PT PAL Tetap Ekspor Kapal Perang ke Filipina

Dirut Jadi Tersangka SSV kedua pesanan Filipina [antara]

PT PAL Indonesia (Persero) sedang terbelit masalah. Direktur Utama PT PAL, M Firmansyah Arifin, ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dugaan suap dalam proyek dua kapal perang pesanan Filipina.

Firmansyah tak sendiri, KPK juga menetapkan tersangka lainnya yaitu Saiful Anwar, Direktur Keuangan dan Teknologi PT PAL Indonesia, dan Arief Cahyana, GM Treasury PT PAL Indonesia. Selain itu, KPK menetapkan seorang perantara suap yang diinisialkan sebagai AN.

Meski demikian, ekspor kapal perang ke Filipina jalan terus. Bulan ini, PAL akan mengirim 1 unit Strategic Sealift Vessel (SSV) lagi ke Filipina.

Sekretaris Perusahaan PT PAL, Elly Dwiratmanto, menyatakan bahwa kinerja perusahaan tak terganggu oleh kasus yang menimpa 2 orang direksinya. Semua order dari pembeli tetap terlayani dengan baik.

"Secara kinerja perusahaan, dampaknya tidak signifikan," kata Elly saat dihubungi detikFinance, Sabtu (1/4/2017).

Setelah Kementerian BUMN menunjuk pengganti untuk kedua direksi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, PAL bisa kembali berlari cepat.

"Nanti kan diputuskan penggantinya oleh Kementerian BUMN. Setelah itu kita bisa berjalan normal lagi. Secara sistem sudah berjalan siapapun yang jadi dirut," tukasnya.

Seperti diketahui, PAL memperoleh pesanan 2 unit kapal perang jenis Strategic Sealift Vessel (SSV) dari militer Filipina. Proyek ini dimulai pada 2014.

Kapal perang ini memiliki panjang 123 meter, lebar 21,5 meter, dan bobot 10.300 ton dengan berat yang bisa diangkut atau Gross Register Tonnage (GRT) sebesar 7.400 ton.

Kapal SSV memiliki kecepatan 16 knot dengan endurance (ketahanan berlayar tanpa mengisi BBM) selama 3 hari. Selain itu, bisa mengangkut 500 pasukan dan 121 penumpang, 20 tank tempur, dan 2 helikopter.

Kapal SSV pesanan The Departement of National Defence Armed Forces of The Philippines ini dilengkapi dengan meriam kaliber 76. Ekspor perdana kapal perang dengan nomor BRP TARLAC (LD-601), dilakukan dari dok perkapalan PT PAL Indonesia, Tanjung Perak, Surabaya, pada 8 Mei 2016.

Sedangkan Kapal SSV pesanan kedua, akan dikirim ke Filipina bulan ini. PT PAL menggarap dua proyek kapal perang ini dengan nilai kontrak US$ 90 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun. (mca/hns)

 ♖ detik  

Sejarah Panjang PT PAL

Pernah Jadi yang Terbesar di Asia PT PAL Indonesia

Prestasi PT PAL yang bisa memproduksi kapal perang Strategic Sealift Vessel (SSV) sangatlah membanggakan. Apalagi kapal tersebut ditelah diekspor ke Filipina dan menjadi yang ekspor pertama kapal perang dalam sejarah Indonesia. Sayang, prestasi tersebut tercoreng oleh kasus dugaan korupsi yang kini tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan Dirut PT PAL M. Firmansyah Arifin dan beberapa pejabat lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Seperti yang diketahui, PT PAL merupakan perusahaan galangan kapal pelat merah yang sarat akan sejarah. Semua berawal saat Gubernur Jendral Van Der Capellen (1778-1848) membentuk komisi yang bertugas menyelidiki tempat dan sarana yang tepat untuk mendirikan industri perkapalan.

Tujuannya untuk menunjang Armada Laut Kerajaan Belanda di wilayah Asia. “Sejak 1822 observasi mulai dilakukan. Merujuk hasil penelitian komisi tersebut, Van Der Capellen menetapkan Ujung, Surabaya sebagai daerah yang memenuhi syarat untuk mendirikan industri perkapalan,” tulis peneliti sejarah Wenri Wanhar mengutip buku Jejak Intel Jepang seperti yang dilansir JPNN (Jawa Pos Group).

Nah, memasuki 1849, wujud nyata proyek tersebut mulai berkembang. Di Ujung sudah ada sarana perbaikan dan pemeliharaan kapal. Seiring berjalannya waktu, sesuai dengan kemajuan teknologi pada masa itu, galangan kapal itu terus dikembangkan.

