Kader PKPNU Membeli Lima Pesawat N219

Dengan harga 80 Miliar perunitN219 PTDI ☆

Kader Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKPNU) membeli lima pesawat N219 yang diproduksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) di Bandung, Jawa Barat, Rabu.

Hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman pembelian pesawat yang bakal dinamai NU219 itu, Tim Instruktur Nasional PKPNU KH Abdul Munim DZ, KH Adnan Anwar, KH Khariri Makmun, KH Abdul Rosyid, Profesor Atik Bintoro, dan Aang Amrullah.

"Pembelian pesawat N219 akan memperkuat sinergi antarkader NU dan memperluas jejaring NU dalam rangka konsolidasi nasional menuju satu abad Nahdlatul Ulama," kata Instruktur Nasional PKPNU KH Adnan Anwar dikutip dari siaran pers.

Koordinator Nasional PKPNU KH Munim DZ menambahkan, PKPNU sangat mengapresiasi pesawat N219 karena pesawat tersebut dikerjakan seratus persen oleh anak bangsa sendiri dengan komponen yang diproduksi di dalam negeri.

Ia berharap pembelian pesawat NU219 oleh kader PKPNU akan menandai kebangkitan industri pesawat terbang nasional.

Rencananya, lima pesawat terbang itu digunakan untuk logistik kargo dan misi kemanusiaan.

Kepala Program N219 Palmana Banandhi menjelaskan bahwa pesawat ini merupakan hasil karya anak bangsa yang dipasarkan untuk pasar nasional dan global dengan harga per unit 6,8 juta dolar AS atau setara Rp 80 miliar.

Keunggulan pesawat ini dapat difungsikan untuk mengangkut penumpang sipil, angkutan militer, angkutan barang atau kargo, evakuasi medis, hingga bantuan saat bencana alam.

"Pesawat N219 mendapatkan type certificate untuk kelaikan udara setelah melakukan penerbangan selama 340 jam," ujarnya.

Pesawat N219 bisa terbang dengan kecepatan maksimum 210 knot dan kecepatan terendah hingga 59 knot. Dengan kemampuan itu, pesawat N219 dapat bergerak dengan fleksibel saat melalui wilayah tebing dan pegunungan, karena dapat terbang dengan kecepatan cukup rendah tapi terkendali. 

  🛩 antara  

Indonesia Lanjutkan Proyek 48 Jet Tempur KF-21/IF-21

Masalah dengan Korsel Teratasi

Korea Selatan dan Indonesia telah sepakat menyelesaikan masalah pembayaran proyek jet tempur KF-21/IF-21 dalam perundingan di Jakarta. [Foto/DAPA] ★

Korea Selatan (Korsel) dan Indonesia akhirnya mencapai kesepakatan untuk membereskan masalah pembayaran untuk proyek jet tempur KF-21/IF-21. Pihak Jakarta tetap melanjutkan proyek untuk memproduksi 48 jet tempur tersebut untuk TNI Angkatan Udara.

Kedua pihak telah berunding di Jakarta sejak Rabu lalu. Korea Selatan mengirim sekitar 7 negoisator.

Program jet tempur yang diberi nama Boromae oleh Korsel ini dikerjakan bersama Indonesia. Sesuai kesepakatan, pihak Jakarta menanggung pembayaran 20 persen dan sisanya ditanggung Seoul.

Namun, dalam perkembangannya, Indonesia terlambat membayar kontribusinya untuk proyek tersebut senilai 8 triliun won (USD 6,7 miliar).

Ekonomi Indonesia yang dilanda COVID-19 menjadi salah satu alasan di balik penundaan pembayaran, meskipun Seoul membantah bahwa Jakarta telah memintanya untuk memotong setengah bebannya atau menyetujui pinjaman untuk kontribusinya dan membantu membangun jalur produksi lokal.

“Indonesia akan melakukan pembayaran selama lima tahun ke depan hingga 2026, dan tiga puluh persen di antaranya adalah transfer dalam bentuk barang,” kata Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) Korea Selatan, tanpa merinci lebih lanjut, sebagaimana dilansir Korea Herlad, Jumat (12/11/2021).

Badan pengadaan senjata negara Korea Selatan itu mengatakan kedua negara akan membahas barang atau aset apa yang akan digunakan sebagai pengganti uang tunai pada pertemuan terpisah nanti. Seorang pejabat DAPA mengatakan pembayaran itu dapat melibatkan sumber daya alam.

Pada bulan April, Presiden Moon Jae-in memuji prototipe KF-21, yang dikenal sebagai Boramae, sebagai tulang punggung Angkatan Udara Korea Selatan yang menandai era baru militer yang lebih mandiri, pada upacara pembukaan.

KF-21/IF-21

Proyek tersebut, yang pertama kali disusun pada tahun 2001, memperoleh daya tarik pada tahun 2010 ketika Indonesia setuju untuk menanggung biaya dengan imbalan transfer teknologi.

