✈️ Ikuti Jokowi
✈️ Ilustrasi Kapal perang produksi Dalam Negri [istimewa]
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan untuk mengoptimalkan belanja alutsista dari industri pertahanan dalam negeri. Menhan Prabowo Subianto sepakat.
"Ya kita akan berusaha sebanyak mungkin pengadaan itu dari industri dalam negeri," kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019).
Ada banyak industri pertahanan dalam negeri yang akan diprioritaskan Prabowo seperti Pindad dan PT DI. Perusahaan swasta dalam negeri juga diprioritaskan.
"Ya tidak hanya Pindad ya, ada PAL, ada PT DI, ada Len, ada Dahana, ada juga perusahaan-perusahaan swasta yang hebat-hebat juga," ujar Ketum Partai Gerindra ini.
Arahan tersebut disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas mengenai alutsista. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin ada peta jalan (roadmap) yang jelas mengenai pengembangan industri alutsista, dari hulu hingga ke hilir.
"Roadmap-nya harus jelas. Dalam pengembangan industri alat pertahanan di dalam negeri, mulai dari hulu sampai hilir, dengan melibatkan baik BUMN sampai swasta sehingga kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor alutsista dari luar negeri," kata Jokowi.
Tak Boleh Lagi Ada Kebocoran
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menyisir belanja alutsista yang berorientasi proyek. Prabowo menyampaikan arahan Presiden Jokowi untuk mencegah kebocoran anggaran.
"Iya benar. Ya kita akan review semua, kita akan melihat. Beliau (Jokowi) sangat tegas lagi kepada saya, tidak boleh lagi ada kebocoran, tidak boleh ada penyimpangan, tidak boleh ada penyelewengan uang, sangat berat didapat uang rakyat dari pajak," kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019).
Prabowo menyampaikan itu seusai rapat terbatas mengenai alutsista. Prabowo menyambut baik perintah Jokowi.
"Jadi itu terus-menerus ditekankan Bapak Presiden kepada saya dan saya menyambut sangat baik perintah itu. Kita benar-benar ingin jaga tidak ada kebocoran, tidak ada penggelembungan, market-market yang tidak masuk akal ini sudah kita berusaha," jelas Prabowo.
Soal belanja apa saja yang disisir Kemhan, Prabowo mengatakan akan menyisir semua proyek. Harga dan teknologinya juga akan dicek.
"Ya kita review semua proyek, semua pengadaan kita review. Kita cek lagi harga, kita cek lagi teknologi tepat atau tidak dan kita benar-benar lihat, dibutuhkan oleh pasukan kita di depan TNI AD, AL dan AU, apa yang benar-benar mereka butuh," kata Prabowo. (dkp/idh)
✈️ "Yang Kita Butuh Efisiensi"
✈️ Pesawat TNI AU [TNI AU]
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto angkat bicara mengenai rencana pengadaan jet tempur Sukhoi Su-35 dan jet tempur KFX/IFX. Pihaknya akan mengkaji dan menekankan efisiensi anggaran.
"Ya kita kaji terus nanti cost benefit-nya gimana, yang kita butuh adalah efisiensi, penghematan, dan daya guna," ujar Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019).
Di pemerintahan periode 2014-2019, rencana pengadaan Sukhoi Su-35 menunggu barter hasil perkebunan milik RI. Kini Prabowo mengatakan bahwa pengadaan Sukhoi Su-35 masih terus dikaji.
"Ya sampai kajiannya selesai," kata Prabowo.
Saat ini Prabowo tengah menyisir pembelian alutsista yang berorientasi proyek. Namun ia memastikan Indonesia tetap membutuhkan kekuatan pertahanan yang mumpuni.
"Dan saya kira ini juga untuk kepentingan bangsa negara dan rakyat. Rakyat membutuhkan suatu kekuatan pertahanan yang baik, yang kuat. Kita selalu mengatakan kita tidak ada niat apa pun, kita tidak mau ganggu bangsa lain, tapi kita tidak mau bangsa lain ganggu kita," ujar Prabowo.
"Kita akan pertahankan kedaulatan kita dengan sekuat tenaga. Dan kita tidak mau dilecehkan, kita tidak mau di-bully oleh siapa pun," imbuhnya.
Serta Guidance System Seeker
Radar Pasif Balitbang Kemhan [IMF] ☆
Puslitbang Alpalhan Balitbang Kemhan melaksanakan uji dinamis Radar Pasif serta Guidance system dan seeker di Satuan Radar 211 Tanjung Kait Kosekhanudnas I, Banten.
