Indonesia Tangkap Kapal Buronan Interpol

TNI AL yang tergabung dalam Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) berhasil menangkap kapal STS-50 pencuri ikan yang menjadi buronan Interpol di wilayah Aceh pada Jumat 6 April 2018. [Foto/Ist] ★

Kapal STS-50 pencuri ikan yang menjadi buronan The International Criminal Police Organization (Interpol) berhasil ditangkap Indonesia. Penangkapan itu dilakukan setelah Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) mendapatkan permintaan resmi dari Interpol melalui NCB Indonesia pada Kamis 5 April 2018.

Akhirnya, TNI Angkatan Laut (AL) menangkap kapal tersebut di wilayah Aceh pada Jumat 6 April 2018, tepatnya di sekitar 60 mil dari sisi tenggara Pulau Weh. "Setelah diikuti dari Maldives," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam jumpa pers di Rumah Dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Sabtu (7/4/2018).

Susi mengungkapkan bahwa kapal STS-50 itu merupakan kapal tanpa bendera kebangsaan alias kapal stateless. Dia menambahkan, kapal STS-50 menggunakan delapan bendera, Sierra Leone, Togo, Kamboja, Korea Selatan, Jepang, Mikronesia, Filipina dan Namibia.

"Selain melakukan ilegal fishing, kapal STS-50 diduga melakukan pemalsuan dokumen kebangsaan kapal untuk menghindari pengawasan dan penegakan hukum," tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, dari informasi yang didapat, kapal STS-50 terakhir mengibarkan bendera Togo. "Namun Pemerintah Togo telah menolak identitas kebangsaan kapal tersebut," ungkapnya.

 Diduga Terlibat Perdagangan Manusia 

Kapal STS-50 pencuri ikan yang menjadi buronan The International Criminal Police Organization (Interpol), juga diduga melakukan perdagangan manusia (human trafficking). Adapun kapal STS-50 berhasil ditangkap TNI Angkatan Laut (AL) dengan KAL Simeuleu di sekitar 60 mil dari sisi Tenggara Pulau Weh, Aceh pada Jumat 6 April 2018.

Penangkapan itu dilakukan setelah Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) mendapatkan permintaan resmi dari Interpol melalui NCB Indonesia pada Kamis 5 April 2018.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan, jumlah anak buah kapal (ABK) STS-50 itu sebanyak 30 orang. Dari jumlah itu, 10 orang diantaranya warga Rusia dan 20 orang lainnya merupakan warga negara Indonesia (WNI).

"Dugaan kuat yang dilakukan oleh STS-50 adalah melakukan kejahatan lintas negara yang telah lama berlangsung dan terorganisir," ujar Susi saat jumpa pers di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (7/4/2018).

Susi membeberkan, dalam purple notice Interpol disebutkan bahwa kapal STS-50 terafiliasi dengan perusahaan bernama Red Star Company Ltd yang berdomisili di Belize.

"Negara ini adalah negara yang seringkali digunakan oleh perusahaan pelaku kejahatan terorganisir sebagai modus operandi penggelapan identitas pemilik manfaat," ujarnya.

Kapal STS-50 juga beberapa kali menggunakan identitas palsu dan memalsukan jenis ikan yang ditangkap. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut (AL) Laksamana Madya TNI Achmad Taufiqoerrochman, mengatakan, banyak kecurigaan muncul saat menangkap kapal STS-50 itu. "Terutama surat-surat dokumen tidak lengkap," ujar Achmad dalam kesempatan yang sama.

Salah satu contohnya, pemalsuan informasi jumlah ABK. Dari informasi awal, jumlah ABK STS-50 sebanyak 20 orang, yang terdiri atas 14 orang WNI dan enam orang warga Rusia.

"Ternyata begitu kami cek, di situ ada 30 orang, 10 orang warga Rusia dan 20 WNI. Kemungkinan dari pengalaman saya menangkap, itu ada empat WNI yang tidak dibayar, jadi lama dia di laut tapi tidak dibayar," ungkapnya.

Informasi dugaan itu juga didengarnya saat dia di Hawai. "Jadi ada orang kami kerja di kapal-kapal ikan, ternyata paspornya tidak ada, dia tidak bisa pulang dan dia tidak dibayar," pungkasnya.

 Konsultasi dengan Interpol dan 3 Negara 

Pemerintah Indonesia akan bekerja sama dengan Pemerintah Tiongkok, Togo, Mozambik, dan Interpol untuk menindaklanjuti dugaan kejahatan lintas negara yang telah lama berlangsung dan terorganisir atau transnational organized fisheries crime.

"Tim gabungan akan bekerja sama dengan Interpol dan pemerintah negara-negara tersebut untuk mengejar tidak hanya saja pelaku intelektual, tetapi juga pemilik manfaat dari kapal STS-50," ujar Menteri Susi saat jumpa pers di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (7/4/2018).

Menurut Susi, kapal STS-50 merupakan kapal tanpa bendera kebangsaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UNCLOS, sehingga sangat dimungkinkan disita oleh negara, agar dapat digunakan untuk kepentingan publik atau ditenggelamkan seperti kapal FV Viking.

"Perlakuan terhadap kapal ini akan diputuskan segera dengan berkonsultasi dengan negara-negara yang berkepentingan dan Interpol," tandasnya. (thm)

  ♞ sindonews  

6 Prajurit Indobatt-03 Diganjar Penghargaan

Gagalkan Pencurian Aset UN Dansatgas Yonkomposit TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXV-C/UNAMID Letkol Inf Syamsul Alam memberikan penghargaan kepada empat prajurit Kompi C dan 2 Perwira Satgas Indobatt-03. [Istimewa] ★

Komandan Satgas (Dansatgas) Yonkomposit TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXV-C/UNAMID Letkol Inf Syamsul Alam memberikan penghargaan kepada empat prajurit Kompi C (Charlie) dan 2 Perwira Satgas Indobatt-03.