Tetapi Korea Selatan sejak itu menghadapi kesulitan dalam mengamankan perangkat lunak utama dari AS untuk pesawat tempur generasi 4,5-nya itu, dan juga pembayaran dari Indonesia.

Seoul telah berulang kali mengecilkan desas-desus bahwa Jakarta bisa hengkang dari proyek jet tempur itu, dengan mengatakan penarikan diri Indonesia tidak akan memengaruhi program tersebut.

Korea Selatan mengharapkan untuk memproduksi 120 unit jet tempur, sementara Indonesia bertanggung jawab untuk memproduksi 48 unit dan diberikan satu prototipe bersama dengan pengetahuan teknologi.

“Kami memiliki rutinitas terpisah, jadi apa yang kami buat di sini masuk ke gudang kami dan apa yang dibangun oleh orang Indonesia di sana masuk ke milik mereka,” kata seorang pejabat DAPA, meskipun dia menolak untuk mengonfirmasi jumlah pasti jet yang dijadwalkan untuk produksi karena alasan keamanan.

DAPA mengatakan 32 insinyur Indonesia saat ini bekerja di Korea Selatan bersama insinyur lokal, dan jumlahnya akan mencapai 100 orang pada Desember 2021 nanti. (min)

  ★ sindonews  

Biden Administration Wrestles With Selling Armed Drones to Indonesia

 The country's human rights abuses, and past purchases of Russian equipment, are among the concerns in Washington. President Joe Biden meets with Indonesian President Joko Widodo during the COP26 U.N. Climate Summit, on Nov. 1, 2021, in Edinburgh, Scotland. [van Vucci/AP Photo]

The State Department is mulling the sale of armed drones to Indonesia, but concerns over human rights abuses and the country’s past purchases of Russian equipment have set off a debate inside the Biden administration over approving the move, according to government and defense industry officials.

The Indonesian government wants a new package of armed drones as it modernizes its fleet of aging fighter planes, though the country has cast a wide and tangled net as it claims to be considering new planes from Russia, South Korea, France and the United States.

Jakarta's request to purchase armed MQ-1C Gray Eagle drones, which was confirmed by three people both in government and with ties to the defense industry, comes as Washington is also considering selling Qatar four MQ-9B Predator drones. The proposed sale to Qatar was first reported by the Wall Street Journal, but the debate over selling armed drones to Indonesia has not previously been reported.

The State Department and White House have been working for months on a new arms transfer policy that promises to place a renewed emphasis on human rights and protecting civilians, a review that could complicate some pending deals with countries that have a history of abuses.

That review and the Qatar and Indonesia requests have contributed to a larger debate within the Biden administration over the export of armed drones, and which countries should be able to acquire that capability with U.S. help, said a defense industry official familiar with the discussions. Both Indonesia and Qatar have histories of human rights abuses, and some U.S. diplomats are hesitant to transfer weaponry that could be turned on civilians.

MQ-1C armed drones

A State Department official confirmed that the review of arms control policies is considering “the connection between human rights and arms transfers as well as highlighting the importance of promoting transfers when they are in the U.S. national interest.”

There is also uncertainty over whether Indonesia has the appropriate regulatory processes in place to protect U.S.-made technology, and whether the government could support high-end technology over the long-term. The Indonesian Embassy did not respond to a request for comment, and a State Department spokesperson said the agency does not discuss internal deliberations over potential arms sales.

The question of selling Gray Eagle drones to Indonesia has been percolating since the last year of the Trump administration, when it determined that the country’s defense capabilities “as part of the broader Indo-Pacific strategy require drone capabilities to support naval and coast guard maritime security,” R. Clarke Cooper, former assistant secretary for political-military affairs at the State Department under Trump, told POLITICO.

That need was partly met by the American donation of a dozen ScanEagle drones for maritime surveillance in 2020, after repeated Chinese incursions and illegal fishing around the Natuna Islands — which sit within Indonesia’s exclusive economic zone, but also fall within China’s disputed claims — frustrated Jakarta and threatened to spark a wider conflict.

The larger MQ-1C armed drones would represent a major upgrade from the unarmed ScanEagles, which can fly for about 18 hours at 19,000 feet. The MQ-1 can stay in the air for up to 25 hours at 29,000 feet, and can carry more weight for surveillance packages or four Hellfire missiles.

MQ-1C Gray Eagle ER with loitering munitions [flightglobal]

There is concern, however, that selling Indonesia a drone capable of carrying missiles, even if Washington doesn’t arm it, could lead to Indonesia buying missiles from China or Russia in an attempt to fit them onto the American aircraft. In April, reports indicated that Jakarta had purchased air-to-surface AR-2 missiles from China to arm its Chinese-made CH-4 drones.

