Pemasangan alusista RCWS pada rantis Komodo [istimewa]
Ranpur Komodo 4×4 dan Anoa 6×6 sudah dikenal sebagai alutsista andalan pada tiga Batalyon Infanteri Mekanis Kodam Jaya, namun selama ini pula kelengkapan persenjataan di kedua ranpur produksi PT Pindad ini belum dapat terpenuhi secara optimal. Dan target pemenuhan unsur kesenjataan pada Komodo dan Anoa 6×6 adalah adopsi senapan mesin pada kubah yang dioperasikan lewat teknologi RCWS (Remote Control Weapon System).
Meski tak langsung dipenuhi untuk keseluruhan armada, kini ada kabar baik, bahwa sebagian Komodo 4×4 dan Anoa 6×6 telah mendapatkan paket instalasi Senapan Mesin Berat (SMB) kaliber 12,7 mm dengan RCWS produksi EOS Technologies.
Dari penuturan sumber Indomiliter.com, EOS Technologies dari Amerika Serikat berhasil memenangkan tender dari sejumlah kompetitor. Selain lolos dalam spesifikasi, EOS dinilai dapat memberikan skema ToT (Transfer of Technlogy) lebih baik kepada PT Pindad. Dalam paket pengadaan gelombang pertama RCWS, ada tujuh unit Komodo 4×4 dan 13 unit Anoa 6×6 yang akan dipasangoi RCWS dari jenis EOS R400S-MK2.
Meski secara prinsip cara kerja RCWS sudah banyak dikupas, namun kiranya menarik untuk sedikit menelaah kemampuan R400S-MK2. Mengacu pada spesifikasi yang dilampirkan dari situs resmimya, disebutkan R400S-MK2 mengusung konsep plug and play dengan beragam senjata dan platform kendaraan. Selain M2HB kaliber 12,7 mm, pilihan senjata yang bisa dipasang mencakup pelontar granat otomatis AGL 40 mm, dan senapan mesin sedang FN GPMG kaliber 7,62 mm.
Pihak manufaktur juga menyebut sistem RCWS ini dapat digunakan secara optimal pada ranpur roda ban dan roda rantai. Dan sebagai catatan, meski menganut RCWS, senjata yang terpasang pada dudukan R400S-MK2 dapat dioperasikan secara manual dalam kondisi darurat.
Secara umum, bobot konsol R400S-MK2 mencapai 179 kg dan jika sudah ditambahkan senjata, munisi dan lapisan proteksi, maka bobot tempur secara penuh menjadi 340 kg. Sementara bobot beragam komponen di dalam kompartemen mencapai 26 kg. Kompartemen magasin terdapat pada sisi sebelah kiri RCWS, dimana satu magasin maksimum dapat dimuati 500 peluru. Kapastas peluru sudah barang tentu menyesuaikan dengan jenis senjata, bila digunakan FN MAG GPMG maka isi magasin sampai 1200 peluru, dan dengan AGL 40 satu magasin isinya 86 proyektil granat.
Bicara tentang kemampuan, ada beberapa sensor yang dikendepankan R400S-MK2, yaitu day camera, thermal imager dan laser rangefinder. Seperti kemampuan thermal imager, disebut jarak deteksi sasaran mencapai 13.800 meter, jarak pengukuran sasaran 4.600 meter dan jarak identifikasi sasaran mulai dari 2.300 meter. Beda lagi dengan day camera, jarak deteksi sasaran mencapai 8.000 meter, jarak pengukuran sasaran 4.700 meter dan jarak identifikasi sasaran mulai dari 2.900 meter. (Haryo Adjie)
★ Indomiliter
Bareng Korsel 
KRI Alugoro 405 saat diluncurkan di PT PAL [Liputan 6] ⚓️
PT PAL Indonesia dan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), Korea Selatan akan kembali membangun tiga kapal selam dalam upaya memenuhi Minimum Essential Force (MEF).
"Pada 12 April itu sudah signing di Pindad, Bandung, Jawa Barat dengan nilai USD 1,2 miliar untuk tiga kapal. Pembiayaannya melalui pinjaman luar negeri dan sampai sekarang masih berproses di Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," kata Direktur Keuangan PT PAL Indonesia, Irianto Sunardi, dikutip dari Antara, Kamis (4/7/2019).
Irianto berharap sebelum akhir tahun ini sudah efektif dilakukan pembangunan kapal selam dengan tipe 209-1400 karena DSME sudah siap.
"Begitu juga dengan kami PT PAL, juga sudah siap dengan segala perjanjiannya. Jadi perjanjian seksi mana saja yang dibikin di sini dulu dan mana yang dibuat di sana, sampai kapal selam yang ke enam full dibuat di sini," katanya.
