – HDUCIM) yang merupakan media pertukaran informasi dan pengalaman dalam pengembangan ilmu pertahanan.

Di bidang Potensi Pertahanan, Kemhan melanjutkan dan mengintensifkan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara dengan melibatkan Kementerian lainnya, LPNK dan elemen masyarakat dalam memantapkan upaya Nation Character Building sumber daya manusia untuk kepentingan pertahanan negara. Tahun 2012 ini juga telah dicanangkan bahwa tanggal 19 Desember sebagai hari Bela Negara yang akan diperingati secara nasional setiap tahun.

Pembangunan dan pemberdayaan wilayah perbatasan juga merupakan perhatian yang sangat besar bagi Kemhan di tahun 2012. Hal tersebut tidak hanya berupa pembangunan secara fisik, tetapi juga non fisik seperti peningkatan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan wawasan kebangsaan, termasuk juga peningkatan kesejahteraan bagi personel Kemhan/TNI yang bertugas di wilayah perbatasan seperti tunjangan khusus. Disamping itu dialog dan penyelesaian masalah wilayah perbatasan dengan negara-negara yang terkait juga terus dilaksanakan secara intensif. Di tahun 2013 kegiatan–kegiatan tersebut akan terus ditingkatkan.

 

● Kemhan

Dua Elang Muda Khatulistiwa Capai Terbang Solo

Komandan Lanud Supadio Kolonel Pnb Novyan Samyoga menyiramkan air kembang di kepala dua Elang Muda Khatulistiwa yaitu Lettu Pnb Rakhmanto Jati Waluyo dan Letda Pnb Andy P. Sihotang dalam upacara tradisi setelah melaksanakan terbang solo dengan pesawat Hawk 100/200, di Skadron Udara 1, Jumat (28/12). 

Danlanud Supadio dalam sambutannya mengatakan, dengan adanya acara tradisi ini akan memberikan kebanggaan kepada para siswa agar dapat melaksanakan pendidikan lanjutan lebih baik dan lebih confident.Upacara tradisi terbang solo ini menandai bertambahnya kekuatan jajaran Penerbang di Skadron Udara 1 Lanud Supadio. 

Terbang solo merupakan tahapan pertama yang harus dilalui oleh para Penerbang dari rangkaian Pendidikan Transisi XII Penerbang Hawk 100/200 Skadron Udara 1.Lettu Pnb Rakhmanto Jati W, lahir di Magetan, 30 Maret 1983 dan Letda Pnb Andy P. Sihotang lahir di Pekanbaru, 6 Nopember 1987. 

Keduanya merupakan lulusan Akademi TNI Angkatan Udara tahun 2008 dan 2009, serta Sekbang Angkatan ke-80 dan 82.

 

”Untuk mencapai terbang solo sesuai dengan prosedur pendidikan Transisi XII, seorang Penerbang wajib melaksanakan 132 jam ground school (bina kelas), latihan terbang pre transisi (pengenalan pesawat Hawk) sebanyak 10 jam, latihan simulator 33 jam, dan lain-lain,” jelas Lettu Pnb Jati.

● TNI

Dansatgas Indo FPC TNI Ikuti Pertemuan FC UNIFIL

Lebanon - Komandan Satgas (Dansatgas) Indo FPC (Force Protection Company) TNI Kontingen Garuda XXVI-E2/UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) Mayor Inf Yuri Elias Mamahi mengikuti pertemuan pada acara Meet and Greet yang diselenggarakan oleh Force Commander (FC) UNIFIL Mayor Jenderal Paolo Serra dari Italia, bertempat di ruang MCC (Meeting Conference Centre), Naqoura, Lebanon Selatan, Sabtu (29/12/2012).

Turut hadir pada pertemuan tersebut, diantaranya Komandan Kontingen Indonesia Kolonel Inf Karmin Suharna, Wakil Komandan Sektor Timur Kolonel Inf Rezerius, Dansatgas Sempu Letkol Cpm Subiakto S.H., Dansatgas Indobatt Mayor Inf Lucky Avianto, serta beberapa Dansatgas dari negara lain, seperti Austria, Italia, Finlandia, Hungaria, Slovenia, Ghana, Spanyol, Yunani, Turki, Korsel dan Sierra Leon.

