Repkon, Titomic menandatangani kontrak untuk produksi barel di Australia
Ilustrasi: Alat buatan perusahaan Repkon, Turki. (Foto file - Anadolu Agency) ★
Repkon, sebuah perusahaan Turki yang bergerak pada sektor pembentukan logam, mencapai kesepakatan untuk bermitra dengan perusahaan Australia, Titomic pada produksi barel.
Dalam perjanjian ini sebuah pusat produksi akan didirikan di Australia dan memproduksi barel yang dirancang oleh Repkon, menggunakan teknologi flowforming dan teknologi fusi kinetik Titomic.
Direktur Umum Repkon Ibrahim Kulekci mengatakan perusahaan akan mendapatkan keuntungan besar dari kemitraan tersebut.
Repkon telah memberikan solusi teknologi di sektor pembentukan logam selama lebih dari 40 tahun dan menawarkan produk strategisnya untuk industri pertahanan dan kedirgantaraan kepada perusahaan nasional dan internasional.
Perusahaan memproduksi mesin yang dapat menghasilkan komponen presisi tinggi untuk industri pertahanan dan kedirgantaraan melalui proses dingin - seperti pembentukan aliran -, shearforming, dan pemintalan panas.
Repkon menawarkan solusi untuk embargo terutama produksi barel kalibrasi 5,56, 7,62, 9 dan 12,7 mm (0,5 inci) sambil menghilangkan ketergantungan impor.
Dengan teknologi flowforming, Repkon berhasil menggunakan peluncur granat berukuran 40 mm (1,5 inci) yang dikalibrasi untuk pertama kalinya di dunia.
Repkon berencana meningkatkan kemampuan larasnya ke level berikutnya dengan kolaborasi tersebut.
Teknologi flowforming dan manufaktur berlapis dari kedua perusahaan tersebut digabungkan untuk memberikan solusi bagi permasalahan global di lapangan.
⚓️ Jepang: Biarkan Saja China Begitu 
Pertemuan 2+2 antara Indonesia dan Jepang diprotes China. [istimewa]
Ternyata China Memberikan Protes Keras Terhadap Indonesia Pasca Kunjungan Menlu Retno dan Menhan Prabowo Mesra dengan Jepang.
Hal itu menampilkan hubungan Indonesia dan Jepang semakin mesra.
Ditandai dengan kunjungan Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Pertahanan.
Kedua negara menggelar pertemuan dan kesepakatan bersama 30 Maret 2021 kemarin.
Hanya dua hari berselang usai pertemuan dari kedua negara ini, muncul protes keras dari China.
"Kami menyatakan keprihatinan sangat serius tentang serangkaian tindakan negatif baru-baru ini dilakukan Jepang terhadap China," kata Hua Chunying, juru bicara Kemenlu China, Kamis (1/4/2021) disiarkan TV TBS.
China menuduh Jepang 'menyebarkan perselisihan' terkait kegiatan maritim Beijing.
Pertemuan 2+2 berjalan sukses
Bahkan Kedua menteri Indonesia diterima khusus oleh PM Jepang Yoshihide Suga tanggal 30 Maret jam 10.40 di kediaman resmi PM Jepang.
Pengalaman Tribunnews.com selama ini sebuah hal langka Menteri Indonesia diterima resmi di tempat PM Jepang.
Umumnya hanyalah kepala pemerintahan saja.
Dimana kesepakatan perjanjian tertulis transfer teknologi pertahanan pertama kali terjadi dilakukan Jepang kepada Indonesia yang ditandatangani bersama 30 Maret 2021 lalu di Tokyo antara Menhan Prabowo Subianto dan Menlu Retno Marsudi dengan Menhan Jepang dan Menlu Jepang.
"Biarkan saja China begitu. Itu kan hak dia. Yang penting hubungan Indonesia-Jepang semakin mesra saat ini dan itu sangat menguntungkan bagi kita semua terutama dengan ASEAN juga yang semakin dekat dengan Jepang," kata seorang pejabat pemerintah Jepang kepada Tribunnews.com, Jumat (2/4/2021), yang dilansir dari Surya.co.id dari yang berjudul: China Protes Keras Pasca Kunjungan Menlu Retno dan Menhan Prabowo Mesra dengan Jepang, Kenapa?.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menandatangani perjanjian pengalihan alat dan teknologi pertahanan dengan Pemerintah Jepang, Selasa, 30 Maret 2021.
Disebut-sebut kesepakatan ini merupakan payung hukum bagi Indonesia membeli delapan frigat siluman Mogami Class atau 30FFM Class.
Frigat siluman Mogami Class merupakan kapal perang canggih dan terbaru di jajaran AL Jepang – Japan Maritime Self Defense Force (JMSDF).
Hingga saat ini JMSDF baru mengoperasikan dua Frigat siluman Mogami Class dari rencana 22 unit yang diserahkan dua unit per tahun hingga 2032.
Penandatanganan perjanjian dilakukan saat Prabowo bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri (PM) Jepang YM Yoshihide Suga di Tokyo Jepang pada Selasa 30 Maret 2021.
Dalam lawatan tersebut Prabowo dan Retno juga melaksanakan pertemuan 2+2 yaitu pertemuan dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Jepang.
Kunjungan kehormatan kepada PM Jepang tersebut merupakan bagian dari rangkaian lawatan Menhan RI ke Jepang.
"Dalam kegiatan 2+2 ini, Menhan RI juga menandatangani Perjanjian kerjasama Alih Alutsista dan Teknologi yang menandai dimulainya kerja sama antara industri pertahanan Indonesia dan Jepang," sebagaimana dikutip dalam keterangan resmi Biro Humas Setjen Kemhan pada Rabu (31/3/2021).
Selain melaksanakan membahas industri pertahanan, pertemuan 2+2 juga membahas kerjasama militer di antaranya di bidang pendidikan, kunjungan pejabat, serta forum dialog sesuai dengan ruang lingkup Nota Kerja Sama dan Pertukaran Bidang Pertahanan 2015.
Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak sepakat untuk mempromosikan kerja sama keamanan dan pertahanan termasuk pengalihan alat dan teknologi pertahanan.
Salah satu topik yang dibahas adalah kebijakan negara tentang modernisasi alutsista Indonesia dan pengembangan industri pertahanan nasional.