Pelabuhan di Surabaya 1946-1950. (Arsip Nasional Belanda)

Setelah benar-benar rampung, galangan kapal di Ujung, Surabaya diresmikan pemerintah Belanda pada 1939 dengan nama Marine Establishment (ME). ME merupakan galangan kapal terbesar di Asia pada masanya. PT PAL di Ujung, Surabaya. Dari bekas galangan kapal terbesar di Asia ini, perkakas dan ahli-ahli didatangkan untuk mendirikan pabrik senjata pertama milik angkatan perang Indonesia.

Di masa kejayaannya, ME memiliki pekerja sebanyak 6.000 orang. Lebih dari separuhnya pribumi. “Orang Indonesia yang bekerja di sana 5000-an. Orang Belanda tak banyak, cuma kepala-kepalanya saja,” kenang Affandi, pekerja ME generasi awal, sebagaimana dilansir dari dokumen arsip sejarah PAL, Dinas Penerangan Angkatan Laut Republik Indonesia.

Menurut cerita Affandi, jabatan tertinggi orang Indonesia di ME adalah Opsiter Kelas I, antara lain dijabat Supono. Bagian Kapal dijabat Susilo. Bagian Administrasi yang tertinggi Komisi I yang dijabat Moh. Harun dan dirinya Affandi sendiri di Komisi Kelas III.

"Pekerjaan yang dilakukan di ME meliputi reparasi kapal, mengadakan percobaan instrumen-instrumen atau alat-alat kapal seperti foto-foto, keker dan persenjataan yang agak komplet," papar Affandi.

Pada awal perang dunia kedua, ME masih beroperasi sebagaimana biasanya. Nah, memasuki 1942, beredar desas-desus kabar rencana kedatangan Jepang. Ini sangat mengkhawatirkan. “Propaganda yang diembuskan Jepang berhasil. Belanda menutup ME sebelum diserbu Jepang," tulis buku Jejak Intel Jepang.

PT PAL di Ujung, Surabaya. Dari bekas galangan kapal terbesar di Asia ini, perkakas dan ahli-ahli didatangkan untuk mendirikan pabrik senjata pertama milik angkatan perang Indonesia. (WENRI WANHAR/JPNN.com)

Nah, ketika Belanda menutup ME pada awal 1942, Orang-orang Indonesia yang bekerja di sana tidak ada yang diperbolehkan keluar. Pemerintah Hindia Belanda hendak mengevakuasi pekerja-pekerja itu ke Australia.

Dari Ujung, pekerja-pekerja ME diangkut naik bus ke Cilacap dan kemudian diberangkatkan dengan kapal ke Australia. “Saya termasuk. Tetapi, saat akan berangkat, saya meloncat,” kenang Affandi.

Ternyata evakuasi pemerintah Hindia Belanda di Ujung tidak berjalan lancar. Hanya sebagian pekerja yang berhasil diberangkatkan. “Hanya satu kapal. Sebagaian besar tidak bisa berangkat karena telat. Jepang sudah keburu datang,” sambung Affandi.

ME, galangan kapal terbesar di Asia pun diduduki Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, peranan ME tidak berubah. Hanya namanya diganti menjadi Nagamatsu Butai. Nama itu digunakan selama empat bulan pertama. Selanjutnya diganti lagi menjadi Kaigunse 21-24 Butai.

Jumlah pekerja pun ditambah hingga 9.000 orang. “Zaman Jepang, 1942-1945, Direktur 21-24 Butai bernama Meringa,” ungkap Affandi. Bahkan, saat zaman Jepang, kapal selam juga mangkal di situ.

Masih mengutip buku Jejak Intel Jepang, pada suatu sore, petugas Angkatan Laut Jepang meminta Affandi mendirikan Hokokai SE 21/24 Butai di Ujung. Mereka mendapat pelatihan militer semacam Peta (Pembela Tanah Air) dengan nama Hokodan.

Berdasarkan penuturan Affandi, satu kelompok jumlahnya 300 orang. Mereka dilatih selama dua minggu. Selama mengikuti pelatihan, peserta menginap di Asrama Sidotopo, Surabaya. "Mereka ini mendapat gaji dan makan tiga kali sehari. Setelah dua minggu mereka dipulangkan dan datang lagi kelompok berikutnya dengan jumlah yang sama," kenang Affandi.

Pelatihan itu terus menerus dilakukan hingga 10 periode dan memiliki lebih dari 3.000 orang terlatih.