Keenam prajurit diganjar penghargaan karena berhasil menggagalkan pencurian, sekaligus menangkap dua pekerja United Nations (UN) International Contractor yang mencuri AC (Air Conditioner) milik UN di Super Camp, pada saat jaga Observation Post (OP) 11 dan jaga Observation Post (OP) 12, bertempat di El Geneina, Sudan, Afrika, Jumat (6/4/2018).

Dansatgas Yonkomposit TNI Konga XXXV-C/UNAMID Letkol Inf Syamsul Alam mengatakan, penghargaan ini diberikan untuk mengapresiasi kinerja prajurit satgas atas dedikasinya, etos kerja, dan menunjukan militansinya yang mampu menangkap pelaku kejahatan, yaitu upaya pencurian aset UN. Langkah ini juga untuk memotivasi prajurit lainnya agar mereka tetap bertindak sama yaitu mengamankan aset-aset yang dimiliki UNAMID.

“Ini bukti kalian sebagai prajurit dapat menunjukkan kepada UNAMID bahwa Satgas Yonkomposit TNI Konga XXXV-C/UNAMID telah bekerja dengan baik,” ujar Letkol Inf Syamsul melalui keterangan persnya yang diterima Sabtu (7/4/2018).

Gagalkan Pencurian Aset UN, 6 Prajurit Indobatt-03 Diganjar Penghargaan

Menurut Letkol Inf Syamsul, para prajurit telah melakukan lebih dari yang diharapkan. Menjelang pelaksanaan rotasi, para prajurit tetap bersikap tenang, fokus, dan waspada dengan tidak berbuat hal-hal yang tidak diinginkan serta telah berhasil menangkap pencuri. "Ini menjadi tolak ukur serta menjadi contoh bagi seluruh camp yang ada di UNAMID,” tandasnya.

Secara khusus Dansatgas Yonkomposit TNI Konga XXXV-C/UNAMID mengucapkan terima kasih kepada prajurit yang menerima penghargaan, yakni Kapten Inf Dimas Furqoni, Lettu Inf Natha Pratama, Serda Muhammad Said, Kopda Muhammad Rizal, Praka Rusdin, dan Pratu Bambang, yang telah memberikan kebanggaan untuk bangsa dan negara, terutama Satgas Yonkomposit XXXV-C/UNAMID Indobatt-03.

Pada kesempatan tersebut Head of Office (HoO) Mr Oumar Kane selaku pejabat tertua UNAMID juga memberikan ucapan terima kasih dan selamat serta apresiasi untuk keberhasilan yang telah ditorehkan Satgas Yonkomposit XXXV-C/UNAMID.

Hadir pada acara pemberian penghargaan tersebut Kasiops Satgas Mayor Inf Arief Noviyanto, dan beberapa Perwira serta prajurit Satgas Yonkomposit TNI Konga XXXV-C/UNAMID. (thm)

  ♞ sindonews  

Kapal Selam KRI Ardadedali 404 diawaki Prajurit Pilihan

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P di Kapal Selam Ardadedali.(Puspen) ★

Kapal Selam KRI Ardadedali-404 diawaki prajurit-prajurit pilihan TNI Angkatan Laut dan tidak semua prajurit TNI AL memiliki kesempatan untuk bisa melaksanakan operasi bawah laut.

Demikian dikatakan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., saat memberikan pengarahan kepada prajurit TNI AL yang mengawaki Kapal Selam KRI Ardadedali-404 dalam rangkaian kunjungan kerja di Galangan DSME, Okpo, Korea Selatan, Jumat (6/4/2018).

Lebih lanjut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan, prajurit TNI AL sebagai pengawak kapal selam diperlukan suatu kualifikasi yang benar-benar mumpuni terutama memiliki ketabahan.

Motto Kapal Selam RI “Tabah Sampai Akhir adalah motto yang mudah diucapkan namun susah dilaksanakan pada saat melaksanakan operasi bawah laut yang dapat memakan waktu cukup lama,” ujarnya.

Selain itu Panglima TNI menambahkan prajurit pengawak Kapal Selam RI mempunyai ketabahan luar biasa, berpisah dengan keluarga dan tidak tahu apa yang akan terjadi di bawah laut, hidup dalam situasi seperti itulah tugas pengawak kapal selam.

“Ketabahan yang dimiliki oleh awak Kapal Selam RI memiliki satu tujuan utama dalam rangka melaksanakan tugas menegakkan kedaulatan NKRI,” kata Panglima TNI.

Panglima TNI juga menyampaikan bahwa “Kapal selam memiliki nilai yang sangat strategis dan sekaligus memberi efek deterens yang sangat kuat bagi negara kita dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah, oleh karena itu kita harus memiliki prajurit terlatih untuk mengawaki kapal selam dalam rangka memperkuat Armada TNI AL,” katanya.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan pemerintah RI mengapresiasi seluruh prajurit pengawak Kapal Selam RI dengan memberikan perhatian dibidang kesejahteraan serta memberikan tunjangan khusus kepada prajurit TNI yang bertugas sebagai awak Kapal Selam.

Panglima TNI dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan professionalisme yang sudah dilaksanakan kepada seluruh awak KRI Ardadedali-404 yang telah menjalani pelatihan selama 12 bulan dalam rangka mengoperasikan kapal selam.

Selanjutnya dengan rencana pelayaran penyeberangan dari Korea Selatan ke Indonesia tanggal 23 April 2018, KRI Ardadedali-404 dibawah Komandan Letkol Laut (P) Widya Poerwandanu beserta awak kapal sejumlah 9 Perwira, 16 Bintara dan 15 Tamtama.

Panglima TNI mendoakan semua bisa berjalan dengan baik dan menyampaikan pesan kepada awak kapal selam. “Titip Alutista ini dan benar-benar dijaga dalam pelayaran penyeberangan menuju Indonesia, catat apabila ada permasalahan secara teknis, laporkan kepada pimpinan secara berjenjang dan nanti akan segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Turut hadir dalam rangkaian kunjungan kerja Panglima TNI, Asintel Panglima TNI Mayjen TNI Benny Indra Pujihastono, S.I.P., Aslog Panglima TNI Laksda TNI Ir. Bambang Naryono, M.M., Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah. Kapuskersin Laksma TNI Tatit Eko Witjaksono , S.E., M.Tr (Han), Kadisadal Laksma TNI Prasetya Nugraha, S.T. dan Marsma TNI Khairil Lubis.