Uji dinamis Radar Pasif disaksikan oleh Kabalitbang Kemhan Dr. Anne Kusmayati, Ses Balitbang Kemhan Brigjen TNI Abdullah Sani, Kapuslitbang Alpalhan Balitbang Kemhan Brigjen TNI Rosidin, M.Si (Han), M.Sc., Kapuslitbang Iptekhan Balitbang Kemhan Marsma TNI Bambang Wijanarko, S.E., S.T., M.Si (Han), Pangkosek I Marsma TNI Zulfahmi, S.Sos., M.Si. (Han), Kabid Matra Udara Puslitbang Alpalhan Kolonel Lek Ir. Bambang Edhi Sahputro, M.T., Kabag Datin Set Balitbang Kemhan Kolonel Inf Fatih El Amin, S.IP., M.Si., Sesdis Komlek AU Kolonel Lek Farid H., Sesdis Litbang AU Kolonel Lek Teguh D., Srena AU Kolonel Pnb Arifaini N.D., Paban IV Pernika Skomlek TNI Kolonel Lek I. B. Ngurah M. P., Askomlek Kosek Kolonel Lek Enggar, Srenum TNI Letkol Inf A. Jaya Purba, PT LAPI ITB Bapak Hidayat, Manager PT. LEN Bapak Billy, Direktur PT. RTI Bapak Mashury Wahab, Direktur Poltek Pelayaran Bapak Jani T., para pejabat di lingkungan Kemhan, dan tim uji dinamis Radar Pasif serta Guidance system dan seeker dari PT. LAPI ITB Bandung serta personel yang terkait.
Kegiatan diawali paparan oleh Kabid Matra Udara Puslitbang Alpalhan selanjutnya sambutan oleh Kabalitbang Kemhan Dr. Anne Kusmayati, pembacaan doa, dilanjutkan uji dinamis Radar Pasif serta Guidance system dan seeker dari tim PT. LAPI ITB Bandung, terakhir evaluasi hasil pelaksanaan uji dinamis Radar Pasif serta Guidance system dan seeker.
Pelaksanaan uji dinamis Radar Pasif tahap III – III ini adalah hasil kerjasama antara Balitbang Kemhan dengan PT. LAPI ITB Bandung yang telah melaksanakan uji dinamis yang ke-3.
Dalam pelaksanaannya, pada uji dinamis tahap III ini sudah menghasilkan satu sistem Radar Pasif dengan menitikberatkan pada pembuatan 2 remote station dengan semua kelengkapannya, seperti mobil pengangkut double cabin, serta peningkatan sensitivitas antena, LNA, peningkatan kemampuan DSP, RPU serta display. Dan juga pengembangan tower mask untuk antena remote station.
Pengintegrasian data untuk satu sistem radar pasif dilakukan dengan pengiriman data dari 3 remote sistem ke master station, sehingga data dapat ditampilkan di display master station.
Sedangkan pelaksanaan uji dinamis Guidance System dan Seeker untuk Missile tahap I – III ini adalah hasil kerjasama antara Balitbang Kemhan dengan PT. LAPI ITB Bandung yang melaksanakan uji dinamis yang ke-1.
Dalam pelaksanaannya, litbang Guidance System dan Seeker untuk Missile merupakan tindak lanjut akan kebutuhan sistem Guidance dan Seeker Manpads, juga upaya dalam meningkatkan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara secara mandiri yang semakin meningkat baik kebutuhan maupun penggunaannya.
Selain itu litbang Guidance System dan Seeker untuk Missile dapat mendukung litbang lainnya seperti litbang Rudal/Missile yang merupakan salah satu program dalam PRN (Prioritas Riset Nasional).
Ilustrasi MLRS karya PT Delima jaya [screenshoot] ☆
Presiden Joko Widodo meminta tak ada lagi impor besar-besaran alat utama sistem pertahanan (Alutsista) negara.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas soal pengadaan Alutsista di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/11/2019).
"Kita harus memastikan adanya alih teknologi dari setiap pengadaan Alutsista maupun program kerja sama dengan negara-negara lain. Kita harus memastikan bahwa SDM industri pertahanan kita betul-betul diperkuat dan jangan lagi orientasinya adalah penyerapan anggaran," ujar Jokowi.
"Orientasinya adalah betul-betul strategic partnership untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa sehingga kita memiliki kemampuan untuk memproduksi Alusista yang dikerjasamakan," lanjut dia.
Ia mengatakan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia sehingga harus mampu menjadi menjadi poros kekuatan utama, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan Asia.
Hal itu bisa dicapai jika Indonesia mampu memproduksi Alutsista modern secara mandiri.
