Karena AS Tak Jujur
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Shamkhani berjabat tangan dengan penasihat keamanan nasional Arab Saudi Musaad bin Mohammed al-Aiban dalam pertemuan di Beijing dengan kehadiran diplomat top China Wang Yi (Luo Xiaoguang/Xinhua via AP)
Arab Saudi memilih China, bukan Amerika Serikat (AS), sebagai perantara untuk pembicaraan damai dengan Iran. Alasannya, Amerika dianggap sebagai broker yang tidak jujur.
Itu diungkap pangeran senior Arab Saudi, Turki al-Faisal, kepada AFP.
Pangeran berusia 78 tahun itu menjelaskan mengapa China berhasil menengahi salah satu persaingan paling sengit di kawasan Timur Tengah mengingat Barat telah gagal begitu lama.
"Baik AS atau Eropa tidak akan bisa menjadi perantara yang jujur antara kedua pihak," kata Pangeran Turki al-Faisal yang merupakan mantan kepala intelijen Arab Saudi.
Pangeran senior tersebut saat ini menjabat sebagai ketua King Faisal Foundation's Centre for Research and Islamic Studies.
"China adalah mitra logis dalam mewujudkannya," ujarnya, yang dilansir Jumat (17/3/2023).
Pangeran Turki al-Faisal berharap kesepakatan damai antara Arab Saudi dan Iran bisa menjadi titik balik bagi kawasan, terutama dalam perselisihan mereka atas Suriah, Yaman, Libanon, dan Irak.
Riyadh telah menuduh Iran memicu ketegangan sektarian di wilayah tersebut dan Pangeran Turki al-Faisal berpikir bahwa kesepakatan damai tersebut dapat mengarah pada perbaikan perilaku Iran.
Iran dan Arab Saudi, pada Jumat pekan lalu, sepakat memulihkan hubungan diplomatik setelah tujuh tahun terputus dan bermusuhan. Kesepakatan itu tercapai di Beijing dengan perantara China.
Kedua negara itu telah lama berusaha untuk mengatasi perbedaan, termasuk melibatkan Qassem Soleimani—jenderal top Iran yang dibunuh oleh AS pada tahun 2020 melalui serangan drone di Baghdad, Irak.
Soleimani berada di Baghdad saat itu untuk membahas langkah-langkah untuk meredakan ketegangan antara Teheran dan Riyadh. Israel kemudian mengakui perannya dalam pembunuhan tersebut.
Ditanya apakah perdamaian antara Iran dan Arab Saudi kemungkinan akan membahayakan potensi normalisasi antara Riyadh dan Israel, Pangeran Turki al-Faisal mengatakan bahwa kesepakatan damai antara Saudi dan Israel tidak lebih dari pelaporan media dan normalisasi antara kerajaan dan negara apartheid itu tidak dijamin.
Arab Saudi dan Iran sepakat untuk membuka kembali kedutaan dan misi mereka dalam waktu dua bulan dan berkomitmen untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Itu menurut pernyataan bersama yang dikeluarkan dengan mediator China.
Di Washington ada kegugupan seputar perjanjian damai dengan spekulasi atas melemahnya pengaruh Amerika di wilayah tersebut.
Reaksi Israel
Para politisi Israel menujukkan ketidaksukaan normalisasi hubungan kedua negara Islam tersebut. (Foto/REUTERS)
Iran dan Arab Saudi sepakat berdamai dan memulihkan hubungan diplomatik setelah tujuh tahun bermusuhan. Negara-negara Arab dan dunia Muslim senang dengan pemulihan hubungan kedua negara itu, namun para politisi Israel menunjukkan ketidaksukaan.
Dalam kesepakatan yang ditengahi China, Teheran dan Riyadh akan membuka kembali kedutaan masing-masing dalam waktu dua bulan. Kesepakatan itu tercapai setelah pembicaraan kedua pihak yang diadakan di Ibu Kota China, Beijing.
“Sebagai hasil dari pembicaraan tersebut, Iran dan Arab Saudi setuju untuk melanjutkan hubungan diplomatik dan membuka kembali kedutaan dalam waktu dua bulan,” tulis kantor berita Iran, IRNA.
Media pemerintah Iran tersebut mem-posting foto dan video pertemuan di China. Itu menunjukkan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Shamkhani bersama Penasihat Keamanan Nasional Arab Saudi Musaad bin Mohammed al-Aiban dan diplomat senior China Wang Yi.
"Setelah pelaksanaan keputusan, menteri luar negeri kedua negara akan bertemu untuk mempersiapkan pertukaran duta besar," bunyi siaran televisi pemerintah Iran.
Saudi Press Agency (SPA) mengonfirmasi perjanjian tersebut ketika juga menerbitkan pernyataan bersama dari Arab Saudi dan Iran, yang mengatakan bahwa kedua negara telah sepakat untuk menghormati kedaulatan negara dan tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.
Pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu belum berkomentar atas pemulihan hubungan diplomatik Iran dan Arab Saudi.
Namun para politisi Zionis, terutama kubu oposisi, menyebut normalisasi hubungan Teheran dan Riyadh merupakan kegagalan kebijakan luar negeri oleh PM Netanyahu.
Mereka mengatakan Netanyahu telah mengabaikan hubungan eksternal negara untuk fokus pada reformasi peradilan domestik, sebuah proyek yang telah memecah belah negara dan membawa puluhan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan menentang apa yang mereka lihat sebagai ancaman terhadap demokrasi.
"Ini adalah kegagalan total dan berbahaya kebijakan luar negeri pemerintah Israel,” kata pemimpin oposisi, Yair Lapid, di Twitter.
“Ini adalah runtuhnya tembok pertahanan regional yang mulai kami bangun melawan Iran,” lanjut Lapid, yang sebelumnya menjabat PM Israel.
“Inilah yang terjadi ketika Anda [Netanyahu] sibuk sepanjang hari dengan proyek hukum yang gila alih-alih menangani Iran.”
Seluruh elite politik Israel melihat ancaman eksistensial dalam program nuklir Iran yang kontroversial. Namun Teheran membantah berusaha memperoleh senjata nuklir.
Mantan menteri pertahanan Israel, Benny Gantz, menuduh Netanyahu dan kabinetnya melakukan "kudeta" sementara tantangan keamanan yang sangat besar yang dihadapi oleh Negara Israel meningkat.
Sementara itu mantan perdana menteri sayap kanan Naftali Bennett menyebut kesepakatan normalisasi hubungan Iran dan Arab Saudi sebagai "kemenangan politik bagi Iran". "Itu pukulan fatal bagi upaya membangun koalisi regional untuk melawannya, dan kegagalan luar biasa dari pemerintah Netanyahu," katanya, seperti dikutip AFP, Sabtu (11/3/2023).
Sekadar diketahui, awal permusuhan Iran dan Arab Saudi dimulai pada Januari 2016 ketika Riydh memutuskan hubungan diplomatik dengan Teheran. Itu terjadi setelah pengunjuk rasa menyerbu pos-pos diplomatik Arab Saudi di Iran.
Serangan itu sebagai respons kemarahan setelah Arab Saudi mengeksekusi seorang ulama Muslim Syiah terkemuka, Nimr al-Nimr, atas tuduhan terlibat terorisme. (min)
♖ Sindonews
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Shamkhani berjabat tangan dengan penasihat keamanan nasional Arab Saudi Musaad bin Mohammed al-Aiban dalam pertemuan di Beijing dengan kehadiran diplomat top China Wang Yi (Luo Xiaoguang/Xinhua via AP)Arab Saudi memilih China, bukan Amerika Serikat (AS), sebagai perantara untuk pembicaraan damai dengan Iran. Alasannya, Amerika dianggap sebagai broker yang tidak jujur.
Itu diungkap pangeran senior Arab Saudi, Turki al-Faisal, kepada AFP.
Pangeran berusia 78 tahun itu menjelaskan mengapa China berhasil menengahi salah satu persaingan paling sengit di kawasan Timur Tengah mengingat Barat telah gagal begitu lama.
"Baik AS atau Eropa tidak akan bisa menjadi perantara yang jujur antara kedua pihak," kata Pangeran Turki al-Faisal yang merupakan mantan kepala intelijen Arab Saudi.
Pangeran senior tersebut saat ini menjabat sebagai ketua King Faisal Foundation's Centre for Research and Islamic Studies.
"China adalah mitra logis dalam mewujudkannya," ujarnya, yang dilansir Jumat (17/3/2023).
Pangeran Turki al-Faisal berharap kesepakatan damai antara Arab Saudi dan Iran bisa menjadi titik balik bagi kawasan, terutama dalam perselisihan mereka atas Suriah, Yaman, Libanon, dan Irak.
Riyadh telah menuduh Iran memicu ketegangan sektarian di wilayah tersebut dan Pangeran Turki al-Faisal berpikir bahwa kesepakatan damai tersebut dapat mengarah pada perbaikan perilaku Iran.
Iran dan Arab Saudi, pada Jumat pekan lalu, sepakat memulihkan hubungan diplomatik setelah tujuh tahun terputus dan bermusuhan. Kesepakatan itu tercapai di Beijing dengan perantara China.
Kedua negara itu telah lama berusaha untuk mengatasi perbedaan, termasuk melibatkan Qassem Soleimani—jenderal top Iran yang dibunuh oleh AS pada tahun 2020 melalui serangan drone di Baghdad, Irak.
Soleimani berada di Baghdad saat itu untuk membahas langkah-langkah untuk meredakan ketegangan antara Teheran dan Riyadh. Israel kemudian mengakui perannya dalam pembunuhan tersebut.