Dalam rangkaian kunjungan kerja Panglima TNI di Korea Selatan ini juga didampingi oleh Duta besar Luar Biasa RI H.E. Mr. Umar Hadi dan Athan RI untuk Korea Selatan Kolonel Laut (E) Oka Wirayudha serta, Komandan Satuan Tugas Proyek Pengadaan Kapal Selam Laksma TNI Iwan Isnurwanto M.AP., M.Tr (Han).(Puspen TNI/tri)

  ♞ Poskota  

Kementerian Pertahanan RI Hadapi Arbitrase Internasional

Ilustrasi Satelit ★

Dewan Pewakilan Rakyat akan memanggil Kementerian Pertahanan pekan depan terkait dengan tuntutan perusahaan penjualan dan penyewaaan satelit Avanti Communications Group, melalui Pengadilan Arbitrase Internasional (Court of International Arbitration/ LCIA), London, Inggris.

“Kami akan panggil Kemhan untuk meminta informasi rinci. DPR sudah mendapat informasi soal tuduhan wanrestasi dari Avanti Commun ication Group,” kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari, Kamis 5 April 2018, di Jakarta.

Abdul mengakui tidak mengetahui duduk soalnya secara teknis. Ia bahkan belum memastikan bagian mana dari perjanjian yang dilanggar Kemhan selain juga soal satelit mana yang dianggap wanprestasi. “Saya belum pasti, apa ini soal sewa satelit atau pembelian satelit, atau terkait orbit mana,” ujarnya.

Menurut Abdul, pihaknya menanyakan terlebih dahulu kepada Kemhan apakah tidak ada jalan negosiasi di Pengadilan Arbitrase Internasional itu.”DPR dan Kemhan akan bekerja sama agar gugatan itu bias dihadapi sebaik-baiknya. Ini urusan Merah Putih,” katanya.

Sebagaimana dikutip dari situs avanti.plc Direktur Avanti Paul Walsh, dalam laporan ter­ tulisnya yang ditandatangani pada Desember 2017, menyatakan, Avanti sudah melakukan semua kewajibannya. Bahkan, pihaknya telah melonggarkan tenggang untuk pembayaran dari Kemhan. Namun, hingga kini tidak ada titik terang soal pembayaran.

Avanti kemudian menghentikan kontrak dan memperkarakan Pemerintah Indonesia ke Pengadilan Arbitrase Internasional di Inggris. Hingga 30 Juni 2017, total tagihan yang belum dibayar Kemhan sebesar 16,8 juta dollar AS. “Selama ini, tak ada bantahan dari Pemerintah Indonesia dan kami yakin tuntutan kami ini bisa dipenuhi di Arbitrase,” demikian laporan Avanti tersebut.

Pengadilan Arbitrase London adalah lembaga yang dipilih kedua pihak untuk menyelesaikan masalah, jika muncul sengketa pelaksanaan kontrak. Pilihan disepakati kedua pihak dan dituangkan dalam klausul penyelesaian sengketa di dalam kontrak. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Totok Sugiharto membenarkan adanya tudingan wanprestasi dari Avanti ke Kemhan terkait dengan penyewaan satelit di 123 derajat Bujur Timur. Sejauh ini, Kemhan memang menyewa satelit Avanti untuk bias mengisi slot 123 BT yang jika tidak segera diisi akan diambil alih Negara lain.

Namun terkait dengan tuduhan wanprestasi, Totok tidak merinci. “Ada kendala memang,” katanya.

 Siap Hadapi 

Akibat tuduhan wanprestasi oleh perusahaan yang berkedudukan di London itu, Totok membenarkan Kemhan akan menghadapi siding arbitrase.

“Sidangnya dalam waktu dekat,” ujarnya.

Menurut dia, Kemhan sebenarnya sudah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk persiapan gugatan itu. Sebelumnya, rencana penanganan sengketa lewat arbitrase tersebut sudah dibahas dalam rapat dengan Komisi I DPR dan Direktur Jendral Rencana Pertahanan dan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan.

“Seandainya Menteri Pertahanan dipanggil, tentu tim akan menjelaskan rinci persiapan Indonesia menghadapi gugatan tersebut,“ ujar Totok.

  ★ Kompas  

Sudah Saatnya Kapal Bakamla Setara Alutsista TNI AL

KN Tanjung Datu 11001 ★

Badan Keamanan Laut (Bakamla) bisa memiliki kapal patroli yang dipersenjatai setara dengan TNI Angkatan Laut (AL) demi menjaga dan meningkatkan keamanan di kawasan laut Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan (Unhan), Laksda TNI Amarulla Octavian, saat menjadi pembicara dalam seminar nasional ‘Keamanan dan Keselamatan Laut Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia’ di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (5/4).

Octavian mengungkapkan bahwa Bakamla dapat bertranformasi menjadi ‘Deep Water Cost Guard’ dengan kemampuan beroperasi di permukaan laut dan di udara.

“Deep Water Cost Guard adalah postur cost guard yang memiliki alutsista yang mampu beroperasi hingga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontingen,” ungkapnya.

Postur tersebut, menurut Octavian, harus didukung dengan kapal-kapal permukaan ukuran hingga 2500 ton untuk menjelajah laut dalam kondisi bergelombang tinggi.

“Berbeda dengan kapal-kapal dari instansi lain, khusus kapal cost guard tersebut juga diizinkan untuk dilengkapi dengan persenjataan yang setara dengan Angkatan Laut. Meriam kaliber 76 mm hingga rudal anti udara jarak dekat dengan sistem deteksi radar udara dan sistem kendali senjata yang canggih juga diizinkan untuk digunakan,” ujarnya.

Selain kapal laut, Octavian mengatakan, postur tersebut juga harus didukung oleh berbagai pesawat baik yang fix wing maupun counter wing.