Irianto mengaku, seluruh perjanjian antara kedua belah pihak sudah siap tinggal menunggu keputusan dari Kemenkeu.
Saat ini, kata Irianto, pihak yang telah siap mendanai proyek tersebut adalah Korean Exim Bank. Berdasarkan catatan Bappenas, bank tersebut masuk dalam kategori Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) atau Export Credit Agency (ECA).
Namun, Kemenkeu masih melihat pemberian pinjaman oleh bank tersebut pada pembuatan kapal selam batch pertama masih mahal.
"Kemenkeu melihat Indonesia saat ini tingkat investasinya bagus sehingga harapannya lebih murah dari penawaran tiga kapal selam yang batch pertama. Ini yang belum ketemu. Kalau itu sudah efektif, Insya Allah kita bisa mulai akhir tahun ini," jelasnya.
Persenjataan Disesuaikan
Dalam pembuatan tiga kapal selam pada batch kedua ini, ada peningkatan-peningkatan yang disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia, baik persenjataan maupun kenyamanan lainnya.
Indonesia sebelumnya telah menerima tiga kapal selam dari hasil kerja sama dengan Korea Selatan. Dua kapal selam yang dibuat di Korea yakni Nagapasa 403 dan Ardadedali 404 yang saat sudah beroperasi. Sedangkan, satu kapal selam Alugoro 405 saat ini dalam proses uji ketahanan di utara Pulau Bali.
"Kita cari laut yang dalam untuk sea trial. Diuji coba berbagai macam diperbaiki lagi sampai waktunya kita serahkan pada 2020 mendatang," jelas Irianto.
Kemampuan PT PAL dalam membangun kapal selam membuat Indonesia menjadi negara satu-satunya negara di Asia Tenggara yang bisa membangun kapal selam.
Karo Humas Setjen Kemhan Brigjen TNI Totok Sugiharto mengatakan, Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara pertama yang bisa membuat kapal selam.
Menurut Totok, industri pertahanan yang dinakhodai oleh PT PAL dinilai mampu membuat alutsista khususnya untuk Angkatan Laut (AL) sesuai dengan amanat UU No 16 Tahun 2012.
"Saya berharap PT PAL bisa berkembang, lebih hebat, lebih canggih dan disegani oleh negara-negara di Asia Tenggara bahkan dunia," katanya.
KRI Fatahillah [TNI AL] ⚓️
Tellumat has successfully completed a three year contract for the supply of an Identification Friend or Foe (IFF) system for the Indonesian Navy, providing one of its warship’s with the ability to safeguard itself by responding to interrogations from other friendly vessels or aircraft and preventing friend-on-friend incidents.
Tellumat’s Defence & Security business unit, a South African manufacturer and supplier of defence solutions, provided the PT-2500 naval IFF system to UK-based Ultra Electronics – prime contractor for the mid-life upgrade (MLU) of Indonesian Navy corvette KRI Fatahillah.
Brian Ferguson, Key Accounts Manager at Tellumat Defence & Security, said Tellumat was contracted in December 2013. A period of system engineering and implementation followed until handover, whereupon it was installed, commissioned and accepted into service.
The warship was handed to the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia in December 2016. In 2017, the Indonesian Navy had the system in hand, enabling necessary trials and checks, the favourable outcome of which culminated in the end of a successful project.
The IFF system is a key part of the KRI Fatahillah’s new combat management system and sensors, replaced along with the ship’s re-powering and general overhaul, Tellumat said.
Ferguson said of the strategic value of this contract to Tellumat. “Not only has it seen the netting of a new customer in Ultra Electronics, but also a new end-user – the Indonesian Navy – as well as the opportunity to integrate the naval IFF system with a new platform type.”
Tellumat is a reputable and longstanding supplier of defence systems, he said. Part of the reason for this is the company’s flexibility and willingness to customise systems, provide full project management and client interaction.
“We are a niche and stable supplier with the flexibility to provide more personal service, including technology transfer, which larger suppliers struggle to accomplish,” he said.
“Being from a non-aligned country speaks volumes for our flexibility and independence,” Ferguson said.
The upgrade effectively adds at least 15 years to the life of the Fatahillah, which is currently 40 years old.
“We are delighted to be recognised with this prestigious contract from Ultra Electronics and the Republic of Indonesia. We have demonstrated our hands-on collaborative style and our flexibility and non-aligned status. It’s with a matter of great pride we were able to meet the respective needs of client and end-user and we look forward to further opportunities to develop this and similar relationships in time to come.”