Untuk mendukung misi tersebut, diperlukan jaringan yang lebih luas dan kerjasama internasional dengan negara sahabat antara lain Jepang.
JS Kumano FFM-2 yang diluncurkan 19 November 2020 [JMSDF]
Dibahas pula mengenai Pengembangan Kapasitas dan Berbagi Pengalaman dan Pengetahuan tentang Bantuan Kemanusiaan dan Kerja Sama Bantuan Bencana (Humanitarian Assistance and Disaster Relief-HADR).
Topik tersebut dinilai sangat penting mengingat kedua negara sering menghadapi berbagai bencana alam sehingga diperlukan sumber daya manusia yang profesional dalam menangani bencana.
Prabowo juga mendorong terwujudnya latihan bersama antar kedua angkatan bersenjata. Perdana Menteri Suga menyambut baik kunjungan Prabowo dan Retno ke Jepang.
"Serta menyampaikan harapan bahwa Perjanjian antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengalihan Alat dan Teknologi Pertahanan yang ditandatangani pada hari yang sama, Selasa 30 Maret, akan menjadi landasan kerja sama keamanan yang lebih dalam antara kedua negara," kata keterangan tersebut.
Situs Janes melansir dalam pertemuan itu, Indonesia Jepang membahas rencana pembelian fregat siluman kelas 30FFM.
Belum ada informasi lebih rinci terkait pembelian alutsista terbaru TNI AL tersebut.
Namun Sebastien Roblin, dalam artikelnya Japan’s New Mogami-Class Frigates Show What The U.S. Navy’s Littoral Combat Ships Could Have Been di forbes, mengungkap Jepang berkeinginan menjual delapan fregat siluman kelas 30FFM pada Indonesia dengan perincian 4 unit dibuat di Jepang dan 4 unit lagi dibuat di Indonesia.
Sebastien Roblin menyebut nilai kontrak penjualan delapan fregat siluman kelas 30FFM pada Indonesia mencapai 2.9 miliar dolar AS atau Rp 42.2 triliun.
Harga fregat siluman kelas 30FFM mencapai 467 juta dolar AS atau Rp 6.8 triliun.
Penamaan fregat siluman kelas Mogami karena JS Mogami adalah kapal pertama yang dipesan oleh JMSDF di kelas ini.
Namun yang peluncuran JS Mogami mundur karena ada masalah dengan mesin turbin gas hingga fregat siluman kelas Mogami yang pertama meluncur adalah JS Kumano FFM-2 pada 19 November 2020 di galangan Mitsui Engineering and Shipbuilding, Tamano.
Sedangkan peluncuran JS Mogami FFM-1 dilakukan 3 Maret 2021 di galangan Mitsubishi Heavy Industries Nagasaki.
Frigat Mogami Class dilengkapi meriam Mark 45 kaliber 127 mm pada haluan, dua kanon CIWS, sebuah SeaRAM – RIM-116 Rolling Airframe Missile yang ditempatkan di atas hanggar.
Kemudian ada dua kanister, dimana dapat dibawa 8 unit rudal anti kapal Type 17, serta 16 peluncur rudal hanud dalam Mk-41 VLS (Vertical Launch System).
Untuk menghadapi peperangan bawah permukaan, frigat 30DX disiapkan untuk membawa torpedo ringan Type 12 kaliber 324 mm dan beragam perlengkapan untuk misi menebar ranjau.
Tidak lupa, frigat ini dibekali deck dan fasilias hanggar untuk helikopter anti kapal selam sekelas SH-60L.
Frigat Mogami Class punya panjang 130 meter dan lebar 16 meter.
Meski tergolong besar hingga kadang disebut heavy destroyer, Frigat Mogami Class hanya diawaki sekitar 90 karena kapal telah memiliki otomatisasi tingkat tinggi.
Sebagai sumber tenaga dipercayakan pada teknologi combined diesel and gas (CODAG), dimana komposisi dapur pacu terdiri dari satu unit mesin turbin gas Rolls-Royce MT30 dan dua unit mesin diesel MAN.
Dengan bobot penuh, frigat ini dapat melaju hingga kecepatan 30 knots.
Tunjukkan Sikap Indonesia pada China
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES), Khairul Fahmi menilai, kerja sama pertahanan yang disepakati antara Indonesia dengan Jepang, kian menegaskan posisi Indonesia di dalam konflik yang terjadi di Laut China Selatan.
"Bagi Indonesia, kesepakatan yang berhasil dibangun dengan Jepang ini merupakan pesan yang kuat bahwa Indonesia konsisten menolak perundingan apapun dengan China yang menyangkut Natuna Utara, konsisten menolak berpihak dalam menyikapi perseteruan antara China dan Amerika," ujar Fahmi seperti dilansir kompas.com.
Ia menuturkan, ketimbang mengambil sikap dukungan, Indonesia sejauh ini telah mengambil langkah positif dengan membangun kerja sama dan kemitraan stratetgis bersama negara-negara sahabat di kawasan.
Terkait kerja sama dengan Indonesia, kata Fahmi, Jepang memandang ada potensi menarik yang bisa didapatkannya.
Ia menyebut, hubungan militer Indonesia dan Jepang selama ini relatif stabil meski tidak disertai dengan transaksi persenjataan utama secara signifikan.
Menurutnya, baru beberapa tahun terakhir ini Jepang tampak makin antusias menawarkan produk teknologi militer dan kerja sama industri pertahanan strategis pada Indonesia.
"Selain terus memperkuat kerjasama militer kedua negara di bidang pendidikan, pengembangan SDM, pemberantasan terorisme hingga penanggulangan bencana," katanya. (*/Tribunmedan.id/Tribunnews.com)
Berhenti Memfitnah China
Pertemuan 2+2 antara Indonesia dan Jepang. [istimewa] ★
Kementerian Luar Negeri China pada Kamis, 1 April 2021 menuduh Jepang 'menyebarkan perselisihan' terkait kegiatan maritim Beijing.
"Kami sangat prihatin tentang tindakan negatif Jepang baru-baru ini terhadap China," kata juru bicara kemenlu China, Hua Chunying, seperti dikutip dari Nikkei Asia.
