Pemerintah Prioritaskan 7 Alat Pertahanan dan Keamanan Dalam Negeri

KRI 404 Trisula [TNI AL]

Pemerintah memiliki 18 produk alat perlengkapan untuk pertahanan dan keamanan (alapalhankam) yang sedang dikembangkan industri pertahanan dalam negeri. Dari 18 peralatan itu, pemerintah punya tujuh alpalhankam prioritas.

18 kelompok alpalhankam itu sendiri terdiri dari kendaraan tempur, MKB, propelan, roket, senjata, kapal perang atas air, kapal selam, CMS, pesawat tempur, pesawat angkut, UAV, radar, satelit, peluru kendali, bom, alat komunikasi, almatsus Polri, dan nonalutsista.

"Setelah dilihat tujuh itu, ketemulah prioritas, seperti propelan, roket, rudal, medium tank, radar, kapal selam, pesawat tempur," kata Ketua Bidang Alih Teknologi dan Ofset Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Laksamana Muda Purn Rachmad Lubis di Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2016).

Tujuh kelompok alapalhankam ini menjadi prioritas karena kegunaannya. Pemerintah, kata dia, memandang jauh ke depan, untuk menguasai alapalhankam dengan teknologi tinggi ini.

Program prioritas ini akan dipenuhi dengan cara pengadaan luar negeri. Kata Rachmad, dalam proses pemenuhannya, ada sistem ofset yang dimanfaatkan pemerintah untuk 'mencuri' ilmu pembuatan teknologi itu.

Sehingga, industri pertahanan dalam negeri bisa membuat alapalhankam ini secara mandiri tanpa ketergantungan 100 persen terhadap pihak lain. Rachmad mencontohkan pembelian kapal selam yang dilakukan ke Korea Selatan.

Dua kapal selam yang dibeli, dibuat dan dirakit di Korea Selatan. Tapi, pemerintah mengirimkan sejumlah teknisi ke Korea Selatan untuk mempelajari perakitan dan pembuatannya.

Sementara, satu kapal selam akan dirakit di Indonesia. "Itu kita bangun dalam bentuk potongan untuk nanti kita rakit di Indonesia," kata dia.

Selain pengadaan luar negeri, program prioritas ini juga dipenuhi dengan sistem joint venture dan joint development. "Dan juga melalui litbang nasional. Selain program prioritas itu ada program rutin yang pengadaannya di dalam negeri," pungkas dia. (REN)
 ♖ Metrotvnews