Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II [Bisnis] ☆
Danlanud Sri Mulyono Herlambang Palembang, Letkol (PNB) Ronald Siregar, mengatakan akan memaksimalkan fungsi pangkalan udara di kota tersebut guna menunjang sejumlah kegiatan nasional dan internasional di Sumatera Selatan.
“Kami telah memetakan wilayah Lanud yang merupakan bandara lama (Sultan Mahmud Badaruddin II). Dimana landasan lama tersebut memungkinkan untuk dibangun fasilitas penunjang, seperti terminal haji dan terminal kargo untuk even Moto GP termasuk Asian Games 2018,” kata Ronald Siregar saat diskusi bersama awak media di Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang (SMH), di Palembang, Jumat.
Ia mengatakan, pihaknya juga tengah merencanakan mendirikan museum penerbangan di Pangkalan Udara SMH sebagai tujuan objek wisata edukasi bagi masyarakat Sumatera Selatan khusunya Kota Palembang, mengingat pangkalan tersebut termasuk yang tertua di Sumatera.
Upaya memaksimalkan landasan udara tidak lepas dari naiknya dari tipe C Pangkalan Udara SMH ke tipe B dan akan berupaya menjadi pangkalan udara penyangga tipe A, kata Siregar.
Menurut dia, rencana tersebut sudah diajukan ke Pemprov Sumatera Selatan dan saat ini pihaknya tengah menyiapkan hal-hal diperlukan untuk realisasi rencana itu seperti pembebasan lahan milik TNI AU yang di tempati warga.
Selain itu, pangkalan udara bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum setempat merencanakan pembangunan taman kota dan kolam retensi sebelah asrama haji lama, karena lokasi tersebut masih milik TNI AU.
Ia menjelaskan, aset tanah milik negara dikuasakan kepada TNI AU seluas 720 Hektare (Ha) dan sebagian dari luas tersebut telah didiami sebanyak 11.300 kepala keluarga (KK), bahkan ada yang telah disertifikatkan, termasuk di sekitar simpang bandara.
“Masyarakat bermukim di wilayah TNI AU pada 1949 ketika Belanda menyerahkan pangkalan ke pihak militer Indonesia. Satu tahun setelah itu dilakukan pengukuran wilayah inventaris aset negara yang dikuasakan TNI AU, namun selama rentang waktu 1950-an sampai hari ini banyak warga tinggal di tanah kosong milik TNI AU karena adanya permainan oknum,” jelas dia.
Ia menambahkan, 11.300 KK tersebut merasa tanah yang ditempati adalah milik orang tua mereka, padahal sebenarnya bukan.
Oleh karena itu saat ini TNI AU tengah fokus membebaskan wilayah-wilayah yang masih dalam wewenang pangkalan udara, termasuk landasan pesawat Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
Danlanud Sri Mulyono Herlambang Palembang, Letkol (PNB) Ronald Siregar, mengatakan akan memaksimalkan fungsi pangkalan udara di kota tersebut guna menunjang sejumlah kegiatan nasional dan internasional di Sumatera Selatan.
“Kami telah memetakan wilayah Lanud yang merupakan bandara lama (Sultan Mahmud Badaruddin II). Dimana landasan lama tersebut memungkinkan untuk dibangun fasilitas penunjang, seperti terminal haji dan terminal kargo untuk even Moto GP termasuk Asian Games 2018,” kata Ronald Siregar saat diskusi bersama awak media di Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang (SMH), di Palembang, Jumat.
Ia mengatakan, pihaknya juga tengah merencanakan mendirikan museum penerbangan di Pangkalan Udara SMH sebagai tujuan objek wisata edukasi bagi masyarakat Sumatera Selatan khusunya Kota Palembang, mengingat pangkalan tersebut termasuk yang tertua di Sumatera.
Upaya memaksimalkan landasan udara tidak lepas dari naiknya dari tipe C Pangkalan Udara SMH ke tipe B dan akan berupaya menjadi pangkalan udara penyangga tipe A, kata Siregar.
Menurut dia, rencana tersebut sudah diajukan ke Pemprov Sumatera Selatan dan saat ini pihaknya tengah menyiapkan hal-hal diperlukan untuk realisasi rencana itu seperti pembebasan lahan milik TNI AU yang di tempati warga.
Selain itu, pangkalan udara bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum setempat merencanakan pembangunan taman kota dan kolam retensi sebelah asrama haji lama, karena lokasi tersebut masih milik TNI AU.
Ia menjelaskan, aset tanah milik negara dikuasakan kepada TNI AU seluas 720 Hektare (Ha) dan sebagian dari luas tersebut telah didiami sebanyak 11.300 kepala keluarga (KK), bahkan ada yang telah disertifikatkan, termasuk di sekitar simpang bandara.
“Masyarakat bermukim di wilayah TNI AU pada 1949 ketika Belanda menyerahkan pangkalan ke pihak militer Indonesia. Satu tahun setelah itu dilakukan pengukuran wilayah inventaris aset negara yang dikuasakan TNI AU, namun selama rentang waktu 1950-an sampai hari ini banyak warga tinggal di tanah kosong milik TNI AU karena adanya permainan oknum,” jelas dia.
Ia menambahkan, 11.300 KK tersebut merasa tanah yang ditempati adalah milik orang tua mereka, padahal sebenarnya bukan.
Oleh karena itu saat ini TNI AU tengah fokus membebaskan wilayah-wilayah yang masih dalam wewenang pangkalan udara, termasuk landasan pesawat Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.