Suasana di Ujung, di galangan kapal terbesar di Asia itu berubah lagi ketika Jepang kalah di tangan sekutu dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.

Affandi lantas mengorganisir para pekerja hingga mendirikan PAL. PAL merupakan singkatan dari Penataran Angkatan Laut. Organisasi ini didirikan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh bekas pekerja galangan kapal terbesar di Asia, yang berlokasi di Ujung, Surabaya. (wow/mas/jpnn/jpg)

 ♖ Jawapos  

Indonesia Akan Bangun Kapal Selam Scorpene Bersama Perancis

Ilustrasi Kapal Selam Serang Scorpene [AFP]

Indonesia berkerjasama dengan Perancis berencana membangun kapal selam serang Scorpene.

DCNS bersama PT PAL telah menandatangani perpanjangan kesepakatan untuk membangun kapal selam secara lokal yang telah berakhir Desember 2016. MoU tersebut menjalin kesepakatan antara PT PAL dan DCNS dalam kerjasama membangun kapal selam.

Angkatan Laut Indonesia mempunyai kapal dan personil terbesar di Asia Tenggara, menginginkan armada kapal selam sekitar 10-12 unit. Rencana tersebut termasuk dalam program MEF (Minimum Essential Force).

Salah satu program MEF, Indonesia pada tahun 2012 memesan 3 unit kapal selam serang DSME 209/1400 dari Korea Selatan dengan nilai $1 billion. Kapal selam pertama dibangun di Korea Selatan bersama personil dari Indonesia yang turut serta dalam proses pembangunannya.

Kapal selam ketiga yang dikenal sebagai Nagapasa class ini sedang dibangun di galangan kapal PT PAL, Surabaya.

TNI AL juga mengoperasikan 2 unit kapal selam yang dikenal Cakra class, kapal selam tipe 209 buatan Jerman.

Penanda tanganan MoU berlangsung kemaren ketika kunjungan resmi Presiden Perancis François Hollande ke Jakarta.

Dalam MoU juga menyatakan ketertarikan Indonesia mengakuisisi kapal perang permukaan untuk TNI AL, ungkap DCNS.

DCNS menekankan bahwa Indonesia ingin memperkuat kapasitasnya dengan mendiskusikan untuk membangun kapal perang dan kapal selam secara mandiri di Indonesia dengan mengupayakan industri lokal dalam kerjasama jangka panjang bersama Perancis.

Dalam beberapa tahun, kerjasama ini telah mempelajari kemungkinan membangun kapal selam serang Scorpene class secara industri dengan menggunakan bahan baku lokal untuk mampu digunakan di pesisir pantai maupun misi blue water dengan versi generasi terbaru. Juga nantinya kedepan akan membangun korvet dan frigat, demikian kata DCNS.

"DCNS is committed to establishing long-term partnerships with the Indonesian industry to enhance Indonesia's local high-tech industrial content," ungkap Guillou, Chairman DCNS. [telegiz]

 ♖ Garuda Militer  

TNI AU Krisis Heli SAR Tempur

Heli SAR Tempur TNI AU

Memasuki usianya yang ke 71, tepatnya pada 9 April mendatang, nampaknya infrastruktur pendukung TNI Angkatan Udara (AU) masih sangat minim.

Pasalnya, hingga saat ini selain banyaknya alat utama sistem persenjataan (alutsista) di sejumlah Pangkalan Udara yang sudah harus di grounded, juga dibutuhkan helikopter dalam menunjang penyelamatan pesawat tempur.

Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AU Marsekal Pertama (Marsma) Jemi Trisonjaya saat meninjau sejumlah skuadron di Pangkalan Udara (Lanud) Adi Sucipto, Yogyakarta menyatakan, selain membutuhkan alutsista modern, pihaknya sangat terbatas dengan kepemilikan heli.

"Di tengah keterbatasan saat ini, hanya ada dua sampai tiga heli yang bisa beroperasi dalam misi penyelamatan pesawat tempur apabila terjadi kecelakaan" jelas Jemi Trisonjaya di Lanud Adi Sucipto, Yogyakarta, kemarin.

"Tiga heli tersebut di Pekanbaru, Madiun, dan Pontianak. Kita masih membutuhkan tujuh hingga delapan heli di setiap lanud yang terdapat skuadron pesawat tempurnya," imbuhnya.

Idealnya, sesuai dengan standar operasional prosedur, minimal harus ada satu heli yang standby dalam mendukung pesawat tempur. Dia menjelaskan, seperti pesawat tempur yang home basenya Lanud Iswahjudi, Madiun, Jawa Timur, saat ini membutuhkan satu heli.