Built by PT Dirgantara Indonesia 
NC-212i of the PAF [pdff]
The Philippine Air Force (PAF) is acquiring six more NC-212i light lift aircraft, PAF chief Lieutenant General Rozzano D. Briguez said during the 72nd anniversary celebration of the service on July 2, 2019.
“An additional six NC-212i light lift aircraft are expected to arrive starting next year to support various operations,” Lieutenant General Briguez said.
PAF is currently operating 2 NC-212i light lift aircraft built by Indonesian state-owned PT Dirgantara Indonesia (Persero). PAF formally accepted the 2 aircraft in June 2018.
“The NC212i aircraft can be used strategically for producing artificial rain, maritime patrol and coast guard patrol. It can also be utilized for the following missions: passenger and troop transport, cargo/logistic transport, anti-smuggling control, immigration control, search and rescue, paratroop dropping, and medical evacuation,” PAF said.
“Compared to the previous NC212, the new model has a carrying capacity of 28 passengers, a digital avionic and next generation autopilot. It features a ramp access, next generation navigation and communication system, as well as, cheaper operational cost. Moreover, the said aircraft is capable of taking-off and landing on unpaved runway,” PAF added.
PAF also noted that though it has been using the previous generation aircraft which is the C212, this is the “first Indonesian aircraft ordered by the Philippines and is the latest generation of the NC212.”
Ilustrasi Mi17 Penerbad [TNI AD]
TNI menyatakan proses pencarian pesawat helikopter MI-17 milik TNI AD yang hilang di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua akan diperluas.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan hal itu di kompleks Lanud Adi Soemarmo, Solo, Jawa Tengah, Kamis (4/7/2019). Panglima meyakini bahwa penumpang pesawat buatan Rusia tersebut bisa ditemukan dalam keadaan selamat.
“Saya juga meyakini mereka (penumpang heli) bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Karena ada beberapa peristiwa yang lalu, dengan jenis yang sama, helikopter, bisa ditemukan dan penumpang dalam keadaan selamat,” lanjut Hadi.
Helikopter dengan nomor registrasi HA-5138 yang dioperasikan Penerbad TNI AD itu hilang kontak pada Jumat, 28 Juni 2019 sekitar pukul 11.45 WIT.
Setelah memasuki hari ketujuh waktu pencarian, tim gabungan TNI dan Basarnas belum juga menemukan titik terang keberadaan helikopter.
"Upaya pencarian terus dilakukan, saya juga setiap malam meng-update berita-berita terkait pencarian helikopter MI-17. Mudah-mudahan segera bisa ditemukan. Karena kita semua tahu medan di Papua sangat berat, terutama pegunungan dan hutan,” kata Panglima.
Helikopter yang lepas landas dari Bandara Oksibil itu membawa 12 orang, terdiri dari tujuh kru pesawat dan lima personil Satgas Yonif 725/Wrg yang hendak melaksanakan pergantian pos.
Seharusnya Heli MI-17 mendarat di Sentani pukul 13.11 WIT pada Jumat, 28 Juni 2019. Namun, sampai saat ini belum ada kabar terkait keberadaannya.
Tim gabungan dibantu warga yang terus melakukan upaya pencarian terhambat cuaca buruk dan medan yang cukup sulit.
(shf)
Menolak Cap Penjahat oleh Indonesia
Serikat Pembebasan Papua Barat membentuk tentara baru untuk melawan militer Indonesia. Tentara baru ini diberi nama West Papua Army atau Tentara Papua Barat. Foto/RNZ/Supplied ☆
Gerakan United Liberation for West Papua (ULMWP) atau Serikat Pembebasan Papua Barat yang selama ini dicap pemerintah Indonesia sebagai kelompok separatis telah membentuk tentara baru. Dengan pembentukan tentara baru ini, ULMWP menolak label separatis dan penjahat oleh pemerintah Indonesia.
Pemimpin ULMWP, Benny Wenda, mengatakan untuk pertama kalinya tiga faksi yang selama ini melawan militer Indonesia telah bersatu membentuk pasukan baru di bawah satu komando.
Tentara baru itu diberi nama "West Papua Army (Tentara Papua Barat)". Tentara baru itu dibentuk di bawah "Deklarasi Perbatasan Vanimo".
Benny Wenda mengatakan pihaknya siap mengambil alih Papua dan menyerukan dukungan internasional dan domestik.
"Kami menyambut bantuan apa pun dalam membantu kami mencapai pembebasan kami. Indonesia tidak bisa lagi menstigmatisasi kami sebagai separatis atau penjahat, kami adalah negara kesatuan militer dan politik yang sah dalam penantian," katanya dalam sebuah pernyataan, yang dikutip RNZ, Senin (1/7/2019).
