Pemerintah tak mau didikte asing buat urus Papua

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan [Metrotvnews.com/Desi] ○

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pemerintah bakal mengurus persoalan di Papua dengan serius. Pemerintah tidak mau didikte oleh opini dari luar negeri.

"Kita tidak mau didikte dengan persepsi dari luar seolah-olah kita tidak mengurus Papua dengan benar," kata Luhut di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Selasa (18/8).

Menurut dia, pemerintah telah memberikan anggaran dana yang besar untuk pembangunan di Papua. Namun, hal itu tidak jelas ke mana habisnya.

"Kita sudah memberikan dana lebih dari Rp 30 triliun tiap tahun. Tapi kita lihat dana itu sebagian besar, menguap tidak jelas," terangnya.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan jika ada kekurangan anggaran di Papua maka pemerintah akan menambahnya. Akan tetapi, pejabat di Papua harus membuktikan kinerjanya secara nyata.

"Tetapi pejabat di Papua harus membuktikan bahwa mereka itu melaksanakan tugas pokoknya, memberikan contoh keteladanan kepada masyarakatnya bahwa mereka pemimpin yang selalu ada di tengah mereka (masyarakat). Kalau Anda lihat alokasi budget yang terbesar adalah provinsi Papua dibanding daerah lain," ujarnya.

Di sisi lain, dia mengungkapkan para pejabat daerah yang menghabiskan waktu untuk melancong ke Jakarta akan dikenai sanksi. Sebab, mereka mengabaikan daerahnya dalam waktu yang lama.

"Mereka banyak membuang waktu di Jakarta dan tempat lain dan ini oleh Mendagri ada peraturan dan kami bersepakat akan mengambil tindakan tegas sesuai perundangan yang berlaku kepada pejabat yang meninggalkan pos-nya dalam kurun waktu tertentu," pungkas dia.Kumpulkan menteri Polhukam, Luhut bahas terorisme hingga PapuaMenko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan mengumpulkan para menteri di bawah koordinasinya. Sejumlah hal dibahas termasuk masalah keamanan dan kondisi Papua.

"Kami bicara keamanan, teroris, narkoba dan sebagainya," kata Luhut di gedung Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Selasa (18/8).

Selain itu juga dalam pertemuan tersebut membahas soal pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam negeri. "Kita bicarakan mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam negeri, misalnya pelanggaran imigrasi, ada juga perihal wartawan di Papua complain sulitnya akses liputan di sana. Semua masalah yang ada sampai sekarang dan pelanggaran imigrasi juga kita bahas," bebernya.

Luhut menegaskan, pemerintah Indonesia tidak mau disalahkan oleh berbagai pihak termasuk asing seolah-olah tidak memahami aturan. "Kami sangat memahami aturan, tapi kalau melanggar aturan negara tidak serta merta, mereka bisa mengatakan nanti pemerintah RI dapat persepsi buruk di luar negeri," ujarnya.

"Sepanjang menegakkan aturan dan kepentingan nasional kita tidak akan takut mengenai itu. Kita juga bersepakat membangun website sendiri, nantinya berfungsi menjelaskan informasi apa yang kita lakukan, khususnya menyangkut Papua, sehingga tidak akan dapat beban berita yang tidak baik, seolah-olah Indonesia tidak mempunyai perhatian kepada Papua," paparnya.

Terkait Papua, Luhut kembali mengingatkan, provinsi itu mendapatkan alokasi anggaran lebih besar dibandingkan provinsi lain.

"Kita juga briefing mengenai perkembangan ekonomi Indonesia, dari segi hukum pertahanan, keamanan, intelijen dan pengadilan agar koordinasi dengan bagus. Kami sepakat semua, menteri dan pejabat terkait melakukan total football untuk menghadapi itu semua, kalau ragu bisa lapor kepada saya," pungkasnya.

  ★ Merdeka