"Begitu pula dengan pesawat tempur di Lanud Pekanbaru, Yogyakarta, Malang dan Makasar. Heli yang kita butuhkan dan inginkan adalah heli angkut berat," katanya.

Helikopter AW-101 TNI AU [Rotorblur]

Menurutnya, selama ini hanya dalam mendukung upaya Search And Rescue (SAR) hanya heli latih, seperti yang ada di Lanud Adisucipto. "Namanya juga heli latih, Jadi fungsinya hanya untuk melakukan pengamatan dan menginformasikan saja, jika ada bencana. Heli latih itu tidak dilengkapi fasilitas standard SAR," jelasnya.

Memasuki di usia ke-71 ini, pihaknya berharap dengan segala keterbatasan yang ada, kedepan bisa memperoleh dukungan alutsista yang modern, dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah udara di Indonesia ini.

"Itulah tujuan kami mengajak rekan-rekan media dalam press tour media dirgantara 2017 ini," tutupnya.

Sementara Komandan Lanud Adisutjipto, Marsekal Pertama (Marsma) TNI Samyoga mengatakan, untuk Jupiter Aerobatic Team (JAT) selalu ada latihan rutin dengan durasi satu jam setiap latihan. Ini dilakukan untuk menjaga kekompakan.

"Selain untuk menjaga kekompakan, tim JAT yang hari ini berlatih juga sebagai salah satu persiapan eksibisi saat HUT TNI AU di Jakarta, 9 April mendatang," jelasnya.

Dia memaparkan keenam pesawat tersebut memiliki peran masing-masing. Pesawat 1 sebagai pemimpin, pesawat 2 dan pesawat 3 sebagai pesawat sayap dan pesawat 4 sebagai slot. Untuk pesawat 4 ini juga bisa melakukan manuver sendiri dengan berputar-putar.

"Pesawat 4 itu istilah pesawat slot di yang paling belakang. Tujuannya selalin nempel itu juga bisa manuver berputar-putar," paparnya.

Marsma Samyoga mengatakan, pesawat 5 dan pesawat 6 merupakan pesawat sinkron yang melakukan atraksi secara berpasangan. "Pesawat 5 dan 6 ini disebut sinkron. 2 pesawat yang biasa membuat bentuk love dan manuver mirror dengan berbagai variasi," lanjutnya.

 ♖ sindonews  

Pentagon Awards Raytheon Nearly $200 Million for Sidewinder Air-to-Air Missiles

The Pentagon has made a nearly $200 million order for 317 AIM-9X Sidewinder air-to-air missiles for American and foreign militaries, according to the Friday announcement. US defense giant Raytheon received a nearly $200 million order for 317 AIM-9X Sidewinder air-to-air missiles for the Navy and Air Force and for Indonesia, Australia, Poland, Romania, Taiwan and the Netherlands, the Department of Defense said in a press release.

“Raytheon Co., Missile Systems, Tucson, Arizona, is being awarded $199,757,307… contract for procurement of 317 AIM-9X Block II all up round tactical full-rate production Lot 17 missiles for the Navy (107) and Air Force (210),” the release stated on Friday.

The missiles will be sued for air combat training by the US Navy, Air Force and by the governments of Australia, Indonesia, the Netherlands, Romania, Poland and Taiwan, the Defense Department said.

Spare Sidewinder equipment will also be provided under the contract to Turkey, Denmark, Finland, Israel, Singapore, Switzerland, Japan, Norway, Morocco, South Korea and Saudi Arabia, the announcement added.

 ♖ sputniknews  

[World] HMS Ocean reportedly offered for sale to Brazil

According to local media in Brazil, the Ministry of Defence have offered HMS Ocean for sale to the South American country.The article, found here, claims that Brazilian officials believe that the price seemed “reasonable” and the Brazilian Navy are examining the prospect “with cautious optimism”.

HMS Ocean is the UK’s only helicopter carrier and the fleet flagship of the Royal Navy. She is designed to support amphibious landing operations and to support the staff of Commander UK Amphibious Force and Commander UK Landing Force.

According to someone we spoke to currently on-board the vessel, there are rumours that this is one of a number of possibilities:

“People have been talking about what will happen to the ship after 2018, there were rumours that the vessel might be sold to another navy but there’s been no mention of what navy that might be.”

The helicopter carrier was constructed in the mid-1990s and commissioned in September 1998.

In November 2015, the MoD confirmed that HMS Ocean is to be decommissioned in 2018 with no like-for-like replacement.