Tiga faksi yang bersatu menjadi "Tentara Papua Barat" ini adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)—yang terlibat konflik berdarah dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Nduga—, Tentara Nasional Papua Barat dan Tentara Revolusi Papua Barat.
Sebelumnya, TPNPB blakblakan merekrut anak-anak remaja sebagai tentara untuk melawan militer Indonesia. Kelompok itu menyadari bahwa melibatkan anak-anak dalam konlik bersenjata adalah pelanggaran konvensi internasional, namun mereka mengklaim hal itu diperlukan dengan melihat perkembangan yang terjadi di Papua Barat.
Perekrutan anak-anak itu bahkan dipublikasikan sebagai bahan propaganda. TPNPB merilis foto yang menunjukkan anak-anak remaja mengenakan seragam ala militer dan menenteng senapan.
"Anak-anak ini secara otomatis menjadi pejuang dan penentang militer kolonial Indonesia," kata Sebby Sambom, juru bicara TNPB.
Dia mengatakan sekitar selusin tentara anak berusia antara 15 dan 18 tahun saat ini berjuang untuk kelompoknya di berbagai daerah di Papua.
Kodam XVII/Cenderawasih telah mengecam tindakan TNPB yang merekrut anak-anak remaja sebagai tentara anak untuk melawan militer Indonesia. Kapendam Cenderawasih Kol Inf Muhammad Aidi Nubic menjelaskan bahwa sejatinya bila ada dua atau lebih pihak yang bertikai, maka semua pihak wajib hukumnya untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak, wanita dan orang lanjut usia (lansia).
"Apabila ada pihak yang melibatkan anak-anak, wanita dan lansia dalam pertikaian atau pertempuran, maka pihak tersebut telah melanggar hukum HAM (hak asasi manusia) dan Humaniter. Apalagi mereka merekrut dan mengeksploitasi anak-anak di bawah umur untuk terlibat dalam pertempuran," katanya dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews.com. (mas)
Separatis Sesumbar Bakal Ambil Alih Papua
Tiga tentara pemberontak Papua Baray telah bergabung di bawah kendali gerakan kemerdekaan yang dipimpin oleh Benny Wenda. Mereka pun sesumbar mengatakan bahwa mereka sekarang siap untuk mengambil alih Papua.
Pernyataan itu dikeluarkan ketika pihak berwenang Indonesia tengah meningkatkan upaya dalam pencarian terhadap lima tentara dan sembilan awak dari helikopter cadangan militer yang hilang pada Jumat pekan lalu.
Papua Barat, yang berbatasan dengan Papua Nugini, telah berada di bawah kendali Indonesia sejak 1969 dan berada dalam cengkeraman konflik separatis yang telah berlangsung lama.
Kelompok-kelompok bersenjata ini pada bulan lalu bersatu di bawah komando Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP) - organisasi payung untuk tiga kelompok kemerdekaan.
“Secara politis dan militer kita bersatu sekarang. Masyarakat internasional sekarang dapat melihat tanpa ragu bahwa kita siap untuk mengambil alih negara kita,” kata Wenda, ketua ULMWP.
“Indonesia tidak dapat lagi menstigmatisasi kami sebagai separatis atau penjahat, kami adalah negara kesatuan militer dan politik yang sah yang sedang menunggu,” imbuhnya seperti dikutip dari The Guardian, Rabu (3/7/2019).
Kelompok-kelompok itu termasuk TPNPB, yang menyerang sebuah situs konstruksi pada bulan Desember lalu dan dilaporkan membunuh 17 orang.
Insiden itu memicu aksi militer di wilayah itu, merenggut puluhan nyawa di kedua sisi.
Tak lama setelah serangan itu, Wenda memberi tahu Guardian bahwa dia tidak bisa menghentikan TPNPB, tetapi menyerukan agar tenang.
Bobby Anderson, peneliti Papua dan mahasiswa doktoral di Sekolah Kebijakan Publik Universitas Chiang Mai, memperingatkan bahwa kelompok pemberontak sebelumnya mengumumkan penyatuan yang tidak ada artinya.
"Pernyataan komando bersatu ini mungkin hanya ULMWP yang mencoba mengambil momentum dari tindakan Nduga," kata Anderson.
“Kami tidak akan tahu apakah itu nyata sampai kami melihat aksi bersenjata terkoordinasi baik di Nduga dan di luar, yang akan menunjukkan bahwa deklarasi ULMWP adalah kenyataan," imbuhnya.
“Saya pribadi punya keraguan. Faksi-faksi (separatis bersenjata) ini dipenuhi dengan 'para jenderal' yang cenderung tidak menerima perintah. Mereka beroperasi dalam perintah terbatas di area diskrit,” imbuhnya.