Pertemuan yang di buka secara resmi oleh FC UNIFIL Mayor Jenderal Paolo Serra dilaksanakan sebagai ucapan selamat datang bagi semua Komandan Satgas yang baru bergabung dalam misi UNIFIL.

Pada kesempatan tersebut, Mayor Jenderal Paolo Serra juga melepas sejumlah Dansatgas yang akan kembali ke negaranya, beberapa dari mereka telah menyelesaikan tugasnya selama 6, 8 dan 12 bulan di UNIFIL diantaranya Dansatgas dari negara Serbia, Jerman, Tanzania, Belarusia dan Perancis.

Dalam sambutannya Mayor Jenderal Paolo Serra, antara lain menyampaikan harapannya kepada Satgas yang baru datang untuk dapat segera menyesuaikan dengan keadaan daerah operasi serta dapat segera bekerja sama dalam menciptakan perdamaian di Lebanon Selatan.

Force Commander UNIFIL juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Satgas yang akan kembali atas kontribusi yang telah diberikan. Acara diakhiri dengan foto bersama.

Wadansatgas FPC Konga XXVI-E2/UNIFIL
Kapten Inf Fardin Wardhana

● Poskota

TNI Diminta Penuh Tanggung Jawab Jalankan Misi Perdamaian

KOMANDAN Satgas (Dansatgas) Indobatt Mayor Inf Lucky Avianto meminta prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian Kontingen Garuda XXIII-G/UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) atau Indobatt (Indonesian Battalyon) agar melaksanakan misi ini dengan penuh tanggung jawab.

Hal itu disampaikan saat memberikan pengarahan kepada personel Kompi Cheta (Kompi C) UN Posn 9-2 Desa Deir Seryane, Lebanon Selatan, Sabtu pagi (29/12) melalui siaran pers Perwira Penerangan Satgas Konga XXIII-G/UNIFIL, Lettu Sus Sundoko.

Dalam pengarahan tersebut, turut hadir Komandan Kompi C, Kapten Mar Alex Zulkarnaen, para Komandan Peleton, Kepala Seksi dan Perwira Staf serta seluruh personel Kompi C.

Dansatgas berharap seluruh personel agar selalu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa yang kita terima dan kita lakukan hingga saat ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa kehendak-Nya dan kita harus selalu bersyukur atas karunia-Nya.

”Apabila ada permasalahan sekecil apapun, jangan ragu-ragu menyampaikannya kepada para Komandan kalian di lapangan, untuk dicarikan jalan pemecahannya,” katanya.

Lebih lanjut, seluruh personel juga diminta agar selalu berpegang teguh pada Sapta Marga dan 8 Wajib TNI sehingga dimanapun kita bertugas terhindar dari segala bentuk pelanggaran seperti pelanggaran asusila, perkelahian, narkoba, perjudian dan lain sebagainya yang semua itu hanya dapat merugikan diri sendiri dan satuan.

Usai memberikan pengarahan, Dansatgas Indobatt didampingi Komandan Kompi C memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada personel yang berulang tahun di bulan Desember, dilanjutkan berkeliling compound untuk melihat fasilitas yang berada di Kompi C.

Kegiatan yang sama juga dilaksanakan di tiap-tiap Kompi dan akan berlangsung secara terjadwal dengan tujuan agar moril seluruh personel tetap terbina dan kedekatan antara pimpinan dan bawahan selalu tetap terjaga.


● Jurnas

TNI AU Rekomendasikan Pembangunan Bandara Sangkima

Sangatta - Dukungan Pemkab Kutim untuk segera membangun Bandara Sangkima kini muncul dari TNI Angkatan Udara (AU). Dukungan ini tertuang dalam surat rekomendasi dengan No 13/336/X/2012 yang dikirim ke Pemkab Kutim, serta ditembuskan ke berbagai pihak termasuk kementerian Kehutanan dan lainnya. Alasan TNI AU mendukung pembangunan Bandara Sangkima adalah untuk kepentingan mobilitas TNI pada umumnya, pada saat melakukan latihan gabungan di Sekerat. Surat rekomendasi ditandatangani oleh Marsekal Pertama TNI AU Polter Gultom selaku Kepala Disbagops TNI AU.

Karena dukungan ini, Kepala Dinas Perhubungan Kutim Johansyah Ibrahim mengatakan, dukungan ini merupakan hal yang positif. Apalagi, pihak kementerian Kehutanan juga sudah memberikan sinyal akan melepaskan lokasi tersebut sesuai dengan permintaan enclave dari Pemkab Kutim karena itu pihaknya yakin bandara ini akan dibangun.