While Jakarta and Beijing have a tense relationship around fishing rights, their small defense sales ties are still a concern for Washington, as is Jakarta’s continued reliance on Russia for weapons, including the potential to buy Su-35 fighters.

Despite the risks, a drone sale would have a geostrategic upside for the U.S., proponents argue. As Washington shifts its focus from the Middle East to the Indo-Pacific region, Indonesia has emerged as a strategic ally in the competition with China. The sale of armed drones with significant surveillance capabilities would help build that military relationship and potentially head off Indonesian purchases of similar drones from China, Russia or Turkey, all of which produce advanced unmanned aircraft.

Indonesia has about 70 aircraft in its inventory, a mix of older Russian fighters and U.S-made F-16s. In February, the government signaled it was interested in buying new F-15EX fighters from the U.S., a new addition to the country’s wishlist that for several years has included French Rafale and Russian Su-35 fighter planes.

“They like shopping, but buying is another story,” said Richard Aboulafia, vice president of analysis at the Teal Group. “The new fighter requirement has been around for a great many years; they've never actually purchased a new Western combat aircraft,” he added, suggesting that the government’s inability to follow through might give the Biden administration pause about trying to move forward.

Sukhoi 35 [UACRussia.ru]

“The very fact that they're shopping all over the world, including for Russian equipment, that in itself is a red flag,” he said. Indonesia has been negotiating with Russia since 2018 over the Sukhoi deal, talks that have included Jakarta bartering goods such as palm oil and other natural resources to offset the cost of the planes.

Still, the Biden administration has shown its interest in bolstering the air wings among allies in the region, and has already approved deals with the Philippines for 10 F-16C fighter planes along with a dozen MQ-9 Reaper drones to Australia.

Some deals, however, will likely run against the administration’s desire to emphasize human rights and democratic governance as the Biden administration looks to build up fledgling allies around the globe.

Bilal Saab, a former Pentagon official and now director of the defense and security program at the Middle East Institute, said the new Biden review is unlikely to radically alter how or what Washington sells overseas.

“Every single president has tried in one way or another to emphasize rule of law and human rights, and make sure that our partners use the weapons responsibly,” Saab said. “But not a single one of them really has committed to that, and we are far less attentive to the institutional capacity of those partners, and their ability to effectively use and sustain those arms.”

The State Department has highlighted human rights abuses by Indonesia’s security forces, including ”unlawful or arbitrary killings; reports of torture by police; arbitrary arrest or detention,” and politically-motivated arrests.

President Joe Biden met with Indonesian President Joko Widodo on Nov. 1 on the sidelines of the U.N. Climate Conference in Glasgow, Scotland, where they “discussed ways to strengthen” the relationship between the two countries, according to a White House readout. No mention was made of weapons deals or promoting human rights.

  ⍟ Politico  

Dislitbangad Uji Fungsi Litbanghan Prototipe I Laser Warning System

 Untuk Ranpur Tank ScorpionUji Fungsi Prototipe I Laser Warning System (LWS) [TNI AD] ★

Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD (Dislitbangad) bertempat di Pusdikkav Pussenkav Kodiklatad Bandung, melaksanakan Uji Fungsi program Litbanghan Prototipe I Laser Warning System (LWS) untuk kendaraan tempur (ranpur) Tank Scorpion, Kamis, (11/11/2021).

Dalam keterangan tertulisnya, Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD (Kadislitbangad) Brigjen TNI Terry Tresna Purnama, S.I.Kom.,M.M., mengatakan bahwa Dislitbangad dalam melaksanakan Uji Fungsi tersebut sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dislitbangad yaitu menyelenggarakan fungsi Litbang Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD.

Di mana dalam pembinaan fungsi tersebut menyelenggarakan kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan pembinaan organisasi, sarana prasarana, profesi Litbang, peranti lunak (peraturan dan petunjuk) Litbang, penataran dan pelatihan terkait dengan Litbang TNI AD.

Disampaikan lebih lanjut oleh Kadislitbangad, kegiatan Uji Fungsi Prototipe I Laser Warning System (LWS) untuk ranpur Tank Scorpion TA 2021 merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi Uji Statis di antaranya pengukuran dimensi alat LWS yang terdiri dari panjang, lebar, tinggi dan berat serta jumlah komponen perangkat lunak.

Sedangkan untuk Uji Dinamis di antaranya uji kemampuan dan kelancaran kerja.

Latar belakang penelitian LWS adalah teknologi laser yang saat ini semakin banyak digunakan dalam aplikasi militer, khususnya dalam teknologi pertempuran. Seiring berkembangnya teknologi laser, maka semakin tinggi pula perkembangan alat pendeteksi laser.