This comes as the Brazilian Navy have decided to abandon the refit of the aircraft carrier Sao Paulo and decommission the vessel after a series of technical issues and accidents.

Rectification costs are understood to be a major factor in this decision.

The Sao Paulo is a Clemenceau class aircraft carrier commissioned in 1963 by the French Navy as Foch and was transferred in 2000 to Brazil, where she became the new flagship of the Brazilian Navy. The earlier intention of the navy was that the vessel would continue in active service until 2039, at which time the vessel would be nearly 80 years old.

IHS Janes reported that during its career with the Brazilian Navy, São Paulo has suffered from ‘serviceability issues and has never managed to operate for more than three months at a time without the need for repairs and maintenance’.

It is no surprise therefore that the navy have now announced, as reported by DefesaNet, that the ship will be ‘demobilised and subsequently decommissioned’.

We have contacted the Ministry of Defence and await comment.

  ☠ ukdefencejournal  

F-100 Engine for Indonesia

Pratt & Whitney F100 is F-16 engine [TNI AU] ☆

Pratt & Whitney, Military Engines, East Hartford, Connecticut, has been awarded an $8,156,606 modification (P00026) to previously awarded contract FA8124-13-C-0009 for the remanufacturing of the F100 engine for the Indonesian Air Force.

Work will predominantly be performed at Columbus, Georgia, and is expected to be complete by April 15, 2018.

This contract is 100 percent foreign military sales to Indonesia. Air Force Life Cycle Management Center, Tinker Air Force Base, Oklahoma, is the contracting activity.

  ★ US DoD  

Melongok Pesawat Tempur Indonesia di Lanud Jatim

Pesawat Golden Eagle T 50i di Skadron Udara 15 Lanud Iswahyudi [Ibnu Hariyanto/detikcom] ☆

TNI Angkatan Udara (AU) memiliki armada tempur yang canggih. Beberapa dari armada tempur tersebut disimpan di Lapangan Udara (Lanud) TNI AU di wilayah Jawa Timur.

Rombongan Dinas Penerangan (Dispen) AU berkesempatan datang ke Lanud Abdurahman Saleh, Malang untuk melihat pesawat Super Tucano di Skadron Udara 21. Pesawat ini merupakan pesawat tempur taktis yang didatangkan pada tahun 2012 dari Brazil.

"Kemampuan Super Tucano bisa melakukan penembakan dari udara ke darat dan juga melaksanakan pertempuran di udara," kata Kasi Ops Skadron 21, Mayor Penerbang Heru Wardhana, Kamis (30/3/2017).

Pesawat Super Tucano juga bisa menjadi pesawat pengintai karena memilik forward looking infrared. Selain itu, pesawat ini dilengkapi persenjatan tempur seperti bom, roket dan peluru kaliber 12,7 mm. Biasanya pesawat ini digunakan untuk menyergap pesawat berkecepatan rendah atau helikopter yang masuk tanpa izin ke Indonesia.

Super Tucano di Skadron Udara 21 Lanud Abdurahman Saleh (Foto: Ibnu Hariyanto/detikcom)

"Super Tucano ini juga digunakan untuk mengusir pesawat yang masuk tanpa izin," tambahnya.

TNI AU juga menyimpan armada tempurnya di Lanud Iswahyudi, Magetan, Jawa Timur. Pesawat-pesawat tempur tersebut berada di Skadron Udara 3 dan Skadron Udara 15. Skadron Udara 3 Lanud Iswahyudi diisi oleh pesawat tempur F-16 Fighting Falcon. Pesawat tersebut dinilai mempunyai tingkat akurasi tembakan yang tinggi.

"Akurasi kita bisa lakukan dengan tingkat missing yang tidak besar. Penyerang ke permukaan sudah cukup presisi karena sudah dilengkapi persenjataan udara permukaan," ungkap Komandan Skadron 3 Letkol Penerbang Anjar Legowo.

Untuk keperluan amunisi pesawat F 16, sebagian sudah bisa dibuat dalam negeri oleh PT Pindad.

"Untuk amunisi Rocker 2,75 in fear dan Bom MK 82 PT Pindad sudah bisa buat, namun untuk yang lain masih terpaksa dari luar. Istilahnya, dari kita smart bomb kita belum bisa," ucapnya.

Kemudian, kunjungan berlanjut ke Skadron Udara 15 Lanud Iswahyudi. Skadron ini memiliki 15 pesawat Golden Eagle T 50i. Selain digunakan untuk operasi pengamanan wilayah, pesawat tersebut juga digunakan untuk latihan para penerbang pesawat tempur.