Karenanya Jokowi meminta kementerian terkait menyiapkan perencanaan dari hulu ke hilir untuk memajukan industri pertahanan dalam negeri.
Jokowi juga meminta BUMN dan swasta berkolaborasi memajukan inudstri pertahanan dalam negeri.
Ia pun meminta tak ada lagi pengadaan Alutsista sekadar untuk penyerapan anggaran dan memuluskan suatu proyek.
"Membelanjakan anggaran sebanyak-banyaknya apa lagi orientasinya sekadar proyek, sudah stop yang seperti itu," kata Jokowi.
"Road map harus jelas dalam pengembangan industri alat pertahanan di dalam negeri. Mulai dari hulu sampai hilir dengan melibatkan baik BUMN maupun swasta sehingga kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor alutsista dari luar negeri," lanjut Presiden.
Hingga November
LPD 143M ditawarkan PT PAL [PT PAL] ☆
PT PAL Indonesia (Persero) telah membukukan kontrak hingga November 2019 sebesar Rp 8,7 triliun.
Kinerja perseroan pun meningkat signifikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Adapun kenaikan perolehan order atau kontrak yang tercatat di 2016 sebesar Rp 1,1 triliun meningkat menjadi Rp 2,2 triliun di 2017 dan Rp 4,1 triliun di 2018.
Mengutip keterangan tertulisnya, Rabu, 20 November 2019, hal ini menunjukkan keseriusan dan komitmen manajemen dalam pemenuhan on quality, on time, dan right price terhadap produk dan jasa perusahaan.
Keberhasilan tersebut ditunjang dengan strategi pengembangan produk unggulan dan pasar yang lebih berorientasi pada pelanggan, serta dukungan restrukturisasi di bidang finansial dan teknologi informasi.
Di samping itu, manajemen juga secara aktif merevitalisasi sarana dan prasarana, serta melakukan transformasi di bidang human capital.
Keberhasilan pembukuan kontrak ini berimbas pada kenaikan penjualan perusahaan. Akhir 2016 tercatat penjualan sebesar Rp 683 miliar, meningkat dua kali lipat menjadi Rp 1,250 triliun pada 2017, dan kembali naik menjadi Rp 1,582 triliun pada akhir 2018.
Kenaikan perolehan kontrak tersebut juga berdampak positif pada menguatnya kondisi cash flow perusahaan yang diproyeksikan sebesar Rp 906,5 miliar pada akhir 2019.
Proyeksi cash flow ke depan menunjukkan likuiditas yang sangat baik, hal ini terlihat dari aliran kas yang diterima oleh perusahaan saat ini dan proyeksi lima tahun ke depan menampilkan angka positif.
Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mampu untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan, pembayaran pinjaman jangka pendek, dan pinjaman jangka panjang.
Sebagai perusahaan yang sahamnya 100 persen dimiliki oleh negara, PAL Indonesia harus membukukan keuntungan di samping berperan sebagai agent of development. Kinerja PAL Indonesia terpantau membukukan kerugian akibat beban masa lalu, di 2017 sebesar Rp 45,3 miliar dan meningkat menjadi Rp 304,1 miliar di 2018.
Hal tersebut terjadi sama sekali bukan disebabkan oleh operasional perusahaan, namun kerugian itu dipengaruhi oleh beban bunga pinjaman restrukturisasi yang diakibatkan oleh pinjaman di tahun 2005 hingga 2010.
Pembiayaan tersebut menjadi bermasalah akibat proyek terminasi pada kontrak kapal yang diperoleh diantara tahun tersebut. Adapun terminasi terjadi dikarenakan masalah eksternal di luar kontrol PAL Indonesia seperti naiknya harga bahan baku baja dunia pada 2008, serta kerugian yang disebabkan beban pajak tangguhan.
Sementara beban bunga pinjaman yang harus ditanggung rata-rata mencapai Rp 82 miliar per tahun, sedangkan pajak tangguhan akibat rugi fiskal yang harus dibuku rata-rata sekitar Rp 58 miliar per tahun selama tiga tahun terakhir sebagai penangguhan pajak pada periode lima tahun yang lalu yang jatuh tempo saat ini.
Khusus untuk 2018, kontribusi terbesar adalah kerugian kurs bersih senilai Rp 136 miliar akibat pelemahan nilai tukar rupiah.
Adapun kinerja PAL Indonesia di akhir 2019 (prognosa), kerugian tahun berjalan diproyeksikan dapat ditekan menjadi Rp 26,3 miliar dari Rp 304,1 miliar. Bahkan di luar beban-beban non operasional di atas, laba usaha sejak 2017 menunjukkan hasil yang positif, dan diproyeksikan mencapai Rp 26,0 miliar pada akhir 2019.