”Adapun sistem laser yang umum digelar di lapangan adalah Laser Warning System atau LWS. LWS yang dimiliki TNI AD saat ini masih sangat terbatas, sedangkan Pusat Kesenjataan Kavaleri (Pussenkav) membutuhkan alat LWS yang cukup banyak untuk melengkapi ranpur-ranpur yang dimiliki dalam mendeteksi bidikan laser musuh,” ujar Kadislitbangad.

Selanjutnya Kadislitbangad menambahkan, bahwa dengan pembuatan LWS ini diharapkan memberikan solusi untuk aplikasi LWS di ranpur Tank Scorpion yang dimiliki Pussenkav melalui Litbanghan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri. Dislitbangad selaku satuan yang melaksanakan Fungsi Litbang di jajaran TNI AD bekerja sama dengan PT. Respati Solusi Rekatama selaku industri bidang pertahanan melakukan kegiatan litbang berupa Prototipe I Laser Warning System untuk ranpur Tank Scorpion.

Kerja sama ini dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak di antaranya manfaat bagi personel Litbang sebagai insan peneliti dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bidang teknologi pendeteksi laser, sedangkan bagi PT. Respati Solusi Rekatama diharapkan dapat meningkatkan kemampuan produksi LWS dalam negeri guna mendukung kesiapan Alut/Alutsista untuk kepentingan TNI AD serta pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional.

Dari Uji Fungsi kali ini akan diadakan evaluasi terhadap kemampuan alat LWS dan apabila berhasil dengan baik, ke depan dapat dikembangkan Prototipe II untuk mendukung kelengkapan alutsista di masa yang akan datang.

”Saya mengharapkan masukkan dan saran untuk kesempurnaan Uji Fungsi Prototipe I Laser Warning System untuk ranpur Tank Scorpion yang sama-sama kita laksanakan pada hari ini demi suksesnya Prototipe I Laser Warning System untuk ranpur Tank Scorpion agar dapat digunakan prajurit kita di masa depan,“ pungkasnya.

Hadir saat Uji Fungsi di antaranya Danpussenkav Kodiklatad, Danpusdikkav Pussenkav Kodiklatad, Dirbinlitbang Pussenkav Kodiklatad, Paban III/ Litbangasro Srenaad, Paban IV/Binssisops Sopsad, Sesdislitbangad, Kasubdisbinfung, Kasubdismat, Kasubdisiptek, Kaliti, Pa Ahli Matum, Kalab, Peneliti Utama Insani dan Organisasi Sistem Metoda, para Kabag Dislitbangad, Direktur dan Staf PT. Respati Solusi Rekatama selaku mitra kerja. (Dispenad)

  ♞ TNI AD  

Prabowo Dampingi PM Malaysia Lihat Alutsista Modern PT Pindad

Menhan Prabowo Subianto dan PM Malaysia mengecek alutsista di PT Pindad ★

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Perdana Menteri (PM) Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob dan Menteri Pertahanan Malaysia, Dato’ Seri Hishammuddin Hussein ke PT Pindad (Persero) di Bandung, Jawa Barat. Rombongan diterima oleh Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose, Kamis (11/11/2021).

Dalam kesempatan tersebut, PM Malaysia menyampaikan kunjungan ini adalah untuk melihat potensi kerjasama antara Malaysia dengan Indonesia dari segi industri pertahanan.

“Hari ini di Bandung, di PT Pindad ini, mungkin kita akan mencapai sesuatu yang baik untuk dua belah pihak dari segi kerjasama industri pertahanan,” kata Ismail Sabri dalam keterangan tertulis Kementerian Pertahanan.

Kemhan menjelaskan, Abraham Mose pada kesempatan menyampaikan paparan mengenai profil Pindad beserta produk-produk unggulannya, mulai dari produk pertahanan dan keamanan. Produk itu pun meliputi senjata, munisi dan kendaraan khusus hingga produk industrial seperti alat berat, infrastruktur pertambangan dan mining service.

Kemudian, rombongan PM Malaysia pun melaksanakan plant tour ke fasilitas produksi dan menyaksikan defile kendaraan khusus. Antara lain, Medium Tank Harimau, Ranpur Badak, Komodo berbagai varian, Anoa berbagai varian, Maung dan kendaraan terbaru MV2.

Badak IFV Pindad [pindad] ★

"Pindad juga menampilkan berbagai jenis senjata meliputi pistol Armo berbagai varian, G2 series (Combat, Elite, Premium), Mag 4, P3A, SPR berbagai varian, SS2 V5 A1, Blackout, Dopper dan SPM," kata Kemhan.

Menurut Kemhan, PT Pindad telah menghasilkan beragam produk-produk andalan, di antaranya senjata dan amunisi Pindad yang digunakan kontingen penembak TNI dan berhasil menjuarai berbagai lomba tembak internasional seperti AASAM, AARM dan BISAM.