Namun Anderson mengatakan memiliki kepemimpinan Wenda mungkin membuat perbedaan, dan perintah terpadu yang belum pernah terjadi sebelumnya dinilai akan meningkatkan pertumpahan darah.
"Dia berhasil menyatukan ULMWP dari perwakilan sipil dari kelompok-kelompok kemerdekaan Papua yang berbeda dan yang diadakan selama ini sangat mengesankan," ucapnya.
Penyatuan itu menandai perkembangan baru lain dalam konflik yang telah berlangsung lama, hanya beberapa hari setelah terungkap bahwa anak-anak Papua Barat dilibatkan dalam pertempuran.
TPNPB telah mengakui keberadaan remaja laki-laki dan remaja di antara jajarannya, Associated Press melaporkan bulan lalu.
Penggunaan anak-anak sebagai tentara adalah kejahatan perang berdasarkan hukum internasional.
Pengacara HAM Veronica Koman mengatakan itu pertanda konflik di Papua jauh lebih serius daripada yang diakui dunia.
"Papua Barat membutuhkan intervensi internasional yang mendesak, karena tentara anak-anak sendiri adalah korban," katanya.
"Pendekatan keamanan pemerintah Indonesia telah menciptakan konflik yang tidak dapat diselesaikan dengan cara membinasakan generasi demi generasi orang Papua Barat."
Laporan-laporan kekerasan militer dan pemberontak di wilayah itu terus berlanjut sepanjang tahun ini, termasuk klaim angkatan bersenjata Indonesia yang diduga menggunakan fosfor putih, dan serangan pemberontak terhadap tentara, sesuatu yang dibantah Jakarta. (ian)
TNI: Mereka Hanya Berani Menyerang dari Belakang
Kodam XVII/Cenderawasih menyatakan tak ada pengaruhnya langkah Organisasi Papua Merdeka (OPM) melalui Benny Wenda dan kelompoknya membentuk tentara baru.
Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Infantri Muhammad Aidi menegaskan bahwa klaim Benny Wenda telah berhasil mempersatukan kekuatan dan membentuk tentara baru tidak akan ada pengaruhnya bagi TNI.
“Mereka mau terpecah atau bersatu, mereka mau membentuk tentara baru atau tentara lama, bagi kami TNI, mereka hanya gerombolan pemberontak,” tegasnya melalui pernyataan tertulis, Rabu (3/7/2019).
Dia menyatakan bahwa selama ini OPM tidak pernah berani berhadapan TNI, kecuali hanya menyerang dari belakang, atau membantai rakyat sipil yang tak berdosa secara sadis. Selain itu, lanjut dia, OPM juga melakukan pengerusakan dan perampasan harta benda orang lain, melakukan penyanderaan, penganiayaan dan pemerkosaan guru dan tenaga medis yang tak berdaya.
Menurut Kapendam, tindakan mempersenjatai diri secara illegal atau memiliki dan menggunakan senjata tanpa hak adalah suatu bentuk pelanggaran hukum berat ditinjau dari sudut pandang hukum manapun di seluruh dunia.
“Apalagi senjata tersebut digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan, tindakan kekerasan dan upaya perlawanan terhadap kedaulatan negara,” tandasnya.
Sedangkan mengenai peryataan Benny Wenda dan kelompoknya yang tidak mau disebut sebagai separatis dan penjahat, maka hal itu merupakan pernyataan yang kotradiktif.
Sebab tindakan mereka yang melakukan perlawanan dan ingin memisahkan diri dari kedaulatan negara yang sah adalah suatu tidakan separatis dan merupakan kejahatan negara.
Kapendam menambahkan, sejak terbentuknya peradaban manusia hingga kelak berakhirnya peradaban tidak akan pernah ada suatu negara berdaulat manapun di dunia yang mentolelir adanya gerakan separatis atau pemberontakan berlangsung di dalam wilayah kedaulatan negara.
“Misalnya saja di negara Australia salah satu wilayahnya bergolak dan minta merdeka. Sebut saja contohnya Darwin ingin pisah dari Australia. Maka tidak mungkin negara Australia secara sukarela membiarkan Darwin merdeka pisah dari Australia. Demikian pula halnya di Indonesia,” lanjutnya.
Karena itu, siapapun yang mencoba merongrong kedaulatan NKRI, maka akan berhadapan dengan kekuatan NKRI. Bukan hanya TNI, tetapi seluruh komponen bangsa sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 30 Ayat 1 yang menyatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara.”
"Jadi bila Benny Wenda dan kelompoknya masih terus merongrong kedaulatan NKRI, maka akan berhadapan dengan seluruh warga negara NKRI,” tegasnya lagi.
