Kemenko Polhukam ajukan penambahan anggaran Rp 726,331 miliar

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)☆

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengusulkan tambahan anggaran kepada DPR RI melalui APBN Perubahan sebesar Rp 726.331.252.000.

Dalam APBN 2015, Kemenko Polhukam sebesar Rp 519.573.524.000 Demikian disampaikan oleh Menko Polhukam, Tedjo Edhy Purdjianto, saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Selasa.

Tedjo merinci penambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk;
1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp 111.537.742.000 (sama dengan APBN 2015),
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp 7.073.300.000 (sama dengan APBN 2015),
3. Program Peningkatan koordinasi bidang politik hukum dan keamanan sebesar Rp 67.873.400.000 (sama dengan APBN 2015),
4. Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan Laut dari Rp 333.089.082.000 (APBN 2015) menjadi Rp 1.059.420.334.000.

Tedjo mengatakan, tambahan yang diminta dalam APBN Perubahan 2015 sebesar Rp 726.331.252.000 akan digunakan untuk penguatan kapasitas kelembagaan Bakamla (Rp 3.000.000.000), peningkatan operasi keamanan dan keselamatan di wilayah yuridiksi Indonesia sebesar Rp 21.000.000.000 dan pemingkatan kapasitas sarana dan prasarana seperti pengadaan kapal patroli Kamla dan sarana pendukung operasi Kamla, survailance berbasis sistem peringatan dini dan sistem indormasi keamanan laut dan keselamatan laut sebesar Rp 702.331.252.000.

  ✈ Antara