Ada juga Kendaraan Fungsi Khusus buatan Pindad seperti Anoa 6x6 dan Komodo 4x4 yang telah terbukti durabilitas dan kualitasnya lantaran telah digunakan dalam mendukung misi TNI tidak hanya di dalam tetapi juga luar negeri (UN Peace Keeping) di berbagai belahan dunia seperti Lebanon, Congo, Afrika Tengah, dan Sudan.

"Sedangkan dalam lini produk industrial, Excava 200 produksi Pindad saat ini sudah tersedia berbagai varian sesuai dengan fungsi dan kebutuhan lapangan. Pindad juga telah menghasilkan berbagai alat mesin pertanian, berbagai infrastruktur perhubungan hingga layanan pertambangan," tuturnya.

Dipaparkan Kemhan, melalui kemitraannya, Pindad juga berhasil memproduksi mesin pembakar sampah ramah lingkungan tanpa asap bernama Stungta x Pindad. Alat itu saat ini diminati untuk mengatasi permasalahan sampah medis yang meningkat ditengah pandemi Covid-19.

"Dalam mendukung penanganan Covid-19, Pindad juga melalui anak perusahaannya telah berinovasi menciptakan berbagai jenis ventilator," tutur Kemhan.

  ★ INews  

AH140 Dibangun di Indonesia Tahun Depan

⚓️ Arrowhead 140 Arrowhead 140

Kapal perang Inggris akan dibangun di Surabaya, Indonesia, pada tahun depan. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Liz Truss saat konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari Priansasi Marsudi, Kamis (11/11/2021).

Rencana pembangunan kapal perang itu bagian dari kerjasama bidang pertahanan. Kedua Menlu membahas isu keamanan dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.

"Dua minggu lalu, kelompok tempur kapal induk Inggris berkunjung ke Jakarta. Dan tahun depan, fregat rancangan Inggris akan dibangun di Surabaya. Ini adalah bagian dari kerjasama ekstensif kami di bidang pertahanan. Kami ingin memperdalam kerjasama kami di bidang ini," ujar Truss.

Lebih lanjut, diplomat top kedua negara itu membicarakan bidang digital dan teknologi.

"Kami perlu memastikan bahwa standar teknologi dibentuk oleh dunia bebas dan kami ingin bekerja sama dengan Indonesia di bidang-bidang, seperti siber dan juga teknologi generasi berikutnya, apakah itu 5G, 6G, atau bidang-bidang seperti artificial intelligence dan quantum," kata Menlu Truss.

Tak hanya itu, mereka lebih lanjut membahas kerjasama kontraterorisme, keamanan siber hingga pandemi COVID-19.

"Kami juga telah membahas pentingnya kesehatan dan khususnya, penyebaran vaksin. Kami senang bisa memasok satu juta vaksin ke Indonesia, dan kami ingin bekerjasama," ujar Truss. (min)

 ⚓️  sindonews  

Menlu Inggris Liz Truss Kunjungi Indonesia

 Jalin Hubungan KeamananMenteri Luar Negeri Inggris Liz Truss (kiri) konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi di kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta, Kamis (11/11/2021). [Foto/Kementerian Luar Negeri R] ☆

Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Liz Truss berkunjung ke Jakarta pada Kamis (11/11/2021) hingga Jumat besok untuk menjalin hubungan keamanan dan ekonomi yang lebih erat dengan Indonesia.

Dalam kunjungannya, Liz Truss akan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (jJokowi) dan Menlu Retno Lestari Piransari Marsudi untuk membicarakan diplomasi ekonomi, dialog perdagangan dan teknologi, serta isu-isu kebijakan luar negeri.

Liz Truss melihat Indonesia sebagai mitra penting untuk visi “Global Britain (Inggris yang mendunia)”, sebagai negara demokrasi yang berpikiran sejalan, sesama pendukung lembaga dan hukum internasional dan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Indonesia diperkirakan akan meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) lebih dari lima kali lipat atau sebesar 532 persen antara tahun 2020 hingga 2050.

”Sebuah hubungan yang lebih dalam dengan Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia serta kekuatan ekonomi saat ini dan di masa depan, akan membantu mengamankan masa depan yang sukses bagi Inggris dan mewujudkannya bagi rakyat kita,” kata Menlu Liz Truss dalam keterangan tertulis yang disampaikan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta.

“Ada banyak potensi kerjasama dalam hubungan Inggris dan Indonesia dan saya ingin memperdalam kemitraan kedua negara di bidang-bidang utama seperti teknologi, perdagangan, investasi, dan keamanan sebagai bagian dari rencana untuk membangun jaringan kebebasan dengan mitra-mitra penting”.

Selama kunjungannya ke Indonesia Menlu Truss akan meluncurkan kelompok kerja gabungan pertama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang bekerja untuk melawan ekstremisme.