"Karena itu, tahun ini kami sudah melakukan perencanaan. Kami sudah siapkan anggaran perencanaan. Setelah ada persetujuan enclave, pekerjaan fisik langsung dimulai," jelas Johansyah ditemui dua hari lalu di kantornya.

Diakui, keberadaan bandara tersebut sangat dibutuhkan untuk menghidupkan dan mempermudah jalur transportasi di Kutim. Karena itu, pembangunannya akan dipercepat jika pelepasan dari Kemenhut sudah selesai. Karena itu perencanaanya harus dipersiapkan dari sekarang.

Disebutkan, proses pelepasan hak penggunaan lahan yang semula dikelola PT Pertamina kini sudah diserahkan kembali ke Kementerian Keuangan. Ini artinya kawasan tersebut sudah merupakan aset negara. Bahkan, Kementerian Keuangan sudah menghibahkan kawasan tersebut kepada Pemkab Kutai Timur melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Namun finalisasi hibah masih terkendala dengan belum terbitnya persetujuan Kementerian Kehutanan terkait status kawasan yang termasuk TNK.

Menurut Johan, program pembangunan dan pengembangan Bandara Sangkima sudah direncanakan sejak lama. Namun hal itu terkendala masalah izin. Saat ini kondisi Bandara Sangkima memiliki landasan sepanjang 800 meter, lebar 23 meter dengan menggunakan aspal lapen (lapisan penetrasi macadam). Sesuai dengan perencanaan, bandara tersebut rencananya akan mengalami peningkatan, baik itu dari segi panjang maupun lebarnya. Untuk panjang landasan pacu rencananya ditambah menjadi 2.700 meter dengan lebar 40 meter. "Karena ada perluasan kawasan bandara, secara otomatis perlu ada izin dari Menteri Kehutanan. Begitu izin di keluarkan proses pembangunannya langsung dimulai. Termasuk pembuatan amdalnya dan meminta instansi teknis terkait untuk membebaskan lahan untuk pelebaran bandara," jelasnya.

Johan mengaku, keberadaan bandara ini mempunyai peranan penting untuk pengembangan kawasan Kutim yang didaulat menjadi salah satu daerah pengembangan koridor ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan jarak tempuh jalur darat cukup jauh. "Dengan adanya bandara, jarak tempuh antara Kutim dengan Samarinda sebagai ibukota Kaltim dan beberapa daerah lainnya dapat lebih singkat. Bandara ini juga akan memudahkan arus transportasi warga keluar daerah. Secara tidak langsung akan mendukung perkembangan ekonomi daerah," katanya. (jn/agi)


● Sapos

★ Menanti Kapal Selam Indonesia

Tak lama lagi, kejayaan Hiu Kencana akan kembali. Cakra dan Nanggala tak lama lagi akan mendapat teman, seiring dengan makin nyatanya rencana kerjasama PT PAL dengan galangan DSME Korea Selatan berdasar skema JOA (Joint Operations Agreement).

Berdasarkan kunjungan Wamenhan ke PT PAL pada 28 Desember 2012 lalu, sudah mulai ada sedikit sinar terang mengenai perkembangan proyek kapal selam Type-209 DWT 1.400 ton untuk TNI-AL. Dari kontrak awal sebanyak 3 kapal selam, dirinci bahwa kapal selam I dan II akan dibangun di galangan DSME, sementara untuk kapal selam ketiga modulnya akan dibangun oleh DSME, sementara final joint (penyambungan antar modul / segmen) akan diselesaikan oleh PT PAL.

Mengingat krusialnya proses tersebut, maka proses ToT (Transfer of Technology) menjadi sangat penting. Apalagi PT PAL belum pernah melakukan rekayasa rancang bangun kapal selam sebelumnya. ARC sebelumnya memberitakan bahwa PT PAL telah menyiapkan sejumlah tenaga kerja yang akan melakukan OJT (On Job Training) ke DSME. 

Tak tanggung-tanggung, 416 orang teknisi PT PAL akan dikirim untuk melakukan observasi dan belajar pada saat kapal selam I dan II dibangun di DSME, lebih banyak dari jumlah 186 yang diberitakan sebelumnya. Bagi yang sedang mencari lowongan pekerjaan dan memiliki kualifikasi teknik khususnya desain dan produksi, ada kabar gembira. PT PAL masih membutuhkan 254 orang tenaga kerja baru untuk engineering, technician / foreman, dan worker.