Pencapaian PAL Indonesia sebagai perusahaan konstruksi di bidang industri maritim dan energi berkelas dunia menunjukan tren yang positif dengan diperolehnya beberapa kontrak baru.
PAL Indonesia memiliki kapabilitas membangun berbagai jenis kapal perang kombatan antara lain kapal cepat rudal, offshore patrol vessel, light frigate, kapal selam, landing platform dock, kapal bantu rumah sakit, dan pembangkit listrik terapung/BMPP serta bangunan lepas pantai/offshore platform.
Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki kelangsungan usaha (going concern) yang sangat baik termasuk pada pergerakan laba usaha yang meningkat, sehingga memberikan jaminan bahwa perusahaan mampu membiayai pelaksanaan proyek dengan baik dan menyelesaikan tepat waktu dan tepat mutu.
➶ Yang Gagal Meledak di Suriah
Kapal perang Amerika Serikat saat menembakkan rudal jelajah Tomahawk ke Suriah, April 2017. Foto/Ford Williams/US Navy via REUTERS ★
Rusia mengaku menguasai dua rudal jelajah Tomahawk Amerika Serikat (AS) yang diluncurkan ke Suriah tetapi gagal meledak pada April 2017. Dua misil itu diambil militer Damaskus dan diserahkan ke militer Moskow yang selanjutnya diperiksa.
Pemeriksaan itu akan memungkinkan Rusia untuk mengembangkan peralatan baru yang mengganggu sistem persenjataan Washington.
"Dengan memiliki rudal ini, kita dapat dengan jelas memahami saluran komunikasi, informasi dan kontrol, navigasi, dan jangkauan yang dimilikinya," kata Vladimir Mikheev, penasihat deputi pertama direktur umum kelompok elektronik negara Rusia; KRET, seperti dikutip dari National Interest, Rabu (20/11/2019).
"Dan mengetahui semua parameter ini, kita akan dapat secara lebih efektif melawan rudal jelajah ini di semua tahap penyebaran tempur mereka," lanjut Mikheev.
Pakar Rusia lainnya mengatakan mendapatkan misil Tomahawk akan menghasilkan rahasia sistem navigasi rudal terbaru.
Militer Suriah selama ini mengandalkan sistem pertahanan rudal buatan Rusia untuk melawan agresi asing. Tidak jelas berapa banyak rudal musuh yang ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Suriah, meski Rusia mengklaim banyak termasuk menjatuhkan satu jet tempur F-16. Kendati demikian, sistem tersebut terbukti tidak efektif terhadap serangan udara Israel yang berulang kali.
Pada bulan April 2017, sekitar 59 rudal jelajah ditembakkan AS dan sekutunya ke Suriah. Dari puluhan misil itu, ada kemungkinan satu atau dua yang gagal meledak dan ditemukan militer Damaskus.
Versi terbaru Block IV Tomahawk bukanlah misil Tomahawk era Presiden Ronald Reagan tahun 1980-an atau dikenal sebagai senjata Operation Desert Storm. Block IV Tomahawk hampir merupakan pesawat tak berawak, mampu melayang di atas target sambil mengirim kembali citra ke pengendali darat sebelum diperintahkan untuk menembus ke target.
Misil ini juga mampu dialihkan saat dalam penerbangan ke salah satu dari lima belas target yang direncanakan sebelumnya atau ke satu set koordinat GPS. Lebih dari 35 tahun, sistem navigasi dan hulu ledak secara alami akan ditingkatkan.
Tapi Tomahawk tersebut masih merupakan rudal jelajah subsonik era Perang Dingin yang masih sedikit kuno jika dibandingkan dengan senjata supersonik dan hipersonik yang sedang dikembangkan saat ini. Jika Rusia, yang melakukan serangkaian uji coba rudal taktis yang mengesankan, perlu belajar dari Tomahawk, maka Moskow akan menemukan masalah pada rudal Tomahawk.
Jika masalah pada misil Tomahawk hanya soal ngadat, maka Amerika Serikat akan memodifikasi sistem rudal untuk mengompensasi masalah itu. Ini adalah "permainan catur" lama perang elektronik. Setiap kali radar dan sistem komunikasi baru menjadi rentan terhadap gangguan, maka mereka ditingkatkan dengan peralatan baru atau anti-ngadat.