Dia juga akan mengunjungi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memfasilitasi kolaborasi lebih lanjut dalam menangani kejahatan siber, keamanan, dan peningkatan kapasitas. Lebih lanjut, diplomat top Inggris itu akan menyelenggarakan dialog “Build Back Better World” dengan para eksekutif senior di bidang keuangan, untuk mempromosikan investasi di Indonesia.

Menlu Liz Truss juga akan bertemu dengan Sekretaris Jenderal ASEAN, Dato Lim untuk menindaklanjuti penetapan Inggris menjadi status Mitra Dialog, serta membahas kerja sama untuk mengatasi krisis yang sedang berlangsung di Myanmar.

Kunjungan ini menyusul kedatangan dari Carrier Strike Group Inggris beberapa waktu lalu ke wilayah Asia Tenggara, serta keberhasilan latihan bersama Angkatan Laut Inggris dengan TNI AL pada saat kunjungan kapal AL Inggris HMS Richmond pada bulan Oktober.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins mengatakan bahwa Indonesia dan Inggris membangun persahabatan yang hebat.

“Inggris dan Indonesia mungkin berjauhan secara geografis, tetapi kita memiliki banyak kesamaan. Baik Inggris dan Indonesia adalah negara demokrasi, negara kepulauan (meskipun Indonesia memiliki 17.000 pulau dan kami hanya memiliki 5.000!) dan masyarakat multi-agama yang mengakui keberagaman sebagai sebuah kekuatan”, ujar Owen.

Lebih lanjut Duta Besar Inggris mengungkapkan kedua negara juga berbagi kegemaran akan teh dan kopi, sepak bola Liga Premier, bulu tangkis, musik dan makanan.

“Orang Inggris mencintai Indonesia, 400.000 warga Inggris mengunjungi Indonesia setiap tahunnya sebelum pandemi, dan warga Inggris adalah wisatawan nomor satu di antara negara-negara Amerika dan Eropa. Inggris adalah tujuan yang semakin populer bagi orang Indonesia baik untuk berlibur maupun belajar”, kata Owen.

Menurut Owen, hubungan antar individu kedua negara tercermin melalui kerja sama erat dalam isu-isu global.

“Indonesia dan Inggris telah berbicara dengan satu suara untuk mendukung tanggapan pertama multilateral terhadap pandemi COVID-19. Inggris adalah salah satu donor terbesar melalui mekanisme COVAX untuk menyebarkan vaksin ke 92 negara berkembang, di mana Menlu Retno adalah salah seorang Ketua Bersamanya (Co-Chair). Inggris juga telah menyumbangkan 1 juta dosis vaksin ke Indonesia, dan akan mengirimkan lebih banyak lagi melalui donasi kami setidaknya 80 juta vaksin melalui COVAX hingga Juli 2022,” katanya.

Owen menambahkan bahwa Inggris mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai pembangunan ekonomi, perdagangan, kemakmuran, dan keamanan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui berbagai program yang mencakup pendidikan maritim, pembangunan rendah karbon, transisi energi, infrastruktur, kontra-terorisme, dan banyak lagi.

“Tindakan nyata terus berlangsung dan kemajuan sedang dibuat di seluruh nusantara. Kami menantikan lebih banyak lagi kerjasama dengan Indonesia di tahun-tahun mendatang”, papar Owen. (min). 

  ☆ sindonews  

Korsel dan Indonesia Coba Selesaikan Masalah Jet Tempur KF-21/IF-21

 ...

Ilustrasi KFX/IFX [MBDA] ★

Korea Selatan (Korsel) dan Indonesia mencoba menyelesaikan masalah proyek patungan jet tempur KF-21/IF-21 yang berlarut-larut. Setidaknya 7 negosiator Seoul telah berada di Jakarta sejak Rabu (10/11/2021) untuk berunding.

Pesawat yang dikenal sebagai jet tempur Boramae ditujukan untuk menggantikan pesawat tempur McDonnell Douglas F-4 Phantom II dan Northrop F-5 milik Angkatan Udara Korea Selatan.

KF-21 Boramae adalah pesawat generasi 4,5 yang setara dengan F-16 Amerika Serikat (AS) yang terbaru. Ini merupakan jet tempur pertama yang dikembangkan di dalam negeri Korea Selatan.

Harapan tinggi bahwa penyelesaian akan dicapai minggu ini setelah pemerintah Indonesia mengirim 30 insinyur ke Korea Selatan pada bulan Agustus, sebuah tanda perhatian baru dari Jakarta terhadap proyek tersebut. Sebelumnya, para insinyur itu dipanggil pulang pada awal pandemi COVID-19.

Kang Eun-ho, kepala Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA)—badan pengadaan senjata negara Korea Selatan—tiba di Jakarta pada Selasa malam dengan enam negosiator.

Negosiasi akan berlangsung dari Rabu hingga Kamis (11/11/2021) sore, dan berlanjut hingga Jumat jika perlu.