Untuk menyiapkan sejumlah orang dan fasilitas produksi yang diperlukan untuk memproduksi kapal ketiga ini dibutuhkan anggaran sebesar US$ 215,2 Juta, yang terbagi USD 29,8 juta untuk manpower, USD 149,9 juta untuk fasilitas dan perlengkapan produksi yang meliputi 11 workshop, 8 instalasi, perlengkapan produksi dan ujicoba.

Lebih jauh lagi, PT. PAL juga sudah menyiapkan lokasi tempat pembangunan kapal selam III. Lokasi yang disiapkan itu berada di Sektor B Galangan PT. PAL.

Apabila semua pihak berkomitmen untuk mendukung proses ini, PT PAL sejak jauh hari sudah menyatakan sanggup untuk menyiapkan segala aspek teknis dalam rangka pembangunan kapal selam ketiga. Komitmen tersebut dibutuhkan untuk menjaga agar kapal selam U-209 DWT 1.400 ton ini dikerjakan sesuai dengan jadwal, yaitu kapal I selesai pada 2016, kapal II pada pertengahan 2017, dan kapal III pada pertengahan 2018. Mari sama-sama kita doakan bersama agar kejayaan Hiu Kencana bisa kembali.

● ARC

★ 2013, PT.PAL Serahkan KCR dan 2 Buah Tug Boat Pesanan TNI-AL

Di penghujung tahun 2012, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengunjungi galangan kapal nasional PT.PAL di Surabaya Jawa timur. Wamenhan rupanya ingin mengetahui progress pembuatan kapal perang pesanan TNI-AL. Seperti diketahui, sepanjang 2012, Kementrian Pertahanan telah memesan sejumlah kapal kepada PT. PAL. Diantaranya KCR-60, Kapal Tunda, Perusak Kawal Rudal serta kerja sama pembuatan Kapal Selam dengan Korea Selatan.

Untuk KCR-60M, progresnya boleh dibilang masih pada jalurnya. Namun, melihat presentasi yang diberikan oleh PT. PAL, progresnya justru lebih cepat dari yang direncanakan. Hingga bulan November 2012, kemajuan produksi telah mencapai 43% lebih dari semula yang direncanakan 34,7%. Jika tidak ada aral melintang, pada desember 2013, KCR-60M sudah melaut.

Namun demikian ditemukan juga sejumlah kendala dalam pembangunan KCR-60M. Yaitu, General Arrangement yang menjadi lampiran kontrak ternyata belum memenuhi opsreq TNI AL dan baru dapat disepakati pada bulan september 2012. Lalu pada Maret s/d Mei 2012, baru diproses persetujuan BKI (biro klasfifkasi Indonesia) untuk gambar konstruksi kapal. Dan juga adanya permasalahan daftar kebutuhan pembelian steel plate & profil yang baru dapat dikonfirmasi oleh vendor (PT.KS dan vendor LN), dengan jadwal kedatangan di PT. PAL INDONESIA bulan November dan Desember 2012. Selain itu disarankan juga pengadaan combat system dapat diputuskan anggarannya, sehingga proses desain platform dan combat system dilakukan bersamaan.

Sementara untuk kapal tunda, justru PT. PAL akan mengalami kemunduran jadwal serah terima. Awalnya, serah terima kapal pertama akan dilakukan pada bulan April 2013, dan terpaksa mundur hingga 15 Juli 2013. Permasalahannya adalah Steel Plate yang rencana awal menggunakan material stock, ternyata pada saat Blasting painting terdapat beberapa cacat / pitting. Sehingga harus diganti dengan pembelian steel plate baru. Plate pengganti mulai datang pada awal Desember 2012 secara bertahap. Selain itu, terdapat pula kesulitan untuk mendapatkan tenaga Sub kontraktor.

Namun demikian, pada proyek Tug Boat ini sudah terlihat bentuk kapalnya. Bagian haluan dan dek kapal sebagian sudah selesai dibuat.