Kecaman China itu menyusul adanya dialog two-plus-two antara kepala diplomatik pertahanan Jepang dan Indonesia pada Selasa, 31 Maret 2021 di Tokyo.
Indonesia dan Jepang berbagi 'keprihatinan serius' tentang upaya sepihak untuk mengubah status quo dengan kekerasan di Laut Natuna Utara dan Laut China Timur, menurut pembacaan yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang.
Hua mengatakan China dan Indonesia segera berkomunikasi satu sama lain untuk mengklarifikasi situasi setelah Jepang merilis informasi tersebut.
"Kami mendesak pihak Jepang untuk berhenti menyebarkan perselisihan, mematuhi norma-norma dasar hubungan internasional, berhenti memfitnah China, dan mengambil tindakan nyata untuk menjaga kepentingan keseluruhan hubungan China-Jepang," kata Hua Chunying.
Juru bicara itu juga menegur anggota pers Jepang selama pengarahan konferensi pada hari Kamis.
"Kami juga mendesak media Jepang yang relevan untuk menegakkan tanggung jawab sosial dan etika profesional mereka, berhenti membuat disinformasi dan menahan diri dari menghasut konfrontasi dan menciptakan ketegangan antara negara-negara kawasan," kata Hua.
Kementerian Luar Negeri China telah menyuarakan keberatan dengan Jepang selama beberapa minggu terakhir.
Hua menanggapi keprihatinan besar yang diungkapkan oleh Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Katsunobu Kato atas laporan pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Muslim Uighur di wilayah Xinjiang, China.
Hua meminta Jepang untuk menangani daftar masalah sejarah, termasuk terpidana penjahat perang kelas A yang dihormati di Kuil Yasukuni Tokyo dan perlakuan terhadap 'wanita penghibur' Korea.
"Apakah ini cara Jepang menghormati hak asasi manusia?," kata Hua.***
Sekitar 20 dari 100 penyerang tewas dalam serangan yang berlangsung sekitar tiga jam.
Dokumentasi - Pasukan PBB membawa peti jenazan tiga prajurit PBB asal Bangladesh-- yang tewas akibat ledakan di bagian utara Mali pada Minggu-- dalam satu upacara di markas Minusma, Bamako Mali (27/07/17). [ANTARA/REUTERS/Moustapha Diallo] ●
Misi PBB di Mali pada Jumat (1/4) mengatakan bahwa empat penjaga perdamaian tewas dan sejumlah lainnya terluka dalam serangan terhadap pangkalan mereka di Kota Aguelhok. Penjaga perdamaian berhasil memukul mundur serangan, yang dilakukan oleh sejumlah 'pelaku teror bersenjata berat', kata misi PBB melalui pernyataan.
Seperti diketahui, kelompok ekstremis masih aktif di Mali utara. "Jumlah sementara menunjukkan bahwa empat penjaga perdamaian tewas dan terluka. Helikopter diterjunkan ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban luka," tulis pernyataan tersebut.
Menurut Juru Bicara PBB, sekitar 20 dari 100 penyerang tewas dalam serangan tersebut, yang berlangsung sekitar tiga jam. "Serangan diawali dengan tembakan mortir, disusul upaya bom mobil dan kemudian serangan langsung," katanya.
Misi PBB di Mali, MINUSMA, mengerahkan 13 ribu lebih pasukan guna mencegah kekerasan kelompok bersenjata di wilayah utara dan tengah Mali. Pihaknya mencatat sekitar 203 kematian sejak 2013.
Kelompok yang terkait dengan Al Qaeda dan ISIS menggencarkan aksinya di kawasan Sahel Afrika dalam beberapa tahun belakangan, hingga menyebabkan ribuan orang mengungsi. Tidak ada pihak ang mengaku bertanggung jawab atas serangan Jumat.
Dalam serangan terpisah di pos militer di Mali tengah pada Jumat, tiga tentara Mali tewas dan 17 lainnya terluka, enam di antaranya luka serius, kata militer. Pasukan udara menghancurkan empat kendaraan musuh bersenjata berat hingga menewaskan 10 penyerang, ungkap militer.
Setelah Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi bertemu dengan timpalannya dari Indonesia Prabowo Subianto awal pekan ini, dia menyatakan bahwa kedua negara sepakat untuk memperluas kerja sama pertahanan dan melakukan latihan militer bersama di Laut China Selatan.
Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) [Nusantara news] ★
Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri Indonesia mengunjungi Tokyo untuk pembicaraan bilateral dengan mitra Jepang mereka. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk secara hati-hati menyeimbangkan hubungannya dengan seluruh pemain Indo-Pasifik, termasuk China, AS, dan Jepang, terkait isu regional seperti demarkasi Laut China Selatan dan krisis politik di Myanmar.
Pada Oktober tahun lalu, Jepang dan Indonesia keduanya negara kepulauan mengadakan latihan angkatan laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di lepas pantai Natuna di sebelah barat pulau Kalimantan. Beijing dan Jakarta berselisih mengenai garis demarkasi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut China Selatan, sehingga pengamat percaya bahwa mengadakan latihan militer bersama bisa menjadi provokasi terhadap China. Jepang menekankan bahwa pihaknya sedang mengembangkan hubungan militer dengan mitranya di Asia Tenggara sebagai tanggapan atas kebijakan China yang semakin tegas di Laut China Selatan.
Jepang, AS, Australia, dan India adalah bagian dari Dialog Keamanan Segi Empat (QUAD), salah satu mekanisme regional utama untuk menghentikan dominasi China di kawasan Indo Pasifik. Sepertinya Jepang sedang mencoba menarik Indonesia ke dalam QUAD sehingga bisa menjadi bagian dari aliansi yang ditujukan untuk melawan China.
Namun, Indonesia sepertinya tidak akan berpartisipasi dalam QUAD dalam waktu dekat. Meskipun Indonesia memiliki ketidaksepakatan besar dengan China mengenai batasan maritim di Laut China Selatan, pembuat keputusan di Jakarta tidak akan membahayakan hubungan perdagangan. Jika Indonesia bergabung dengan QUAD melawan China, tidak diragukan lagi akan menyebabkan reaksi negatif dari Beijing dan kerugian yang ditimbulkannya pasti akan lebih besar daripada keuntungan yang dirasakan.