Pesawat tempur F-16 Fighting Falcon di Skadron Udara 3 Lanud Iswahyudi [Ibnu Hariyanto/detikcom]

"Pesawat Golden Eagle T50i juga digunakan kursus pengenalan terbang pesawat tempur," ungkap Kadisops Lanud Iswahjudi Kolonel Setiawan.

Kadispen TNI AU Marsekal Pertama Jemi Trisonjaya mengatakan kunjungan ke beberapa lanud tersebut bertujuan mengenalkan sistem alutsista milik TNI AU.

"Acara press tour ini bertujuan untuk memperkenalkan satuan-satuan yang ada di TNI AU. Khususnya skadron-skadron yang ada di setiap lapangan udara TNI AU," tuturnya. (ibh/jbr)

  ★ detik  

[Video] KRI Torani-860 & KRI Lepu-861

upload by Adhi Wardhana Proses pembangunan Kapal Patroli Cepat 2 Unit PC 40 produksi galangan PT. Karimun Anugrah Sejati Batam.

  ★ Youtube  

French DCNS, Indonesian PT PAL sign cooperation agreement

Indonesia wants to reinforce its naval capacity and is mulling ordering French submarines and surface ships to be built in Indonesia SSK Scorpene Class [naval-technology] ☆

French shipbuilder DCNS has signed a memorandum of understanding (MoU) with Indonesian shipyard PT PAL to increase cooperation in the fields of submarine and surface ship construction.

The MoU confirmation comes following the visit of French president François Hollande to Indonesia.

Indonesia wants to reinforce its naval capacity and is mulling ordering French submarines and surface ships to be built in Indonesia with a high level of local industrial content.

DCNS said the two companies had been cooperating over the past few years to identify the best industrial solution with a multipurpose submarine from the Scorpene-class family now on offer. The submarine would be able to perform both shallow and blue water missions.

Other opportunities on corvettes and frigates are going to be assessed in the near future, it was further said.

“As the European leader in naval combat systems, warship designer and builder, DCNS is committed to establishing long-term partnerships with the Indonesian industry to enhance Indonesia’s local high-tech industrial content,” DCNS CEO Hervé Guillou said after the MoU signing. “Our cooperation with Indonesia’s largest shipyard PT PAL is a perfect illustration of this ambition and we are looking forward to bringing our strong expertise in technology transfers for complex naval programs to provide an industrial project and develop Indonesian Navy operational capability.”

Indonesia currently operates two German Type 209 submarines and has three South Korean Chang Bogo class submarines on order (two were already launched in South Korea)

  ★ Naval today  

Lanud RSN Ajukan Penambahan Persenjataan Modern

Dalam kunjungan komisi I DPR F16 D TNI AU, TS 1620 ☆

Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin mengajukan penambahan persenjataan modern guna melengkapi pesawat-pesawat tempur yang saat ini beroperasi di Pangkalan Militer tersebut.

“Kalau dibilang urgent, kita butuh persenjataan yang lebih modern lagi. Kita sudah sekian lama tidak beli persenjataan seperti misil, rudal baru,” kata Komandan Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin (RSN), Marsekal Pertama Henri Alfiandi di Pekanbaru, Kamis.

Henri mengatakan, Skadron Udara 16 dan Skadron Udara 12 dengan masing-masing pesawat tempur F16 Fighting Falcon dan Hawk 100/200 membutuhkan persenjataan baru dan modern.

Menurut Danlanud, pesawat-pesawat tempur yang memperkuat wilayah Indonesia bagian barat tersebut terus mendapatkan perawatan dan peningkatan. Seperti pergantian sistem komputer dan avionik yang dilakukan secara berkala.

“Ibaratnya kita punya pesawat tapi persenjataan tidak mumpuni sementara pesawat kita sudah dirawat dengan baik,” ujarnya.

Danlanud mengatakan, pengajuan itu disampaikan kepada Komisi I DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke satu-satunya pangkalan udara militer tipe A di Pulau Sumatera, Lanud RSN.

“Tadi beliau (rombongan Komisi I) sampaikan (pengajuan) kita akan diupayakan,” tuturnya.

Danlanud mengatakan bahwa pengadaan persenjataan baru untuk pesawat tempur merupakan hal penting yang harus dipenuhi. Ia menilai, kekuatan TNI akan semakin disegani oleh negara luar apabila hal itu dapat dipenuhi.

Selain mengajukan penambahan senjata, Danlanud juga menyampaikan sejumlah masukan ke Komisi I DPR terkait kendala yang selama ini dihadapi Lanud RSN. Diantaranya adalah Skadron Teknik yang membutuhkan hanggar serta perpanjangan landasan pacu untuk memaksimalkan operasional F16.