Kapendam menegaskan, Benny Wenda dan kelompoknya harus paham bahwa untuk membentuk suatu negara tidak cukup hanya mengklaim sendiri secara sepihak.
Tetapi dibutuhkan unsur pendukung lainnya. Di antaranya adalah unsur rakyat, wilayah dan adanya pengakuan dan legitimasi internasional. “Faktanya bahwa kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Merauke sampai Sabang telah dan masih diakui dan dihormati oleh seluruh negara di dunia dan telah disahkan oleh lembaga dunia tertinggi yaitu PBB,” tegasnya.
Papua sebagai salah satu bagian dari kedaulatan NKRI telah melaui proses referendum yang dikenal dengan PEPRA dan hasilnya telah di sahkan melalui Resolusi PBB Nomor 2504 yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB tanggal 19 Nopember 1969.
Kapendam menambahkan, resolusi ini diusulkan oleh 6 negara dan diterima oleh Majelis Umum PBB dengan 84 suara setuju, tidak ada yang menentang dan 30 abstein.
“Dengan tidak dipermasalahkan oleh negara manapun menunjukan bahwa PEPERA diterima oleh masyarakat internasional. Artinya, Papua sebagai bagian dari NKRI telah diakui oleh masyarakat internasional dan disahkan oleh lembaga internasional tertinggi yaitu PBB,” tandasnya.
Meskipun Benny Wenda melalui United Liberation for West Papua (ULMWP) atau Serikat Pembebasan Papua Barat dan kelompoknya tidak mau mengakui hasil PEPERA dan menyatakan cacat hukum, namun nyatanya hingga saat ini Resolusi PBB Nomer 2504 belum pernah terkoreksi apalagi dicabut.
“Hingga kini belum ada kekuatan hukum lain yang lebih tinggi yang menyatakan bahwa Resolusi PBB Nomor 2504 sudah tidak berlaku lagi. Ini menunjukkan bahwa Papua sebagai bagian dari kedaulatan NKRI tak terbatahkan lagi,” urainya.
Kapendam memaparkan, negara sedang berusaha membangun infrstruktur di pedalaman Papua dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat guna menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Karena itu, sebaliknya kelompok separatis bersenjata (KSB) yang menamakan dirinya OPM justru menghalangi segala pembangunan dan pelayanan terhadap rakyat Papua. KSB telah merampas hak asasi orang Papua untuk mendapatn pendidikan, layanan kesehatan, kehidupan yang layak serta pelayanan sosial lainnya.
“KSB telah melakukan tindakan kekerasan membantai para pekerja jalan dan jembatan; menyandera, memperkosa dan menganiaya guru serta tenaga medis, menyerang aparat pemerintah dan aparat penegak hukum dan lain-lain. Jadi justru merekalah yang telah menjajah orang Papua,” tegas Kapendam. (shf)
KRI Nala 363 korvet TNI AL buatan Belanda [IMF] ☆
Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Mintoro Yulianto S.Sos, M.Si, yang didampingi Aslog Pangkoarmada II Kolonel Laut (T) I Wayan Maradana menyaksikan langsung saat meriam KRI Nala -363 berhasil menghancurkan sasaran tembak Tomato Killer di perairan Laut Jawa dalam uji coba penembakan yang dilaksanakan pada Selasa (02/07/2019).
KRI Nala-363 yang berada dijajaran Satuan Kapal Eskorta Koarmada II dipersiapkan untuk mendukung latihan puncak TNI AL yaitu Latihan Armada Jaya (AJ) XXXVII/2019 pada awal bulan Juli 2019.
Dikomandani oleh Letkol Laut (P) I Gede Dharma Yoga, KRI Nala melaksanakan uji coba penembakan yang terintegrasi dengan radar senjata WM 28 yang dikendalikan dari ruang Pos Informasi Tempur (PIT) yang berada di KRI, sehingga sasaran Tomatto Killer yang berada di laut berhasil dihancurkan.
Kanon utama Bofors 120mm KRI Nala [TNI AL]
Pangkoarmada II yang menyaksikan langsung uji coba tersebut mengapresiasi baik atas keberhasilan penembakan. Namun orang nomor satu di jajaran Koarmada II ini mengingatkan agar seluruh prajurit yang terlibat tidak lekas puas dengan hasil yang diperoleh. Sebaliknya terus tingkatkan profesionalisme sebagai awak KRI.
“Saya menyambut baik keberhasilan ini, tapi saya harap kalian tidak cepat puas dengan hasil tersebut. Tetap tingkatkan profesionalitas kalian sebagai awak KRI Nala, dengan tetap penuh semangat dalam berlatih, dan tentunya selalu perhatikan prosedur penembakan yang benar juga keselamatan personel dan material, serta doa untuk mohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah SWT “, pungkas Pangkoarmada II.