Bahkan Vietnam, yang telah berabad-abad bermusuhan dengan China dan hubungan yang lebih tegang di Laut China Selatan, tidak menunjukkan niat untuk bergabung dengan QUAD. Selain kurangnya minat dari Vietnam, dan kemungkinan dari Indonesia juga, anggota QUAD sendiri, pada saat ini, belum menyebutkan calon tertentu untuk bergabung dengan koalisi anti-China mereka.
Kebijakan Jakarta saat ini adalah menyeimbangkan hubungannya dengan Washington, New Delhi, Canberra, Tokyo, dan Beijing. Meskipun ekonominya bergantung pada Beijing, Indonesia telah mengidentifikasi Jepang sebagai negara yang dapat meningkatkan hubungan militer karena mereka juga merupakan negara angkatan laut yang memiliki masalah maritim dengan China.
Jepang-Indonesia tandatangani pakta transfer teknologi dan senjata ke Indonesia pada hari Selasa (30/3). [Nusantara news] ★
Hal ini tidak menghentikan Indonesia untuk melakukan tindakan yang akan dianggap bermusuhan oleh AS. China sebagai eksportir terbesar dunia, dan Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, pada September lalu sepakat untuk mempromosikan penggunaan Yuan China dan Rupiah Indonesia dalam transaksi perdagangan dan investasi antara kedua negara, bukan dolar AS. Saat ini, sekitar 10% perdagangan global Indonesia menggunakan Yuan dan pada tahun 2018 nilai Yuan mencapai $ 29 miliar atau sekitar 63% dari seluruh pasar Indonesia.
Namun, pertemuan Jepang-Indonesia 2 + 2 tidak direduksi untuk meningkatkan hubungan militer. Pertemuan tingkat menteri di Tokyo juga mencerminkan pendekatan Jepang dan Indonesia yang berbeda terhadap situasi di Myanmar. Sejak militer Myanmar berkuasa melalui kudeta pada 1 Februari, Menteri Luar Negeri Jepang dan Indonesia, Toshimitsu Motegi dan Retno Marsudi, mengadakan dua percakapan telepon tentang masalah tersebut.
Setelah pertemuan di Tokyo, para pihak sepakat untuk bekerja sama untuk memperbaiki situasi Myanmar. Menlu Jepang menyambut baik upaya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam menyikapi krisis Myanmar. Menurut kantor berita Barat, Motegi dengan keras mengkritik penindasan militer Myanmar yang meningkat terhadap protes sipil. Sementara itu, belum ada informasi mengenai tanggapan Menlu RI atas penilaian Jepang tersebut, maupun pernyataan yang menentang pemerintah militer Myanmar.
Indonesia, bersama Singapura dan Malaysia, memimpin inisiatif ASEAN untuk mengakhiri kekerasan dengan mendorong pertemuan puncak khusus yang memungkinkan dialog dengan militer Myanmar. Ini sangat berbeda dengan Jepang, penyedia bantuan ekonomi terbesar untuk Myanmar ($ 1,7 miliar pada 2019), yang pada Selasa menangguhkan bantuan baru untuk negara itu dan menyerukan pembebasan Presiden Win Myint dan anggota Liga Nasional lainnya yang ditahan. Demokrasi, yang menang telak dalam pemilihan umum November lalu.
Meskipun Jepang dan Indonesia memiliki perbedaan yang mencolok tentang bagaimana menangani situasi di Myanmar, hal itu kecil kemungkinannya akan mempengaruhi hubungan bilateral mereka karena mereka memprioritaskan dan fokus pada kerja sama dan koordinasi angkatan laut. Dengan cara ini, Indonesia dengan hati-hati menyeimbangkan hubungannya dengan semua negara besar di kawasan Indo-Pasifik. (Penulis: Paul Antonopoulos, analis geopolitik independen)
✈ 
Penampakan prototipe pertama KFX yang akan rampung [ROK Armed Forces]
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto Djojohadikusumo dikabarkan akan menghadiri peluncuran jet tempur KF-X di Korea Selatan (Korsel) pada bulan ini. Hal itu menjadi pertanda Indonesia tetap berkomitmen pada proyek ambisius tersebut.
Dalam laporan yang diterbitkan media Korsel Yonhap, Jumat (2/4/2021), seorang sumber mengatakan mantan Danjen Kopassus itu akan langsung hadir dalam peluncuran itu. Walaupun ada isu bahwa Indonesia tidak konsisten dalam menyelesaikan pendanaan pesawat itu.
"Setahu saya, Indonesia telah menyampaikan kepada pemerintah kami niat berupa pejabat senior militer, termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, akan menghadiri acara peluncuran KF-X," kata seorang sumber.
Saat ini tim CNBC Indonesia sedang mencoba menghubungi pihak Kementerian Pertahanan RI, dalam hal ini Juru Bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Keputusan perihal apakah Indonesia akan mengirim pejabat senior ke upacara peluncuran KF-X yang diharapkan berlangsung minggu pertama April telah menjadi fokus perhatian. Ini karena hal itu akan memberi sinyal bahwa negara tersebut akan tetap menjadi mitra untuk proyek tersebut.
Indonesia sendiri telah berjanji untuk menanggung 20% dari biaya pembangunan 8,8 triliun won atau setara Rp 112 triliun. Akan tetapi, Indonesia telah berhenti melakukan pembayaran dan memicu spekulasi bahwa Indonesia sedang berusaha untuk keluar dari proyek tersebut.
Kang Eun-ho selaku Kepala Badan Pengadaan Senjata Korea Selatan, mengunjungi Indonesia bulan lalu dan menyerahkan undangan tersebut.
Perhatian tertuju pada apakah kerja sama pertahanan antara kedua belah pihak akan kembali ke jalurnya saat kunjungan Prabowo.
Selain proyek jet tempur, Indonesia menandatangani kesepakatan dengan Korea Selatan pada 2019 untuk membeli tiga kapal selam. Namun, bisnis tersebut juga hanya mengalami sedikit kemajuan sejak saat itu. (miq/miq)
✈ 
Produsen jet tempur asal Amerika, Lockheed Martin, menawarkan F-16 Block 72 sebagai alternatif jet tempur F-35 yang gagal didapatkan Indonesia. Meski F-16 sudah ada sejak tahun 70an, F-16 Block 72 adalah varian terbaru yang mengadopsi sejumlah teknologi F-35. (Sumber: Lockheed Martin) ☆
Indonesia belum mantap untuk membeli pesawat jet tempur F-16 Block 72 buatan Lockheed Martin. Dalam wawancara dengan Tempo, representatif Lockheed Martin menyatakan bahwa Indonesia memutuskan untuk menunda dulu pembelian jet tempur tersebut dan mengkaji opsi-opsi lain.