(mas)
Ilustrasi Sistem rudal anti kapal RBS-15. [© Wikimedia Commons] ★
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merespons penjajakan kerja sama sektor pertahanan antara Indonesia dan Swedia. Prabowo tertarik dengan rudal bikinan negara di Eropa utara itu.
"Saya tertarik dengan teknologi sistem pertahanannya, khususnya rudal dan radar." ujar Menteri Prabowo, seperti dilansir siaran pers KBRI Stockholm, Kamis (21/11/2019).
Hal itu dinyatakan Prabowo setelah bertemu dengan Dubes RI untuk Swedia, Bagas Hapsoro. Mereka menjajaki peningkatan kerja sama sektor pertahanan RI-Swedia, antara lain dalam bidang pertahanan maritim, industri, teknologi, pendidikan pertahanan, penanggulangan terorisme, pasukan perdamaian, hingga kerja sama dan pelayanan kesehatan militer.
Nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) peningkatan kerja sama itu sebenarnya sudah diteken kedua negara pada 2016. Namun DPR RI belum juga meratifikasi nota kesepahaman itu.
"Indonesia memerlukan pemenuhan kebutuhan persyaratan yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu adanya alih teknologi dan penggunaan bahan-bahan produk lokal. Swedia juga menjanjikan peluang job creation bagi Indonesia." ujar Dubes Bagas.
Prabowo menyatakan ratifikasi segera dilakukan supaya peningkatan kerja sama bisa segera diimplementasikan. Prabowo kagum dengan kekuatan pertahanan Swedia. Pemerintah Indonesia mengharapkan adanya migrasi teknologi dari Swedia ke Indonesia di masa mendatang.
Prabowo menyatakan tentara juga perlu belajar ke luar negeri. Kerja sama Pertahanan sebagaimana tertuang dalam MoU tahun 2016 juga memberikan kesempatan bagi RI untuk bisa melihat dan mempelajari kemajuan teknologi Swedia.
"Saya juga ingin seluruh taruna kita belajar ke luar negeri, agar pemahaman tentang pertahanannya meningkat, juga kemampuan bahasanya. Saya yakin tentara-tentara kita akan jauh lebih unggul dibanding negara lain," tambah Menteri Prabowo.
Di tempat terpisah, Dubes Bagas juga bertemu dengan Wakil Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasau Marsma TNI Elianto Susetio. Dalam pertemuan tersebut disoroti kerja sama dalam bidang pelayanan medis militer, rencana pengadaan alutsista, dan rencana kunjungan KSAU ke Swedia.
➶ Batalyon Komposit 1/Gardapati 
Astros II Mk6 TNI AD [Surya Kepri] ★
Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) I/Bukit Barisan (BB) Mayjen TNI MS Fadhilah sambangi Kabupaten Natuna, Senin (18/11/2019).
Kedatangan Pandam I/BB ke Natuna untuk memeriksa penerimaan alat utama sistem senjata (Alutsista) Astros II MK 6 yang baru di Batalyon Armed Batalyon Komposit 1/Gardapati.
Dalam kunjungan kerja ini, Pangdam didampingi Danrem 033/Wira Pratama Brigjen TNI Gabriel Lema, Asintel Kasdam I/BB Kolonel Inf Baginta Bangun, Asops Kasdam I/BB Kolonel Inf Togu Parmonangan, Aslog Kasdam I/BB.Kolonel Czi M Irfan Affandi, Kapaldam I/BB Kolonel Cpl Adolf Surung Simanjuntak, Kazidam I/BB Kolonel Czi Tri Rahardjo, dan Kapendam I/BB Kolonel Inf Zeni Djunaidhi.
Selain untuk menyapa Prajurit TNI yang bertugas di wilayah paling utara Selat Karimata itu, kunjungan Pangdam untuk meninjau kesiapan alutsista yang dimiliki Batalyon Komposit 1/Gardapati. Salah satu Alutsista yang ditinjau adalah alutsista Astros II MK6 yang dioperasikan di Batalyon Komposit 1/Gardapati.
Di kesempatan itu, Pangdam berpesan kepada Danyon Komposit 1/Gardapati Letkol Inf Rahmat, serta para prajurit untuk tetap semangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjaga batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kalian adalah prajurit-prajurit pilihan dengan tugas mulia menjaga perbatasan wilayah paling utara. Karenanya, maknai tugas mulia ini dengan semangat dan demi kejayaan bangsa, negara dan rakyat Indonesia,” kata Pangdam.
Keberadaan Batalyon Komposit 1/Gardapati ini merupakan jawaban dari pembentukan satuan siap gerak TNI, terutama dalam menghadapi penugasan yang bersifat mendesak dan dapat dikerahkan dalam waktu singkat.