Indonesia, menurut laporan surat kabar JongAng Daily, meminta untuk mengurangi bagiannya dalam investasi pengembangan KF-21 sebesar 5 persen dan untuk transfer teknologi lebih dari yang ditetapkan dalam perjanjian awal.

Pengembangan KF-21 telah disebut sebagai proyek militer paling mahal dalam sejarah Korea Selatan, dengan banderol harga sekitar 8,5 triliun won (USD 7,8 miliar) untuk pengembangannya saja. Menurut perjanjian awal, sekitar 1,6 triliun won, atau 20 persen, harus dibayar oleh Indonesia.

Indonesia berencana memproduksi 48 unit jet tempur KF-21/IF-21 secara lokal setelah menerima satu prototipe dan data teknis.

Namun, Indonesia telah menunda pembayaran sejak paruh kedua tahun 2017.

Dalam kunjungan kenegaraan ke Korea pada September 2018, Presiden Indonesia Joko Widodo meminta kepada Presiden Moon Jae-in pengurangan 5 persen bagian Indonesia dari 20 persen menjadi 15 persen.

Kontribusi Indonesia yang sudah jatuh tempo saat ini mencapai 800 miliar won.

Melalui negosiasi ulang sejak Oktober 2018, kedua negara mempersempit perbedaan mereka atas rasio kontribusi 20 persen Indonesia saat ini, menyetujui pembayaran dalam beberapa bentuk lain.

Namun, pengembangan bersama jet tempur itu ditangguhkan pada Oktober 2019 saat Prabowo Subianto ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan Indonesia setelah 110 insinyur Indonesia yang mengerjakan proyek tersebut dipanggil pulang di tengah pandemi COVID-19.

Kang memimpin delegasi ke Jakarta pada September 2020, ketika dia menjadi wakil ketua DAPA. Namun, dia gagal merundingkan kembali syarat pengembangan bersama KF-21 meski telah bertemu dengan Prabowo.

Indonesia mengisyaratkan perubahan hatinya pada tahun lalu dan mengirim delegasi pertahanan, termasuk Prabowo, untuk menghadiri peresmian prototipe jet tempur baru itu pada 9 April di Sacheon, Gyeongsang Utara.

Indonesia juga mengirim 30 staf teknis yang berpartisipasi dalam pengembangan jet tempur itu ke Korea Selatan pada akhir Agustus, dan berencana untuk mengirim lebih banyak staf teknis jika negosiasi berhasil.

Jika penyelesaian masalah ini tercapai, pemerintah Indonesia kemungkinan akan mulai membayar iurannya secara mencicil. (min)

  ★ sindonews  

Koarmada RI Segera Terbentuk

 Dijabat Laksamana MadyaIlustrasi formasi KRI TNI AL ☆

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan pembentukan Komando Armada Republik Indonesia (Koarmada RI) segera terwujud. Koarmada RI nantinya akan dijabat perwira tinggi bintang tiga TNI AL.

"Yang akan datang ini, sesuai Perpres Nomor 66/2019 dan sudah ada Surat Keputusan Panglima TNI itu adalah panglima Komando Armada RI, apakah nanti pada masa panglima TNI sekarang atau menunggu yang baru, dalam waktu dekat diwujudkan karena Perpresnya sudah ada dan Surat Keputusan Panglima TNI sudah ada," ujar Yudo, seperti dikutip dari Antara, Rabu (10/11/2021).

"Dulu istilahnya Komando Armada Besar, sekarang Komando Armada RI, yang akan dijabat seorang bintang tiga TNI AL. Jika terbentuk, untuk sementara kedudukannya akan di Jakarta, di bekas Markas Komando Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I TNI," sambungnya.

Di lingkungan TNI AL, ada tiga posisi yang dijabat laksamana madya TNI sesuai Perpres Nomor 66/2019 tentang Susunan Organisasi TNI itu, yaitu kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, komandan Komando Pendidikan dan Latihan TNI AL, serta panglima Komando Armada RI.

Dalam Pasal 13 butir e Perpres Nomor 66/2019 dijabarkan Korps Marinir TNI AL sebagai komando utama pembinaan TNI AL, diubah statusnya menjadi lebih tinggi, yaitu sebagai komando utama pembinaan sekaligus menjadi komando utama operasi TNI. Dengan begitu, nama jabatan orang kedua di Korps Marinir TNI AL bukan lagi kepala staf Korps Marinir TNI AL, melainkan wakil komandan Korps Marinir TNI AL.

Sebelumnya, Yudo menerangkan kehadiran Koarmada RI bersifat strategis untuk kejayaan AL. Yudo menerangkan dalam membangun organisasi TNI AL, diperlukan rencana matang dengan pendekatan force planning yang nyata dan sesuai regulasi. Perencanaan matang, lanjut Yudo, termasuk sudah memperhitungkan potensi ancaman dan dinamika.