Ditanya apakah perdamaian antara Iran dan Arab Saudi kemungkinan akan membahayakan potensi normalisasi antara Riyadh dan Israel, Pangeran Turki al-Faisal mengatakan bahwa kesepakatan damai antara Saudi dan Israel tidak lebih dari pelaporan media dan normalisasi antara kerajaan dan negara apartheid itu tidak dijamin.
Arab Saudi dan Iran sepakat untuk membuka kembali kedutaan dan misi mereka dalam waktu dua bulan dan berkomitmen untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Itu menurut pernyataan bersama yang dikeluarkan dengan mediator China.
Di Washington ada kegugupan seputar perjanjian damai dengan spekulasi atas melemahnya pengaruh Amerika di wilayah tersebut.
Reaksi Israel
Para politisi Israel menujukkan ketidaksukaan normalisasi hubungan kedua negara Islam tersebut. (Foto/REUTERS)Iran dan Arab Saudi sepakat berdamai dan memulihkan hubungan diplomatik setelah tujuh tahun bermusuhan. Negara-negara Arab dan dunia Muslim senang dengan pemulihan hubungan kedua negara itu, namun para politisi Israel menunjukkan ketidaksukaan.
Dalam kesepakatan yang ditengahi China, Teheran dan Riyadh akan membuka kembali kedutaan masing-masing dalam waktu dua bulan. Kesepakatan itu tercapai setelah pembicaraan kedua pihak yang diadakan di Ibu Kota China, Beijing.
“Sebagai hasil dari pembicaraan tersebut, Iran dan Arab Saudi setuju untuk melanjutkan hubungan diplomatik dan membuka kembali kedutaan dalam waktu dua bulan,” tulis kantor berita Iran, IRNA.
Media pemerintah Iran tersebut mem-posting foto dan video pertemuan di China. Itu menunjukkan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Shamkhani bersama Penasihat Keamanan Nasional Arab Saudi Musaad bin Mohammed al-Aiban dan diplomat senior China Wang Yi.
"Setelah pelaksanaan keputusan, menteri luar negeri kedua negara akan bertemu untuk mempersiapkan pertukaran duta besar," bunyi siaran televisi pemerintah Iran.
Saudi Press Agency (SPA) mengonfirmasi perjanjian tersebut ketika juga menerbitkan pernyataan bersama dari Arab Saudi dan Iran, yang mengatakan bahwa kedua negara telah sepakat untuk menghormati kedaulatan negara dan tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.
Pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu belum berkomentar atas pemulihan hubungan diplomatik Iran dan Arab Saudi.
Namun para politisi Zionis, terutama kubu oposisi, menyebut normalisasi hubungan Teheran dan Riyadh merupakan kegagalan kebijakan luar negeri oleh PM Netanyahu.
Mereka mengatakan Netanyahu telah mengabaikan hubungan eksternal negara untuk fokus pada reformasi peradilan domestik, sebuah proyek yang telah memecah belah negara dan membawa puluhan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan menentang apa yang mereka lihat sebagai ancaman terhadap demokrasi.
"Ini adalah kegagalan total dan berbahaya kebijakan luar negeri pemerintah Israel,” kata pemimpin oposisi, Yair Lapid, di Twitter.
“Ini adalah runtuhnya tembok pertahanan regional yang mulai kami bangun melawan Iran,” lanjut Lapid, yang sebelumnya menjabat PM Israel.
“Inilah yang terjadi ketika Anda [Netanyahu] sibuk sepanjang hari dengan proyek hukum yang gila alih-alih menangani Iran.”
Seluruh elite politik Israel melihat ancaman eksistensial dalam program nuklir Iran yang kontroversial. Namun Teheran membantah berusaha memperoleh senjata nuklir.
Mantan menteri pertahanan Israel, Benny Gantz, menuduh Netanyahu dan kabinetnya melakukan "kudeta" sementara tantangan keamanan yang sangat besar yang dihadapi oleh Negara Israel meningkat.
Sementara itu mantan perdana menteri sayap kanan Naftali Bennett menyebut kesepakatan normalisasi hubungan Iran dan Arab Saudi sebagai "kemenangan politik bagi Iran". "Itu pukulan fatal bagi upaya membangun koalisi regional untuk melawannya, dan kegagalan luar biasa dari pemerintah Netanyahu," katanya, seperti dikutip AFP, Sabtu (11/3/2023).
Sekadar diketahui, awal permusuhan Iran dan Arab Saudi dimulai pada Januari 2016 ketika Riydh memutuskan hubungan diplomatik dengan Teheran. Itu terjadi setelah pengunjuk rasa menyerbu pos-pos diplomatik Arab Saudi di Iran.
Serangan itu sebagai respons kemarahan setelah Arab Saudi mengeksekusi seorang ulama Muslim Syiah terkemuka, Nimr al-Nimr, atas tuduhan terlibat terorisme. (min)
♖ Sindonews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.