● ARC

KSAL Briefing Perwira TNI AL Wilayah Timur

MENGAWALI penugasan sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Madya TNI Dr. Marsetio, M.M, melaksanakan briefing kepada seluruh Perwira TNI Angkatan Laut sewilayah timur. Acara tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Graha Samudera (GSB) Bhumi Moro, Surabaya, Jumat (28/12).

Acara tersebut juga dihadiri oleh para Panglima Komando Utama (Pangkotama) TNI AL, para Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) di jajaran Koarmatim serta Pamen dan Pama TNI AL sewilayah timur.

Acara diawali dengan laporan kesiapan oleh Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Agung Pramono, S.H., M.Hum. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Curiculum Vitae atau riwayat hidup KSAL oleh Pangarmatim.

Dalam pengarahannya, Marsetio menyampaikan empat hal yang menjadi Pedoman Pembangunan TNI Agkatan Laut:

● Pertama, melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

● Kedua, melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah serta melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Menurutnya, perkembangan lingkungan strategis yang dinamis dan sulit diprediksi serta berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan tugas dan pembangunan TNI Angkatan Laut, seperti perkembangan situasi kawasan regional tentang Laut Cina Selatan, penyelesaian wilayah perbatasan yang berpotensi konflik, dan situasi kondisi nasional terkait perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga perlu penyesuaian untuk menjawab kecenderungan yang terjadi.

● Ketiga, kebijakan dasar pembangunan TNI Angkatan Laut diarahkan menuju kekuatan pokok minimum atau Minimum Essential Force (MEF) dengan mengacu pada konsep pengembangan postur ideal TNI Angkatan Laut jangka panjang. Fokus perhatian dalam mewujudkan MEF adalah peningkatan kemampuan mobilitas TNI Angkatan Laut, peningkatan kemampuan satuan tempur (striking force) dan penyiapan pasukan siaga (standby force) untuk penanganan bencana alam, tugas-tugas perdamaian dunia dan keadaan darurat lainnya.

"Pembangunan MEF ini diimplementasikan dalam tiga Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2024, diproyeksikan pada pencapaian MEF yang mencakup organisasi, personel dan alutsista sesuai dengan alokasi anggaran pertahanan,” kata Marsetio melalui siaran pers Dinas Penerangan Koarmatim yang diterima Jurnal Nasional, Jumat (28/12).

Sedangkan percepatan pencapaian MEF di bidang Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista), menurut Marsetio, diprioritaskan pada penggantian alutsista yang kondisinya kritis dan tidak layak pakai, serta pemenuhan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas-tugas mendesak.

● Keempat, visi TNI Angkatan Laut yaitu terwujudnya TNI Angkatan Laut yang handal dan disegani. Handal berarti dengan kekuatan yang ada disertai taktik dan strategi yang kita ciptakan, mampu melaksanakan tugas pokok yang diberikan. Sedangkan disegani berarti dihormati, dicintai sekaligus ditakuti.

Adapun Misi TNI Angkatan Laut, membina kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Laut yang berkelanjutan secara efektif dan efisien, menjamin tegaknya kedaulatan dan hukum, keamanan wilayah laut, keutuhan wilayah NKRI serta terlaksananya diplomasi Angkatan Laut dan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Selain itu, mewujudkan personel TNI Angkatan Laut yang bermoral, profesional dan sejahtera, mewujudkan Angkatan Laut menuju kekuatan pokok minimum atau MEF, serta menjamin terlaksananya tugas-tugas bantuan kemanusiaan dan mewujudkan organisasi TNI Angkatan Laut yang bersih dan berwibawa.

● Jurnas

Densus Tembak Mati 10 Teroris Selama 2012

Kepolisian bekerjasama dengan BNPT menyadarkan para teroris.

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Mabes Polri, berhasil menangani 14 kasus tindak pidana terorisme selama tahun 2012 ini. Dari belasan kasus ini sebanyak 78 orang ditetapkan sebagai tersangka.

"10 Orang di antaranya meninggal dunia pada saat proses penangkapan, sedangkan 68 orang diproses secara hukum," kata Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo dalam refleksi akhir tahun di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, 28 Desember 2012.

Timur mengatakan dari jumlah itu sekitar 17 orang sudah proses pengadilan, dan 2 di antaranya sudah divonis. Sedangkan 51 orang masih dalam proses penyidikan.

"Penanganan teror, baik Poso dan beberapa daerah konflik lainnya yang kita perlukan adalah peran serta masyarakat," ujarnya.