Tugas Batalyon Komposit 1/Gardapati ini meliputi Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP), baik dalam skala nasional maupun internasional.
Batalyon Komposit 1/Gardapati yang merupakan satuan siap gerak TNI, dalam menghadapi penugasan yang bersifat mendesak dan dapat dikerahkan dalam waktu singkat.
Sebagai daerah perbatasan dengan negara luar seperti Thailand, Vietnam, Malaysia dan Laut Cina, kesiapan dan kemampuannya Batalion Komposit 1/Gardapati kini terus diperkuat dengan kelengkapan persenjataan, kini diperkuat 14 unit Roket Astros II MK 6 untuk mempertahankan keamanan perbatasan.
Beserta Suku Cadangnya 
Ilustrasi Apache Penerbad [rertamaximiliano] ★
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan baru soal pembebasan bea masuk atas impor persenjataan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
Aturan tersebut adalah PMK 164 Tahun 2019 tentang pembebasan bea masuk atas impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer, dan kepolisian. Termasuk suku cadang, serta barang, dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
Dalam aturan tersebut, kementerian atau lembaga yang punya wewenang untuk mengimpor persenjataan tidak perlu untuk mengajukan persetujuannya kepada menteri melalui direktur jenderal seperti tertuang pada PMK sebelumnya yaitu PMK 191 Tahun 2016 di Pasal 8.
Dalam PMK 164 Tahun 2019 terbaru atau pengganti PMK 191 Tahun 2016, bleid pasal 8 tersebut dihapus atau ditiadakan.
"Ketentuan Pasal 8 dihapus," tulis PMK tersebut seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (18/11/2019).
Berikut isi dari Pasal 8 yang dihapus tersebut:
Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang akan dipergunakan oleh kementerian lembaga/badan yang tugas dan fungsinya di bidang pertahanan dan keamanan negara selain kementerian/lembaga/badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1), permohonan pembebasan bea masuk diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
Saat ini, bagi instansi atau kementerian yang hendak untuk melakukan impor persenjataan, hanya perlu ditandatangani oleh pejabat internalnya, atau paling rendah eselon II yang ditunjuk oleh kementerian/lembaganya.
Adapun barang impor persenjataan hanya boleh dilakukan oleh 8 instansi. Di antaranya, Lembaga Kepresidenan, Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indoneisa (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Badan Nasional Penangulangan Terorisme (BNPT).
Dalam beleid PMK 164/2019 juga menghapus beberapa syarat yang seharusnya dilampirkan dalam surat permohonan izin impor. Kini permohonan paling sedikit hanya perlu dilampiri dengan dua dokumen saja.
Dua dokumen itu berupa perjanjian pengadaan barang dan/atau jasa yang menyebutkan secara tegas, bahwa harga dalam perjanjian pengadaan barang/jasa tidak meliputi pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor.
Dokumen lainnya yang perlu disertakan yaitu fotokopi keputusan mengenai penetapan sebagai industri tertentu yang memproduksi barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Serta rencana impor barang (RIB).
Adapun syarat dokumen yang tidak lagi terpakai dalam pengajuan impor persenjataan yakni, fotokopi izin usaha dengan memperlihatkan asli dokumen kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, fotokopi NPWP yang digunakan sebagai identitas dalam pemenuhan hak dan kewajiban di bidang kepabeanan, dan fotokopi angka pengenal importir (API-P/APIT).
Artinya, saat ini negara boleh bebas mengimpor dari mana saja persenjataan negara. Sebab angka pengenal importir kini sudah tidak lagi berlaku.
"Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan," tulis PMK 164/2019 tersebut. Adapun PMK tersebut ditetapkan di Jakarta pada 5 November 2019.
Siap Perkuat Alutsista Indonesia 
PT Len Industri (Persero) dan Leonardo S.p.A. menandatangaani kontrak pengadaan Radar Pertahanan Medium Range di Bangkok dalam ajang Defence & Security 2019, Selasa (19/ 11).
Manajer Komunikasi Korporasi PT Len Industri, Rastina Anggraeni di Bandung mengatakan, penandatanganan dilakukan oleh Direktur Operasi II PT Len Industri, Adi Sufiadi Yusuf dan Direktur Pemasaran dan Penjualan Leonardo Electronics, Davide Fazio.
Radar Pertahanan Medium Range RAT 31 DL/M akan memperkuat sistem pertahanan udara wilayah NKRI dibawah operasi TNI AU. Radar ini akan dipasang di Satuan Radar 221 TNI AU, Ngliyep, Malang, Jawa Timur sebanyak satu unit.