“Komisi I setuju (dengan sejumlah pengajuan) dan bangga dengan Lanud dan TNI karena terus bekerja keras sedemikian rupa (dengan keterbatasan),” katanya.

Terdapat delapan anggota Komisi I DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Lanud RSN hari ini. Diantaranya adalah Abdul Kharis Almasyhari, Yayat Y Biaro, Martin Hutabarat, Sjariffudin Hasan, Djoko Udjianto, Syarifudin, Jazuli Juwaini dan Bachtiar Aly.

Komisi I sempat melakukan rapat tertutup selama lebih dari dua jam dengan jajaran Lanud RSN yang langsung dihadiri Danlanud RSN Marsekal Pertama Henri Alfiandi.

Abdul Kharis Almasyhari mengatakan Komisi I telah memperoleh informasi akurat terkait Alutsista yang melengkapi Lanud RSN serta kendala-kendala yang selama ini dihadapi.

“Kami sudah dapat informasi akurat terkait Alutsista di Lanud RSN dan kita berharap ditingkatkan lagi sehingga keberadaan TNI AU disegani negara lain. Mudah-mudahan dalam pembahasan anggaran ke depan dapat direalisasikan,” katanya usai rapat tertutup.

 DPR RI Janjikan Penambahan Panjang “Runway” 

Komisi I DPR RI berjanji mengupayakan penambahan panjang “runway” atau landasan pacu di Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin karena fasilitas yang tersedia belum ideal untuk pesawat tempur F-16.

“Mudah-mudahan dalam pembahasan anggaran ke depan dapat direalisasikan,” kata Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari kepada Antara di Pekanbaru, Kamis.

Lanud Roesmin Nurjadin diperkuat dengan pesawat tempur satu skadron F-16 A/B Block 15 OCU yang tergabung dalam Skadron Udara 16. Saat ini, landasan pacu yang digunakan bersama untuk Bandara Sultan Syarif Kasim II, hanya sepanjang 2.200 meter dan dinilai tidak cukup ideal untuk operasional pesawat tempur buatan Amerika Serikat itu. Setidaknya dibutuhnya 3.000 meter agar pesawat tempur F-16 dapat beroperasi maksimal.

Untuk itu, Komisi I DPR berjanji akan memperjuangkan perpanjangan landasan tersebut pada pembahasan anggaran APBN selanjutnya.

Selain perpanjangan landasan, Komisi I DPR juga berjanji akan mengupayakan peningkatan anggaran perawatan pesawat tempur. Menurut Abdul Kharis, anggaran yang tersedia saat ini cukup terbatas sehingga pesawat tempur harus masuk dalam daftar tunggu untuk keperluan perawatan.

“Sehingga semua pesawat tempur tidak perlu antri saat menunggu perawatan. Semua bisa dirawat dan bisa terbang baik untuk latihan maupun pengamanan,” tuturnya.

Lebih jauh, Abdul Kharis mengatakan dari kunjungan kerja ke Lanud Roesmin Nurjadin, Komisi I DPR menyimpulkan keberadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) cukup baik, namun perlu ditingkatkan.

“Alutsista kita lumayan baik, tapi belum maksimal. Perlu diperjuangkan agar lebih baik,” jelasnya.

Dia mengatakan pada 2017 ini pemerintah telah menganggarkan Rp 108 triliun untuk kebutuhan TNI AU sebagai upaya menuju Minimum Essential Force (MEF).

“Karena kita masih menuju MEF, anggaran 2017 mestinya Rp 209 triliun, tapi baru terpenuhi Rp 108 triliun. Ini yang kita perjuangkan,” jelasnya.

  ★ Antara  

Pengganti F-5 TNI AU Masih Belum Jelas

Pengganti F-5 dengan generasi 4,5 memiliki maneuverability yang melebihi saat ini F5 TNI AU ☆

Seperti diketahui, pesawat F-5 Tiger milik TNI Angkatan Udara telah purnatugas. Namun, hingga kini masih belum juga ditentukan siapa calon penggantinya.

Kementerian Pertahanan hingga kini masih mengkaji secara mendalam untuk menentukan pesawat apa yang pantas menghuni Skadron Udara 14 menggantikan F-5.

“Jadi untuk pengganti F-5 ini sementara masih digodok dulu di Kementerian Pertahanan. Yang jelas TNI Angkatan Udara mengajukan pengganti F-5 ini dengan generasi 4,5,” terang Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsma TNI Jemi Trisonjaya, Rabu (29/3/2017).