Timur melanjutkan kejahatan terorisme bukanlah kejahatan biasa. Dia melihat kelompok tersebut mempunyai tujuan ideologis yang mereka perjuangkan.

"Sebetulnya penegakan hukum saja tidak menyelesaikan masalah. Jadi harus ada langkah-langkah yang lebih dalam lagi. Misalnya ide-ide melanggar hukum harus dilawan dengan pernyataan-pernyataan yang dia sampai mengerti," terangnya.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu menambahkan kepolisian bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk menyadarkan mereka yang beraliran keras dan fanatik. Badan yang dipimpin oleh Ansyaad Mbai itu memiliki anggaran untuk melakukan kegiatan deradikalisasi.

"Jadi kalau penegakan hanya polisi saja nggak selesai-selesai. Sehingga solusinya adalah penegakan hukum jalan, langkah preventif juga jalan, terutama adalah menyadarkan dalam negara Pancasila hal itu bisa terwujudkan," ucapnya. (sj)

● Vivanews

Indonesia Rencananya Tambah 10 Kapal Selam

(Dewanwidharta)

Surabaya - Modernisasi alutsista TNI dilakukan secara serius untuk menunjung kekuatan sistem pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan TNI, khususnya matra Angkatan Laut dalam menjaga perairan Indonesia.

"Rencana strategis jangka panjang, Indonesia akan membeli 10 kapal selam," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat berkunjung ke PT PAL, Surabaya, Jumat (28/12).

Untuk tahap awal, Indonesia akan memiliki tiga kapal selam hasil kerjasama pembelian dari Korea Selatan. Dua dibuat di sana, kata dia, satu kapal selam dibuat murni anak negeri di PT PAL mulai 2016.

Untuk mempersiapkan sumber daya manusia, puluhan teknisi dikirim ke Negeri Ginseng untuk mendapatkan menimba ilmu transfer teknologi.

Targetnya nanti, kata Sjafrie, sepulangnya ke Indonesia mereka memiliki kemampuan untuk merawat dan membuat kapal selam yang menjadi alutsista ampuh dalam menjaga perairan Indonesia. "Karena memelihara dan membangun kapal selam tidak beda jauh."

Pihaknya paham untuk mewujudkan kekuatan pokok minimum (MEF) membutuhkan dana besar dan dilakukan dengan perencanaan matang. Meski begitu, kalau melihat cetak biru yang pemenuhan alutsista hingga 2024, maka hal itu hampir dipastikan terwujud.

Sjafrie menjelaskan, pada awal pemerintahan SBY, anggaran belanja alutsista per tahun masih Rp 500 miliar. Sekarang, dana yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp 8 triliun. Selain untuk memasuk kebutuhan senjata operasional prajurit, langkah membeli produk senjata lokal juga untuk membantu memulihkan kejayaan industri pertahanan dalam negeri.

"PT PAL sudah bangkit dan secara khusus mendapat penyertaan modal. Tapi mereka harus menguatkan divisi kapal perang yang terkenal dengan teknologi tinggi."

● Republika

Perkuat Infrastruktur Kapal Perang

Desain KCR 60 (Incoherrent)

WAKIL Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin meminta PT PAL Indonesia untuk memperkuat infastruktur devisi kapal perang. Sebab penyertaan modal negara ditujukan untuk memperkuat infrastruktur divisi kapal perang.

“Secara keseluruhan PT PAL sudah bangkit dengan aktifitas yang cukup padat, tetapi secara khusus saya meminta perhatian untuk memperkuat infrastruktur divisi kapal perang,” kata Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin saat kunjungan kerja ke PT PAL Indonesia, di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (28/12).

Dalam kunjungan tersebut, Wamenhan meninjau langsung proses dan kesiapan pembuatan kapal perang untuk TNI Angkatan Laut seperti kapal perusak kawal rudal (PKR), tugboat, kapal cepat rudal (KCR) dan persiapan produksi kapal selam ketiga di PT PAL Indonesia.

Pada kesempatan itu, Direktur Produksi PT PAL Indonesia, Edy Widarto sempat melaporkan kepada Wamenhan mengenai persiapan pembuatan sejumlah kapal perang yang dipesan oleh TNI Angkatan Laut.