Radar RAT 31DL/M (Leonardo)
Adi dalam keterangan resminya mengatakan, Len akan suplai komponen lokal, mengerjakan infrastrukturnya, dan expert training. Tapi untuk program ke depan pihaknya merencanakan untuk joint production radar di Indonesia. Pihaknya sepenuhnya akan di training pemeliharaan radar atau maintenance sehingga pemeliharaan radar nanti bisa dilaksanakan langsung oleh PT Len Industri selaku industri pertahanan dalam negeri.
“Len sebenarnya sudah memiliki produk sendiri radar 2D, namun untuk yang 3D kita masih dalam tahap pengembangan. Makanya sekarang kita bekerjasama dengan Leonardo. Penandatanganan kontrak dari pinjaman dalam negeri Kementerian Pertahanan RI sebesar Rp 375 miliar. Dan radar akan mulai beroperasi di awal 2022 nanti di Satuan Radar 221 TNI AU, Ngliyep, Malang,” ujar Adi.
Radar Medium Range ini tergolong Radar 3 Dimensi atau 3D (Range, Azimuth, Height) dengan kemampuan surveillance (pengawasan/penjagaan) dan memiliki jangkauan hingga 400 km serta ketinggian 30.000 kaki.
Lini bisnis elektronika pertahanan sendiri terus tumbuh dari sisi pendapatan perusahaan. Len diperkirakan akan mencatat sales sebesar Rp 1,88 triliun, dari lini bisnis ini di tahun 2019, jauh lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar Rp 524 miliar. Hal tersebut seiring dengan keinginan Pemerintah RI yang ingin lebih melibatkan para industri pertahanan dalam negeri dalam pengadaan alutsista.
Ilustrasi LPD 143M yang ditawarkan PT PAL ★
Kinerja PT PAL Indonesia dianggap meningkat secara signifikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Hal itu ditunjukkan dengan kenaikan dalam perolehan order atau kontrak yang tercatat di tahun 2016 sebesar Rp 1,1 triliun meningkat menjadi Rp 2,2 triliun di tahun 2017.
Sementara itu, di tahun 2018 mencapai Rp 4,1 triliun. Peningkatan itu semakin signifikan setidaknya sampai November 2019 berhasil membukukan kontrak di angka Rp 8,7 triliun.
Berdasarkan keterangan resmi PT PAL, hal tersebut menunjukkan keseriusan dan komitmen manajemen dalam pemenuhan on quality, on time dan right price terhadap produk dan jasa perusahaan.
Keberhasilan tersebut ditunjang dengan strategi pengembangan produk unggulan dan pasar yang lebih berorientasi pada customer, serta dukungan restrukturisasi di bidang finansial dan teknologi informasi.
Di samping itu, manajemen juga secara aktif merevitalisasi sarana dan prasarana, serta melakukan transformasi di bidang human capital.
Keberhasilan pembukuan kontrak berimbas pada kenaikan sales perusahaan. Akhir tahun 2016 tercatat sales sebesar Rp 683 miliar atau meningkat dua kali lipat menjadi Rp 1,250 triliun pada tahun 2017. Jumlah itu kembali naik menjadi Rp 1,582 triliun pada akhir tahun 2018.
Kenaikan perolehan kontrak tersebut juga berdampak positif pada menguatnya kondisi cash flow perusahaan yang diproyeksikan sebesar Rp 906,5 miliar pada akhir tahun 2019. Proyeksi cash flow ke depan juga menunjukkan likuiditas yang sangat baik.
Hal ini terlihat dari aliran kas yang diterima oleh perusahaan dan proyeksi 5 tahun ke depan menampilkan angka positif. Kondisi tersebut dianggap menunjukkan bahwa perusahaan mampu untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan, pembayaran pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang.
Sebagai perusahaan yang sahamnya 100 persen dimiliki oleh negara, PT PAL harus membukukan keuntungan di samping berperan sebagai agent of development.
Kinerja PT PAL terpantau membukukan kerugian akibat beban masa lalu di tahun 2017 sebesar Rp 45,3 miliar dan meningkat menjadi Rp 304,1 miliar di tahun 2018. Hal tersebut terjadi dirasa bukan disebabkan oleh operasional perusahaan. Namun, kerugian itu dipengaruhi oleh beban bunga pinjaman restrukturisasi yang diakibatkan oleh pinjaman di tahun 2005 hingga 2010. Perusahaan menganggap pembiayaan tersebut menjadi bermasalah akibat proyek terminasi pada kontrak kapal yang diperoleh di antara tahun tersebut.