“Jadi sudah saatnya Bakamla kita ini dilengkapi dengan pesawat udara dan helikopter,” katanya.

Bahkan, lanjut Octavian, untuk mendukung alutsista udara dan laut tersebut, penggunaan Unmaned Aerial Vehicle (UAV) atau Unmaned Survey Vehicle (USV) alias drone laut juga sangat diperlukan.

“Dengan postur yang memadai, maka Bakamla dapat menjelma menjadi kekuatan cost guard di kawasan yang handal dan dapat mendukung program-program maritim pemerintah saat ini,” ungkapnya.

  ★ akurat  

Su-35 Diharapkan Tiba Tahun 2019

Ilustrasi ★

Komandan Lanud Iswahjudi Marsekal Pertama TNI Samsul Rizal berharap pesawat tempur Sukhoi Su-35 yang dipesan pemerintah RI ke Rusia bakal tiba di Lanud Iswahjudi Magetan, Jawa Timur, pada 2019.

“(Kedatangan pesawat Sukhoi) Tahun ini jelas tidak mungkinlah, karena masih dalam proses. Diharapkan tahun depan sudah mulai ada pesawat Sukhoi yang datang,” kata Samsul Rizal di Lanud Iswahjudi, Selasa.

Proses yang dimaksudkan Samsul Rizal adalah menunggu sampai pada kontrak efektif pengadaan 11 unit pesawat tempur pesawat Sukhoi Su-35 dari Rusia.

“Tentang kontrak pengadaan 11 pesawat Sukhoi, kita menunggu perkembangan selanjutnya untuk kontrak efektif. Sehingga kalau kontrak efektif itu sudah terealisasi, tahun depan sudah ada pesawat (Sukhoi Su-35) yang mulai didatangkan,” ujarnya.

Lanud Iswahjudi membawahi tiga skadron udara. Masing-masing skadron udara 3 mengoperasikan pesawat F-16 dan skadron udara 15 mengoperasikan pesawat T-50i Golden Eagle.

Sedangkan skadron udara 14 selama beberapa tahun terakhir tidak mengoperasikan pesawat tempurnya. Hal itu karena pesawat F-5 Tiger yang sebelumnya dioperasikan sudah dinyatakan “grounded” (tidak boleh terbang karena ketidaklayakan).

Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan kemudian melakukan kontrak pembelian pesawat Sukhoi Su-35 untuk pengganti pesawat F-5 Tiger guna mengisi skadron udara 14.

  ★ antara  

Pesawat Tempur untuk Kemandirian

IFX Agar Terus Berlanjut

Ilustrasi ★

Program kerja sama strategis Indonesia dan Korea Selatan untuk membangun pesawat tempur Korean Fighter (KF)-X/Indonesian Fighter (IF)-X diharapkan dapat terus berlanjut. Pasalnya, program itu akan menjadi upaya jangka panjang Pemerintah Indonesia untuk menguasai teknologi dirgantara.

Saat dihubungi Selasa (3/4/2018) di Jakarta, Ketua Perencanaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Said Didu mengatakan, program tersebut harus dilihat sebagai upaya lintas pemerintahan. Program yang ditandatangani pada 2010 ini sebelumnya dirancang untuk menghasilkan prototipe pesawat tempur Indonesia. "Untuk itu, perlu pemahaman agar program ini jangan sampai diganggu hingga 2026," kata Said.

Pengembangan pesawat tempur produksi kerja sama Indonesia dan Korsel KF-X/IF-X dijadwalkan jangka panjang. Saat ini, program sudah memasuki fase kedua dari tiga fase, yaitu pengembangan teknik industri (engineering manufacture development), yang akan menghasilkan prototipe pada 2023.

Sebelumnya, fase pertama pengembangan teknologi pesawat tempur produksi bersama Korsel sudah dilakukan. Selanjutnya, selesai fase kedua 2021, KF-X/IF-X akan dibuatkan prototipe yang terus diuji hingga produksi 2026. Namun, baru pada fase ketiga, 2040, KF-X/IF-X akan diproduksi secara massal oleh PT Dirgantara Indonesia.

 Masih dievaluasi 

Menurut Said, program KF-X/IF-X ini jangan dilihat sebagai pengeluaran semata. Pasalnya anggaran untuk membuat prototipe pesawat tempur secara mandiri bekerja sama dengan Korsel adalah investasi jangka panjang. "Ini kita butuhkan untuk landasan industri pertahanan yang kuat," kata Said.

Saat dikofirmasi terkait evaluasi kelangsungan program KF-X/IF-X, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tak membantah ataupun membenarkan program KF-X/IF-X itu dibatalkan, berlanjut, atau ditunda. Namun, Inspektorat Jenderal Kemenhan Agus Sutomo membenarkan kalau saat ini tengah dilakukan pembahasan evaluasi program tersebut.

Informasi sebelumnya menyatakan, atas perintah Presiden Joko Widodo pada November 2017, program KF-X/IF-X akan dievaluasi karena terkait masalah anggaran. Pada rapat dengan DPR akhir 2017, Komisi I DPR sempat mempertanyakan kelanjutan program satelit dan KF-X/IF-X. Masalah ini mencuat karena sebelumnya tidak dianggarkan pembayaran kewajiban pembangunan pesawat tersebut pada APBN 2016 dan 2017.

  ★ Kompas  

Tingkatkan Kerjasama Pertahanan Udara

Pangarmabar Adakan Kunjungan Kerja ke PangkohanudnasIlustrasi ☆

Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Yudo Margono, S.E., M.M., melaksanakan kunjungan kerja kepada Panglima Komandan Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas), Marsda TNI Imran Baidirus, S.E, di Makohanudnas, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (3/4).

