Pemerintah Diminta Tolak Akses Kapal Selam Australia 
Selain Borong Virginia Class, Disepakati Pembagunan AUKUS Class (Navalnews)
Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang bereaksi terhadap rencana pembelian kapal selam nuklir oleh Australia senilai USD368 miliar, dengan Perdana Menteri Anthony Albanese berusaha untuk melunakkan pukulan dengan panggilan telepon awal ke Presiden Indonesia Joko Widodo.
“Indonesia telah mengamati dengan seksama kerja sama kemitraan keamanan AUKUS, khususnya pengumuman mengenai jalur yang akan ditempuh AUKUS untuk mencapai tingkat kemampuan AUKUS yang kritis,” kata Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
“Menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan adalah tanggung jawab semua negara. Sangat penting bagi semua negara untuk menjadi bagian dari upaya ini," sambung Kemlu.
“Indonesia mengharapkan Australia untuk tetap konsisten dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan NPT (Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir) dan perlindungan IAEA, serta mengembangkan mekanisme verifikasi yang efektif dengan IAEA (Badan Energi Atom Internasional), transparan dan tidak diskriminatif,” demikian pernyataan Kemlu seperti dikutip dari The Age, Selasa (14/3/2023).
Kecemasan Indonesia menunjukkan keinginannya untuk tidak memihak dalam persaingan geopolitik antara China dan Amerika Serikat (AS) beserta sekutunya, dan kewaspadaan yang terkait dengan lokasi fisiknya, yang berarti kapal selam pasti harus melewati perairannya.
Jakarta belum memutuskan apakah kapal selam akan diizinkan melakukan perjalanan di dalam wilayah lautnya. Jika memungkinkan, diharapkan hanya di permukaan, tidak terendam, tetapi ada dorongan yang kuat terhadapnya.
Menanggapi itu, anggota Komisi I DPR dari Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P), Tubagus Hasanuddin menegaskan jika jalur laut Indonesia tidak boleh digunakan oleh kapal selam bertenaga nuklir Australia karena AUKUS dibentuk untuk berperang.
“Posisi Indonesia jelas bahwa (jalur laut kepulauan kita) tidak dapat digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan perang atau persiapan perang atau kegiatan non-damai,” katanya dalam wawancara dengan The Age dan Sydney Morning Herald.
“Sekarang tentang AUKUS. Itu bukan (forum) untuk latihan, itu seperti pakta pertahanan, seperti NATO tetapi dalam skala yang lebih kecil, (dibuat) untuk menghadapi aktivitas China di Pasifik. Artinya kapal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AUKUS," imbuhnya.
“Ini pasti terkait head-to-head (persaingan) dengan kekuatan maritim China. Artinya bukan cara damai agar Indonesia menolak (mereka mengarungi perairannya),” ucapnya.
Pensiunan jenderal angkatan darat bintang dua itu menambahkan: "Selama (kapal) dibuat bukan untuk perang, tidak masalah. Misalnya, Armada Ketujuh (AS) lolos untuk patroli, untuk latihan, tidak masalah. Tapi AUKUS diciptakan untuk berperang.”
Sementara itu Muhadi Sugiono, seorang ahli hubungan internasional di Universitas Gadjah Mada Indonesia, juga percaya kapal selam harus ditolak aksesnya di bawah Perjanjian Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara meskipun mereka tidak akan dipersenjatai dengan senjata nuklir.
“Itu tidak dikategorikan sebagai senjata nuklir tetapi terkait dengan peralatan perang,” jelasnya.
“Bahan bakar nuklir untuk kapal selam adalah kelas senjata,” imbuhnya.
Ambisi kapal selam Australia telah diterima dengan lebih baik oleh negara-negara seperti Singapura dan Filipina selama 18 bulan terakhir, tetapi Malaysia juga telah menyatakan keprihatinannya tentang prospek senjata tambahan di sekitarnya.
Gilang Kembara, seorang peneliti di Pusat Kajian Strategis dan Internasional, percaya tanggapan Jakarta mencerminkan lebih banyak penerimaan atas transfer teknologi yang banyak dibanggakan.
“Selama ketiga negara menghormati hukum internasional, seharusnya tidak ada dampak (serius), selama semua dilakukan secara transparan,” katanya.
Namun meski upaya pemerintah Australia untuk berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo, serta para pemimpin regional lainnya, mungkin telah membantu meredam retorika resmi Indonesia, kekhawatiran tetap ada.
“Meskipun tidak mungkin konsultasi pemerintah Albanese dengan negara-negara regional akan mengubah pikiran mereka tentang AUKUS, hal itu akan membantu mencegah tanggapan awal yang sangat negatif dari Indonesia pada tahun 2021,” kata Susannah Patton, direktur program Asia Tenggara di Lowy Institute.