Penempatannya nanti di Skadron 14 Iswahjudi, kata Jemi, karena markas F-5 memang di pangkalan udara tersebut.

Sementara para penerbangnya, tutur Jemi, sekarang sudah dibagi dua, ada yang berlatih (konversi) di T-50 ada yang berlatih di Skadron 11 ini (Sukhoi).

Jemi menegaskan, sampai sekarang pengganti F-5 belum ada dan hanya menyebutkan bahwa yang akan menggantikan F-5 adalah pesawat tempur dari generasi 4,5.

“Sampai sekarang penggantinya masih generasi 4,5. Belum ditentukan apakah itu Sukhoi, F-16, masih belum tahu. Yang jelas TNI Angkatan Udara akan memberikan spektek kebutuhan teknis dan kebutuhan operasi yang disampaikan kepada Kementerian Pertahanan,” jelas Jemi.

Terkait dengan rumor bahwa jet tempur multiperan paling anyar buatan Rusia, Sukhoi Su-35, digadang jadi calon kuat pengganti F-5, Jemi meluruskan rumor tersebut.

“Jadi sampai sekarang Sukhoi Su-35 itu akan diadakan atau tidak, penggantinya yang jelas generasi 4,5,” jelas Jemi.

Menurut penjelasannya, pesawat yang akan menggantikan F-5 jelas harus memiliki keunggulan dari sisi avioniknya. Kemudian pengganti F-5 juga harus memiliki keunggulan dari sisi persenjataannya.

Pengganti F-5 tentunya juga harus memiliki maneuverability yang melebihi dari generasi yang saat ini ada.

  ★ Tribunnews  

Prancis Ingin Ikut Bangun Satelit di RI

Menkominfo: Tunggu DuluMenkominfo Rudiantara saat meninjau Media Center untuk KTT IORA 2017 di JCC, Jakarta, Senin (6/3). Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi media center agar awak media dapat melakukan peliputan dengan mudah. (Liputan6.com/Angga Yuniar) ●

Perusahaan antariksa Arianespace menawarkan bantuanya untuk ikut serta dalam proyek pembangunan high throughput satellite di Indonesia. Ketertarikan itu disampaikan disela-sela lawatan Presiden Francois Hollande ke Tanah Air.

Keterangan tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara usai acara pertemuan bilateral Prancis-Indonesia di bidang ekonomi kreatif dan promosi industri kebudayaan di Hotel Haris Vertu, Jakarta.

"Tadi dari Arianespace ingin berpartisipasi untuk peluncuran high throughput satellite, satelit pemerintah," ucap Rudiantara, di Jakarta pada Rabu 29 Maret 2017.

Meski sudah ada ketertarikan, Rudiantara tidak bisa memastikan Arianespace bisa turut serta membantu Indonesia. Perusahaan tersebut mesti melewati proses dan regulasi yang berlaku di Indonesia terlebih dahulu.

"Belum tahu, harus lewat tender," sebut dia.

Menurutnya, cara tersebut adalah sesuatu yang wajar. Sebab, Indonesia mau yang terbaik dalam membangun high throughput satellite.

"Tunggu dulu saja, we want the best solution, high throughput satellite pemerintah itu akan jadi high throughput satellite yang dimiliki tanda kutip oleh Indonesia," jelas dia.

"Karena belum ada operator lain yang mendesain high throughput satellite, high throughput satellite yang langsung internet," sambung dia.

Walau begitu, Rudiantara pun tak memungkiri, Arianespace punya keunggulan yang tak dimiliki perusahaan serupa milik negara lain.

"Airanspace yang paling banyak meluncurkan satelit dibanding Long March dari China atau (perusahaan serupa) dari Rusia," kata Rudiantara.

Oleh sebab itu, ia meminta perusahaan Prancis tersebut bersabar. Pasalnya, proses tender dimulai dalam waktu tidak lama lagi.

"Proses penujukan badan usaha pertengahan tahun semester dua ini, kemudian award diberikan pertengahan 2018 satelitnya meluncur tahun 2021. Kan butuh 30 bulan untuk bangun satelit," katanya.

Rudiantara memastikan jika high throughput satellite maka akan banyak keuntungan di bidang telekomunikasi yang akan didapat masyarakat Indonesia.

"Itu satelit Indonesia high throughput satellite, itu satelit langsung internet di mana pun bisa akses internet, ini belum ada," paparnya.

"High throughput satellite yang langsung internet kalau sekarang kan satelit komunikasi harus dikonversi dulu," tutup dia.

  ★ Liputan 6