Pangarmabar Laksamana Muda TNI Yudo Margono, S.E., M.M., diterima langsung oleh Pangkohanudnas Marsda TNI Imran Baidirus, S.E, beserta Kepala Staf Kohanudnas Marsekal Pertama TNI Arif Mustofa dan Para Asisten Kohanudnas. Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka k untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara satuan-satuan operasional TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut, khususnya antara Koarmabar dengan Kohanudnas. Selain itu, kunjungan yang dilaksanakan Pangarmabar ini merupakan kunjungan untuk mempererat silaturahmi serta sekaligus dalam rangka memperkenalkan diri sebagai pejabat baru Pangarmabar.

Dalam pertemuan yang penuh keakraban tersebut Pangkohanudnas menjelaskan secara singkat tugas pokok Kohanudnas serta wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab Kohanudnas yang meliputi 4 Komando Sektor (Kosek) dibawah pimpinan Panglima Kosek dengan dukungan satuan radar yang berjumlah 20 satuan radar. Dimana Kohanudnas menggelar operasi sepanjang tahun dengan dukungan unsur dari Matra Darat dan Matra Laut dengan menggunakan alutsista TNI AL yaitu KRI yang memiliki kemampuan pertahanan udara (Hanud). Untuk itu Pangarmabar menyampaikan bahwa interoperability antara unsur Kohanudnas dengan unsur Koarmabar harus dapat terlaksana. “Kendala yang selama ini menjadi hambatan harus dapat diatasi, untuk itu kita berharap bahwa dengan koordinasi yang intensif dan kerjasama yang baik antara kedua belah pihak, dapat mewujudkan pertahanan keamanan atas wilayah udara nasional secara mandiri” ujar Pangarmabar.

Kegiatan dilanjutkan dengan mengunjungi fasilitas yang ada di Kohanudnas yaitu Pusat Operasi Pertahanan Udara Nasional (Popunas). Pangarmabar mendapatkan penjelasan secara singkat tentang tugas-tugas serta fasilitas yang dimiliki oleh Popunas. Dimana Popunas Kohanudnas ini dilengkapi dengan sistem Transmisi Data Air Situation (TDAS) dan sistem Thales. “Kerjasama awal sudah terlaksana, dimana Koarmabar setiap harinya melaksanakan sharing informasi dengan Kohanudnas dengan permintaan data Air Picture Compilation yang dimiliki oleh Kohanudnas. Hal ini penting dikarenakan adanya keterlibatan unsur KRI yang berkemampuan pertahanan udara di Kohanudnas” ujar Pangaramabar. Berkaitan dengan hal tersebut maka Pangarmabar dan Pangkohanudnas sepakat akan mengadakan kerjasama yang dinamis dalam bentuk operasi dan latihan bersama guna menciptakan situasi keamanan wilayah perairan barat Indonesia yang kondusif.

Rencana kegiatan kerjasama operasi dan latihan tersebut akan diawali dalam bentuk peningkatan kemampuan sistem komunikasi dalam operasi antara unsur KRI Koarmabar dengan pesawat udara TNI AU/unsur Kohanudnas. ”Akhir April ini, Koarmabar akan diperkuat dengan kehadiran 4 KRI yang memiliki kemampuan pertahanan udara yang mumpuni yaitu 3 Kapal jenis Multi Role Light Freegat (MRLF) dan 1 kapal jenis Korvet. Sehingga kedepan kerjasama akan ditingkatkan dalam bentuk latihan yang lebih dinamis yaitu latihan pertahanan udara antar KRI dengan pesawat tempur TNI AU” tegas Pangarmabar.

Diakhir kunjungan, kedua pejabat melaksanakan pertukaran cinderamata dan sesi foto bersama. Kunjungan ditutup dengan pelaksanaan makan siang bersama. Dalam kunjungannya tersebut, Pangarmabar didampingi oleh Kepala Staf Guspurlaarmabar, Asisten Operasi (Asops) Pangarmabar, Asisten Intelijen (Asintel) Pangarmabar dan Koorsmin Pangarmabar. 

  ☠ TNI AL  

[RIP] Kronologi Kontak Senjata dengan KKSB

Anggota Raider GugurIlustrasi KKSB yang menggunakan senjata organik modern [maritimkri] ●

Pratu Vicky Rumpaisum, anggota Yonif 751/Raider tewas dalam kontak senjata dengan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) pada hari Minggu pekan kemarin saat pasukan TNI yang tergabung dalam pasukan tempur melalukan upaya pembebasan sejumlah warga dari dua kampung yang sempat dikuasai oleh KKSB.

Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi menjelaskan kronologi kejadian kontak tembak tersebut. Pascapembakaran Rumah Sakit di Utikini oleh kelompok KKSB, TNI-Polri berkoordinasi untuk melakukan aksi penindakan. "Dilaporkan bahwa KKSB selain membakar rumah sakit, gedung sekolah SD dan SMP juga membakar sejumlah rumah warga," jelas Aidi, Selasa (3/4/2018).

Selanjutnya, KKSB menduduki sejumlah kampung di Distrik Tembagapura antara lain Kampung Utikini, Longsoran, Kimbeli, Banti 1, Banti 2, serta Opitawak. Kuat dugaan tindakan KKSB ini terkait pernyataan mereka untuk melakukan perang dengan aparat TNI-POLRI yang sempat disiarkan oleh beberapa media.

"Mungkin ini adalah realisasi dari ultimatum KKSB yang sebelumnya disiarkan di berbagai media bahwa mereka menyatakan perang terhadap TNI-Polri," kata Aidi.

Menurut Aidi, pascaperistiwa penyanderaan di Kampung Utikini, Banti dan Kimbeli terhadap 1.300 orang pada bulan November 2017, seluruh warga pendatang orang asli Papua maupun warga non-Papua telah mengungsi dan tidak ada lagi yang kembali ke kampung tersebut. Saat ini yang tinggal hanya penduduk asli setempat.

Dalam rangka merebut kembali kampung-kampung yang dikuasai oleh KKSB itu, menurut Aidi, pasukan TNI terdiri dari Yonif 751/R 20 orang, Yonif 754/ENK 20 orang dan Brigif 20/IJK 10 orang bergerak ke sasaran. "Kelompok KKSB sepertinya sudah siap menerima kehadiran aparat keamanan sehingga terjadi kontak tembak antara TNI dan kelompok KKSB."