Adapun terminasi terjadi dikarenakan masalah eksternal di luar kontrol PT PAL seperti naiknya harga bahan baku baja dunia pada tahun 2008, serta kerugian yang disebabkan beban pajak tangguhan. Beban bunga pinjaman yang harus ditanggung rata-rata mencapai Rp 82 miliar per tahun. Sedangkan pajak tangguhan akibat rugi fiskal yang harus dibukukan rata-rata sekitar Rp 58 miliar per tahun selama tiga tahun terakhir sebagai penangguhan pajak pada periode 5 tahun yang lalu yang jatuh tempo saat ini.
Khusus untuk tahun 2018, kontribusi terbesar adalah kerugian kurs bersih senilai Rp 136 miliar akibat pelemahan nilai tukar rupiah.
Untuk kinerja PT PAL di akhir tahun 2019 (prognosa), kerugian tahun berjalan diproyeksikan dapat ditekan menjadi Rp 26,3 miliar dari Rp 304,1 miliar. Bahkan di luar beban-beban non operasional di atas, laba usaha sejak tahun 2017 menunjukkan hasil yang positif dan diproyeksikan mencapai Rp 26 miliar pada akhir tahun 2019.
Pencapaian PT PAL sebagai perusahaan konstruksi di bidang industri maritim dan energi berkelas dunia menunjukkan tren yang positif dengan diperolehnya beberapa kontrak baru.
PT PAL memiliki kapabilitas membangun berbagai jenis kapal perang kombatan antara lain kapal cepat rudal, offshore patrol vessel, light frigate, kapal selam, landing platform dock, kapal bantu rumah sakit dan pembangkit listrik terapung/BMPP serta bangunan lepas pantai/offshore platform.
Perusahaan mengklaim, memiliki kelangsungan usaha atau going concern yang sangat baik termasuk pada pergerakan laba usaha yang meningkat. Sehingga bisa memberikan jaminan bahwa perusahaan mampu membiayai pelaksanaan proyek dengan baik dan menyelesaikannya tepat waktu dan tepat mutu.
Hanggar Kapal Selam di PT PAL Indonesia (Persero). [Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan]
PT PAL Indonesia (Persero) melaksanakan tahapan First Trimming Test Kapal Selam Alugoro pada 24 Oktober 2019.
Uji coba itu digelar di dermaga kapal selam PT PAL untuk menguji keseimbangan kapal baik di permukaan maupun di bawah permukaan.
Dalam pelaksanaan tes ini dibutuhkan kondisi perairan yang tenang dan memiliki kedalaman antara 15 hingga 18 meter.
Berdasarkan keterangan resmi PT PAL dikutip kumparan, Minggu (17/11), Kapal Selam Alugoro berhasil memenuhi syarat kestabilan di kedua lokasi tersebut.
Keberhasilan uji coba Kapal Selam Alugoro menjadi pengalaman pertama di Indonesia. Sebab, kapal tersebut merupakan kapal selam pertama yang dibangun PT PAL Indonesia. Selain itu, uji coba itu menjadi salah satu kesiapan sebelum dites di laut lepas.
Kapal Selam Alugoro masih harus menjalani beberapa tahapan tes lain seperti Sea Acceptance Test (SAT) atau tes berlayar di perairan terbuka hingga tahapan Final Completion sebelum akhirnya dapat beroperasi penuh (Comissioning).
Pembangunan Kapal Selam Alugoro merupakan investasi jangka panjang negara untuk memiliki penguasaan teknologi tertinggi alutsista laut yaitu kapal selam. Investasi itu diharapkan bisa menjadi legasi kepada generasi penerus bangsa. Setelah adanya Alugoro, diharapkan ada kapal-kapal berikutnya yang bisa diproduksi dalam negeri.
Kapal selam diesel wlwctric u209/1400 PT PAL. Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan
Sebagai catatan, BUMN memiliki tugas sebagai agent of change negara yang tidak semata-mata menjalankan proses bisnis. Namun juga menjadi faktor penggerak perubahan dan pembangunan bagi bangsa.
PT PAL Indonesia menjadi salah satu BUMN industri pertahanan dan sekaligus lead integrator sesuai dengan amanah UU Nomor 16 tahun 2012 Pasal 11 dan Keputusan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) nomor 13/2013 ditunjuk sebagai Lead Integrator Alutsista Matra Laut atau Kapal Kombatan.
✈️ Ilustrasi Kapal perang produksi Dalam Negri [istimewa] 
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menyisir belanja alutsista yang berorientasi proyek. Prabowo menyampaikan arahan Presiden Jokowi untuk mencegah kebocoran anggaran.