Yudo menyebut pembentukan Koarmada RI berdampak pada perubahan prosedur serta hubungan dan mekanisme kerja. Penambahan organisasi kotama pembinaan ini, jelas KSAL Yudo, tidak hanya dipandang sebagai penambahan jumlah perwira tinggi berpangkat bintang tiga saja, namun harus dimaknai sebagai wujud efektivitas pelaksanaan tugas-tugas angkatan laut.

"Kita patut sadari TNI AL bukan warisan, melainkan titipan dari pendahulu-pendahulu kita. Oleh karena itu harus kita jaga dengan jiwa dan raga, dengan berpegang pada prinsip visioner, maju dan modern. Kita meyakini pembentukan Koarmada RI adalah langkah yang strategis demi kejayaan TNI AL," ucap Yudo, Selasa (16/3/2021). 

  ☆ detik  

PAL Indonesia Ditegur Atas Keterlambatan Pembangunan Kapal BRS

 ⍟ TNI AL kirimkan surat teguran Kapal BRS dr Wahidin Sudirohusodo 991 [PAL]

Diberitakan dari situs Jane's, Perusahaan kapal Indonesia PT PAL mendapat teguran dari TNI AL karena keterlambatan pembangunan kapal bantuan rumah sakit (BRS) kedua.

Salinan surat yang diteruskan ke Janes itu menunjukkan bahwa kapal yang akan beroperasi seperti KRI Dr Wahidin Soedirohusodo (991) setelah ditugaskan, dijadwalkan selesai pada 8 Desember 2021.

Namun, hingga 31 Oktober 2021, progres pembangunan kapal tersebut terlambat 3,741% dari jadwal.

TNI AL Mengirimkan surat berisi teguran kepada BUMNIS PAL untuk mempercepat kemajuan kontrak pembangunan kapal BRS W000302.

Surat tersebut ditujukan kepada Direktur Utama PT PAL, Kaharuddin Djenod, dan telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Laut TNI AL, Laksamana Pertama TNI Maman Rohman.

“Sebagaimana diatur dalam berbagai klausul kontrak, vendor akan dikenakan denda sebesar 0,1% dari total nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan melewati tanggal pengiriman kontrak,” tambah surat itu.

  ★ Garuda Militer  

[Global] AD Thailand Perlihatkan Drone MALE

 Hasil kerja sama dengan China Drone MALE DTI-D-eyes Thailand [Royal Thai Army]

Untuk pertama kalinya pada 3 November lalu Angkatan Darat Thailand (RTA) memperlihatkan prototipe drone jenis MALE (medium altitude, long endurance) hasil kerja sama organisasi riset Thailand dengan Beihang UAS Technology dari China.

Prototipe drone yang disebut DTI D-eyes 04 UAS ini dikembangkan di dalam negeri Thailand oleh DTI, Army Research and Development Office (ARDO), Institut Teknologi Pertahanan Nasional Thailand, dan RTA.

RTA menyatakan, ini merupakan kemajuan terbaru dari proyek yang penandatanganan nota kesepahamannya (MoU) dilaksanakan pada 7 Desember 2020.

D-eyes 04 dikembangkan dari basis drone CY-9 buatan Beihang sebagai drone berukuran sedang untuk fungsi pengintaian dan pengawasan.

Namun demikian, dari prototipe yang diperlihatkan dapat dikatakan bahwa D-eyes 04 berbeda dengan Beihang CY-9. Drone ini malah lebih mirip dengan keluarga Wing Loong dari AVIC dan keluarga CH-4 dari CASC yang keduanya telah sukses di pasar ekspor drone China.

RTA menambahkan, D-eyes 04 nantinya akan ditempatkan di Brigade Artileri, RTA untuk menggantikan peran drone Searcher II buatan Israel.

Bisa juga drone ini ditempatkan di Batalyon Penerbangan 21 RTA bersama dengan Hermes 450 buatan Israel.

Ke depan D-eyes 04 juga akan dikembangkan menjadi drone bersenjata (UCAV).

Drone ini akan dilengkapi persenjataan buatan China seperti rudal udara ke permukaan AR-1, AR-2, dan lainnya.

  ⍟ Airspace Review  

[Foto] Latma CARAT 2021

Latihan bersama antara TNI Angkatan Laut dan United States (US) Navy bertujuan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan peperangan laut dalam menghadapi tantangan keamanan maritim kawasan kedua negara.

TNI AL mengerahkan 3 unit, yakni KRI I Gusti Ngurah Rai (332), KRI Diponegoro dan KRI Ajak, sedangkan US Navy menurunkan 2 unit kapal, yakni USS Jackson dan USS Millinoket. Manuver formasi latihan bersama dilakukan di Laut Jawa.

  Berikut penampakannya dari antara : 

  ⚓️ Garuda Militer