Dari kejadian kontak tembak tersebut, satu orang dari pihak TNI yakni Pratu Vicky Rumpaisum dari Batalion 751/Raider yang berasal dari Kota Sorong Papua Barat gugur.

Dari laporan pasukan TNI di lapangan, dua anggota KSSB dilaporkan tewas. Hal ini diketahui berdasarkan pantauan drone milik TNI.

"Pihak KKSB terpantau lewat drone tewas dua orang dan puluhan lainnya luka-luka. Dan sebelum mereka melarikan diri mereka terlebih dahulu membakar sejumlah rumah warga."

Saat ini pasukan TNI masih terus melakukan pengejaran dan pendataan kerusakan akibat ulah KKSB. Dilaporkan seluruh warga dalam keadaan aman dan selamat, tidak ada yang menjadi korban.

Sementara itu, jenazah Pratu Vicky Rumpaisum akan diterbangkan ke Kota Sorong dan diserahkan kepada pihak keluarga. Namun, Aidi mengaku belum mengetahui pasti kapan jenazah akan dibawa ke kota Sorong. "Saya belum tahu tapi sekarang (jenazah) sudah di Tembagapura," tandas Aidi. (zik)

  ★ sindonews  

Kisah Enam WNI Yang Disandera Kelompok Bersenjata di Libya

'Kami bertahan hidup dengan menjual ikan teri'Disandera sekitar enam bulan oleh kelompok milisi bersenjata di Benghazi, Libya, enam orang WNI akhirnya berhasil dibebaskan setelah melalui perundingan alot yang memakan waktu sekitar tiga bulan. [kemenlu] ☆

Disandera sekitar enam bulan oleh kelompok milisi bersenjata di Benghazi, Libya, enam orang WNI akhirnya berhasil dibebaskan setelah melalui perundingan alot yang memakan waktu sekitar tiga bulan.

"Alhamdulillah, pada tanggal 27 Maret 2018 pukul 12.30 waktu setempat, keenam ABK diserahkan kepada tim di pelabuhan Benghazi", kata Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi.

Setelah dibebaskan, keenam orang WNI itu, Ronny William, Joko Riadi, Haryanto, Waskita Idi Ptaria, Saefudin dan Mohamad Abudi, telah diserahkan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia kepada perwakilan keluarganya, Jumat (02/04).

Enam orang ini, yang bekerja di kapal penangkap ikan Salvatur VI yang berbendera Malta, disandera oleh kelompok milisi bersenjata yang berbasis di Benghazi, Libia, sejak 23 September 2017 lalu.

Selain merampas seluruh peralatan kapal, kelompok milisi itu juga mengambil seluruh barang pribadi milik enam orang anak buah kapal (ABK) tersebut, diantaranya telepon genggam dan gaji yang mereka kumpulkan selama ini, demikian keterangan resmi Kemenlu Indonesia.

Lantaran mereka tidak memiliki akses komunikasi, Pemerintah Indonesia baru mengetahui kejadian penyanderaan tersebut pada 28 September 2017 dari pemilik kapal di Malta melalui KBRI Roma, Italia.

 'Menangkap ikan teri dan menjualnya'
Salah-seorang korban penyanderaan, Ronny William, yang asal Jakarta, mengatakan "selama enam bulan penyanderaan, kami bertahan hidup dengan menangkap ikan teri di sekitar kapal."

Sebagian hasilnya, lanjutnya, "kami jual melalui salah seorang milisi penjaga yang kebetulan baik kepada kami."

"Uang hasil penjualan dibelikan beras dan bahan makanan", ungkap Ronny William, yang asal Tanjung Priok, Jakarta, menceritakan kisahnya.

Ronny kemudian mengungkapkan dirinya dan lima rekannya menjadi saksi konflik bersenjata di Benghazi.

Sejak diterima informasi penyanderaan tersebut, pemerintah Indonesia mengaku melakukan berbagai upaya untuk memperoleh akses kepada kelompok penyandera, ungkap Kemenlu Indonesia dalam keterangan tertulisnya.

"Sampai Desember 2017, kami masih melihat dengan jelas pertempuran antara kelompok milisi yang menguasai Benghazi dengan milisi ISIS. Bahkan salah satu bom sempat nyasar dan mendarat di dekat kapal dimana kami disandera", ungkapnya.

"Pelabuhan dan kota Benghazi sudah seperti kota mati, hanya ada reruntuhan perang dimana-mana dan rongsokan kapal ikan dimana-mana", imbuhnya.

Namun demikian, baru pada akhir Desember 2017, KBRI Tripoli memperoleh akses komunikasi langsung kepada kelompok bersenjata di Benghazi.

Dari komunikasi itulah, KBRI Tripoli berhasil mendapatkan persetujuan dari kelompok penyandera untuk memberikan akses komunikasi bagi enam WNI.

"Akses komunikasi tersebut memudahkan Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan proof of life dan memonitor kondisi para WNI," ungkap Kemenlu.

 Kronologi pembebasan
Sejak diterima informasi penyanderaan tersebut, pemerintah Indonesia mengaku melakukan berbagai upaya untuk memperoleh akses kepada kelompok penyandera, ungkap Kemenlu Indonesia dalam keterangan tertulisnya.

Dalam sambutan pengantarnya, Menlu Retno menyampaikan proses pembebasan bukan perkara mudah. Selain karena situasi keamanan di Benghazi, Libya, yang masih sangat rawan, situasi politiknya juga sangat kompleks, katanya.

Benghazi saat ini dikuasai oleh kelompok bersenjata anti pemerintah pusat Libya di ibu kotanya, Tripoli. Sebagian besar negara anggota PBB, termasuk Indonesia, hanya mengakui pemerintahan di Tripoli.

"Sampai Desember 2017, kami masih melihat dengan jelas pertempuran antara kelompok milisi yang menguasai Benghazi dengan milisi ISIS. Bahkan salah satu bom sempat nyasar dan mendarat di dekat kapal dimana kami disandera", ungkap salah-seorang korban sandera.