Kabar yang mereka dengar, per wawancara, adalah Indonesia sudah melirik jet tempur buatan Eropa yaitu Dassault Rafale serta Eurofighter. Keduanya adalah pesawat jet multi peran. Walau begitu, Lockheed Martin berkeyakinan F-16 Block 72 tetaplah pesawat jet yang lebih pas untuk memperkuat TNI Angkatan Udara.
"Kami sudah menerima kabar dari Pemerintah Amerika bahwa Kementerian Pertahanan Indonesia menunda pengadaan F-16 Block 72. Kabar itu kami terima akhir Januari lalu dan yang kami paham Kementerian Pertahanan mengkaji alternatif lainnya," ujar F-16 Indonesia Business Development Director dari Lockheed Martin, Mike Kelly, pada Kamis pekan lalu, 25 Maret 2021.
Seperti diketahui, Indonesia sudah lama berniat memperbarui lini jet tempurnya. Dari sekian banyak jet tempur yang ada di pasaran, Indonesia sempat mengincar jet tempur generasi ke-5, F-35, yang juga dibuat Lockheed Martin. Di industri pertahanan, F-35 dikenal karena salah satu variannya yang memiliki fitur VTOL atau lepas landas secara vertikal ala helikopter.
Indonesia tidak mendapatkan jet yang mereka inginkan. Pemerintah AS dikabarkan menolak permohonan pembelian F-35 atas berbagai alasan teknis. Salah satu alasannya adalah proses transisi dari lini jet tempur generasi ke-4 ke generasi ke-5 yang tidak bisa sembarangan. Indonesia diketahui belum memiliki infrastruktur penunjang untuk lini jet tempur generasi ke-5 seperti F-35.
Pesawat F-35 Angkatan Udara Inggris mendarat dan lepas landas di kapal induk terbaru Inggris HMS Queen Elizabeth, 14 Oktober 2019. Netanyahu membantah laporan bahwa kesepakatan itu adalah bagian dari perjanjian normalisasi antara Israel dan UEA, dan sumber Gedung Putih mengonfirmasi bahwa itu tidak ada dalam kesepakatan damai, menurut Jerusalem Post, 21 Agustus 2020. (gov.uk)
Sebagai alternatif, Pemerintah Amerika menawarkan F-16 Block 72. Meski F-16 sejatinya sudah ada sejak tahun 70an, varian yang ditawarkan ke Indonesia adalah inkarnasi tercanggihnya. F-16 Block 72 mengadopsi sejumlah teknologi yang dipakai F-35. Salah satunya adalah radar Advanced Electronically Scanned Array (AESA) yang mampu digunakan untuk deteksi jarak jauh dengan akurasi tinggi. Selain itu ada Ground Collision Avoidance System (GCAS) yang mampu mencegah jet untuk jatuh.
Tak hanya Block 72 adalah varian tercanggih dari F-16, jet tempur tersebut juga diklaim lebih efektif dan efisien secara ongkos operasional. Salah satu alasannya karena menggunakan mesin tunggal, bukan mesin ganda yang membutuhkan lebih banyak bahan bakar, suku cadang, serta biaya perawatan. Selain itu, varian Block 72 masih bisa menggunakan infrastruktur penunjang F-16 yang sudah dimiliki Indonesia.
Kelly tidak menyangkal bahwa F-16 Block 72, walaupun varian tercanggih F-16, tetap tidak secanggih F-35. Oleh karenanya, ia memahami Indonesia merasa perlu mengkaji berbagai opsi dulu. Walau begitu, ia mengklaim tidak ada jet tempur dengan kualitas setara F-16 Block 72 di rentang harganya.
"Kami tidak tahu apakah ada kompetitor langsung dari F-16 Block 72. Apa yang kami bisa katakan, ada perbedaan mendasar antara operasional jet tempur mesin tunggal (F-16) dan mesin ganda. Apa yang kami dengar (sebagai kompetitor) adalah (Dassault) Rafale dan Eurofighter (Typhoon)."
Selain ingin membeli jet tempur F-15EX, Indonesia juga ingin memborong jet tempur Dassault Rafale buatan Prancis. Jet tempur Dassault Rafale dilengkapi dua unit mesin Snecma M88, mesin ini membuat pesawat ini mampu melesat hingga 1,8 mach atau 1.912 km per jam. [Dassault]
"Dengan Lockheed Martin sebagai produsen rangka, Pratt and Whitney untuk mesin, dan Northrop Grumman sebagai radar, F-16 Block 72 memiliki komponen yang tak kalah dari F-35. Ini adalah produk yang pas untuk Indonesia, terutama transisi ke generasi 5," ujar Kelly menegaskan.
Kelly berharap Indonesia tidak terlalu lama menahan pembelian jet tempur baru atau mengesampingkan F-16 Block 72 sepenuhnya. Ia pun menjamin Lockheed Martin siap bernegosiasi lagi ataupun menghadirkan tim teknis jika Indonesia perlu diyakinkan lagi soal kualitas F-16 Block 72. Namun, jika Indonesia tetap menginginkan F-35, maka hal itu kembali ke negosiasi antara Pemerintah Amerika dan Pemerintah Indonesia.
"Keputusan soal jet apa yang akan ditawarkan adalah hak Pemerintah Amerika via proses Foreign Military Sales (FMS, penjualan luar negeri). Jika ingin tahu lebih jauh, maka harus bertanya ke Pemerintah Amerika," ujar Kelly sambil menambahkan bahwa F-16 Block 72 telah digunakan di Bahrain, Slovakia, Bulgaria, Taiwan, dan Moroko.
Per berita ini ditulis, kabar yang beredar adalah Kementerian Pertahanan sudah mengalihkan matanya ke F-15 EX buatan Amerika serta Dassault Rafale buatan Prancis. Keduanya diklaim sebagai jet tempur serbaguna dengan kemampuan yang versatil untuk pertahanan wilayah kepulauan seperti Indonesia.