Wamenhan menekankan pentingnya alih teknologi dalam pembuatan kapal selam. Dalam rangka alih teknologi, menurut Sjafrie, pemerintah telah menetapkan untuk membeli dua kapal selam dari Korea Selatan, yang pembuatannya berlokasi di Korea Selatan dengan melibatkan tenaga dari Indonesia. Sedangkan satu unit kapal selam merupakan bagian daripada Pusat Alih Teknologi Kapal Selam yang pembuatannya dipusatkan di PT PAL Indonesia, Surabaya dan ini akan terjadi pada tahun 2016.

Untuk tujuan itu, Sjafrie mengingatkan perlu persiapan dan alokasi anggaran serta manajemen alih teknologi alutsista strategis. Dengan adanya UU Industri Pertahanan maka seluruh transfer of technology (ToT) Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) strategis yang diperlukan baik oleh matra darat, laut dan udara diangkat ke tingkat nasional yang dikendalikan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

“Ini merupakan proyek nasional. Oleh karena itu membutuhkan persiapan-persiapan. Pemerintah sejak tahun 2011-2012 dan akan meluncur ke tahun 2013 telah menyediakan anggaran yang disebut penyertaan modal negara kurang lebih Rp 1,2 triliun. Dan, ini yang pertama digunakan untuk mempersiapkan infrastruktur devisi kapal perang khususnya ToT kapal perusak kawal rudal yang juga bagian daripada ToT,” kata Sjafrie.

Menurut Sjafrie, pemerintah juga sedang memikirkan untuk mengalokasikan anggaran kurang lebih US$ 150 juta untuk kebutukan infratruktur kapal selam. Wamenhan selaku Sekretaris KKIP mengingingkan bahwa PT PAL Indonesia betul-betul serius dan telaten untuk mengelola alokasi anggaran yang diberikan dalam rangka memperkuat infrasrtuktur divisi kapal perang.

Sjafrie menjelaskan terhitung mulai tahun 2013, Ketua KKIP adalah Presiden dan beranggotakan 10 menteri, termasuk Panglima TNI dan Kapolri.

Sjafrie yang juga selaku Ketua High Level Committee dalam rangka mengendalikan dan mengawasi modernisasi peralatan militer yang dibebankan kepada PT PAL sebagai tindak lanjut dari keinginan pemerintah untuk modernisasi peralatan, menyampaikan bahwa industri pertahanan dalam negeri dialokasikan selama lima tahun sebesar Rp7,9 triliun. Anggaran itu digunakan baik oleh PT PAL, PT Pindad maupun PT DI serta industri dalam negeri lain yaitu swasta dalam rangka memasok kebutuhan TNI.

● Jurnal

Koarmabar Gelar Operasi Tempur dan Keamanan Laut

 Sepanjang Tahun 2012

Jakarta – Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Barat (Koarmabar) dengan Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda (Laksda) TNI Sadiman, S.E., telah menggelar operasi yang dilaksanakan oleh  komando pelaksana operasi yaitu Gugus Termpur Laut Koarmabar (Guspurlaarmabar) dan Gugus Keamanan Laut Koarmabar (Guskamlaarmabar) melibatkan sejumlah unsur Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) jajaran Koarmabar dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hukum diperairan kawasan barat Indonesia yang menjadi wilayah kerja dan tanggung jawab Koarmabar.

Operasi yang digelar  sepanjang tahun 2012, meliputi Operasi Alur Pari-12, Operasi Taring Pari-12, Operasi Arung Pari-12, Operasi Patroli Terkoordinasi (Patkor) Malacca Straits Sea Patrol (MSSP)-12, Operasi Rakata Jaya di perairan Selat Sunda dan sekitarnya, Patkor Indonesia India (Indindo), Patkor Malaysia Indonesia (Malsindo) dan Patkor Indonesia Singapura (Indosin) yang digelar di perairan perbatasan.

Seluruh operasi yang digelar Koarmabar dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan guna mengamankan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan perairan yurisdiksi kawasan barat Indonesia diantaranya perairan Selat Malaka sampai dengan Sabang, Pantai Barat Sumatera di perairan Samudra Indonesia, Perairan Natuna, Perairan Riau, Selat Sunda dan sampai dengan perairan Teluk Cirebon. Wilayah perairan tersebut merupakan jalur lalu lintas pelayaran kapal-kapal niaga, kapal perang asing maupun para pengguna laut lainnya.