"Ini bukti bahwa meskipun penuh resiko dan memakan waktu relatif lama, namun pemerintah akan selalu melakukan upaya terbaik untuk melindungi WNI dimanapun mereka berada", tegas Menlu Retno kepada keluarga enam WNI yang berhasil dibebaskan.

Menlu Retno mengungkapkan, setelah melalui perencanaan matang, dengan didahului komunikasi intensif dengan pihak-pihak di Benghazi, pada 23 Maret tim gabungan KBRI Tripoli, Kemlu dan Badan Intelijen Negara (BIN) menuju Benghazi dengan jalur udara melalui Tunisia.

Setelah beberapa kali tertunda, akhirnya tim mencapai kesepakatan dengan pihak-pihak di Benghazi tentang mekanisme dan lokasi penyerahan sandera, yaitu di pelabuhan Benghazi, 27 Maret 2018, pukul 12.30 waktu setempat.

"Saya mengapresiasi rekan-rekan kami di KBRI Tripoli yang sudah bekerja keras dan mengambil resiko untuk pembebasan ini," kata Menlu Retno. Dia juga mengapresiasi semua anggota tim yang langsung terlibat dalam pembebasan sandera.

Saat ini, Kementerian luar negeri Indonesia masih terus berkoordinasi dengan pemilik kapal di Malta guna memastikan pemenuhan hak-hak enam ABK yang belum dipenuhi oleh pemilik kapal. 

  ☆ BBC  

[RIP] Baku Tembak dengan KKB

Anggota TNI MeninggalPratu Vicky Rumpaisum, anggota Yonif 751/Raider dilaporkan tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) dalam insiden baku tembak dengan pasukan TNI di Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Minggu (1/4) sore.

Informasi yang dihimpun hingga Senin (2/4), menyebutkan insiden baku tembak itu terjadi sekitar pukul 17.00 WIT, dan jenasah Pratu Vicky masih berada di lokasi kejadian.

Evakuasi korban belum dapat dilakukan, karena situasi belum memungkinkan. Dilaporkan pula pihak KKB juga menjadi korban tewas, namun belum dipastikan jumlahnya.

Berdasarkan sumber menyebut satu diantara korban dari pihak KKB terindikasi berinisial RB. Hingga berita ini diturunkan, pihak Kodam XVII/Cenderawasih belum mau memberi penjelasan saat dikonfirmasi Antara. Pihak Polda Papua pun masih enggan memberi keterangan, terkait aksi separatis bersenjata itu. 

  ☆ aktual  

TNI AL Siapkan Faslabuh

Sebagai Kekuatan Baru Di Ujung UtaraKeberadaan TNI AL diwilayah utara NKRI yakni Natuna memiliki arti penting bagi pertahanan dan keamanan negara dari berbagai macam gangguan yang mungkin saja terjadi. Dalam hal ini, TNI telah membangun berbagai sistem pertahananya bagi 3 matra TNI, di Natuna.

Saat ini kesemua pembangunan itu telah selesai 90 persen. Untuk pembangunan di TNI AL, selain membangun Yon Komposit, juga membangun Fas labuh yang difungsikan sebagai lokasi sandarnya Kapal milik TNI.

Komandan Lantamal IV Tanjung Pinang, Laksamana TNI Ribut Eko. S dalam kunjungan kerjanya di Natuna, Jum'at (30/3/2018) kepada RRI mengungkapkan Paslabuh TNI, nantinya akan berfungsi sebagai pangkalan terdepan, pangkalan aju, unsur- unsur yang berada dilaut Natuna.

“Ini sudah dibangun pada tahun anggaran 2017 lalu, secara bertahap. Insya Allah ini akan bermanfaat sebagai pangkalan terdepan, pangkalan aju unsur- unsur yang berada diwilayah Natuna Utara,” jelas Danlantamal IV, Ribut Joko, S, di Paslabuh TNI AL, Selat Lampa.

Selesainya pembangunan TNI ini akan segera disusul dengan penempatan personil disetiap satuan . Danlantamal IV mengungkapkan selain penambahan personil TNI AL, juga akan dilakukan penambahan armada kapal patroli disetiap pangkalan TNI AL baik di Lanal Ranai maupun Lanal Tarempa.

“Kemaren kita sudah dapat KAL di Lanal Tarempa, kemudian Ranai juga akan dapat KAL. Kemudian untuk KRI, penguatan operasi kita ke utara, kalo sekarang bulan April cuaca sudah mulai membaik, untuk kapal besar juga kan kita harus diploy kesini,” tambahnya.

Nantinya KRI yang beroperasi di Natuna akan langsung dibawah koordinasi Komandan Gugus Tempur Laut (Danguspurla) serta Komandan gugus Keamanan Laut (Danguskamla).

“Nanti akan dibawah Danguspurla atau Danguskamla,tinggal melihat nanti, kepentingannya apa Low emplosment atau Purla,” tandas Danlantamal IV. 

  ☆ RRI  

Russia raises its head in Indonesia

Russian President Vladimir Putin (right) talks to Indonesian President Joko Widodo at the Bocharov Ruchei state residence in Sochi on May 18, 2016. Photo: AFP/Host Photo Agency  ☆

When Russia’s new ambassador to Indonesia, Lyudmila Georgievna Vorobieva, addressed the Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC) this week, she had only been at her post for 10 days, barely enough time to recover from her jet lag.

But, as Vorobieva acknowledged, it was still enough time for conversations with Indonesian Foreign Ministry officials and her British counterpart about the March 4 nerve-agent poisoning of a Russian political émigré and his daughter in the southern England town of Salisbury.

Her JFCC appearance did not resemble the noisy encounter that occurred in September 1983 when 10 Soviet diplomats chose Bangkok as the only capital outside of Moscow vigorously to defend Russia’s shooting down of Korean Air Lines Flight 007 off the Kamchatka Peninsula, which it had treated as an intruding US spy plane.