★ Tempo
Di Maros
Pabrik senjata dan amunisi atau peluru bakal dibangun di Kabupaten Maros.
Hal itu terungkap usai Bupati Maros, H.A.S Chaidir Syam memenuhi undangan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Mayjen TNI Dadang Hendrayuda.
Pertemuan dilakukan di kantor Kemenhan di Jalan Merdeka Barat Jakarta Pusat, pada Rabu 31 Maret 2021, kemarin.
Turut hadir dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Maros, H.A Patarai Amir, Sekretaris Daerah Maros, Andi Davied Syamsuddin dan Kepala Dinas PUTR Maros, Mustakim.
Rencananya, pabrik Pabrik senjata peluru ini akan dibangun oleh PT Kambria Pertahanan Indonesia (KPI) di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros.
Lahan yang dibutuhkan untuk pabrik peluru tersebut sekitar 4 hektoare.
Mayjen TNI Dadang Hendrayuda menjelaskan, saat ini Indonesia masih kekurangan peluru. Dalam setahun, produksi peluru melalui PT Pindad (Persero) hanya bisa mensuplai hingga 300 juta butir, sedangkan jumlah kebutuhan peluru di Indonesia, sebanyak 4 miliar butir.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BUMN PT Pindad (Persero) hanya mampu memproduksi 400 juta butir dan sebahagian dari produksi tersebut juga untuk melayani kebutuhan ekspor.
Ia berharap Maros bisa menjadi tempat membangun industri senjata dan peluru tersebut.
“Industri yang dibangun ini adalah bentuk dukungan kita terhadap pertahanan bangsa ini. Bentuk apresiasi kita terhadap bela negara kita,” ujarnya.
Terkait rencana tersebut, Chaidir Syam bersama Patarai Amir menyambut baik.
“Namun sebelum melangkah lebih jauh, akan dilakuikan kajia mengenai amdal dan persyaratan lainnya,” ungkap Chaidir Syam. (*)
⚓️ Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan Marsma TNI Penny Radjendra mengatakan kerja sama pertahanan Indonesia dengan Jepang dilakukan dengan prinsip bebas dan aktif 
Penawaran kapal frigat 30 FFM dengan alih teknologi [JMSDF]
Indonesia memastikan perjanjian kerja sama peralatan dan teknologi pertahanan dengan Jepang tidak mengikat Indonesia untuk masuk dalam pakta pertahanan ataupun terseret dalam persaingan negara-negara besar.
Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan Marsma TNI Penny Radjendra mengatakan kerja sama pertahanan dengan Jepang telah dilakukan sejak lama dalam rangka membangun kerja sama yang saling menguntungkan.
Dia menegaskan platform kerja sama pertahanan yang dilakukan kementeriannya bersifat bebas dan aktif.
"Kementerian Pertahanan tidak melakukan kerja sama yang saling mengikat satu sama lain untuk masuk dalam kelompok kekuatan," ujar Marsma TNI Penny Radjendra kepada Anadolu Agency melalui pesan singkat, pada Kamis.
Sebelumnya, pada Selasa, Indonesia dan Jepang menandatangani kerja sama pengalihan peralatan dan teknologi pertahanan di Tokyo, Jepang.
Kesepakatan ini dicapai seusai pertemuan 2+2 antara menteri pertahanan dan menteri luar negeri Indonesia, Jepang dan diakhiri dengan penandatanganan perjanjian.
Media-media Jepang ramai-ramai menyebutkan kesepakatan antara kedua negara merupakan salah satu upaya menekan kekuatan China di ASEAN, khususnya Laut China Selatan.
Apalagi Jepang merupakan salah satu negara kelompok Dialog Keamanan Segi Empat atau QUAD bersama Amerika Serikat, India, Australia sedang berupaya menjegal kekuatan China di Indo Pasifik.
Jakarta poised to purchase eight Mogami-class frigates to bolster its naval defenses amid rising Chinese incursions
Japan's Foreign Minister Toshimitsu Motegi (R) and Indonesian Defense Minister Prabowo Subianto (L) attend a signing ceremony at the two-plus-two Foreign and Defense Ministers meeting between Japan and Indonesia at the Iikura Guesthouse of the Foreign Ministry in Tokyo, March 30, 2021. [David Mareuil/Pool/AFP] ☆
Indonesian Defense Minister Prabowo Subianto is considering the purchase of eight stealthy Mogami-class multi-mission frigates as part of a plan to beef up the navy’s long-range patrol capabilities and strengthen the country’s strategic defense relationship with Japan.
If the purchase is completed, it would represent the biggest-ever arms deal between the two nations, significantly at a time the Biden administration seeks to build an alliance of like-minded nations to contain China’s maritime ambitions.
Prabowo and Foreign Minister Retno Marsudi were in Tokyo last week for the first two-plus-two ministers meeting since 2015 as Indonesia quietly tries to counterbalance China’s increasingly aggressive posture in the southern reaches of the South China Sea.
Referring only to the transfer of fisheries surveillance vessels, Prabowo and Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi signed an agreement on the transfer of military equipment and technology, one of the prerequisites Jakarta insists on in most new defense deals.
Government sources say the provisional plan calls for Japan to deliver four of the 3,900-ton frigates, beginning in late 2023 or early 2024, and for the remaining four to be built at state-run PT PAL’s Surabaya shipyard.
Indonesia had previously considered an order for six Danish Iver Huitfeldt-class frigates under a transfer-of-technology deal initially worth $ 720 million, but the sources indicate that Prabowo’s geopolitical thinking lies behind the switch to Japan.
The JS Kumano Mogami-class multi-mission frigate was launched in Japan on November 19, 2020. [JMSDF]
Motegi told reporters at the end of the visit that Jakarta and Tokyo were worried about the situation in the South China Sea. “Both countries shared similar concerns about the continued and strengthened unilateral attempts to change the status quo by force,” he said.
Marsudi said the Indo-Pacific can only be a region of peace and prosperity “if cooperation is continuously pursued and when every country respects and implements international laws,” a pointed reference to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) that China often breaches.
Unlike many of his predecessors, Prabowo is wisely focusing on the navy and air force for new military procurements and less on the army, often regarded as the senior service because of its historic role in Indonesia’s struggle for independence.