CEK PESAWAT: Dankoharmatau Marsda TNI Dento Priyono (dua dari kiri) didampingi sejumlah teknisi mengecek langsung pemeliharaan pesawat Boeing A 7301 di Sathar 14, Depohar 10/Bandung. (suaramerdeka.com / dok) ☆
Komandan Komando Pemeliharaan Material TNI Angkatan Udara (Dankoharmatau) Marsda TNI Dento Priyono mengecek langsung pemeliharaan pesawat Boeing A-7301 di Sathar 14, Depohar 10/Bandung, Jabar. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan pemeliharaan berlangsung lancar dan sebagaimana mestinya.
"Pelaksanaan pemeliharaan yang biasa disebut Cek D tersebut merupakan pesawat yang kedua yakni dari Skadron Udara 5 Lanud Hassanudin Makassar," kata Dento Priyono Rabu (3/7).
Dankoharmatau mengatakan pesawat Boeing A 7301 tersebut sudah dilengkapi dengan Mession Consule yang berfungsi untuk patroli udara. Selain itu pelaksanaan perawatan dilakukan langsung oleh teknisi-teknisi andal dari TNI Angkatan Udara. "Jadi kerahasiaannya kami pastikan sangat terjamin," imbuh dia.
Jenderal TNI AU dengan dua bintang dipundaknya itu menjelaskan bahwa dari hasil kunjungan ditemukan dua permasalahan yang harus dikonsultasikan pihak Boeing dengan difasilitasi Garuda Maintenance Facility (GMF). "Hal ini yang menyebabkan dukungan suku cadang perlu waktu tambahan 3 bulan dari sekarang," ungkap jenderal asal Boyolali itu.
Sebagaimana diketahui, tak ada yang meragukan kemampuan Koharmatau dalam memelihara alutsista TNI AU. Hal inipun diakui Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Yuyu Sutisna beberapa waktu yang lalu dengan memberikan pengharagaan. Bahkan orang nomor satu di TNI AU tersebut terkesan dengan kemampuan Koharmatau.
"Dan aungguh patut diacungi jempol kemampuan teknisi TNI AU," puji Kasau saat berkunjung ke Mako Koharmatau beberapa waktu lalu.
In Indonesia, delivering cargo to the farthest reaches of the world’s biggest archipelago has forever been a challenge. Now its biggest airline PT Garuda Indonesia sees a solution in drones.
1st Beihang Sky Eagle UAV rolls off the assembly line today in Taizhou, Garuda plans to procure 100 unmanned aerial vehicles from China’s Beihang UAS Technology
It plans to procure 100 unmanned aerial vehicles from China’s Beihang UAS Technology to ship goods across the nation’s more than 18,000 islands. Director for Cargo and Business Development Mohammad Iqbal said that the state-run airline will operate the drones from 30 logistic centers, each with a dedicated airstrip, within five years.
“This will totally change the landscape of the logistic industry in Indonesia,” Iqbal said in an interview at the company’s Jakarta headquarters. “The outlook for the cargo business in Indonesia is not just good, but very good,” he added.
With a wingspan of 18 meters (60 feet), a range of 1,200 kilometers (750 miles) and a cargo capacity of 2.2 tons the drones will be assembled locally under license from Beihang and cost about 30% less than conventional cargo aircraft, Iqbal further added.
According to Planning Minister Bambang Brodjonegoro, Indonesia is preparing to spend more than $400 billion by 2024 to strengthen its infrastructure and retain its lead as a key mining and manufacturing hub in Southeast Asia including 25 new airports, as part of the government’s Highway in the Sky plan to improve connectivity.
From September Garuda will conduct trials with three drones in the eastern part of the country which will last till the end of the year. Commercial runs will start early next year in the Maluku islands. The drones will fly seafood to Garuda’s cargo hub in Makassar for onward shipping to Hong Kong and Singapore.
Many parts of Indonesia are still inaccessible, despite massive investments in roads and bridges during President Joko Widodo’s first term- the eastern fringes, such as Papua island in particular. The difficult mountainous terrain there makes ground transportation extremely difficult and uneconomical. Bolstering its cargo operations would also help Garuda cope with falling passenger demand as a result of rising ticket prices, said Fahressi Fahalmesta, an analyst at PT Ciptadana Sekuritas Asia.
Garuda would need government support to operate the drones. Not only would the military-grade machines have to use transmitters to relay their positions and other information, air-traffic controllers would need to be trained to manage the unmanned aircraft. The unmanned aircraft will further aid e-commerce in Southeast Asia’s biggest economy, where the rise of online shopping has boosted demand for logistics and shipping companies.