But Vorobieva is clearly no shrinking violet either. While saying she appreciated the “balanced view” of Indonesian officials, she called on Britain to produce hard evidence that proved Moscow’s culpability in a case that has led to the expulsion of 150 Russian diplomats around the world and retaliatory measures by Moscow.

The blond diplomat is well practiced at defending Russian President Vladimir Putin’s alleged excesses. As ambassador to Malaysia, she made the same argument in publicly fighting off allegations that a Russian missile shot down Malaysia Airlines Flight 17 over eastern Ukraine in July 2014, resulting in the loss of 253 lives.

Why were Britain, the United States and the European Union “demonizing” Russia? she asked rhetorically at the JFCC lunch, before answering: “I think it’s because we have our own voice and we have our own interests we want to pursue.”

Jakarta-based Russian diplomats generally keep to themselves, but Vorobieva’s arrival may signal a more high-profile stance. Fluent in English, French, Thai and Lao, she has spent a collective two decades in Southeast Asia, starting with part of her childhood in Bangkok with her diplomatic parents.

The muscular Stalinist statuary dotted around Jakarta speaks of the close relations that existed in the 1950s between the Soviet Union and founding Indonesian president Sukarno’s government. Then, much of Indonesia’s Air Force fleet consisted of Soviet-made warplanes.

During president Suharto’s 32 years in power, those relations cooled as Indonesia emerged as an anti-communism bulwark in Southeast Asia. Indonesia was core to the 1967 creation of the then-six-member Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), formed originally to counter the spread of communism in the region.

Russia’s new ambassador to Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobieva speaks to the Jakarta Foreign Correspondents Club on March 28, 2018. [Reuters/Darren Whiteside]

But in more recent years, Indonesia-Russia relations have warmed significantly, ironically because of a 15-year US arms embargo imposed on Jakarta after the killing of East Timor demonstrators in 1991 and the territory’s bloody separation from Indonesia eight years later.

While US president Barack Obama’s administration lifted the arms embargo in 2005 and the US has since delivered 24 refurbished F-16 fighters to add to nine older models, they now share the sky with 16 twin-engine Russian-made Sukhoi jets, which first entered service during the government of Megawati Sukarnoputri, Sukarno’s daughter.

The Su-27s and Su-30s are now being joined by another 11 Su-35 air-superiority fighters in a US$1.1 billion barter deal that was concluded in February, only weeks after Air Chief Marshal Hadi Tjahjanto became the third airman to command the Indonesian Armed Forces (TNI).

Two of the combat-ready Su-35s have already been delivered and another three are expected to land in August, giving the air force a greater ability to patrol its vast airspaces. As with the initial deal, part of the cost will be paid through Indonesian exports of palm oil, rubber and other commodities. Although their engines have half the life of a US-made F-16, the Su-35 is suited to archipelagic operations with a superior range and a combat radius of 1,500 kilometers, three times that of the American fighter.

Indonesia is only the second overseas customer after China for the fourth-generation warplane, warding off what the Russians have claimed was heavy US pressure to stall Indonesia’s military technical cooperation with Moscow.

Russian news reports speak to plans for shipbuilding and helicopter programs, and Russian assistance in the production of 30mm and possibly 100mm ammunition for the BMP-3F infantry fighting vehicles now in service with the Indonesian Marine Corps.

The Marines have 82 old Russian-built BTR-50 and BTR-80 armored personnel carriers in their inventory, while the navy is equipped with Yakhont anti-ship missiles and Strela and Iga surface-to-air missiles and anti-submarine torpedoes.

The Indonesian Army’s Russian hardware includes a squadron of Mi-17 transport helicopters and five Mi-35 Hind gunships, which are being joined this year by eight US Boeing AH-64E attack helicopters ordered two years ago.

Vorobieva says it is wrong to talk about Russia in the context of Sino-US rivalry in the South China Sea, where various regional nations have territorial disputes.

But she was also coy about a visit made last December by two Russian long-range bombers to Biak, an island outpost boasting a 3,500-meter runway off the north coast of the Indonesian province of Papua.

Indonesian Army guard a new Russian mader helicopter Mi-35 after unloaded from Antonov air cargo plane at Jakarta air base, 15 September 2003. The two Russian Mi-35 helicopters purchased for the Indonesian army under a commodities trade arrangement. The air force currently has US and British aircraft but has been hard hit by a US arms embargo imposed in 1999, with only about 40 percent of its planes able to fly. [AFP PHOTO/INOONG / AFP PHOTO / INOONG]

Indonesia and Russia have often discussed the possibility of building a satellite launch station at Biak’s Frans Kaisiepo airport, once a refueling stop for airlines on trans-Pacific flights from the US to Jakarta.

The Tu-95 Bears flew 6,500km from Far East Russia’s Amur Oblast region and were refueled over the Pacific Ocean by Il-78 tankers, with the Russian Defense Ministry saying the flight was carried out in “strict accordance with international air law.”

Indonesian officials have said the navigation exercise was part of an agreement between the Russian and Indonesian militaries. Vorobieva sought to play down the significance of the three-day visit, insisting the mission was “routine” even though it was the first of its kind.

She also claimed the four-engine strategic bombers, which first flew in 1952 and are used these days as a cruise-missile platform, had previously flown to “other places” in the region, while declining to elaborate.

Six Russian Pacific Fleet naval ships have made port visits to Indonesia in the past two years, and the ambassador confirmed they would return this year to participate in joint military exercises.

But setting aside closer military cooperation – and Bali’s popularity as a destination for 70,000 Russian tourists last year – Vorobieva acknowledged that there is still much work to be done to strengthen ties between the two giant countries.

Two-way trade amounted to only US$2.3 billion in 2017 and Moscow’s investments in Indonesia are minimal, despite big talk of refinery, power-plant and railway projects when President Joko Widodo and his counterpart Putin met at the Asean-Russia Summit in Sochi in 2016. Reliability and trust may still be issues. Russia promised to invest in big-ticket aluminum and nickel smelters if Indonesia agreed to hold off on a planned 2014 ban on the export of mineral ores. Jakarta kept its end of the bargain, but the Russians notably did not.

  ★ atimes