Although he is a retired special forces general, the Western-educated minister refuses to be guided by what the neighbors have in their inventories and more on what Indonesia needs as part of an overall strategic plan that heeds potential external threats.
Indonesia has been paying greater attention to its maritime borders since 2016 when a Chinese Coast Guard ship intruded deep into Indonesian waters to seize back a trawler that had been detained by a lightly-armed Indonesian fisheries patrol boat.
Since then it has improved military installations on the largest of the Natuna islands and dispatched more patrol vessels into the North Natuna Sea where China claims to have traditional fishing rights inside Indonesia’s economic exclusion zone (EEZ).
Arrowhead 140, also known as the Type 31 frigate or General Purpose Frigate, is a planned class of frigate for the United Kingdom's Royal Navy intended to enter service in the 2020s [dailymail]
The navy and the Maritime Security Agency (Bakamla) also have access to off-the-shelf satellite tracking systems, augmented by an information and intelligence network that ranges from their own fishing boat crews to a small fleet of maritime reconnaissance aircraft and newly-acquired unmanned drones.
But it has been clear that the navy needs a bigger class of warship to act as a deterrent against China’s heavily-armed Coast Guard fleet, particularly after Beijing’s passage of a new law allowing its vessels to fire on vessels intruding into waters it claims as its own.
The first of the stealthy Mogami-class frigates, with a sticker price of US$ 4 50 million, is currently being built by Mitsubishi Heavy Industries and Mitsui Engineering and Shipbuilding for the Japanese Maritime Self-Defense Force at shipyards in Nagasaki and Tamano.
Equipped with anti-ship and surface-to-air missiles, Type 12 torpedoes and a submarine-sniffing towed array sonar, the Mogami has an operating range of 18,000 kilometers, more than twice that of the Indonesian navy’s existing blue water fleet of frigates and corvettes.
How much Prabowo can fulfill his modernization program will depend on the strength of Indonesia’s post-pandemic economic recovery between now and 2024, when he is widely expected to make his third and last bid for the presidency.
“There has been very little discussion where the money is coming from,” says Australian military analyst Bob Lowry, who has written books on the Indonesian armed forces. “I don’t think Jokowi (President Joko Widodo) will give him a lot more of the funding he needs.”
French-made Dassault Rafale [Dassault]
Indonesia is also close to signing a contract for up to 20 US-made Sikorsky Blackhawk UH-60 utility helicopters. Well-placed sources say Prabowo has also finally settled on Boeing’s new F-15EX multi-role fighter over the French-made Dassault Rafale.
Prabowo had initially hoped to acquire the Lockheed’s stealthy F-35 Joint Strike Fighter but was persuaded to accept the latest version of the F-15, which only now is entering service with the US Air Force to fill a gap left by cutbacks in the F-22 Raptor program.
The $ 1.7 trillion F-35 program is also in trouble, with a congressional committee recently learning of years of cost overruns and serious operational challenges such as pilots finding it difficult to maintain supersonic speed and also to retain control when flying at more than a 20-degree angle.
Packing more powerful twin engines, updated cockpit systems and sensors, data fusion capabilities and the ability to carry 29,500 pounds of ordnance over 2,200 kilometers, the F-15EX has a reputed 20,000-hour lifespan and will cost half as much as the F-35 to operate.
Keen to keep Indonesia as a customer, Lockheed Martin sustainment operations director Mike Kelly told the Katadata news portal this week that the company was willing to “offer anything” if the air force bought the latest F-16 Viper to add to the three squadrons of earlier model F-16s already in its inventory.
But with an eye firmly on the future — and the troubled fifth-generation F-22 and F-35 seemingly off the board – Prabowo has remained insistent on an advanced fourth-generation aircraft with superior avionics as Indonesia’s new frontline fighter.
Ilustration on TNI AU seminar
Prabowo is believed to have rejected the proposed purchase of the Boeing MV-22 Osprey, the vertical take-off and landing aircraft pushed by army chief of staff General Andika Perkasa, because of its $ 71.3 million price tag and high maintenance bill.
Indonesian defense officials may have learned a lesson from the controversial $ 700 million purchase of eight AH-64E Apache attack helicopters, which are as equally difficult to maintain and have been rarely seen in public since their initial delivery in 2017.
The $ 21 million Blackhawk and also possibly the twin-rotor CH-47D Chinook workhorse have always been seen as a better buy for the Indonesian military given its need for moving troops and equipment and, perhaps more importantly, providing disaster relief.
Indonesia also needs more maritime reconnaissance aircraft, but Boeing’s sophisticated $ 275 million P-8 Poseidon, 12 of which are in service with the Royal Australian Air Force, appears far beyond Indonesia’s reach.
Naval analysts say adding more home-built CN-235s to its current fleet of six patrol planes, with its 1,000 nautical mile range and ability to loiter for long periods, is a cost-effective way of improving its coverage of Indonesia’s vast archipelagic seas.
Meningkatkan profesionalisme
Marinir
Dalam rangka meningkatkan profesionalisme prajurit, Batalyon Arhanud 2 Marinir laksanakan Latihan Satuan Dasar (LSD) I TW. I Tahun 2021 yang dilaksanakan di Pusat Latihan Pertempuran Korps Marinir Grati Pasuruan, Jawa Timur. Rabu (31/03/2021).
Sebelum melaksanakan kegiatan, Selaku Perwira pelaksana latihan (Palaklat) Lettu Marinir Daryanto dampingi oleh para pelatih menyampaikan bahwa dalam latihan tersebut dilaksanakan beberapa materi yang harus dilewati para pelaku yang diawali dengan simulasi pendaratan, mengamankan daerah steling Armed dari Serangan pesawat udara musuh, problem gangguan sniper, problem melewati medan ranjau, kolone Ranpur serta gangguan mekanis bongkar pasang rantai, dan melewati daerah tembakan Artileri musuh.
Lebih lanjut palaklat menyampaikan bahwa maksud dan tujuan dilaksanakannya Latihan Satuan Dasar kesenjataan Arhanud ini untuk melatih naluri tempur para Prajurit pada saat melaksanakan manover guna menunjang penugasan kedepan.