Pesanan Nepal dan Thailand
Pesawat CN-235 220 pesanan Angkatan Darat Nepal [Abdiel IR] ✈️
Pernah mengalami masa-masa sulit di awal Era Reformasi di penghujung tahun 1990-an hingga awal 2000-an, PT Dirgantara Indonesia (PTDI) perlahan mulai bangkit.
Pabrik pesawat yang telah tiga kali bersalin nama ini mulai bergairah lagi, disibukkan dengan proses pengerjaan pesanan pesawat andalannya NC212i-400 dan CN235-220.
Setelah menyerahkan CN295 Special Mission pesanan TNI AU (27/6/2019), pabrik pesawat asal Paris van Java ini tengah menuntaskan pengerjaan sebuah CN235 pesanan Dinas Penerbangan Angkatan Darat Nepal dan satu unit NC212i pesanan MoAC (Ministry of Agriculture and Cooperatives) Thailand.
Kedua pesawat kini tengah menjalani uji terbang intensif oleh PTDI sebelum diserahkan kepada pemesannya.
Bagi Sobat AR yang tinggal di sekitar wilayah Bandara Husein Sastranegara, pasti tak asing dengan lalu lalang pesawat berlabur warna hijau ini (belum menggunakan livery pemesan).
Pesawat pesanan AD Nepal mendapatkan nomor registrasi pabrik AX-2347 dengan nomor serial N-68 (produksi seri CN235 ke-68 oleh PTDI).
Sementara NC-212i pesanan MoAC Thailand memperoleh nomor registrasi pabrik AX-2124 dan nomer serial N-116 (produksi seri NC212 ke-116 oleh PTDI).
Proses pembelian CN235 untuk AD Nepal ditandatangani pada 16 Juni 2017 di Markas Besar AD Nepal di Kathmandu dengan nomor kontrak No. MGO/Fixed Wing/073/74/65.
Pesawat CN-235 220 pesanan Kementerian Pertanian Thailand [Abdiel IR]
Penandatanganan kontrak dilakukan oleh Mayjen Purna B. Silawal selaku Master General of Ordnance (Provision) AD Nepal dan Budi Santoso selaku Direktur Utama PTDI pada masa itu.
Khusus untuk pesawat CN235, selain tengah menyelesaikan uji terbang pesanan AD Nepal, PTDI tengah menyelasaikan proses manufaktur CN235 MPA (patroli maritim) pesanan AU Senegal. Pesawat dengan nomer serial N-69 dan dinamai Senegal-2 ini hampir selesai dirakit dan selanjutnya siap untuk di uji terbang.
Seperti diketahui, pada Desember 2016 PTDI telah menerbangkan (ferry flight) CN235-220M pertama pesanan AU Senegal. Pesawat versi angkut multiguna bernomor registrasi AX-2344 tersebut diberangkatkan dari Bandung menuju Dakar, Senegal. Penerbangan memakan waktu 11 hari ini menyinggahi negara Sri Lanka, Maladewa, Pakistan, Arab Saudi, Sudan, Chad, dan Burkina Faso.
Sementara untuk seri NC212i dipesan oleh MoAC Thailand sebanyak dua unit. Pesawat kedua nomor serial N-116 dalam proses penyelesaian perakitannya.
Sebelumnya pada November 2016, PTDI juga telah menerbangkan sebuah CN235 pesanan Polisi Udara Thailand (RTF). Pesawat berregistrasi AX-2343 ini diterbangkan dari Bandara Husein Sastranegara di Bandung menuju Bandara Internasional Hat Yai, Thailand.
Hingga saat ini PTDI telah berhasil memproduksi dan mengirimkan 67 unit seri CN235 dan 114 unit seri NC212.
Selain untuk kebutuhan dalam negeri, kedua pesawat juga diekspor ke manca negara.
Tercatat sebagai pengguna adalah Venezuela, Senegal, Burkina Faso, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turki, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Brunei Darussalam, dan Filipina.
Produksi Infinity Naval Dreamwork
KN SAR Sasikirana 245 ✈️
PT. Infinity Global Mandiri tahun 2018 telah memproduksi Kapal SAR pesanan Basarnas yang diberi nama KN SAR Sasikirana 245.
Pada permulaan bulan Desember tahun 2018, KN SAR tersebut menjalani sea trial dengan dipacu kecepatannya hingga mencapai 30 knot.
Berikut ini video KN SAR Sasikirana 245 dari Youtube :
Pemasangan alusista RCWS pada rantis Komodo [istimewa]