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam operasi tersebut diantaranya jenis Parchim, Angkut tipe Foch, Patroli Cepat Rudal (PKR), Fast Patrol Boat (FPB) 57 dan jenis Patroli Cepat (PC) dan sejumlah unsur lainnya yang tergabung dalam operasi yang di gelar Komando Armada RI Kawasan Barat.

Selama melaksanakan operasi hingga ke pulau-pulau terluar wilayah barat Indonesia, sejumlah unsur juga melaksanakan kegiatan pembinaan potensi nasional maritim kepada masyarakat yang tinggal di daerah pesisir khususnya di pulau-pulau terpencil dan pulau terluar dengan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan silaturahmi kepada para nelayan. Demikian pula unsur-unsur KRI melaksanakan operasi di daerah terpencil melaksanakan kunjungan ke sekolah-sekolah setempat dalam rangka pengenalan tugas-tugas Angkatan laut melalui kegiatan penyuluhan dan ceramah.

Untuk kegiatan SAR dilaksanakan kegiatan bantuan kemanuasian dengan mengerahkan sejumlah KRI dan Patkamla dari jajaran pangkalan Angkatan laut. Untuk tahun 2012  kegiatan SAR dilaksanakan terhadap kapal yang mengalami kecelakaan yang mengalami tenggelam ataupun kandas yang sebagaian besar diakibatkan cuaca dan peralatan keselamatan yang belum sesuai dengan standar. Kegiatan SAR diantaranya KRI Barakuda-633 dan Patkamla Lanal Banten melaksanakan bantuan kemanusiaan terhadap kapal Imigran  dan bantuan terhadap kapal tenggelam sebagai tindak lanjut dari informasi masyarakat dan intansi terkait.

Sementara pelaksanaan patroli keamanan Laut Terbatas dengan melibatkan Kapal Angkatan Laut (KAL) dan Patkamla yang berada di jajaran Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) dan jajaran pangkalan Angkatan Laut (Lanal), melaksanakan kegiatan operasi diperairan pedalaman dan selat-selat diperairan yang menjadi tanggung jawab jajaran Lantamal dan jajaran Lanal.

Kepala Dispenarmabar
Agus Cahyono
Letkol Laut (KH) NRP. 10881/P

● Poskota

Pengerjaan Kapal TNI AL di PT PAL Molor

Desain KCR 60 (Incoherrent)

Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin mengungkapkan kemungkinan mundurnya jadwal penyerahan dua jenis kapal militer pesanan Kementerian Pertahanan yang tengah digarap PT PAL. Kementerian Pertahanan memesan dua unit tugboat serta tiga unit kapal cepat rudal ke PT PAL sejak dua tahun lalu dengan biaya sekitar Rp 500 miliar.

"Saya melihat prosesnya lambat karena perencanaan oleh pejabat yang lama tidak cermat. Mungkin penyelesaiannya akan meleset dari target pada 2013," kata Sjafrie saat meninjau pembuatan kedua kapal tersebut di galangan PT PAL di Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 28 Desember 2012.

Meskipun demikian, Sjafrie berharap agar target delivery time kedua kapal tersebut pada 2014 tidak meleset. Bekas Panglima Kodam Jaya itu juga menginginkan proses penuntasan kedua kapal itu tidak mempengaruhi delivery yang telah disepakati. "Sebab kapal itu merupakan bagian dari proses modernisasi peralatan Tentara Nasional Indonesia," kata Sjafrie.

Selain kedua jenis kapal pesanan tersebut, Sjafrie juga meninjau kesiapan PT PAL dalam pembuatan tiga unit kapal selam militer yang sedang dikerjakan bersama Korea Selatan. Menurut Sjafrie, satu di antara tiga kapal selam itu nantinya akan dikerjakan di galangan kapal milik PT PAL. "Kedatangan saya ke sini juga dalam rangka melihat persiapan pembangunan galangan kapal selam itu," ujar Sjafrie.

Direktur Utama PT PAL M. Firmansyah Arifin mengatakan, proses penggarapan tugboat dan kapal rudal cepat tidak meleset dari target. Ia pun optimistis pengerjaannya akan tuntas sesuai waktu. Sebab selain kontrak jangka panjang sudah di tangan, materialnya pun sudah tersedia. "Saya memahami pernyataan Wakil Menteri Pertahanan itu sebagai cambuk bagi kami agar bekerja keras merampungkan kapal itu," kata Firmansyah yang diwawancarai terpisah.


● Tempo.Co