Rencana "Drone" Jokowi Didukung Konsorsium Eropa

Salah satu fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah pembangunan di bidang maritim. Salah satu program yang pernah diutarakan Jokowi dalam kampanyenya adalah memanfaatkan drone atau UAV (unmanned aerial vehicle/pesawat terbang tanpa awak) untuk menjaga wilayah laut Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Martin Elbourne, Business Development Eurofighter GmbH, mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung rencana tersebut baik dari sisi hardware maupun software.

Untuk diketahui, Eurofighter GmbH adalah konsorsium perusahaan perakit pesawat terbang Eropa yang berpartisipasi dalam pameran pertahanan Indo Defence 2014 sekaligus memperkenalkan produk pesawat tempurnya, Eurofighter Typhoon.

Terkait rencana skuadron UAV yang pernah diutarakan oleh Presiden Joko Widodo, Martin mengatakan, konsorsium Eurofighter memiliki dukungan teknologi untuk mewujudkannya.

"UAV itu terdiri atas pesawat, software, ground control, serta datalink untuk menghubungkan ketiganya. Ini bisa menjadi bagian dari transfer teknologi yang bisa diberikan Eurofighter," demikian ujar Martin saat dijumpai KompasTekno di sela acara pengenalan pesawat Eurofighter Typhoon di Jakarta, Senin (3/11/2014).

Pesawat tanpa awak tersebut bisa digunakan oleh Pemerintah RI untuk berbagai kepentingan, seperti patroli maritim, menjaga wilayah perbatasan, serta memantau aktivitas illegal fishing atau illegal logging.

"Begitu drone menangkap kegiatan yang tidak diinginkan, ia bisa mengirim pesan ke ground control agar mengirim pesawat tempur untuk melakukan tindakan pencegahan. Dengan begitu, akan lebih menghemat operasi," terang Martin.

Martin menambahkan, menurut dia, Pemerintah Indonesia bisa saja merakit pesawat drone sederhana, sementara untuk software dan peranti pendukung lain bisa disediakan oleh Eurofighter.

Menurut Martin, Pemerintah Indonesia tidak perlu lagi membangun sistem yang baru (atau istilahnya reinvent the wheel), tinggal menggunakan saja sistem yang sudah dimiliki Eurofighter dan disesuaikan dengan kebutuhannya.

"Yang terpenting Pemerintah Indonesia mengetahui prioritasnya, serta menggunakan sumber daya yang ada dengan tepat," ujar Martin.

  ★ Kompas