“Indonesia mengharapkan untuk dikonsultasikan mengenai pengumuman pertahanan dan keamanan utama,” pungkasnya. (ian)
Selain Borong Virginia Class, Disepakati Pembagunan AUKUS Class (Navalnews) Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang bereaksi terhadap rencana pembelian kapal selam nuklir oleh Australia senilai USD368 miliar, dengan Perdana Menteri Anthony Albanese berusaha untuk melunakkan pukulan dengan panggilan telepon awal ke Presiden Indonesia Joko Widodo.
“Indonesia telah mengamati dengan seksama kerja sama kemitraan keamanan AUKUS, khususnya pengumuman mengenai jalur yang akan ditempuh AUKUS untuk mencapai tingkat kemampuan AUKUS yang kritis,” kata Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
“Menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan adalah tanggung jawab semua negara. Sangat penting bagi semua negara untuk menjadi bagian dari upaya ini," sambung Kemlu.
“Indonesia mengharapkan Australia untuk tetap konsisten dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan NPT (Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir) dan perlindungan IAEA, serta mengembangkan mekanisme verifikasi yang efektif dengan IAEA (Badan Energi Atom Internasional), transparan dan tidak diskriminatif,” demikian pernyataan Kemlu seperti dikutip dari The Age, Selasa (14/3/2023).
Kecemasan Indonesia menunjukkan keinginannya untuk tidak memihak dalam persaingan geopolitik antara China dan Amerika Serikat (AS) beserta sekutunya, dan kewaspadaan yang terkait dengan lokasi fisiknya, yang berarti kapal selam pasti harus melewati perairannya.
Jakarta belum memutuskan apakah kapal selam akan diizinkan melakukan perjalanan di dalam wilayah lautnya. Jika memungkinkan, diharapkan hanya di permukaan, tidak terendam, tetapi ada dorongan yang kuat terhadapnya.
Menanggapi itu, anggota Komisi I DPR dari Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P), Tubagus Hasanuddin menegaskan jika jalur laut Indonesia tidak boleh digunakan oleh kapal selam bertenaga nuklir Australia karena AUKUS dibentuk untuk berperang.
“Posisi Indonesia jelas bahwa (jalur laut kepulauan kita) tidak dapat digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan perang atau persiapan perang atau kegiatan non-damai,” katanya dalam wawancara dengan The Age dan Sydney Morning Herald.
“Sekarang tentang AUKUS. Itu bukan (forum) untuk latihan, itu seperti pakta pertahanan, seperti NATO tetapi dalam skala yang lebih kecil, (dibuat) untuk menghadapi aktivitas China di Pasifik. Artinya kapal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AUKUS," imbuhnya.
“Ini pasti terkait head-to-head (persaingan) dengan kekuatan maritim China. Artinya bukan cara damai agar Indonesia menolak (mereka mengarungi perairannya),” ucapnya.
Pensiunan jenderal angkatan darat bintang dua itu menambahkan: "Selama (kapal) dibuat bukan untuk perang, tidak masalah. Misalnya, Armada Ketujuh (AS) lolos untuk patroli, untuk latihan, tidak masalah. Tapi AUKUS diciptakan untuk berperang.”
Sementara itu Muhadi Sugiono, seorang ahli hubungan internasional di Universitas Gadjah Mada Indonesia, juga percaya kapal selam harus ditolak aksesnya di bawah Perjanjian Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara meskipun mereka tidak akan dipersenjatai dengan senjata nuklir.
“Itu tidak dikategorikan sebagai senjata nuklir tetapi terkait dengan peralatan perang,” jelasnya.
“Bahan bakar nuklir untuk kapal selam adalah kelas senjata,” imbuhnya.
Ambisi kapal selam Australia telah diterima dengan lebih baik oleh negara-negara seperti Singapura dan Filipina selama 18 bulan terakhir, tetapi Malaysia juga telah menyatakan keprihatinannya tentang prospek senjata tambahan di sekitarnya.
Gilang Kembara, seorang peneliti di Pusat Kajian Strategis dan Internasional, percaya tanggapan Jakarta mencerminkan lebih banyak penerimaan atas transfer teknologi yang banyak dibanggakan.
“Selama ketiga negara menghormati hukum internasional, seharusnya tidak ada dampak (serius), selama semua dilakukan secara transparan,” katanya.
Namun meski upaya pemerintah Australia untuk berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo, serta para pemimpin regional lainnya, mungkin telah membantu meredam retorika resmi Indonesia, kekhawatiran tetap ada.
“Meskipun tidak mungkin konsultasi pemerintah Albanese dengan negara-negara regional akan mengubah pikiran mereka tentang AUKUS, hal itu akan membantu mencegah tanggapan awal yang sangat negatif dari Indonesia pada tahun 2021,” kata Susannah Patton, direktur program Asia Tenggara di Lowy Institute.
“Indonesia mengharapkan untuk dikonsultasikan mengenai pengumuman pertahanan dan keamanan utama,” pungkasnya. (ian)
⚓️ sindonews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.