Sementara itu, Komandan Batalyon Arhanud 2 Mar Letkol Marinir Agus Nyubianto, S.A.P., M.Tr.Opsla., berpesan kepada para prajurit yang sedang melaksanakan latihan, agar mengikuti seluruh arahan di berikan oleh pelatih dan memahami seluruh materi yang dilatihkan, utamakan faktor keamanan dan keselamatan sehingga dapat terlaksana dengan Zero Accident dan selalu melaksanakan protokol kesehatan Covid-19, menggunakan masker dan selalu menerapkan 5 M selama latihan.
♖ Okebung
Di Nduga, Papua
[telusur]
Satgas Nemangkawi yang merupakan gabungan personel TNI-Polri telah menguasai markas kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya. Markas tersebut terletak di Yuguru, Nduga, Papua.
“Camp yang dikuasai Yuguru, Nduga,” kata Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes M Iqbal Alqudussy kepada VIVA, Jumat, 2 April 2021.
Iqbal menuturkan ruang gerak Egianus Kogoya dan kelompoknya kini makin terdesak. Iqbal menuturkan markas KKB pimpinan Egianus Kogoya di Yuguru, Nduga dikuasai TNI-Polri pada Sabtu, 27 Maret 2021.
“Mereka terus menebar provokasi tentang Papua, sebaiknya tidak perlu terlalu ditanggapi karena mereka semua sudah terdesak dan banyak yang menyerahkan diri. Pesan-pesan mereka hanya provokasi dan gertak sambal,” ucap Iqbal.
Iqbal menegaskan TNI-Polri akan selalu melindungi warga Papua dari tindak kekerasan KKB. Iqbal berharap warga fokus membangun ekonomi dan mempersiapkan penyelenggaraan PON XX untuk menunjukkan daya saing dan potensi-potensi SDM atlet Papua.
“Jajaran TNI-Polri akan terus melindungi masyarakat Papua. Jangan sampai ada korban dari kelompok gertak sambal ini," katanya.
Iqbal menuturkan Egianus Kogoya dan kelompoknya dikenal sering berulah serta menebar provokasi, baik berupa tindakan penyerangan bersenjata maupun provokasi video di Kenyam, Nduga.
OPM Sudah Punah
Ilustrasi [Puspen TNI]
Tokoh pemuda Papua Ali Kabiay menyatakan kondisi Organisasi Papua Merdeka (OPM) saat ini sudah punah. Sedangkan yang ada sekarang melakukan tindak kekerasan di Papua hanya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di pegunungan.
"Pergerakan KKB yang lebih dominan melakukan kekerasan karena sudah terdesak. Pertanyaan-pertanyaan tentang kondisi Papua saat ini selalu merujuk pada kata kunci OPM dan KKB," kata tokoh pemuda Papua Ali Kabiay dalam keterangan diterima ANTARA, Jumat, 2 April 2021.
Kondisi saat ini keadaan di Papua, menurut Ali Kabiay, jika melihat kembali ke belakang pergerakan Papua Merdeka di tahun-tahun sebelumnya yang paling eksis melawan kedaulatan NKRI adalah OPM atau Organisasi Papua Merdeka.
Diakui Ali, OPM telah sedari dulu menjangkiti pemikiran warga-warga di sepanjang pantai/pesisir Papua dan OPM dulu sekali lahir dari gerakan spiritual bawah tanah air kekerasan.
"Jadi ceritanya bermula dari 1963. Aser Demotekay yang merupakan mantan Kepala Distrik Demta, Kabupaten Jayapura, kemudian muncul juga gerakan pro-kemerdekaan Papua di Manokwari pada 1964, tokohnya adalah Terianus Aronggear. Organisasi Terianus dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dan nama OPM semakin dikenal tahun 1965 lewat pemberontakan bersenjata kelompok Permenas Ferry Awom di Manokwari," ungkapnya.
Seiring berjalannya waktu, lanjut Ali Kabiay, pergolakan OPM pada waktu itu, orang Papua pantailah yang selalu aktif dalam melakukan perlawanan terhadap negara dengan aksi-aksinya, namun dengan sentuhan humanis oleh pemerintah dan berjalannya waktu, kesejahteraan orang Papua pantai mulai menjadi perhatian pemerintah.
Ali menyebut fakta saat ini, buktinya telah banyak anak-anak Papua pantai yang diberikan kesempatan oleh negara untuk bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil juga diberikan jabatan-jabatan fungsional.
Juga anak-anak pantai mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui TNI-Polri, kesempatan di berbagai bidang olah raga.
Pemerintah NKRI juga memberikan kesempatan seluas-luasnya para pemuda Papua belajar dengan beasiswa, membuat banyak para pemuda Papua yang sukses di berbagai bidang, baik pemerintahan pusat maupun di daerah.
"Bahkan anak-anak Papua juga sukses di luar negeri memberikan kebanggaan negara sehingga mereka merasa puas atas perhatian dari Pemerintah. Belum lagi banyaknya infrastruktur dan pembangunan di Papua mulai dapat dinikmati masyarakat Papua," ungkap Ali Kabiay.
Setelah para tetua mereka meninggal, menurut Ali Kabiay, pada titik inilah OPM sudah tidak ada alias sudah punah karena secara tidak langsung, Gerakan OPM tidak dilanjutkan oleh penerus keluarga mereka.
Sebagai contoh, sebut Ali Kabiay Ketua Dewan Adat Presidium Papua saat itu Theys Hiyo Eluay yang merupakan tokoh perjuangan Papua merdeka kini anaknya Yanto Eluay telah mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jayapura dan terus melakukan terobosan bersama pemerintah untuk membangun papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tokoh pemuda Papua Ali Kabiay mengakui, ketika negara sudah sangat memberikan perhatian kepada masyarakat Papua baik kesejahteraan, kesempatan belajar dan menduduki pemerintahan, yang dulu mereka menyebut dirinya OPM sekarang adalah bagian dari warga negara Indonesia.
"Dan bila ada yang masih menyebut diksi OPM-TPNPB mereka adalah bagian penyusupan politik bukan murni dari mereka karena sesungguhnya mereka sudah punah. Omong kosong jika ada OPM-TPNPB. Karena yang ada sekarang ini adalah Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB yang berada di area pegunungan," ujarnya. (Ant)
♖ VIVAnews
